Ditemukan 17962 data
110 — 22
Republik Indonesia).Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 49 besertapenjelasannya UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (UU 7/1989) sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (UU 3/2006), yang menyebutkan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memerisa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:perkawinan;waris;wasiat,;hibah;wakaf
kewenangan absolute Pengadilan Negeri untukmemeriksa dan mengadili perkara ini maka Majelis Hakim akan terlebihdahulu mempertimbangkan dan memutus mengenai eksepsi tersebutdalam putusan ini;20Menimbang, bahwa Tergugat Il, Ill dan IV dalam jawabannya telahmengajukan eksepsi yang berkaitan mengenai kewenangan absolutePengadilan Negeri dalam mengadili perkara ini yang pada pokoknya berisisebagai berikut :Eksepsi Tergugat II dan IllBahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah mengenai halwaris dan wakaf
1.Zainuri bin H. Zulkipli Tajam
2.Zainudin bin H Zulkipli Tajam
3.Zairina binti H Zulkipli Tajam
4.Zuryanto bin H Zulkipli Tajam
5.Zumartini binti H Zulkipli Tajam
6.Zuryati binti H Zulkipli Tajam
7.Septiani binti H Zulkipli Tajam
8.Lita Susanti binti H Zulkipli Tajam
Tergugat:
1.Chandra Pranugrawati Mondong Als Shandera P
2.Zainal Arifin bin H Zulkipli Tajam
91 — 19
Wakaf dan shadaqgah.Pasal 49 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf bfalah penentuan siapasiapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenaiharta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, danmelaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;Menimbang, bahwa Para Penggugat meminta dan memohon kepadaPengadilan Negeri Pangkalpinang atas kewenangan/kompetensinya untukmemeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa
gugatan para Penggugat beralasanuntuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard);Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan agama sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 telah mengatur bahwa :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama islam di bidang :perkawinan;walis;wasiat;hibah;wakaf
38 — 23
., Akta Pejabat Ikrar Wakaf ...., Nomor ...., tanggal .... dantanahnya menjadi Tanah Wakaf Nomor .... ditulis yang diperlukanc. Dalam Daftar Nama Surat Ukur dan Petanya Nomor Hak yang telah dihapusdicoret dengan tinta hitam ; Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala KantorPertanahan Banyuwangi (Objek Sengketa) dalam perkara ini, bertentangan dengan Azas9Azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya dalam hal ini adalahpertentangan dengan : Azas Kepastian Hukum.
135 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah masalah pembatalan AktaPembagian Hak Bersama, yang mana meskipun Para pihak dalam perkara aquo samasama pemeluk agama Islam, tetapi tidak serta merta azaspersonalitas keislaman bisa diberlakukan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangNomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, pengadilan agama hanya berwenang memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama orangorang yang beragama Islamdi bidang: perkawinan, waris, hibah, wakaf
UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Peradilan Agama,disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah;wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah;12.Bahwa uraian tersebut di atas jelas Pengadilan Agama Jember mempunyaikewenangan untuk mengadili dan Pengadilan Negeri tidak memilikikewenangan untuk
58 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para Terguggat Dalam Konvensi/Penggugat dari uraikan di atas untuk tidak diulangi dan mudah ringkasnyagugatan rekonvensi ini, maka dianggap merupakan satu kesatuan yangtidak dapat dipisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;Bahwa Penggugat Rekonvensi beserta seluruh warga masyarakat LumbanSihobuk adalah pemilik yang sah, atas tanah terperkara seluas + 1,5 hayang terletak di Dusun Lumban Sihobuk, Kelurahan Tiga Balata, KecamatanJorlang Hataran, Kabupaten Simalungun atau yang dikenal dengan tanahDesa (Wakaf
Putusan Hoge Raad, tanggal 31 Januari 1919dalam perkara Lindenbawn VS Cohan;Bahwa dengan demikian adalah berdasar apabila Para TergugatRekonvensi dihukum untuk membayar kerugian yang telah dialami olehPenggugat Rekonvensi yaitu:a) Kerugian Material.Yaitu berupa penggantian biaya dalam mengurus perkara ini termasukhonorarium dan Jasa Pengacara sebesar Rp80.000.000,00 (delapanpuluh juta rupiah);b) Kerugian Immaterial.Yaitu kerugian tersita waktu, tenaga pikiran, dan harga diri yang dituduhmerampas wakaf
181 — 117
Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang danmenyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuaidengan kehendak dan pemberi wakaf (wakif);14.Bahwa dari uraian diatas jelas dan tegas bahwa bank syariah (incasu Penggugat) tidak diperkenankan menyediakan bahan materialsebagaimana definisi yang diinginkan oleh Para Tergugat, makaalasan Para Tergugat dalam hal ini patut untuk dikesampingkan;15.Bahwa nilai lebih adalah nilai yang disepakati oleh Penggugatsebagai shahib al maal dengan Para Tergugat
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) Alball y e isi) le BLEU balgdil) 5555 ag hdls Gay ALUN iedAN ally Ysll Gall y Ca gally 4B puere y Lid gllArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
14 — 3
PA.KtbmKewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
14 — 0
Pemohon Il;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu tentang kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menerima,memeriksa, dan menetapkan permohonan asalusul anak ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf
14 — 0
Wakaf dan sedekah;Menimbang, bahwa Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islamadalah menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama a quo PengadilanAgama Jember, hal ini sesuai dengan penjelasan angka 37 perubahanpasal 49 huruf (a) angka 20, UndangUndang No.3 Tahun 2006 (sebagaiperubahan pertama dari UndangUndang No.7 Tahun 1989);Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dariketerangan Pemohon, maupun alatalat bukti surat serta saksisaksi, makaMajelis Hakim telah menemukan faktafakta
8 — 1
kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah pengadilan dalamIngkungan Pengadilan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 49 Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorang orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal ball y cis) gle Avaliiw yl baled S905 agldly Gay ALUa) sindALY sty Yoh Gaal g Cr pally 43 pure g Lil gllyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlah dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
1.JONI
2.MONICA NUR SANTI
77 — 16
Wakaf;f.Zakat;g. Infaq;h. Shadagah; dani. Ekonomi SyariahMenimbang, bahwa menurut komentar Pasal 49 huruf (a) tersebutdiatur yang dimaksud dengan perkawinanadalah halhal yang diatur atauberdasarkan UndangUndang mengenai perkawinan yang berlaku yangdilakukan menurut syariah, antara lain :1. Ijin beristeri lebih dari seorang;2.
18 — 8
plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
16 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) ball els ple Aol Salad) S905 ag hdls Cay ALL tiedAD sll Yigl) Giadlg Ca gall y Ad juene g Clg yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
16 — 1
sieALY sll Voll Gialg Cagall y Ad jens y Ulli yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
14 — 3
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gal) Abell y CUS ple LULU B algal S585 agldly Gag ALUN) sindALY sll y Vist Gia) y Ci gall y 4b yuens y Ci gllArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlah dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
12 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) dba els ple AaliiuYL Salgl S985 aptly Cay Ab Liss) sindALY ally sll Giallg Cogally 4d jacana y Cid glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0547/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
18 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) dbally ctsal) ple Aol Salgcll S525 ag lbly Gag ALLind) aedAN ally Yost Gaal g Crgally 4d yucany Cid gl yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
15 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) dla els ple Aalto daly S505 agbily Cray AbLinN) sindALY ally sll Gaal g Cogally 4b jacana y Cid glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanSalinan Penetapan Nomor 0530/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.