Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM.PHI/TIPIKOR SurabayaNomor : W.4.UI/6329/Pdt/IX/2011 tertanggal 29 September 2011 kepada Yth. BapakKetua Mahkamah Agung R.I perihal : Laporan permohonan Kasasi yang tidak memenuhisyarat formal perkara Nomor. 312/Pdt.G/2010 PN.Sby Jo 321/Pdt/2011/PT.Sby, buktitertanda T.1.9 ;10.

Fotocopy Surat Keterangan Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS ) Nomor.13/TMS.Pdt.Kasasi ...........13/TMS.Pdt.Kasasi/2011/PN.Sby Jo Nomor : 312/Pdt.G/2010 PN.Sby Jo 321/Pdt/2011/PT.Sby, dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM.PHI/TIPIKOR Surabaya tertanggal 28September 2011, bukti tertanda T.1.10 ;1. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 312/Pdt.G/2010/PN.Sby tertanggal 10 Agustus 2011, bukti tertanda T.I.11 ;2.

Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini,serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang, tanggal 18 Desember 2012 Nomor:18/Pid.TPK/ 2012/PN.TK. atas nama terdakwa tersebut diatas, yang diktumnya berbunyisebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Sarjono Bin Syahril tersebut tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPrimair;2.

Hakim Tinggi TIPIKOR Pengadilan Tinggi Tanjungkarangyang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, SLAMETHARYADI,SH.MH. dan SUDIRMAN SITEPU,SH.M.Hum. Hakim Ad HocTIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai HakimHakimAnggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana37Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 18 Maret 2013Nomor:02/Pen.Pid.

;Halaman 36 dari40 hal Perkara Nomor : 057/G/2016/PT UNSMGMenimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat menyatakanbahwa Tergugat dalam pertimbangan diktum Keputusan objek sengketa Tergugatyang mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tipikor SemarangNomor : 140/PID.SUSTPK/2014/PN.SMG tanggal 23 Februari 2015 (vide buktiT1=P12), tidak memenuhi syarat minimal hukuman untuk memberhentikantidak dengan hormat terhadap Penggugat dan bertentangan dengan ketentuanPasal 87 ayat (4) huruf d UndangUndang Nomor

: 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara. ; ~ 229 222 nnn nn on on nnnMenimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam amar angka 3 Putusan Pengadilan Tipikor SemarangNomor : 140/PID.SUSTPK/2014/PN.SMG tanggal 23 Februari 2015 (vide buktiT1=P12), "Menyatakan terdakwa MASUD,ST.MM.

Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor132/Akta.Pid/2020/PN Bna, yang dibuat oleh BAIHAQI Jurusita padaPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, bahwa pada tanggal 19 Agustus2020, permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada AFRIMAYANTI,S.H.,Dk.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;3.

,Dk PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh , sebagaimana relaaspenyerahan Memori Banding tanggal 1 September 2020 Nomor132/Pid.Sus/2020/PN Bna, yang dibuat oleh BAIHAQI, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh;4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor :W1U14/1355/HK.O1/VIII/2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAKIR,S.H.,M.H.

Alamat TERGUGAT saat ini adalah di Jalan Mayor Ruslan, Lorong Tunggal,Nomor 2407 A, RT 035, RW 009, Kelurahan 20 llir Dl, Kecamatan llir Timur, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.Kalaupun TERGUGAT hadir dalam pemeriksaan perkara ini dikarenakanadanya surat yang menggunakan amplop dengan kop PENGADILANNEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKOR KELAS 1.A PALEMBANGyang ditujukan ke alamat kantor TERGUGAT (PT BANK CENTRAL ASIAPRABUMULIH).Dari kondisi tersebut, nampak jelas bahwaadanyakekeliruan/kesalahanalamat

Bukti T.2.A ;Sampul (amplop) menggunakan Kop PENGADILAN NEGERVHUBUNGANINDUSTRIAL/ TIPIKOR KLAS ILA. PALEMBANG yang digunakan untukmengirimkan Relas Panggilan Sidang No. 55/PDT.G/2015/PN.PLG., ditujukanke alamat Kantor PT Bank Central Asia Cabang Prabumulih.. Bukti T.2.B ;Salinan/Kutipan Risalah Lelang No. 84/2006 tanggal 03 Mei 2006. (asliadapada Kantor BPN Kota Palembang sebagai kelengkapan/syarat proses pendaftaran peralihan hak atau balik nama menjadi atas nama GUNAWANKASLIM).

PUTUSANNomor : 1795 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : EDI MARULI TUA SINAGA;Tempat Lahir : Huta Bayu;Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/ 13 September 1963;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Nagori Butu Bayu Panei Raja Kecamatan DolokPardamean, Kabupaten Simalungun;Agama : Kristen Katholik;

Dr.Abdul Latief, S.H., M.Hum, Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungberpendapat lain dengan pertimbangan, yaitu:a Terlepas dari alasanalasan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umumtersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkanHal. 53 dari 53 hal.

Syamsul Rakan Chaniago,S.H., M.H., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani,S.H. C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota KetuaTtd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum TtdTtd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,Dr. H. M.

Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trgatas permintaan bantuan delegasi dari Panitera Pengadilan NegeriTenggarong tanggal 10 Oktober 2017 Nomor W18U4/2837/Pdt.01.5/X/2017Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, yang dibuat olehAHMAD AZWAR ANAS HAIQAL, Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, telah memberitahukan danmenyerahkan kepada ANTON DEDI HERMANTO,SH.MH., WASHINTON E.PANGARIBUAN,SH. NUR RIDHOWATI,SH.

Relas Pemberitahuan dan Pernyerahan Memori Banding Nomor32/Pdt.G/2016/PN Trg atas permintaan bantuan delegasi dari PaniteraPengadilan Negeri Tenggarong tanggal 16 Nopember 2017 Nomor W18U4/3297/Pdt.01.5/XI/2017 Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor JakartaPusat, yang dibuat oleh AHMAD AZWAR ANAS HAIQAL, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, telahmemberitahukan dan menyerahkan Memori Banding kepada ANTON DEDIHERMANTO,SH.MH., WASHINTON E. PANGARIBUAN,SH.

Relas Pemberitahuan dan Pernyerahan Kontra Memori Banding Nomor32/Pdt.G/2016/PN Trg atas permintaan bantuan delegasi dari PaniteraPengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor W18U4/678/Pdt.01.5/II/2018 Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor JakartaPusat, yang dibuat oleh AHMAD AZWAR ANAS HAIQAL, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, telahmemberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepadaANTON DEDI HERMANTO,SH.MH., WASHINTON E.

SELASA tanggal 27Maret 2018 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelumberkas perkara Nomor:32/Pdt.G/2016/PN.Trg tersebut dikirim ke PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda;15.Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor32/Pdt.G/2016/PN.Trg, atas permintaan bantuan delegasi dari PaniteraPengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Januari 2018 Nomor W418U4/349/Pdt.01.5/I/2018 pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor

No. 59 PK/PID.SUS/2016bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yangberalamat di jalan Banda AcehMedan km 6 Bukit Rata Lhokseumawe atausetidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian PengadilanTindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi BandaAceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : W1U/1479/HK.01/X/2011 Tentangpemeriksaan

Saladin Akbar Bin BakhtiarInsya (masing masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dantanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampaidengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya dalam Tahun 2012bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yangberalamat di Jalan Banda AcehMedan km 6 Bukit Rata Lhokseumawe atausetidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua

No. 59 PK/PID.SUS/2016Terdakwa/Saksi Surdeni Sulaiman, di Persidangan berdasarkanBerita Acara dimuka Persidangan Judex Facti PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh dengan menyebutkan keteranganTerdakwa/saksi Surdeni Sulaiman, selaku PPK tidakmembantahnya, sehingga pemeriksaan benar adanya ;> Putusan Kasasi atas nama Terdakwa M.

Bahwa yang paling fatalnya lagi, guna untuk pembenaran Pertimbanganhukum Judex Juris dalam Putusan Kasasi atas nama Terdakwa M.Saladin Akbar Putusan Nomor : 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03Desember 2014 (berkas terpisah) dalam menciptakan lahirnya suatuPertimbangan hukum dalam unsur Pasal 2 UU Tipikor, Judex Juris telahCOPY PASTE BERITA ACARA PENDAPAT (RESUME) JAKSAPENYIDIK/PENUNTUT UMUM TANGGAL 2 BULAN JUNI TAHUN 2013atas nama Terdakwa (M.

No. 59 PK/PID.SUS/2016Pendirian Judex Juris, karena pertimbangan yang diuraikan sebagai adanyakerugian Keuangan Negara tanpa adanya suatu hasil Audit kerugian keuangannegara sebagaimana Penjelasan dari pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yaitu : Yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian kKeuangan negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuaninstansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

., makaPengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassarsependapat dengan pertimbangan Majelis sependapat .43putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakankepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambilalin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalammemutus perkara ini dalam tingkat

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiMakassar selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim hakim Anggotaserta H.BURHANUDDIN,SH.MH.

Dengan demikian sudah sepatutnya surat dakwaan tersebutbatal demi hukum;e Bahwa mengingat korporasi diakui sebagai subyek dalam UndangUndang Tipikor, maka PT. BPP sebagai badan hukum memilikikecakapan dan dapat bertanggung jawab secara hukum. Oleh karenaitu, dengan penyebutan Pemohon Kasasi II/TerdakwaselakuKomisaris PT. BPP sebagai subyek hukum pelaku tindak pidanasebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua, maka secara hukum PT.BPPlah yang harus bertanggung jawab bukan Terdakwa secarapribadi.

Bahwa tindak pidana percobaan diatur dalam Pasal 15 UndangUndang Tipikor,di mana pasal tersebut mengatur pada pokoknya bahwa tindak pidana percobaandalam penyuapan dipidana dengan hukuman pokok yang sama dengan tindakpidana penyuapan.

II telah keliru dan salah menerapkan hukum tidakmelaksanakan cara mengadili yang benar karena tidak mempertimbangkan danmemeriksa unsurunsur dan penerapan hukum dalam dakwaan Kedua sama sekali :e Bahwa Pemohon Kasasi II/TErdawka didakwa oleh Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan KorupsiRepublik Indonesia dengan dakwaan Kumulatif, yaitu:adakwaan Kesatu, Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Tipikor joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang berbunyi:"Dipidana dengan pidana

No.2429 K/Pid.Sus/2014secara bersamasama dengan Ratu Atut Chosiyah melakukan tindak pidanapenyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Tipikor;Sedangkan, pada dakwaan Kedua, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak didakwasecara bersamasama melainkan hanya sebagai pelaku tunggal. Dengandemikian, semakin terbukti bahwa dalil pertimbangan judex facti Tk.

HakimHakimAd.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan KorupsiRepublik Indonesia dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLMttd/MS.

Jurusita Penggantipada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yang isinyamenerangkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019,kepada PT.PRAVATA KENCANA ASRI sebagai Turut Terbanding dahulusebagai Turut Tergugat, telah diberitahukan bahwa pada hari kamistanggal 5 November 2019, AINAL HUKMAN,SH.MA., Advokat, beralamatdi Menara Batavia BI No.1 Jalan KH.

/PNKwg.Tanggal 5 Desember 2019, kepada pihak lawannya, yaitu PT.Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT.PBSI) sebagai Terbanding II dahulusebagai Tergugat Il, yang pemberitahuannya disampaikan dan diterimaoleh salah seorang kuasanya (Pengacara Negara) yang bernamaROMDHANI YILIASARI SH.MH Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingPerkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G./2019/PN.Kwg., tanggal 20Desember 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh ROMANSYAH,SHJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor

Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yangisinya menerangkan, bahwa pada hari Jumaat tangal 20 Desember 2019,telah memberitahukan dengan Resmi kepada AINAL HUKMAN SH.MAselaku kuasa dari BASUKI WIJAYA sebagai Pembanding dahulu sebagaiPenggugat, bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasidan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak daripemberitahuan kepadanya, diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara Nomor 23/Pdt.G

Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara PerdataNomor : 23 /Pdt.G/2019/PN.KWG, tanggal 20 Desember 2019, yang dibuatHalaman 37 dari 64 Putusan Nomor 226/PDT/2020/PT BDGdan dijalankan oleh ROMANSYAH,SH Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yangisinya menerangkan, bahwa pada hari Jumaat tangal 20 Desember 2019,telah memberitahukan dengan Resmi kepada EDWIN B.LOEKSONO,SH.selaku kuasa dari PT.PRAVATA KENCANA ASRI sebagai Turut Terbandingdahulu sebagai

harian Januari 2008;107. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Desember2007;108. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Nopember2007;109. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Oktober 2007;110. 1 (satu) bundel perhitungan data pengukuran awal:;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor : 03 / Pid.Sus Tipikor

No. 1928 K/Pid.Sus/2015Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 dilakukan pemeriksaan setempat dan foto foto pemeriksaan setempat kami lampirkan agar dapat menjadipertimbangan (terlampir) ;Bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya menyebutkan putusan PengadilanNegeri Palu Nomor 51/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 01 April 2014yaitu An. Ir.

Afandy Tandjaya yaitu Putusan Nomor50/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 01 April 2014, tidak dimasukkansebagai barang bukti yang dipertimbangkan adalah tidak konsisten danmerupakan kesalahan di dalam menerapkan hukum pembuktian ;Bahwa Majelis Hakim juga tidak menerapkan hukum pembuktiansebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan penjelasan Pasal 33Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa khususuntuk pekerjaan

No. 1928 K/Pid.Sus/2015dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI POSO tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 03/Pid.Sus Tipikor/2014/PN PL., tanggal 21 Juli2014 ;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa Ir.

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telan membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti Surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 23Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 29 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri.Banjarmasin sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016.7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin sejak tanggal 23 Oktober 2016 s/d tanggal 21 Desember2016.PUTUSAN NOMOR : 3/Pid.SusTPkK/2017/PT. BJM Halaman 1 dari 328.

Seribu);Kelistrikan Pemerintahan Pendidikan : S2; Dalam perkara ini Terdakwa dan Terdakwa II ditahan di rumah tahananoleh:1.Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 September2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 201 3;Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utarasejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 NovemberDiperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2013sampai dengan tanggal 30 November 2013;"Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 26Desemiber 22011 Stsseeessecensreeecnmeeeareeeeeremeee en eeeeetER EHEC HeEEEDiperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan 24 FebruariDiperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal25 Februari 2014 sampai dengan 26 Maret 2014; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27Maret 2014

Halini telah bertentangan unsur kepastian hukum (rechtssicherkeit) unsurkemanfaatan (zweckmassigkeit) dan unsur keadilan (gerechtigkeit);Bahwa terhadap Putusan Kasasi (dalam berkas terpisah) atas namaTerdakwa Surdeni Sulaiman, SKM bin Sulaiman Ahmad Putusan kasasiNomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 (saat ini telahdiajukan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon yang telahdidaftarkan pada Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh pada tanggal 02Oktober 2015);Kekhilafan dan kekeliruan

Anita Syafrida) dalam berkas terpisah;Bahwa di dalam Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor BandaAceh Putusan Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA tanggal 11 November2013 atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman (perkara terpisah) telahdipertimbangkan dan tidak menjadikan persoalan hukum dan bukan suatuperbuatan melawan hukum, sebagaimana yang termuat di dalamPertimbangan Hukum di dalam Unsur Melawan Hukum pada halaman 102s/d halaman 106 dan pada pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama padahalaman

Secara hukum apa yang dilakukan oleh Judex Juris yang demikian tidakdapat dibenarkan dan telah bertentangan putusan satu dengan yang lainnyakhususnya terhadap Unsur Adanya Kerugian Keuangan Negara yangmenjadi salah satu unsur penting dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari padaUndangUndang Tipikor tersebut;Bahwa berdasarkan aturan hukum, bila diputuskan dengan penerapanPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP mengenai perbuatan yang dilakukan secarabersamasama, seharusnya pertimbangan hukum oleh Judex Juris denganMajelis

Nomor 25 PK/PID.SUS/2016Jaksa/Penuntut Umum, maupun di dalam Putusan Judex FactiPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh;e Kemudian sebaliknya juga, yang anehnya dan sangat kontradiktif,terhadap alat CT Scan yang dipertimbangkan di dalam pertimbanganputusan kasasi Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah), secarahukum di dalam pertimbanganya juga tidak pernah dipersoalkanuntuk dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada Pemohon PK(M. Saladin Akbar selaku Rekanan/ Direktur Utama PT.

Nomor 25 PK/PID.SUS/2016Bahwa bila dinubungkan antara Pertimbangan Judex Facti Tingkat PertamaPutusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diatas, dengan Pertimbangan Hukum Judex Juris pada halaman 64 point satumengenai Terdakwa M.

tanggal lahir 27 April 1991, anak kedua; bernamaAnak Il, tanggal lahir 07 Agustus 1994 dan anak ketiga bernama Anak Ill,tanggal lahir 04 juli 2000; .Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukunsebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah saksimengetahui Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugatselingkuh dengan wanita lain orang Bali (menurut pengakuan Tergugat sendiridalam persidangan tipikor

., tanggal 31Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penunitut Umum pada KejaksaanNegeri Batang;Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN Smg, tanggal 14 November2017, yang dimintakan banding tersebut, dan:Mengadili sendiri:Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 2523 K/Pid.Sus/20181. Menyatakan bahwa Terdakwa NURUDIN bin H.

TARMULI,Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehHalaman 12 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNAH. SAID SALEM, S.H.M.H.NIP. 19620616 198503 1 006Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNASalinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR.BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SH.Nip.19611231 198503 0129Halaman 14 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNA

manatelah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 16 April 2015;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontramemori banding tertanggal 24 April 2015 yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 April 2015, kontra memori bandingmana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwapada tanggal 28 April 2015;1011Menimbang, bahwa baik kepada Penasehat HukumTerdakwa maupunJaksa Penuntut Umum oleh Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor