Ditemukan 17797 data
Dharma Wira Wijaya
Tergugat:
1.PIMPINAN PT. BANK CENTRAL ASIA,TBK KANTOR KREDIT KONSUMER SURABAYA
2.PIMPINAN PT BANK CENTRAL ASIA ,TBK ,HEAD OFFICE
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG BALI
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL DENPASAR BALI
5.PIMPINAN BALAI LELANG TUNJUNGAN SURABAYA
6.KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI
7.KEPALA PLN GARDU INDUK NUSA DUA , BADUNG ,KUTA SELATAN BALI
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN OJK REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA
66 — 39
DharmaWira Wijaya berbatasan langsung dengan kawasan hutanTahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa(RTK.10) dan tidak terjadi pelanggaran (peta terlampir).4) Berdasarkan Berita Acara Hasil pengukuran oleh Tim DinasKehutanan Propinsi Bali, UPT Tahura Ngurah Rai dan Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Nomor: 81/BA/X/2017, tanggal 2Oktober 2017 terhadap lokasi hak atas tanah dari pemohon An.
DharmaWira Wijaya; sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BadungNomor: 473/00251.03.200/XI/2017 Tanggal 22 September 2017, makaKepala UPT. Tahura Ngurah Rai mengluarkan Surat KeteranganNomor: 522/366/UPT.Tahura.Dishut yang menyatakan bahwalokasitanah hak milik Nomor SHM 3820 berbatasan dengan Kawasan HutanTahura Ngurah Rai (RTK.10) diantara pal batas hutan B./THR.167,B.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 544/KptslI/1993, tanggal25 September 1993 tentang Perubahan Fungsi Kawasan TamanWisata Alam Prapat BenoaSuwung (RTK. 10) di KabupatenDaerah Tingkat Il Badung Propinsi Daerah Tingkat BaliHal 42 dari 69 Halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN Dps.seluas 1.373,50 Ha menjadi Taman Hutan Raya.Kawasan Tahura Ngurah Rai dikelola olen Pemerintah Provinsi Bali cq.Dinas Kehutanan Provinsi Bali melalui UPT Tahura Ngurah Rai.
I/2003,tanggal 24 Maret 2003 tentang Penyelenggaraan Tugas PembantuanPengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.800/Menhut1/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah KesatuanPengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Bali, termasuk didalamnya kawasanTaman Hutan Raya (Tahura) seluas + 1.373,50 Ha.Gubernur Bali membentuk UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)Provinsi Bali, termasuk UPT Tahura Ngurah Rai, terakhir diatur denganPeraturan
UPT Tahura Ngurah Rai. Sampai dengan saat ini TergugatVI tidak pernah menerima pemberitahuan tentang SHM bagian dari SHMyang overlaping dengan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai.
103 — 10
Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran. Pada bulan Maret2003 dibangun Kebun Kepala Sawit oleh PT. Makin. Dimana surat menyurat tanah belum dibuat.
Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran...tanda tanganPetugas Yang Memeriksa/Mengukur atas nama MARKUM, SekretarisDesa Bandar Agung dan LEGIMAN, Kepala Urusan Pemerintahan adalahPALSU.Surat Tanah Tanggal 17 Januari 2008, Nomor: 15/SKT/Pem.Ba/2008 AtasNama: YUSWARDI, Jenis kelamin
Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran. Pada bulan MaretHalaman 47 dari70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pat.G/2014/PN.Spt2003 dibangun Kebun Kepala Sawit oleh PT. Makin. Dimana surat menyurat tanah belum dibuat.
Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa BandarAgung .., ... tanda tangan Petugas Yang Memeriksa/Mengukur atas namaMARKUM, Sekretaris Desa Bandar Agung dan LEGIMAN, Kepala UrusanPemerintahan adalah PALSU.A quo suratsurat pembuktian kepemilikan sebagai mana Pasal 570KUHPerdata juncto Pasal 572 KUHPerdata terdapat pemalsuan untuk ituhingga saat
David, SH
Terdakwa:
Zulkifli
92 — 11
Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka parah danmeninggal dunia sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor 1197 /IKF / VER / Il / 2019 tangaal 29 April 2019 yang di keluarkan olehPemerintah Provinsi Sumatera Utara UPT Rumah Sakit Umum Indrapuradan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Monang Situmorang dandiketahui olehh Dokter Ahli Forensik dr.
handuk berwarna putih; 1 (satu) helai kain seprai tempat tidur bermotif bungabunga; 1(Ssatu) helai kain seprai tempat tidur berwarna hijau; 1(satu) helai pakaian daster berwarna kuning; 1(satu) buah kipas angin; 1(satu) buah spring bed; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomorPolisi BK 5830 TAS;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacaka Visum EtRepertum Nomor 1197 / IKF / VER / Il / 2019 tangaal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara UPT
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 413.F/VI/2010/UPT LAB UJINARKOBA tanggal 28 Juni tahun 2010, dalam kesimpulannya menyebutkanbahwa :Barang bukti daun kering tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THCdan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 8 dan 9 lampiran UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 111 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang
17 — 11
tolak olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangpucung KabupatenCilacap dengan Surat Penolakan Pernikahan No.B94/Kua.01.11.13/PW.O1/VII/2021 tertanggal 01Juli 2021;Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetapdilangsungkan,karena Calon isteri anak Pemohon( Anggun Qurotul Ayunibinti Sugiman ) dalam keadaan sedang hamil (mengandung/ positif) denganusia kehamilan 15 minggu (3,5 bulan), seperti tertera pada SuratKeterangan Sehat Untuk Kawin Nomor: 443.3/09.15/VI//2021 yang dikeluarkan oleh UPT
TUMIAH
51 — 6
tulis redaksional,misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Padt.P/2019/PN BmsMenimbang, bahwa mekanisme atau caracara melakukan pembetulanakta pecatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional berdasarkanpasal 59 Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan TataCara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:Pasal 591) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
50 — 25
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil dakwaannya, Penuntut Umummengajukan 2 (dua) bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.297.G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada Selasa, 19 Juli 2013 dengan kesimpulan bahwabarang bukti Cairan Bening dalam seperangkat alat hisap (bong) dan Plastik Bening bekas pakaiserta Pipa bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan sisa/ residuMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undangundang RINomor 35 Tahun
PATMAWATI
52 — 18
Efisien dan efektif;Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainyakemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT DisdukcapilKabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsip prinsip pelayananpendaftaran
Wiji Harnoto
132 — 9
Pengadilan Negeri tentang peristiwa pentinglainnya; Kutipan Akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTPel.Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT
137 — 20
Fotocopy Surat Keterangan Dokter No : 441.6/55/VIII/2019tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh UPT PuskesmasKec. Ngombol, selanjutnya diberi tanda P.4;5. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SGKCK) Nomor :SKCK/YANMAS/724/VIIIYAN.2.3/2019/SEKNGB, tanggal 28Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian SektorNgombol, selanjutnya diberi tanda P.5;6.
ERMALINA
118 — 104
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa mengenai pembetulan akta Pencatatan Sipil, dalamPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telahdiatur tentang Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagai berikut:(1) Pembetulan akta Pencatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
H. MUHAMMAD RAMA PUTRA
57 — 15
Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
54 — 35
PENETAPANNomor 7/Pdt.P/2017/PN MtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan memutus perkara perdatapermohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalampermohonan dari :VV V WVHOTMAN HABEAHAN, Tempat Lahir di Sumatera Utara, tanggal Lahir 21 April1964, Jenis kelamin Lakilaki, alamat Jalan UPT Riam Kanan Irigasi IlRt.001/Rw., Kelurahan Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat,Kabupaten Banjar, agama Kristen, pekerjaan
RUBEN WAYONGKERE
95 — 36
pemohon di karuniai1(satu) orang anak yakni Alguero Julio Wayongkere;Bahwa anak pemohon yakni Alguero Julio Wayongkere Lahir di Tidore padaTanggal 11 Juni 2015 akan tetapi terdapat kesalahan dalam penulisan Aktakelahiran anak pemohon, yakni di Akta Tertulis 11 Agustus 2015sebagaimana bukti Akta Lahir Nomor : 8272LT040920190002 buktiterlampir;Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sos Bahwa anak pemohon lahir Pada Tanggal 11 Juni 2015 berdasarkan suratketerangan lahir dari Dinas Kesehatan UPT
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PURBA terjatuh lalu saksi berdiri dan mendekati Terdakwa IMRONSIRAIT dan Terdakwa IMRON SIRAIT terus memakimaki Saksi ROMASIBR PURBA Bujang inam kau, babi kau sehingga Saksi ROMASI BRPURBA kesal dan menampar IMRON SIRAIT sebanyak 1 (satu) kali ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ROMASIBR PURBA mengalami luka di bibir dan bibir saksi mengeluarkan darah halini diperkuat dengan adanya Visum et Repertum Nomor 441/162/VER/PUSK/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh UPT
18 — 16
Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Khoiril Lukman, Nomor:440/0091/100.02.20, tanggal 01 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Bidanyang menolong pada UPT Puskesmas Trauma Center Loa Janan Ilir,bermeterai cukup dan sesuai aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tandabukti P.2;3. Fotokopi Kartu.
NURLAILA
30 — 15
;wonnnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
MUHAMMAD SAIROFI
60 — 13
(Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan darisubjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan PenetapanPengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan
16 — 7
Arsyad, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaantani, bertempat tinggal di UPT Tanjung Buka SP RT.103 RW.030,Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, KabupatenBulungan: bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Lerang Lian danPemohon II bernama Rohana, karena bertetangga dengan Pemohon ; bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri; bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Pebruari2014 dan saksi hadir saat pernikahan dilangsungkan; bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II
RIDLWAN
58 — 5
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT