Ditemukan 105948 data
10 — 6
Keberangkatan Ibadah Haji, sedangkan hal tersebut adalah sesuatuyang wajar dan tidak termasuk dalam katagori perbuatan melawan hukum, danapabila nama Pemohon tersebut tidak dilakukan perubahan, maka Pemohonmengalami kesulitan mengurus persyaratan Administrasi Keberangkatan lIbadahHaji, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kesulitan bagi Pemohontersebut harus dihilangkan;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :anbadl boi ac Jl ule
14 — 3
Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) sebagaimana maksudpasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kesulitan bagi para Pemohonuntuk menguruS' persyaratan penyelarasan data, maka perbedaanbiodata Pemohonl yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah tersebut harussegera dihilangkan dengan cara membetulkan biodata yang tercatat dalamKutipan Akta Nikah nomor : 46/08/III/20001 tanggal O6 Maret 2001,karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum Islam yang berbunyi :Mlas ule
9 — 7
itusebagai isteri seorang lakilaki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteriselama tidak ada bukti yang menentukan lain Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Pemohon IItersebut tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon dan Pemohon Ilterjerumus kedalam kesulitan dan penderitan yang berkepanjangan karenaPemohon dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkanperlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, olehKarena itu Sesuai dengan kaidah usul figh:WlacJ ule
6 — 2
:~ td bacdl ule Ae pp rio aw Laois >Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan demi terwujudnyakebaikan/kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan dimaksudserta dengan memperhatikan kaidah ushul fikih diatas, permohonan Pemohonagar diberikan ijin dispensasi kawin kepada anak kandungnya yang bernamaXxx untuk dinikahkan dengan calon suami bernama Xxx bin Sanipan,beralasan menurut hukum, Karena itu permohonan Pemohon patut untuk dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini
9 — 1
> ule p rio awlasll s 59Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo.
Tergugat
17 — 3
Lue ule pric rwlasll IArtinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarikkemaslahatan;Menimbang bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidakmelawan hukum, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatanPenggugat harus dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 50 Tahun
9 — 0
tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan sesuatu untuk nafkah Penggugat ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara patut danresmi dan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, olehkarenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, sesuai dengan pasal 125HIR dan ibarat Kitab Panatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbuny1 ;sLaallg ule
16 — 3
Sl ragel I98glqArtinya i Dan penuhilah janji, sesungguhnyajanji itu pasti diminta pertanggung32jawabannya.Vi> o 59> 9 I lol 5> Jol Uys VI pel gv ule YgolwollArtinya i Orang muslim itu terikat denganperjanjiannya, kecuali dalam menghalalkan yangharam atau mengharamkan yang halal .Kaidah Fighjlo ae) UG a5 aldo yo ates GWU giles pro Ll,ea le gleoll BbIArtinya : apabila taklik talak berdasarkan suatu13 dari 11 Halamankeadaan diucapkan oleh seseorang mukallaf, makajatuhlah talak itu karenanya manakala
Tergugat
21 — 4
prio ole ule dlaArtinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;Menimbang bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawanhukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugatharus dikabulkan dengan verstek ;Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugatberdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c )Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain shugra sesuai pula dengan pendapatHal.7 dari 10 hal.Put.no
21 — 6
pueolca) cparls pouArtinya: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untukmemikul tanggung jawab berumahtangga, maka hendaklah kamukawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata danmeredakan gelora syahwat ;Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakimperlu mengambil pendapat dari ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alihdan dijadikan pendapat Majelis, yaitu dalam Kitab Al Bajuri halaman 19berbunyi sebagai berikut :Wlaoll ul> ule parte awlaoll
10 — 1
dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpaalasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 125 H.LR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehinggaperkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab AlAnwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yangberbunyi sebagai berikut ; ail ai Lil je aut ol sloi ol jist 5585 ule
10 — 6
Lue ule prio swlaod!
9 — 0
Pasal 116 (f)Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam kitabBidayatul Mujtahid I :Isl ULe aus ypodL gly yUelullArtinya : Hakim dapat menjatuhkan putusan cerai dengan alasankeresahan menurut Imam Malik, apabila terbukti ;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam keadaan Haid ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ExOficio
21 — 2
Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapatdihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yangdiuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang siasiasaja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihakdari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengankaidah fighiyah yang berbunyi:Mlacsll ule
4 — 4
:tibaoll Ula ule perso sueulooll s 5.Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1863/Pdt.G/2018/PA.MksMenimbang, bahwa terdapat pula pendapat Pakar Hukum Islam (yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim) dalam Kitab MadaaHurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz halaman 83 :obLodl ojleses yo GW! pls pl js!
14 — 5
kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islamsebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonanpara Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 30Januari 1988 di Desa Lahaji, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, untukditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqihsebagai pendapat majelis yang menyatakan :las) wl> ule
10 — 0
keterangan saksi dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telahmembuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbuktibahwa Penggugat dan Tergugat berada dalam suasana perselisihan yang saat ini telah sampaipada keadaan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;Menimbang, bahwa sejalan dengan ini sesuai dengan qoidah Hukum Islam yangberbunyi:laos > ule
55 — 3
inimenunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkansebagai suami isteri; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwaikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon sesungguhnya telah pecah, sehinggaapabila tetap dipertahankan akan lebih banyak membawa kemadlaratan, padahalpada asasnya mencegah atau menghindari mafsadat harus lebih didahulukan daripada mengambil maslahat sebagaimana Qaidah Ushul yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim yang berbuny)i : Chhac ule
15 — 9
ule Ws prio wwlaoll s5>Artinya" Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengah kan dalil syar'i berupa Hadis NabiHalaman 5 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.FfSAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbuny!
10 — 2
berdasarkan semua pertimbangan diatas Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini menilai dalil Pemohon telah memenuhi alasan perceraiansebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tentangPerkawinan jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No: 9 tahun 1975 jo 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa menghindari timbulnya mafsadat dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatannyasesuai dengan kaidah usul yang berbunyi : Lacll cle ule