Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA BANTUL Perdata Agama Perwalian
Register : 13-06-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PA BANTUL Nomor 101/Pdt.P/2016/PA.Btl.
Tanggal 21 Juli 2016 — PEMOHON
57 — 4
  • Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Snadagqah dan i. Ekonomisyariah;Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 101/Pdt.P/2016/PA.Btl.Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksuddengan perkawinan adalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkanundangundang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurutsyariah.
Pengadilan PA AMUNTAI Perdata Agama Perceraian
Register : 05-02-2014 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0079/Pdt.G/2014/PA.Amt
Tanggal 5 Maret 2014 — Penggugat

Tergugat
16 — 4

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA LUBUK SIKAPING Perdata Agama
Register : 21-01-2011 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 14-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 12/Pdt.P/2011/PA-LBS
Tanggal 24 Februari 2011 —
14 — 2
  • bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnah yang berbunyi :EpArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama Perceraian
Register : 31-08-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1759/Pdt.G/2016/PA.Lmg.
Tanggal 30 Nopember 2016 — P DAN T
12 — 2
  • Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Tergugatdi Jalan Langgar Wakaf Desa Babat Kecamatan Babat KabupatenLamongan selama 4 tahun 9 bulan, kemudian pindah dan bertempatkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Gang Candra RT 002RW 009 DEsa Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sampaisekarang 9 tahun 4 bulan. BA'DA DUKHUL, dan dikaruniai 3 orang anakbernama :a. Anak 1b. Anak 2c. Anak 3;3.
Pengadilan PA Nanga Pinoh Perdata Agama
Register : 22-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 29-06-2021
Putusan PA Nanga Pinoh Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Ngp
Tanggal 29 Juni 2021 — Pemohon melawan Termohon
34 — 16
  • digunakan untuk kepentingan anakanak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis hakim akanmempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3 tahun2006 tentang perubahan kedua atas UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
Pengadilan PA TANJUNG REDEP Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 23-03-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 09-10-2017
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 49/Pdt.P/2016/PA.TR
Tanggal 18 April 2016 — Pemohon I Pemohon II
18 — 9
  • ataspernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karenabanyaknya orang akan aman dari kedustaan.Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar padaberita yang tersebar luas (syahadah alistifadhoh) sebagaimana disebut didalam kitab Figih Sunnah jilid Ill halaman 426 yang artinya sebagai berikut:Imam Syafii membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari beritayang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim,wakaf
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Perdata
Register : 01-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Lbs
Tanggal 22 Maret 2021 — Pemohon:
Zulkarnain SS
85 — 7
  • dilanjutkandengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertanankan olehPemohon;Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan alat bukti berupa:1.Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 7 Februari 1993, setelahditeliti sesuai dengan aslinya dan pakai materai secukupnya, diberi tandadengan P1;Fotokopi Surat Kuasa Penuh tertanggal 5 Januari 1992, setelah ditelitisesuai dengan aslinya dan pakai materai secukupnya, diberi tanda P2;Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran Wakaf
Pengadilan PA SIJUNJUNG Perdata Agama
Register : 05-11-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 14-01-2013
Putusan PA SIJUNJUNG Nomor 81/Pdt.P/2012/PA.Sjj
Tanggal 6 Desember 2012 — PEMOHON
19 — 10
  • mempertimbangkan terlebih dahulutentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Agama dalammenerima, memeriksa dan menetapkan permohonan asal usul anak;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 49 Undangiundang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamamenyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islamdibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Wakaf
Putus : 13-08-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/Ag/2018
Tanggal 13 Agustus 2018 — 1. DPP MUHAMMADIYAH Cq. DPD MUHAMMADIYAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. DPD MUHAMMADIYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. KETUA YAYASAN/PENGELOLA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA Cq. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA, yang diwakili oleh Rektor, Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.;
159 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tindakan Tergugat II, menerbitkan Salinan Akta PenggantiAkta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/01/KK.01/2013, tanggal 7 Februari2013, adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige over haid daad) dan terhadap akta tersebut menjadi tidak sah;6.
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 02-08-2021 — Putus : 13-08-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 268/Pdt.P/2021/PA.Dpk
Tanggal 13 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
13 — 7
  • Bahwa adapun maksud Para Pemohon mengajukan permohonanpenetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan wakaf dan segala hartapeninggalan dari (Alm) lis Suhadi Idris Bin Nein.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormatkiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;Halaman 2 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2021/PA.Dpk.2.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 06-10-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 10-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0508/Pdt.P/2015/PA.Tgrs
Tanggal 19 Nopember 2015 — Pemohon melawan Termohon
12 — 4
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 15-02-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Tgrs
Tanggal 23 Maret 2016 — Pemohon melawan Termohon
11 — 5
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (6). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PA KENDAL Perdata Agama
Register : 21-04-2014 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 01-03-2016
Putusan PA KENDAL Nomor 75_Pdt.G_2014_PA.Kdl
Tanggal 6 Mei 2014 — Pemohon I dan II
11 — 1
  • dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-09-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1310 K/Pid/2009
Tanggal 28 September 2009 —
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sampono Marajo dan Suhaimi, dihubungkan denganSurat bukti T.1, yaitu Surat Keterangan Wakaf tertanggal 20 Mei 1985,di mana Bahar selaku Anggota Kaum Pemohon Kasasi/Terdakwa, ikutmembubuhkan cap jempol di atas surat dimaksud, makaterbukti,benar Bahar adalah sekaum dan setali darah dengan PemohonKasasi/Terdakwa, dan juga terbukti benar isi Ranji Asli dimaksudyang mencantumkan nama Bahar di dalamnya ;5.
    Sampono Marajo dan Suhaimi, dihubungkan dengan SuratBukti T.1, yaitu Surat Keterangan Wakaf tertanggal 20 Mei 1985, dimana Bahar selaku anggota kaum Terdakwa, ikut membubuhkan capjempol di atas surat dimaksud terbukti benar Bahar adalah sekaum dansetali darah dengan Terdakwa Hafni, tetapi Bahar diangkat oleh kaumlain, Lingkuang Papan Dt.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Krs
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
NAISE
Tergugat:
1.MANIS
2.SURATI
3.SATIMA
4.SINAL
61 — 4
  • Wakaf f. Zakat g.
    Buramin (ayah Tergugat Ill) dimana tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat dan oleh Penggugat tanah tersebut telahdisertifikatkan nomor 35 tanggal 19 Mei 2015;Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:a) Perkawinan;b) Waris;c) Wasiat;d) Hibah;e) Wakaf
Pengadilan PN BINJAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 17-09-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN BINJAI Nomor 248 / Pid.B / 2013 / PN-BJ
Tanggal 17 September 2013 — MUHAMMAD RAHMADANI ALS. DANI
78 — 6
  • Wakaf No.28 A Kel. BinjaiKec. Binjai Kota, Kota BinjaiAgama : IslamPekerjaan : Jaga Parkir di Pajak BawahPendidikan : SMPTerdakwa ditahan oleh :1Penyidik tanggal 31 Mei 2013 No.POL:SP.Han/12/V/2013/Reskrim sejaktanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 29-11-2019 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 86/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat:
Haryanto, S.E.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen
362 — 177
  • Dalam pasal 17 ayat (2)Peraturan Presiden Nomor 71tahun 2012 disebutkan bahwa Pihak yang berhaksebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi a. pemegang hak atas hak;Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor : 86/G/2019/PTUN Smg.5.b. pemegang hak atas pengelolaan;c. nadzir untuk tanah wakaf;d. pemilik tanah bekas milikadat; e. masyarakat hukum adat;f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikadbaik;g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; danh. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang
    Penerimakuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yangberhak atas Ganti Kerugian Yang berhak antara lain :a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang hakpengelolaan; c. nadzir, untuk tanah wakaf;d. pemilik tanah bekas milik adat;e. masyarakat hukumadat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau;h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitandengan tanah; Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor : 86/G/2019/PTUN Smg.
    Kepentingan Umum : Pasal 1 angka 3:Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memilikiObjek Pengadaan Tanah; Pasal17:(1) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki ataumenguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;(2) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang pengelolaan;c. nadzir untuk tanah wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3132 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — I. PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) cq PEMIMPIN CABANG PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) CABANG MAKASSAR cq MANAGER UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM) PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) UNIT TODDOPULI, DK. VS NURALAM DAN 1. MUH A. GOFUR, DKK.
73 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan bangunan yang terletak ditanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00675 telah sah menjadi milik Tergugat ;Berikut akan Tergugat IV kutip bunyi dari ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:Ketentuan Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf
    melanggar tata tertibhukum acara perdata karena gugatan diajukan oleh pihak yang tidakmemiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat;Bahwa Judex Facti tingkat Pengadilan Tinggi telah mengabaikan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf
    Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi akan mengutip Pasal1 butir 20 juncto Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susundan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama Waris Islam
Register : 05-05-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Pyk
Tanggal 14 Oktober 2014 — PENGGUGAT I PENGGUGAT II PENGGUGAT III PENGGUGAT IV TERGUGAT I TERGUGAT II TERGUGAT III
41 — 24
  • menjadi dasar gugatan para Penggugat adalah lelangeksekusi hak tanggungan terhadap objek perkara a quo sebagai jaminanhutang Tergugatl dan TergugatII kepada TergugatllI;Bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undangundang 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang berbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
    Oleh karenaPerkara imi adalah perkara yang berhubungan dengan Kewarisan makaberdasarkan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 yang berbunyi PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah danEkonomi Syariah.
    dan terhadap hal tersebut Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan bahwa31Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-03-2020 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 21/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 17 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : Pemerintah Kota Samarinda Cq. Walikota Kota Samarinda
Pembanding/Tergugat II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Samarinda
Pembanding/Tergugat III : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Pembanding/Tergugat IV : Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Puskesmas Sidomulyo
Terbanding/Penggugat I : H. ABDULLAH, SE., MM
Terbanding/Penggugat II : Dr. IVAN ZAIRANI LISI, S.H.,S.Sos, M.Hum
49 — 28
  • ANDUT pada saat itu.Bahwa terhadap proses pembelian maupun Pemberian (Wakaf) tersebuttelah dilakukan antara Pihak Pemerintah Kota Samarinda dengan Aim. H.MUHAMMAD LISI Bin H.
    ANDUT yang mana proses jualbeli dan pemberian (wakaf) dilakukan oleh almarhum H. Muhammad Lisibin H. Andut kepada Pemerintah Kota Samarinda sebelum tahun 1986 yaitusebelum bangunan PUSKESMAS SIDOMULYO didirika diatas lahantersebut.7. Bahwa Proses pembelian tanah sengketa oleh Tergugat telahdiakui sendiri oleh Penggugat melalui suratnya yang ditujukan kepada WaliKota Samarinda tertanggal 22 Juni 2015 (Sebelum gugatan ini diajukan).8.
    ANDUT dan sebagian lagi mendapatpemberian (wakaf) dari Almarhum H. MUHAMMAD LISI yang mana prosesperaliahan hak atas tanah PUSKESMAS SIDOMULYO tersebut diketahuioleh Para Terbanding (Terbanding I) semula Para Penggugat (Penggugat 1!)