Ditemukan 51523 data
79 — 34
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/159/AD/K/I02
13 — 7
Bahwa alasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainyatersebut diatas sudah bersesuaian dengan alasan perceraiansebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam(KH) ;9.
7 — 3
tempat tinggal disebagai " Termohon"Pengadilan Agama tersebut; .Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara; Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Dpk.pada hari itu juga, telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam suratpermohonannya : .Adapun alasanalasan yang mendasari
11 — 0
senantiasaberujung pada percekcokkan dan kontak fisik yang berulang ulang dan terusmenerus.Bahwa, akibat terlalu seringnya terjadi percekcokkan diantara Penggugat denganTergugat tersebut, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2009 pihak Tergugatmeninggalkan rumah dan hingga sekarang tidak kunjung kembali bahkan diantaraPenggugat dan Tergugat sepakat untuk saling tidak berhubungan alias pisah ranjangdan pisah rumah serta sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknyasuami istri lagi.Bahwa, salah satu hal yang mendasari
99 — 79
., tanggal 12 Januari 2015yang dimohonkan banding, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuipertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah memuatalasanalasan hukum yang benar dan tepat yaitu pada intinya dalam perjanjianyang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat diaturklausula arbitrase, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatanmenyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selanjutnya
40 — 20
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dandiancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke2Jo ayat (2) KUHPM. 0 nnn nnn nn nnn nnn n ence nnn nn nnnnn nnnBahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali berturutturut namun Terdakwa tetap tidakhadir tanpa suatu alasan, oleh karenanya dengan mendasari pasal143 Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 Majelis berpendapatbahwa Terdakwa
51 — 17
Bahwa dihadapkan dengan fakta hukum = yangterungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalamputusan Pengadilan Militer IIl 09 Bandung Nomor :PUT/177 K/PM.I 09/X/2010 tanggal 9 November 2010pada halaman 11 sampai dengan 12 Majelis Hakimberpendapat bahwa rangakaian perbuatan Terdakwatersebut telah memenuhi unsur utama pasal 279 KUHP.Bahwa mendasari uraian tersebut di tas dansetelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II 09Bandung Nomor : PUT/177 K/PM.I1 09/X/2010 tanggal 9November 2010.
Bahwa mendasari hal hal tersebut di atas hukumanyang dijatuhkan oleh Peradilan Tingakt Pertama sudahadi dan seimbang dengan perbuatan yang telahdilakukan oleh Terdakwa karena fakta yang mengarahkepada kepastian hukum dan fakta yang mengarahkeadilan telah sebanding dan telah sesuai denganpolitik hukum yang berlaku di Indonesia karena tujuanpolitik hukum bukan mengenai berat dan ringannyaputusan yang dijatuhkan akan tetapi putusan itumemenuhi kepastian hukum keadilan dan kemanfaatanoleh karena itu)
35 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surabaya tidaksependapat dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, baik dalam dakwaan Kesatu ataupun dalam dakwaan Kedua,maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;e Membebaskan unsur ke2 pada Pasal 372 yaitu dengan sengaja melawan hukummengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,hal tersebut terlihat dalam pertimbangan yang mendasari
Shu Peng, maka Majelis Hakim dengan berpedoman fakta yangterjadi di persidangan, berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan KesatuJaksa/Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang bahwa salah satu unsur dari dakwaan Kesatu tidak terpenuhi olehperbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu;e Membebaskan unsur secara melawan hukum pada Pasal 378, hal tersebut terlihatdalam pertimbangan yang mendasari putusannya adalah:1Menimbang bahwa demikian juga dengan
29 — 13
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/42
3 — 7
1982, umur 37 tahun, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalamregister perkara Nomor 1402/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 02 Maret 2020,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari
11 — 5
pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor,sebagai Tergugat:Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong padahari itu juga dengan register perkara Nomor 2148/Pdt.G/2019/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari
12 — 0
PA.Sbydengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuaidengan perundangundangan yang berlaku oleh karenanya harusdinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
10 — 6
membaca dan mempelajan suratsurat perkara .TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 17 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Depok dibawah moror perkara . 1466/Pdt G/2017/PA Dptanggal 17 Mei 2017 telah mengajukan Pemohon yang untuk ringkasnyaterurai dalam surat gugatan yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama tersebut di atas ;Haleenan dors 6 helene Patgses ores 1440 GTA Ut4Scanned by CamScannerAdapun alasanalasan yang mendasari
15 — 6
banding mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umumyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Sibolga nomor : 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Sbg, tanggal 23Agustus 2016, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapatbahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
12 — 10
agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di XXXXXX, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinongpada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari
Terbanding/Tergugat : PT. MCDERMOTT INDONESIA
57 — 36
berkasa perkara (inzage) berdasarkan RelaasPemberitahuan memeriksa Berkas masingmasing pada tanggal 22 Maret2021 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semulaPenggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PeraturanPerundangundangan ;Menimbang, bahwa Pembanding tidak ada mengajukan memoribanding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui alasan atauperihal apa saja yang mendasari
1.SUTRISNO
2.Karolin
Tergugat:
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II
74 — 11
Bahwa berdasarkan uraianuraian butir 1 diatas, maka cukupberalasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini menyatakan surat gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan hukum: Bahwa gugatan Penggugat terkait Pembayaran SHT tersebuttidak menjelaskan peristiwa yang mendasari gugatan danpermohonan Penggugat untuk meminta Tergugat membayarHalaman 8 dariPutusan PHI Nomor :151/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnSHT kepada Penggugat sesuai dalil posita
Bahwa gugatan Penggugat terkait Pembayaran SHT tersebuttidak menjelaskan peristiwa yang mendasari gugatan danpermohonan Penggugat untuk meminta Tergugat membayarSHT kepada Penggugat sesuai dalil posita dan petitumgugatannya; Bahwa gugatan aquo tidak menjelaskan hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugatyang dijadikan dasar olehPenggugat untuk menggugat terkait pembayaran SHTsesualdalil posita dan petitum gugatannya;e Bahwa merefer dari uraian butir 2 diatas, maka secara yuridisgugatan Penggugat
Nusantara II Tanjung Merawa) adalahbersifat obscuur libel dengan argumentasi gugatan tidakHalaman 20 dariPutusan PHI Nomor :151/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdnmenjelaskan secara rinci bagaimana hubungan hukum antaraPenggugat dan Tergugat, serta apa peristiwa hukum atau faktafakta yang mendasari gugatan Penggugat terkait pembayaranSHTsesuai dalil posita dan petitum gugatannya.e Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, beralasan secarahukum Gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk
Bahwa gugatan Penggugat terkait Pembayaran SHT tersebuttidak menjelaskan peristiwa yang mendasari gugatan danpermohonan Penggugat untuk meminta Tergugat membayarSHT kepada Penggugat sesuai dalil posita dan petitumgugatannya;Bahwa gugatanaquotidak menjelaskan hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugatyang dijadikan dasar olehPenggugat untuk menggugat terkait pembayaran SHTsesuaidalil posita dan petitum gugatannya;Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka cukupberalasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa
143 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan konsekuensihukumnya, aktaaktanya juga sah.Berdasarkan alasan dan fakta yuridis di atas, maka dengan iniPemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegaspertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembalitersebut, karena mendasari pertimbangan hukumnya hanya dariwacana pribadi dan pendapat subyektif yang sama sekali tidakdidukung dengan alat bukti yang sah menurut hukumpembuktian.Kekeliruan/kekhilafan yang nyata Pertimbangan Hukum MajelisHakim Agung Peninjauan Kembali dalam putusannya padahalaman
Artinya, obyek sengketa yang telahdiserahkan, tetapi kKemudian diminta kembali.Berdasarkan alasan dan fakta yuridis di atas, maka dengan iniPemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegaspertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembalitersebut, karena mendasari pada Akta Pembagian Harta Warisantertanggal 21 Februari 1989, No. 55/3345/1989 yang dibuat dihadapan R. Soebiono Danoesastro, S.H., Notaris di Surabaya,Para Ahli Waris telah melepaskan dan menyerahkan hakbagiannya kepada Ibunya.
Djinoensebagaimana terbukti dari Akta Pembagian Harta Warisantertanggal 21 Februari 1989, No. 55/3345/1989 tersebut.Berdasarkan alasan dan fakta yuridis di atas, maka dengan iniPemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegaspertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembalitersebut, karena mendasari pertimbangan hukumnya hanya dariwacana pribadi dan pendapat subyektif dari pikiran yang samasekali tidak didukung dengan alat bukti yang sah menurut hukumpembuktian.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan
Djinoen kepada BudiSaid tidak sah karena tanpa persetujuan dari para ahli waris lainnya,sehingga meminta agar obyek sengketa dinyatakan sebagai hakmereka ;e Bahwa mendasari dalil dalam Akta Pembagian Warisan No. 55/3345/1989tanggal 2121989 yang dibuat di hadapan R. Soebiono Danoesastro,S.H. Notaris di Surabaya, para ahli waris (Pelawan) telah melepaskanhakhak bagiannya yang dimiliki terhadap harta warisan tersebut (tanahobyek sengketa) dan diserahkan kepada Ny.
27 — 14
bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al quran surahalBagqarah ayat 227 yang berbunyi:eale arow alll yls GMI loo5e wl 5Artinya:"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul". 1011Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; Mb II aU GJ J We polArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari
207 — 24
material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari