Ditemukan 20444 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-03-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 13/G/2018/PTUN.PBR Tanggal 25 Juli 2018 — Penggugat:
PATMINAH NULARNA
Tergugat:
BUPATI SIAK
231 — 184
PATMINAH NULARNA
Tergugat:
BUPATI SIAK
231 — 184
Tentang Tata Cara Pemberhentian Karena PelanggaranDisiplin sebagaimana ketentuan Pasal 267 PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNSsebagai berikut:1. Bahwa objek sengketa berupa surat pemberhentianPenggugat adalah berdasarkan surat No. 14/IKKHS/RHS/X/700/2017 tanggal 6 Oktober 2017 TentangLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari InspektoratKabupaten Siak;2.
Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objeksengketa dalam perkara aquo tertanggal 20 Desember 2017yang melebihi 21 (dua puluh satu) hari dari usulanpemberhentian yang diajukan oleh Inspektorat adalahBERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 267 ayat (3) PPNo. 11 Tahun 2017 menegaskan: keputusan pemberhentiansebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentianditerima.Bahwa oleh karena keputusanpemberhentian Penggugat tidaksesuai dengan
tatacarapemberhentiansebagaimana dalamPasal 267 ayat (3) PPNo. 11 Tahun 2017 Tentang ManejemenPNS maka keputusan tersebut harus dinyatakan tidak sah danharus dibatalkan.b.
bertanya ada apa saya dipanggil beliaumenjawab tidak tahuPutusan Nomor 13/G/2018/PTUN.PBR, Halaman 17 dari 54 HalamanBahwaberdasarkanuraiandiatas, makaTergugat dalammengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupaobjeksengketa bertentangan dengan: Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNSyakni Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal25 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3); Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenPNS yakni Pasal 253 ayat (1), Pasal 267
Register : 18-12-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 567/Pdt.P/2018/PN Cbi Tanggal 3 Januari 2019 — Pemohon:
ERIK
36 — 10
ERIK
36 — 10
Desa CiasihanKecamatan Pamijahan Kabupaten Bogorselanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca permohonan Pemohon;Telah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan;Telah mempelajari suratsurat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;Telah mendengar keterangan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriCibinong, pada tanggal 18 Desember 2018 dan diberi Nomor Register:267
Register : 06-10-2009 — Putus : 28-10-2009 — Upload : 19-12-2013
Putusan PA PONOROGO Nomor 1096/Pdt.G/2009/PA.Po Tanggal 28 Oktober 2009 — Penggugat x Tergugat
8 — 0
8 — 0
Kemudian Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaandilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat ; 22222922222 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa : 77272222229 22222 nnn neea.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan SawooKabupaten Ponorogo Nomor : 267/38 1/VII/2006
Register : 20-06-2012 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 29-01-2013
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1403/Pdt.G/2012/PA.Bjn Tanggal 6 Nopember 2012 — PENGGUGAT
TERGUGAT
8 — 1
8 — 1
Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam KutipanAkta Nikah Nomor : 267/03/VIII/2005 tanggal 01 Agustus 2005 sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.22.04/Pw.01/179/2012 Tanggal 20Juni 2012;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda; 3.
Register : 06-03-2009 — Putus : 24-04-2009 — Upload : 27-12-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 680/Pdt.G/2009/PA.Clp Tanggal 24 April 2009 — pemohon termohon
13 — 0
13 — 0
Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dihadapan PejabatKantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap pada tanggal 15 Oktober1997, dengan Akta Nikah Nomor: 267/34/X/1997 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:MK.20/K.17/PW.01/53/2002, tertanggal 26 Agustus 2002); 2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohonberstatus Pera wan; 220 eo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn3.
Register : 27-06-2013 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 355/Pid.B/2013/PN.Pdg Tanggal 21 Agustus 2013 — KALVIN HUTAGALUNG PGL KALVIN ; MUHAMMAD ZIKRI PGL RIKI ALS RIKO BALANG
34 — 2
34 — 2
10 MEI 2013 ;2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 01 MEI 2013 No.B965/ N.3.10/Epo.1/05/ 2013 sejak tanggal 11 MEI 2013 s/d tanggal 17 JUNI 2013 ;3 Penahanan Penuntut Umum tanggal 18 JUNI 2013 No.Print2188/ N.3.10/ Ep.1/ 06/2013 sejak tanggal 18 JUNI 2013 s/d tanggal 26 JULI 2013 ;4 Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 01 Juli 2013 No.357/ Pen.Pid/ 2013/PN.PDG sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d 26 JULI 2013 ;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 23072013No.267
Register : 28-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 841 B/PK/PJK/2021 Tanggal 15 Maret 2021 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
120 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan joLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
Upload : 17-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682 K/PID/2010 Jaksa pada Kejari; Paulus Hutapea
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum yaitumenyatakan Terdakwa Paulus Hutapea yang identitas lengkapnya sepertitersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa Paulus Hutapea dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selurunnya dengan masa penahanan yang telahdijalani Terdakwa ; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam Putusan No.267
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1834 B/PK/PJK/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
159 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1834/B/PK/Pjk/2020Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3552 B/PK/PJK/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor 267
Putus : 02-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1981/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
127 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1981/B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2856 B/PK/PJK/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — PT. SUMBER URIP SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
45 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2856/B/PK/Pjk/2018ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81Tahun 2015 juncto Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015;b.
Register : 04-03-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 35/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
SENTI SIGALINGGING
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
Intervensi:
ALBERT SITANGGANG
201 — 153
SENTI SIGALINGGING
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
Intervensi:
ALBERT SITANGGANG
201 — 153
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:267/PDT/1991/PTMdn, Tanggal 16 September 1991, Jo. PutusanMahkamah Agung Nomor: 620 K/Pdt/1992, Tanggal 20 Agustus 1996;Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 15 Desember2016 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa diatas sebahagianbidang tanah milik Penggugat sesuai dengan Surat Ukur Nomor:01/Pasar Pangururan/2016, tanggal 28 06 2016, luas: 283 M2Halaman 9.
Putusan PengadilanTinggi Medan Nomor : 201/Pdt/2001/PT.Mdn, Atas putusan tersebutTergugat Il Intervensi sebagai Tergugat dan Tergugat II KartiniSitanggang sebagai Pemenang Lelang atas tanah dan rumah dalamperkara Nomor : 63/Pdt.G/1990/PNTrt jo Putusan Pengadilan TinggiMedan Nomor : 267/Pdt/1991/PTMdn jo Putusan Mahkamah AgungNomor : 620/K/Pdt/1992/MA dan perkara ini telah berkekuatan hukumtetap, lantas dilakukan eksekusi tetapi Penggugat II Intervensi dan KartiniHalaman 33.
;Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor 267/Pdt/1991/PT.MDN., Tanggal 16 September1991.;Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620 K/Pdt/1992, Tanggal 30 Oktober1996.;Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN, Tanggal1108 1980, oleh COSTAN SITANGGANG kepadaSENTI Br. SIGALINGGING, yang diketahui danditandatangani ALBERT SITANGGANG, saksisaksi (M.AJendi Naibaho dan Leb. A. Norita Naibaho) danmengetahui Kepala Kampung Pasar Pangururan (A.TandiNaibaho).
Putusan Pengadilan TinggiMedan Nomor 267/Pdt/1991/PTMDN tanggal 16 September 1991 jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 620/K/Pdt/1992 tanggal 30 Oktober1996 (Vide Bukti P12, P13, dan P14);. Bahwa Senti Sigalingging (Penggugat) dinyatakan sebagai satu satunya pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas tanah dimaksuddalam Akta Nomor : 242/Akta/1981 tertanggal 19 Januari 1981berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor31/Pdt.G/2000/PN.TRT tanggal 18 Desember 2000 jo.
Trt tanggal 6 Mei 1991 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 267/Pdt/1991/PTMDN tanggal 16Halaman 59. Putusan Perkara Nomor: 35/G/2020/PTUN.MDNSeptember 1991 jo.
Putus : 26-01-2016 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 497/PID.B/2015/PN SDA Tanggal 26 Januari 2016 — H. MOHAMMAD TOWARNO
360 — 204
360 — 204
TOWARNO membelitepung tapioka dari saksi HENDY di Lampung sebanyak 3 rit sejumlah83.000 Kg dengan perincian merk GBV harganya Rp. 267. 120.000, (duaratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan merk 989harganya Rp. 103. 000.000, (seratus tiga juta rupiah), total pembayaransenilai Rp. 370.120.000, (tiga ratus tujun puluh juta seratus dua puluh riburupiah) yang dibayar menggunakan 3 lembar bilyet giro yaitu : Pembelian tepung Tapioka sesuai surat jalan nomor 298 dibayar denganbilyet
Rp. 267. 120.000, Tepung tapioka merk989 20.000 Kg x Rp. 5.150, = Rp. Rp. 103. 000.000,Sesuai kesepakatan lisan antara saksi dengan HM. TOWARNO tentangpembayaran atas pembelian tepung tapioka tersebut adalah setelah barangditerima maka HM. TOWARNO harus buka giro dan rata ? rata jatuh tempokliringnya adalah 2 bulan namun untuk pengiriman tepung tapioka padatanggal 15 Juli 2012 tersebut sampai sekarang saksi belum pernahmenerima pembayaran dari HM. TOWARNO.
TOWARNO membelitepung tapioka dari saksi HENDY di Lampung sebanyak 3 rit sejumlah83.000 Kg dengan perincian merk GBV harganya Rp. 267. 120.000, (duaratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan merk 989harganya Rp. 103. 000.000, (Seratus tiga juta rupiah), total pembayaransenilai Rp. 370.120.000, (tiga ratus tujun puluh juta seratus dua puluh riburupiah) yang dibayar menggunakan 3 lembar bilyet giro yaitu : Pembelian tepung Tapioka sesuai surat jalan nomor 298 dibayar denganbilyet
Putus : 22-04-2015 — Upload : 30-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631 K/PID.SUS/2015 Tanggal 22 April 2015 — YEFER MAXIMIDEL LAITABUN
104 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pencairan Dana (SP2D), Dana BantuanLangsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Semau SelatanKabupaten Kupang Tahun 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00, Tahun 2010sebesar Rp1.750.000.000,00, dan Tahun 2011 sebesar Rp1.750.000.000,00 telahditransfer ke rekening Ketua UPK Kecamatan Semau Selatan saksi Uniasis Lafudi BRI Unit Naikoten Nomor 249001 029980534 dan Bank BNI KC KupangNomor 130410222; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang: Nomor 298/SKEP/HK/2009 tanggal 28 September 2009; Nomor 267
Pencairan Dana (SP2D), Dana BantuanLangsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Semau SelatanKabupaten Kupang Tahun 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00, Tahun 2010sebesar Rp1.750.000.000,00, dan Tahun 2011 sebesar Rp1.750.000.000,00 telahditransfer ke rekening Ketua UPK Kecamatan Semau Selatan saksi Uniasis Lafudi BRI Unit Naikoten Nomor 249001029980534 dan Bank BNI KC KupangNomor 130410222;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang: Nomor 298/SKEP/HK/2009 tanggal 28 September 2009; Nomor 267
danpenanggungjawab operasional kegiatan (PUOK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan tahun anggaran 2009 Kabupaten Kupang;5. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati KupangNomor 298/SKEP/HK/2009 tanggal 28 September 2009 tentang penetapanpejabat UPK sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM)program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan diKabupaten Kupang;6. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati KupangNomor 267
operasional kegiatan (PUOK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan tahun anggaran 2009 Kabupaten Kupang;5. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan BupatiKupang Nomor 298/SKEP/HK/2009 tanggal 28 September 2009 tentangpenetapan pejabat UPK sebagai pengelola dana bantuan langsungmasyarakat (BLM) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiriperdesaan di Kabupaten Kupang;6. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan BupatiKupang Nomor 267
Putus : 21-01-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2582 K/Pdt/2015 Tanggal 21 Januari 2016 — Capt. LA ODE SAEFUL IWA, M. Mar., dkk VS Drs. AMAN PARDAMEAN PANGARIBUAN
52 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2582 K/Pdt/2015tersebut pada posita angka 14 (empat belas) di atas, selanjutnya Tergugat menunjuk dan mengangkat Turut Tergugat sebagai Pejabat DirekturAkademi Maritim Djadajat Definitif, sebagaimana surat Tergugat IV yangdikirimkan kepada Penggugat dengan Nomor 267/Dir/MAD/IV/2012,bertanggal 2 April 2012, sekalipun sudah diberhentikan sebagai PelaksanaSementara Direktur Akademi Maritim Djadajat;16.Bahwa selanjutnya setelah menunjuk Turut Tergugat sebagai PejabatDirektur Akademi Maritim Djadajat
yang dibuat oleh Tergugat II kepada Tergugat IV untukmelaksanakan Perubahan Akta Nomor 6 tanggal 15 April 2009 menjadi yangkemudian dikenal dengan Akta Nomor 14 tanggal 10 Mei 2012 yang dibuatdan ditandatangani oleh Tergugat V, selanjutnya diikuti oleh Tergugat Illyang melaksanakan Pelantikan kepada Turut Tergugat , Turut Tergugat Il,dan Turut Tergugat Ill serta Turut Tergugat IV masingmasing sebagaiPejabat Direktur dan Pembantu Direktur Akademi Maritim Djadajatberdasarkan Surat Tergugat Nomor 267
Menyatakan Surat Keputusan Nomor 19/Dir/AMD/2012, bertanggal 24Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur AkademiMaritim Djadajat dan Surat Keputusan Nomor 267/Dir/AMD/IV/2012,bertanggal 2 April 2012 tentang Penunjukan Direktur Definitif AkademiMaritim Djadajat yang ditandatangani oleh Tergugat selaku PejabatSementara Direktur Akademi Maritim Djadajat adalah tidak sah dandinyatakan batal karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentangPendidikan dan Statuta Akademi Maritim
Register : 04-07-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Pbg Tanggal 13 Maret 2019 — Penggugat:
1.YUNIATI SUGENG HARYANTO
2.RADEN MAS M ZUHDI HARYANTO. P
Tergugat:
SUPRIYONO
Turut Tergugat:
1.FENTI ROHMAWATI VIKTORIA
2.RADEN MAS MUHAMMAD HUSSEIN HARYANTO PUTRO
118 — 11
1.YUNIATI SUGENG HARYANTO
2.RADEN MAS M ZUHDI HARYANTO. P
Tergugat:
SUPRIYONO
Turut Tergugat:
1.FENTI ROHMAWATI VIKTORIA
2.RADEN MAS MUHAMMAD HUSSEIN HARYANTO PUTRO
118 — 11
Rembang, KabupatenPurbalingga, luas 267 m2, tertuang dalam Sertifikat Hak Milik(dahulu) SHM No. 03538 atas nama SUGENG bin NURNGALI,sekarang telah menjadi SHM No. 04056 atas nama YUNIATI Cs. Dalil tersebut tidak benar karena luas tanah dalam Sertifikat HakMilik No. 03538 atas nama SUGENG bin NURNGALI adalah 579m2, bukan 267 m2;Tanah milik alm.
Raden MasMuhammad Hussein Haryanto Putro terletak di Desa Makam, KecamatanRembang, Kabupaten Purbalingga seluas 267 m, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut di atas telah bermateraicukup, ternyata bukti surat T1 sampai dengan T3 tersebut Ssesuai denganaslinya, sedangkan bukti surat T4 aslinya dititipkan di Polres PurbalinggaHalaman 16 dari 26 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Pbgsesuai berita acara penitipan barang bukti dari Polres
Register : 12-11-2015 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3452/Pdt.G/2015/PA.Tgrs Tanggal 29 Maret 2016 — PENGGUGAT : TERGUGAT
17 — 9
17 — 9
dengan register Nomor 3401/Pdt.G/2015/PA.Tgrsdengan perubahan pada dalil posita point 7 dan petitum point 3 tentang hak hak asuhanak dicabut dan hanya mengajukan tuntutan cerai selengkapnya mengemukakanhalhal sebagai berikut : 1Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telahmelangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2005dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Jambe Kabupetan Tangerang, sebagaimana terbukti dalamKutipan Akta Nikah Nomor : 267
untuk bersabardan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudiandibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti sebagai berikut : C Surat :Hal. 17 Putusan No. 3452/Pdt.G/2015/PA.Tgrs4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Yayah Munajah),telah diperiksa oleh hakim dan cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup,bukti P.1 ; 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267
Putus : 22-10-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 174/Pid.Sus/2014/PN SLW. Tanggal 22 Oktober 2014 — WARJAK Bin TAYAT
370 — 8
370 — 8
Reskrim, sejaktanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2014 No.SPP184/03.43/Epp.1/08/2014, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengantanggal 20 September 2014;Halaman dari 21 Putusan No.174/Pid.Sus/2014/PN.SlwPenuntut Umum tanggal 11 September 2014 Nomor :PRIN1147/0.3.43/Ep.2/09/2014, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30September 2014;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 24 September 2014 Nomor 267
/Pen.Pid/2014/PN SLW. sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 23Oktober 2014;Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 14 Oktober 2014Nomor 267/Pen.Pid/2014/PN.SLW sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengantanggal 22 Desember 2014;Terdakwa tersebut dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca :Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 24 September 2014 Nomor174/Pid.Sus/2014/PN Slw. tentang Penunjukan Majelis
Register : 19-09-2012 — Putus : 16-10-2012 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 747/Pid.B/2012/PN.Bwi Tanggal 16 Oktober 2012 — MISDANI bin MULGI
93 — 28
93 — 28
Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Nurmansyah dan saksiRestu Yan Suryo yang berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengatakan diGesibu Blambangan sering digunakan transaksi VCD bajakan sehinggamelakukan penyelidikan dan menemukan seseorang yaitu saksi Edy Purnomosedang menjual VCD bajakan kepada terdakwa yang terdiri dari berbagai jenisVCD/DVD lagu dan film yang kemudian saksisaksi menangkap saksi EdyPurnomo dan terdakwa serta mengamankan 2130 keping VCD/DVD film dan lagubajakan, 267
Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Nurmansyah dan saksiRestu Yan Suryo yang berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengatakandi Gesibu Blambangan sering digunakan transaksi VCD bajakan sehinggamelakukan penyelidikan dan menemukan seseorang yaitu saksi Edy Purnomosedang menjual VCD bajakan kepada terdakwa yang terdiri dari berbagai jenisVCD/DVD lagu dan film yang kemudian saksisaksi menangkap saksi EdyPurnomo dan terdakwa serta mengamankan 2130 keping VCD/DVD film danlagu bajakan, 267