Ditemukan 51522 data
16 — 2
puladengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : Perubahan yangmenyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agamasecara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karenasifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasukperkara voluntair;Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2014/PA.Po.hal 4Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
21 — 2
P5 serta 2 (dua) orangMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanpembetulan nama Pemohon adalah karena Pemohon merasa kesulitan dalammengurus administrasi, sehingga Pemohon mengajukan permohonanpengubahan nama Pemohon dengan melalui Penetapan Pengadilan terlebihdahulu yang juga sebagai salah satu syarat untuk mengurus AdministrasiKependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; Menimbang, bahwa Hakim berpendapat
8 — 2
Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2021//PA.Pas.Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama IIS WAJAYANTI lahir pada tanggal 08 Mei 2005 denganseorang lakilaki yang bernama DODIK IRWANTORO akan tetapi maksud paraPemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan NgulingKabupaten Pasuruan dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur.Kemudian para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama
16 — 1
No. 0041/Pdt.G/2017/PA Lbt.tinggal antara Pemohon dan Termohon dengan ketidakhadiran Termohondi persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi danpatut serta tidak ternyata ada alasan yang mendasari ketidakhadirannyatersebut, adapun Pemohon pada kesimpulannya menyatakan bertetappada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itudapat disimpulkan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memilikikomitmen untuk tetap membina rumah tangga dan rumah tanggaPemohon dan Termohon
31 — 6
., yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakimdalam laporannya tertanggal 19 April 2010 juga menyatakangagal mendamaikan kedua belah pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan Tergugat serta diperkuat oleh bukti P.1 makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalahsebagai suami istri yang sah; Menimbang, bahwa yang mendasari Gugatan Penggugatadalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat yang sulit didamaikan lagisehingga puncaknya telah terjadi
28 — 4
dalam perkawinan sah, dan selama perkawinan tersebut belum dikaruniaianak ;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugatagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain adalah bahwaPenggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menjatuhkantalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
21 — 16
diperintahkan oleh Peraturan MahkamahAgung RI Nomor tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copy Kutipan Akta Nikah(bukti P1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugattelah terikat dalam perkawinan sah sejak 20 Desember 2001;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugatagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
12 — 0
suatu bukti apapun lagi,selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap padadalil permohonanya dan mohon dijatuhkan penetapan ;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan denganputusan in ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
15 — 11
pernikahan Pemohon dan Pemohon sah secara Hukum Islam akantetapi tidak tercatat di KUA setempat;Menimbang, bahwa oleh karena penikahan Pemohon dan Pemohon IIyang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2015 sah secara Hukum Islam, makasesuai ketentuan dengan normanorma dan ketentuanketentuan yang telahdipertimbangkan di atas, anak yang bernama Naufal Aditya Hermawan adalahanak sah Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari
16 — 2
mediasi yang diperintahkan oleh PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copy Kutipan AktaNikah (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon telah terikat dalam perkawinan sah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohonagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidakberhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
22 — 2
Puskesmas Kraton KabupatenPasuruan tanggal 11112020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya(bukti P.6);Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akanmengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan
20 — 11
Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik,Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, turunanresmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor132/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 1 Agustus 2016, memori banding dariTerdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
22 — 29
., tanggal 3 Maret 2016, memori banding dariJaksa Penunitut Umum, dan kontra memori banding dari Kuasa HukumTerdakwa, serta buktibukti surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sahdan meyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan*melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana di dakwa dalam dakwaantunggal telah tepat dan benar, karena pertimbangan
167 — 26
Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor O01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, makadiperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuaiketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
28 — 20
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlumengemukakan dalil dari AlQuran dalam surat AlBagarah ayat 227,yang berbunyi :og Lg Sl y Ua woe cleslo SsArtinya : Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak,maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui ;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untukmenjatuhkan
49 — 6
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
12 — 0
untuk umum,Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil permohonan yang dikemukakanoleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkan sebagian dan membantahsebagian ;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan pengakuan Termohondan surat bukti (P.) yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah,maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikatdalam perkawinan sah;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
28 — 3
harus dinyatakan tidakhadir dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankankepada Penggugat untuk membuktikan daildalil gugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
16 — 0
Termohon terikat oleh suatu perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secararesmi dan patut akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir, danpula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkanalasan yang sah, maka dalam hal ini harus dinyatakan Termohon tidakhadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
17 — 1
sah;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk hadir, dan pula tidakternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yangsah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari