Ditemukan 20444 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 19-04-2012 — Putus : 22-05-2012 — Upload : 07-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 316/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Mei 2012 — ROBERT SHERIDAN LEE >< PT. SEJAHTERA CIPTA ABADI
204 — 54
  • berdasarkan Akta kuasa tertanggal Desember2011, dibuat dinadapan Notaris Lampiran 6.Selanjutnya juga disebut: PIHAK KEDUA.Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersamasama juga disebutPARA PIHAK.Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan halhal sebagai berikut:a.KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK: Pihak Pertama adalah pengendali dalam PT MSP.PT MSP (dalam hal ini diwakili oleh Pihak Pertama) adalahpemegang Konsesi Pengusahaan Jalan Tol ruas BatangSemarangberdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No.267
    /PPJT/VIVMn/2006 tanggal 21 Juli 2006 sebagaimana yang telahdiubah dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam AktaNo. 11 tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Rina UtamaDjauhari, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, mengenaiAmandemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol SemarangBatangNo. 267/PPJT/VIVMn/2006 tanggal 21 Juli 2006 (selanjutnya disebutKonsesi).Pihak Pertama (PT BPS) adalah pemegang 55% saham di PT MSPberdasarkan AJB Saham No. 54 Lihat Lampiran 7 dan AJB SahamNo.
    ,pelaksanaan, tidak dilakukannya suatu tindakan, kelalaian, pelanggaran,Hal 9 dari Hal 30 Putusan Akta Perdamaian Nomor 316/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pstketidakpatuhan, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT BPSsehubungan dengan pembangunan dan atau evaluasi atas Proyeksebagaimana dimaksud dalam Permen PU No. 6 Tahun 2010, danpelaksanaan PPJT dan/atau Perjanjian BLU dan seluruh kewajiban yangterkait atau yang timbul didalamnyaPPJT adalah Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Batang Semarang No. 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1911/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
156 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3448/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali) dalam perkara a quo. tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Cukai
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3764 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
371 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3764/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-02-2012 — Upload : 22-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1290 K/PDT/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — ANDI INDRA JAYA vs. I KADERIYA Binti LA BAJI, DKK
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 951.000, (sembilan ratus lima puluh satu riburupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPelawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No.267/PDT/2010/PT.MKStanggal 4 November 2010 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPelawan/Pembanding pada tanggal 31 Desember 2010, kemudian terhadapnyaoleh Pelawan
Pengadilan PA SRAGEN Perdata Agama
Register : 18-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PA SRAGEN Nomor 134/Pdt.P/2015/PA.Sr
Tanggal 26 Mei 2015 — Pemohon I Pemohon II
11 — 1
  • BUKTISURAT:1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33141171504740001 tanggal 06April 2015, (bukti P.1);Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33141751122840001 tanggal 14September 2012, (bukti P.2);Surat Keterangan Nomor 474/267/05/15 tanggal 16 Mei 2015, (bukti P.3);Fotocopy Akta Nikah Nomor 220/14/VII2004 tanggal 09 Juli 2004 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, KabupatenSragen, (bukti P.4);Kemudian suratsurat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dantelah bermaterai cukup
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1928/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
131 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali)dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-06-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1658/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA
32 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPN Rp 34.310.862.087Rp 1.976.031.7114Pajak KeluaranKredit Pajak Pajak Masukan Rp 4.314.178.348Rp Lainlain Rp 4.314.178.348 Jumlah Pajak diperhitungkanJumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar Rp (2.338.146.637)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 2.471.968.950Rp 133.822.313PPN yang kurang/(lebih) dibayarSanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Rp Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang Rp 133.822.313KUP Jumlah Sanksi Administrasi Rp Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1835 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
143 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1835/B/PK/Pjk/2020tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor:267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1912/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
158 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1924/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
138 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1924/B/PK/Pjk/2020diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1925/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
135 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali) dalam perkara aquo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Cukai
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2001 B/PK/PJK/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
346 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri KeuanganNomor 267
Pengadilan PA CIBADAK Perdata Agama
Register : 05-05-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PA CIBADAK Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Cbd
Tanggal 13 Mei 2020 — Pemohon:
Nia Yusniawati binti Anwar
22 — 16
  • Bahwa telah menikah seorang lakilaki bernama Lim KhengChuan bin Lim Choo Hwa dengan Pemohon pada tanggal 08 Agustus2006 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan KadudampitKabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:267/21/VIII/2006;Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Cbd2. Bahwa dari perkawinan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwadengan Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak/keturunan yangbernama;Jesica Lindayani, Batam 15 Januari 2006 (umur 14 tahun);3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Cukai
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3761 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ;
256 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3761/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Tanah
Putus : 07-10-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PT PEKANBARU Nomor 114/PDT/2010/PTR
Tanggal 7 Oktober 2010 — Handy Englo.dkk vs Buddingh Seto.dk
65 — 40
  • ., beralamat di Jl.JenderalPENGADILANSudirman No.267 Pekanbaru,semula Turut TermohonEksekusi / Turut TermohonKasasi / Turut Terbanding /Turut Tergugat, sekarangdisebut sebagai TURUTTERLAWAN ;PENGADILANTINGGI TERSEBUT :Hal 3 dari 10 hal, Putusan PDT 114/2010Telah membaca berkas perkara berikut suratsurat lainnya yang berkaitan dengan perkara antarakedua belah pihak tersebut diatas serta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal13 Januari 2010 No.87/Pdt/G/2008/PN.PBR;TENTANG DUDUKNYA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Waris
Register : 28-04-2011 — Putus : 21-06-2012 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 185/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Juni 2012 — ANGELITA ROBERTA MOGOT, Melawan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, CS
117 — 31
  • Bahwa Tergugat , dalam membuat Aktaakta tersebut (vide Bukti P7dan 8) menguraikan pernikahan dan perceraian Pewaris denganTergugat V, sebagai berikut :Hal.5.anka 2a : dengan istri kedua yang bernama Mindo Flora Simanjuntak,menikah di Jakarta pada tanggal 05081976 (lima agustus seribusembuilan ratus tujuh puluh enam), sebagaimana ternyata dariPetikan dari buku pendaftaran nikah Surat Nikah, tertanggal0582976 (lima agustus seribu sembuilan ratus tujuh puluh enam)No.20/267/1976, yang diterbitkan oleh
Pengadilan PN JOMBANG Perdata
Register : 05-08-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 134/Pdt.G.S/2019/PN Jbg
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Kantor Cabang Jombang
Tergugat:
Sining
41 — 7
  • Bank Rakyat Indonesia (Persero), TokUnit Tapen,di Kantor Cabang Jombang ;Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat TugasNomor : B.267/KC VII/MKR/07/2019 dan Surat Kuasa Nomor: B.266/KCVII/MKR/07/2019 tertanggal 25 Juli 2019, yang telah didaftarkan di KepaniteraanHukum Pengadilan Negeri Jombang, tertanggal 5 Agustus 2019, Nomor Perkara240/BH PA/2019, dimana Pemberian Kuasa dari Pemimpin Cabang P.T BANKRAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
    Terbatas/PTyaitu UU No. 40 Tahun 2007 dalam Pasal 1 angka (5) adalah organ perseroanyang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengananggaran dasar;Menimbang, bahwa dalam hal ini Pimpinan Cabang telah memberikanSurat Tugas kepada NURHADI, S.H, dkk untuk mewakilinya menghadiripersidangan gugatan sederhana berdasarkan Surat Tugas Nomor B.267
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-12-2011 — Upload : 24-04-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 38/Pid.B/2011/PN.BK
Tanggal 12 Desember 2011 — MIRZALINA binti MIRUN
127 — 13
  • JAFARBahwa saksi selaku kKepala SDN No. 267 SungaiSahut Il Tabir Selatan pada tahun anggaran2009 pernah mendapatkan Dana AlokasiKhusus (DAK) sebesar Rp.199.200.000.
    /01/TAHUN 2009 Tentang Perjanjianhibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 267/VI Sungai SahutPERJANJIAN HIBAH NOMOR:421.2/18/SD/TAHUN 2009 Tentang Perjanjian hibahantara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 239/VI Bungo Antoi.PERJANJIAN HIBAH NOMOR:421.2/20/SD/TAHUN 2009 Tentang Perjanjian hibahantara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 302/VI Bungo Antai II!
    JAFAR (kepala sekolah SDN No.267/VI Sungai SautIl), saksi ARLIS BIN MUKHTAR (kepala sekolah SDN No.302/VI Bungo Antoi III), saksiAPRIZAL BIN M. YANIS (kepala sekolah SDN No.26/VI Kapuk 1), saksi ARLENA Binti A.MA'RUF (kepala sekolah SDN No.87/VI Kandang ), saksi M. RUSLI BIN A.
    (setoran tahap III)SD N 197/ VI AIR LIKISD N 73/ VI TANJUNG DALAMSD N 170/ VI RASAUSD N 272/ VI PULAU TENGAHSD N 267 / VI SUNGAI SAHUTSD N 150/ VI LUBUK BUMBUNSD N 298/ VI LUBUK BERINGINSD N 82/ VI RNTAU LIMAU KAPASSD N 277/ VI TANJUNG REJOSD N 233 / VI SUNGAI HITAMSD N 300/ VI SUNGAI TEBALSD N 272/ VI PULAU TENGAH(setoran ini merupakan pelunasanpembayaran tahap I!)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1689 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., vs. H. SAMSON R,
81 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas nama Hi Samson, SHM Nomor 267(Pekon) bahway seluas 14.995 m?atas nama Hi Samson, SHM Nomor 268(Pekon) bahway seluas 12.670 m2,atas nama Hi Samson, SHM Nomor 269 (Pekon) bahway seluas 19.710 m?atas nama Hj. Karan Misawati, SHM Nomor 270 (Pekon) bahway seluas19.710 m? atas nama Hi Samson, semuanya terletak di Desa/Kelurahan(Pekon ) bahway, Kecamatan Balok Bukit, Kabupaten Lampung Barat;17.3 bidang tanah yang berdiri dari SHM Nomor 118/Simpang Luas seluas20,000 m?
    atas nama Hi.Samson, SHM Nomor 267 (Pekon) bahwayseluas 14.995 m? atas nama Hi Samson, SHM Nomor 268/(Pekon)bahway seluas 12.670 m?, atas nama Hi Samson, SHM Nomor269)/Pekon) bahway seluas 19.710 m? atas nama Hj. Karan Misawati,SHM Nomor 270 (Pekon) bahway seluas 19.710 m?
    Samson, SHM Nomor 267(ekon) bahwayseluas 14.995 m? atas nama Hi Samson, SHM Nomor 268(Pekon)bahway seluas 12.670 m2, atas nama Hi. Samson, SHM Nomor 269(Pekon) bahway seluas 19.710 m? atas nama Hj. Karan Misawati,SHM Nomor 270(Pekon) bahway seluas 19.710 m? atas nama HiSamson, semuanya terletak di Desa/Kelurahan (Pekon) bahway,Kecamatan Balok Bukit, Kabupaten Lampung Barat;3 bidang tanah yang berdiri dari SHM Nomor 118/Simpang Luasseluas 20.000 m?