MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Renaldo Tito Dwi Setyawan bin Sutejo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan pidana

Kabupaten Pasuruan.Terdakwa telah didakwa :PERTAMA :Bahwa ia terdakwa RENALDO TITO DWI SETYAWAN Bin SUTEJO pada hariSelasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 20.30 WIB atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 bertempat di RukoGempol 9 termasuk Desa Mojorejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bangil, setiap orang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI UndangundangNomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa RENALDO TITO DWI SETYAWAN Bin SUTEJO pada hariSelasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 20.30 WIB atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 bertempat di RukoGempol 9 termasuk Desa Mojorejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bangil, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

terdakwa didakwa dengan suatu dakwaan yang disusunsecara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 197 Undangundang Nomor 36Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 196 UndangundangNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .Menimbang bahwa dalam surat tuntutannya Penuntut Umum membuktikandakwaan kesatu melanggar pasal 197 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009Tentang kesehatan.Menimbang bahwa unsure pasal tersebut sebagai berikut setiap orangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Menyatakan terdakwa Renaldo Tito Dwi Setyawan bin Sutejo terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000, (limajuta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayardiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.

1. Menyatakan terdakwa MOH SUTIYOSO Alias JITOK Bin TARMUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

PEkalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanHalaman 2 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN PkINegeri Pekalongan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 pada saat terdakwa mengirim manggadi daerah

PEkalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Pekalongan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) dan perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 pada saat terdakwa mengirim

Hcl termasuk dalam jenis obat kerasdan berbahaya, harus menggunakan resep dokter dan digunakan untukobat parkinson atau gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan padasusunan syaraf pusat Bahwa obat tersebut merupakan sediaan farmasi dan yangdiperbolehkan menyimpan dan atau mengedarkan obat atau pil Y(Yarindo) adalah apotek atau klinik obat dan rumah sakit yang memilikiiin dan tenaga kefarmasian serta obat yarindo adalah obat legal yangtelah memiliki ijin edar Bahwa sedian farmasi atau alat kesehatan

Bahwa menurut pendapat ahli, semua orang tidak di perbolehkan untukmenyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi, yang diijinkanhanya yang mendapatkan ijin dari dinas kesehatan saja. Bahwa dalam data Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, tidak ada orangyang bernama Moh Sutiyoso alias Jitok Bin Tarmuji Serta tidak terdaftaratau tercatat sebagai orang yang memiliki jin untuk menjual dan ataumengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN PkImemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, ahi,keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barangbukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa diamankan petugaskepolisian (Saksi Nanda Dewanto dan Nur Said) pada hari Senin tanggal

Menyatakan terdakwa JUHRI Alias JUHARA Bin TUHALUS, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan

Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dipersidangan ;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 07 April 2014,yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa JUHRI Alias JUHARA BinTUHALUS, terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

halaman, No. 54/Pid.Sus/2014/PN.Brb.Bahwa terdakwa JUHRI Alias JUHARA Bin TUHALUS, pada hari Selasatanggal 04 Februari 2014 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Desa Pandanu RT. 002/001(tepatnya di rumah terdakwa) Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu SungaiTengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatyang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Hal 22 dari 26 halaman, No. 54/Pid.Sus/2014/PN.Brb.Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sertatidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah adalah disadari dengan sepenuhnya oleh pelakutindak kejahatan bahwa tindakannya menjual obat jenis Carnophen, Dexitab, danDextro di rumahnya

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sertaHal 24 dari 26 halaman, No. 54/Pid.Sus/2014/PN.Brb.tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsurkedua terpenuhi ;Menimbang bahwa berdasarkan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIAN BAHTIAR Als IYANG Bin MAMAT RAHMAT (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan

Menyatakan terdakwa RIAN BAHTIAR Als IYANG Bin MAMAT RAHMAT(Alm) bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaituHalaman 1 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Git(Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama : Pasal197 UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAANPERTAMA :Bahwa Terdakwa RIAN BAHTIAR Als IYANG Bin MAMAT RAHMAT(Alm) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira jam 14.00 wib Atau setidaktidaknya pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di depan Bank BRI WanarajaKecamatan Wanaraja Kabupaten Garut atau setidaktidaknya masih di suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, setiap orang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasalHalaman 2 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Git106 ayat (1) yaitu (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin), yang dilakukan dengan cara:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal dariTerdakwa bertemu dengan Sdr.

dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98yat (2) dan ayat (3) yaitu (Ssetiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mepromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat dan ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan

DENIS sebanyak 2 (Dua) kjali yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni2019 dan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 dengan maksud untukdijual kembali kepada orang yang membutuhkan ;Bahwa menurut keterangan terdakwa, menjelaskan bahwapekerjaan terdakwa adalah seorang Juru Parkir dan sama sekali tidakberhubungan dengan bidang kesehatan, bidang medis, bidang farmasi haltersebut semanamata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpamengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika sSeseorangmengkonsumsi

1. Menyatakan Tedakwa ASROL HADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asrol Hadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

   yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan PenuntutUmum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Kesatu:Bahwa ia terdakwa Asrol Hadi, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020sekira jam 10.00 Wita, bertempat di depan Lapangan Malomba, KecamatanAmpenan Kota Mataram, yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

   dan terdakwa jelaskan bahwa benar semua barangtersebut adalah milik terdakwa.Bahwa keuntungan terdakwa yang sudah didapat sejak terdakwamenjual obat kuat laki laki sekitar Rp.10.000.000, (Sepuluh jutarupiah).Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 495Pid.Sus/2020/PN Mtr Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 28Februari 2020 oleh ahli yaitu NI MADE DWI SUKMAYANTI, S.Farm., Apt,yang melakukan pemeriksaan terhadap produk obatobat yang disitaberupa 54 (lima puluh empat) macam sedian farmasi

   Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidakmemiliki izin edar dari pejabat yang berwenang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;AtauKedua:Bahwa ia terdakwa Asro.

   Tanpa Ijin Edar.Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidakmemiliki izin edar dari pejabat yang berwenang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Nomor : 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

   Menyatakan Tedakwa ASROL HADI tersebut diatas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadalam dakwaan pertama;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asrol Hadi oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL AMRI Alias MENYEK Bin ABDURACHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL AMRI Als MENYEK BinABDURACHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standardan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UURI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan subsidair;2.

dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :UPada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketikapenyidik Polres Pekalongan mendapat informasi dari masyarakat bahwadi Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan seringterjadi penyalahgunaan obatobatan sediaan farmasi, kemudian timpenyidik Polres Pekalongan menindak lanjuti informasi tersebut dengancara mendatangi tempat tersebut dan melakukan pemeriksaan

Bahwa menurut Ahli, obat TRAMADOL HCI merupakan sediaan farmasi,sehingga yang boleh menjual atau mengedarkan obat TRAMADOL HCIadalah klinik, apotik, rumah sakit, puskesmas yang mempunyai izin dariDinas Kesehatan, manfaat dan khasiat obat tersebut untuk meredakanrasa sakit. Bahwa terdakwa tidak memiliki kKewenangan dan keahlian dalammengedarkan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan, dan mutu.

dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar.Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidakmenyesatkan.Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkanpenarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telahmemperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhipersyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapatdisita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL AMRI Alias MENYEK BinABDURACHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimanadalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;2.

Menyatakan terdakwa YOHANES DAVID KARUNDENG terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 197 yo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tabun 2009 tentangkesehatan, sebagaimana Dakwaan Kedua ; 2.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan1ZiN edar 3 22 = one nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nenMenimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsurunsur daridakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatanTerdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana Terdakwa terbukti secaraakomulatip

dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar 3 Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan adalah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar.

Berdasarkan pasal 1 butir 4 : Sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsurlainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu subunsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ketut Rahadi,S.TPdari Balai Besar POM dan saksi I Made Wibawa pada pokoknya menerangkansebagai berikut15

Menyatakan bahwa Terdakwa YOHANES DAVID KARUNDENG terbukti19secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa YOHANES DAVIDKARUNDENG tersebut dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ; 3.

Ridho Romadhoni Bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR.

Bahwa Anak adalah seorang pelajar, bukan seorang petugasapoteker, farmasi, dan dokter.Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan danmenyatakan tidak keberatan.3.

Pendaftaran/ijin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obatyang baik (CPOM) ;14.Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Masduki, S.E., M.Kes,kegiatan yang dilakukan Anak MRR Bin Alm.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) UU R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakim Anakmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pendaftaran/ijin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik (CPOM) ;Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Masduki, S.E., M.Kes,kegiatan yang dilakukan Anak MRR Bin Alm.

Menyatakan Anak MRR telah terbukti Secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR. ;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riendra Fizaldi bin Muhammad Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah .

dan sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

dan saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah tanpa seijin dari pihak yangberwenang.

Unsur tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropika Golongan IVhanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah;3. Psikotropika golongan IV;Ad.1.

dan sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah ini telah terpenuhi menurut hukum;Ad.3.

Menyatakan Terdakwa Riendra Fizaldi bin Muhammad Salehtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan TindakPidana Tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropika hanyadapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah .2.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN BIN MIRAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu

Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN Bin MIRAN bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No 36Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.

berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;Ad.3.

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut

Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN BIN MIRAN tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemenuhiStandart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.

LEKMAN Binti EDI SUHARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;

Menyatakan terdakwa Masruhin alias Boim bin Sarip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, dalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00.

Said, Apt bin Saleh Jagladi dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa obat obatan Pil jenis Tramadol sebanyak 85 (delapan puluh lima)butir yang diedarkan Terdakwa harus ada ijin dari yang berwenang karenaobat Tramadol, termasuk obat keras yang harus memakai resep dokter;Bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan menjual Pil Tramadol karenatidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan yang berhak menjual obatobatan Farmasi adalah Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas;Bahwa untuk

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan;3.

Said, Apt Bin Saleh Jagladi, bahwa Pil sebanyak85 (delapan puluh lima) butir didalam bekas bungkus rokok merek DjarumSuper yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar Pil Tramadol;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3)UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dihubungkan faktafakta dipersidangan maka dapat ditarik intisari yang pada pokoknya PilTramadol dapat diedarkan oleh orang yang memiliki keahlian, kewenangan danharus memenuhi standar atau mutu;Menimbang, bahwa keterangan ahli Drs.

Menyatakan terdakwa Masruhin alias Boim bin Sarip tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhipersyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, dalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00.

Untuksetiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yangsah.Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan olehIndustri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah.

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu. hanya dapatmenyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b.apotek; c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d.rumah sakit.

Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkanNarkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c.sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dane. lembaga ilmu pengetahuan.

Sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumahsakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatanpemerintah tertentu.Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lIembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuanhalaman 14 dari 22, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Sdwdan teknologi.Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika

Menyatakan Terdakwa ZOGI SUKARTA Alias DOGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART KEAMANAN DAN MUTU; 2.

2017tentang penetapan hari sidang ;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa oleh ZOGI SUKARTA ALS DOGI bersalahmelakukan tindak pidana tanoa memiliki keahlian dan kewenangan, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Jombang atau setidaktidaknya disuatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009,tentang kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Awalnya terdakwa didatangi oleh saksi ANGGI EKA SAPUTRA alsANGGEK karena sebelumnya saksi

Apt selaku Kepala BidangPengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab.Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah danperedarannya,TRIHEKSIPHENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengandokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakathanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resepdokter ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil doubleL tersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan

Menyatakan Terdakwa ZOGI SUKARTA Alias DOGI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAKDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMENUHI STANDART KEAMANAN DAN MUTU;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Bin Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000

Menyatakan terdakwa Zainal Bin Anwar bersalah melakukantindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengajamemproduksi aatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu melanggar Pasal 196 undangUndangRI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;2.

sertaPuskesmas dan Rumah Sakit yang dilayani menggunakan ResepDokter ; Bahwa untuk Apotek, Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit yangmenyediakan obatobatan keras tersebut mendapatkanpendistribusian dari Penyalur Resmi Kefarmasian yang disebutPedagang Besar Farmasi; Bahwa untuk Toko Obat yang tidak mempunyai hak atau izin edardari Badan POM RI dan tidak mempunyai tenaga ahli Farmasi tidakdiperbolehkan untuk memperjualbelikan Obat Keras ;Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2018/PN.Bgr Bahwa

dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturanpemerintah.

adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan kosmetika ;Bahwa berdasarkan Pasal 98 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan :Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat ;Ayat (8) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpoanan, pengolahan,prpmosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah

sertaPuskesmas dan Rumah Sakit yang dilayani menggunakan ResepDokter ; Bahwa untuk Apotek, Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit yangmenyediakan obatobatan keras tersebut mendapatkanpendistribusian dari Penyalur Resmi Kefarmasian yang disebutPedagang Besar Farmasi; Bahwa untuk Toko Obat yang tidak mempunyai hak atau izin edardari Badan POM RI dan tidak mempunyai tenaga ahli Farmasi tidakdiperbolehkan untuk memperjualbelikan Obat Keras ; Bahwa Legalitas untuk Apotek harus mempunyai SIA (Surat IzinApotek