492 K/TUN/2013

Putusan Nomor 492 K/TUN/2013165 YURWINA M.

Putusan Nomor 492 K/TUN/2013pemerintahan yang baik.

Putusan Nomor 492 K/TUN/2013sebagian lahan adat seluas + 50.000.000 m?

Putusan Nomor 492 K/TUN/2013TIMUR dan Pemohon Kasasi IV : PT.

Putusan Nomor 492 K/TUN/2013

308 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 308 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:HARI PRAMONO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AjunKomisaris Polisi (Purnawirawan), beralamat di Jalan Veteran Nomor 55Salatiga;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;melawan :KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, berkedudukan diJalan Pahlawan Nomor Semarang, dalam hal ini memberi kuasa

Putusan Nomor 308 K/TUN/20124 Bripda SubekiSaksisaksi ini bukan saksi medis, sudah barang tentu tidak tahu Penggugat sakitatau tidak. Padahal perkara ini perkara orang sakit jadi perlu saksi medis.

Putusan Nomor 308 K/TUN/2012Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut dapat ditafsirkan pelanggaran hukum, kali initerlihat Majelis Hakim tidak memeriksa dan menilai masalah ini layaknya sengketakepegawaian, yaitu sebagai berikut:1 Bagaiamana seharusnya anggota Polri memasuki usia pensiun?

Putusan Nomor 308 K/TUN/2012Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama: AKP Hari Pramono, S.H.

Putusan Nomor 308 K/TUN/2012

Graha Metropolitan Nuansa) ;Bahwa dengan adanya putusan peninjauan kembali No. 44 PK/TUN/2000 yang bertentangan dengan putusan perkara No. 846/PDT.G/2004/PN.Jak.Sel. dimana putusan perkara No. 44 PK/TUN/2000menyatakan tanah Kav. 63 adalah milik Pemohon Peninjauan Kembalidan di pihak lain Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan putusanNo. 846/PDT.G/2004/PN.Jkt.Sel. adalah pemilik tanah Kav. 63dengan kedua putusan tersebut yang saling bertentangan satu samalain, telah menimbulkan ketidak pastian hukum

, sebab PemohonPeninjauan Kembali berdasarkan putusan perkara No. 44PK/TUN/2000 selaku pemilik tanah Kav. 63, sedangkan TermohonPeninjauan Kembali berdasarkan putusan perkara No.846/PDT.G/2004/PN.Jkt.Sel. selaku pemilik tanah Kav. 63, padahalberdasarkan putusan perkara No. 44 PK/TUN/2000 PemohonPeninjauan Kembali telah memperoleh tanah Kav. 63 melaluiprosedur pembebasan yang dilakukan oleh tim pembebasan tanahDKI Jakarta, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali melakukanpembebasan tidak melalui prosedur

No. 169 PK/Pdt/2008Akta No. 55, 56 dan 53 tanggal 6 Pebruari 1990 yang dibuatdihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH. berdasarkanpertimbangan putusan peninjauan kembali dalam perkara No. 44PK/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap adalah cacat hukum atau tidak sah sesuaidengan azas perlindungan hukum maka perolehan hak yangdidasarkan pada perbuatan pidana tidak dapat dilindungi hukum ;Bahwa dengan demikian maka putusan peninjauan kembali No. 44PK/TUN/2000 tanggal

Harangganjangmaupun dari Gubernur DKI, walaupun data yang diajukan berupaputusan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah berkekuatanhukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 112K/TUN/1998 yang berisi bahwa Gubernur Kepala Daerah DKI telahdimenangkan mengenai kebijakan pemberian SIPPT pada PT.Harangganjang ;Bahwa sebetulnya perijinan SIPPT dan Hak Guna Bangunan yangditerbitkan bagi PT.

Gugatan sengketa tata usaha Negara antara TERGUGAT sebagai penggugat melawan Kantor Pertanahan Kota Medan (incasu TERGUGAT V) sebagai tergugat dan CHANDRA SITORUS(in casu suami PENGGUGAT) sebagai tergugat Il intervensi,sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 131 PK/TUN/2014 bertanggal 4 Maret2015 juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorPutusan Perkara Perdata No 642/Pd.G/2015/PNMDN.11397 K/TUN/2013 bertanggal 22 Oktober 2013 juncto putusanPengadilan

CHANDRA SITORUS telah dinyatakan batal berdasarkan putusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131 PK/TUN/2014bertanggal 4 Maret 2015 juncto putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 397 K/TUN/2013 bertanggal 22 Oktober 2013 junctoputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor61/B/2013/PT.TUNMDN bertanggal 29 Mei 2013 juncto putusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/G/2012/PTUNMDNbertanggal 13 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde) ;3.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1381 PK/TUN/2014 bertanggal 4 Maret 2015 juncto putusanPutusan Perkara Perdata No 642/Pd.G/2015/PNMDN.16Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397 K/TUN/2013bertanggal 22 Oktober 2013 juncto putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 61/B/2013/PT.TUNMDN bertanggal 29Mei 2013 juncto putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 71/G/2012/PTUNMDN bertanggal 13 Februari 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde

Putusan MARI No. 397K/TUN/2013 tanggal 22 Oktober2013 ;Menimbang, bahwa Surat Bukti P1 yaitu Sertifikat Hak Milik No.4658/Sunggal An.

Putusan MARI No. 397K/TUN/2013 tanggal 22Oktober 2013 serta Surat Bukti Tl42 yaitu Putusan Peninjauan kembali No. 131PK/TUN/2014 tanggal 4 Maret 2015, maka diperoleh fakta Hukum bahwa terhadapsertifkat Hak milik No. 4658/Kelurahan Sunggal tanggal 11 Nopember 2011,dengan Surat Ukur nomor 01824/Sunggal/2011 tanggal 31 Oktober 2011 seluas5.375 M2 An.

Eksepsi tentang Gugatan Belum Menjadi Wewenang Badan Peradilan TUN ;1.

Bahwagugatan TUN diajukan oleh Penggugat setelah terlebih dulumengajukan permohonan ke Panwaslih Kabupaten dan ataspermohonan tersebut Panwaslih Kabupaten Boalemo menjatuhkanPutusan No. 002/PS/GO.01/X/2016 tertanggal 8 November 2016yang amarnya menolak permohonan, baru kemudian Pemohonmengajukan gugatan TUN ke PT TUN Makassar.

Bahwa dengan demikian, sengketa TUN yang diajukan Penggugatbelum menjadi wewenang badan peradilan TUN, incasu PT TUNMakassar, oleh karena belum ada permohonan yang diajukan olehPenggugat kepada atau melalui Panwaslin KabupatenJayapura/Bawaslu Provinsi Papua ; Atas dasar argumentasi eksepsi tersebut di atas, maka telah terbuktimenurut hukum bahwa gugatan TUN aquo belum menjadi wewenangbadan peradilan TUN, sehingga beralasan hukum bagi Majelis HakimPTUN Jayapura untuk menyatakan Gugatan Tidak Dapat

dari kantor Badan atau Pejabat TUN pada saat suratpermohonan disampaikan kepada Badan atau Pejabat TUN yangbersangkutan.

Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka terang benderang bahwasengketa TUN yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo termasukkategori Sengketa TUN Pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 153 UUHal. 111 dari 132 Hal.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat PeninjauanKembali (PK ) No. 15 PK / TUN / 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung RI10.11.dalam tingkat Kasasi No. 68 K / TUN / 1994 jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta No. 45 / B / 1993 / PT.TUN Jkt jo.

W7.PTUN.JKT.PRK.088 486 2004 tentang PelaksanaanPutusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; yangdiberi tanda P3.C ;Fotocopy Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 088/G/1992/TN/PTUNJKT yang diberi tanda P3.D;Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 05/B/493/PT.TUNJKT, yang diberi tanda P3.E; Fotocopy Putusan MA RI No. 45.K/TUN/1993 tanggal 15 September 1994,yang diberi tanda P3.F ; Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya KDH.

TUN Jakarta No. 45/B/1993/PT.TUN.JKT, tanggal14 April 1994 yang diberi tanda P5.C ;Fotocopy Putusan MA. RI No. 68.K/TUN/1994 tanggal 22 September 1995,yang diberi tanda P5.D ;Fotocopy Putusan Putusan Perijinan Kembali dari MA. RI Reg.

No. 15.PK/TUN/1997, tanggal 31 Mei 1999, yang diberi tanda, P5.E ;Fotocopy Surat Depdagri RI. kepada Wahkotamadya tingkat IT Surabaya,tanggal 27 Nopember 1998 No. 181.235/273 5/SJ, yang diberi tanda P6.A ; Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan dan Penyehatan LingkunganDaerah Kodya tingkat JI Surabaya tanggal 19 Mei 1999 No.181.2/590/402.5.03/1999, yang diberi tanda, P7.B ;Fotocopy Surat Pengadilan TUN Jakarta tanggal 22 April 2004 No.107.PTUNJKT.PRK.054485.2004 kepada Mendagri RI dan Kepala DinasPerumahan

TUN Jakarta, yang telahberkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya, adalah : 1. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I / Terbanding tanggal 27Nopember 1998 No. 181.235/2735/SJ, dan memerintahkan Tergugat I /Terbanding untuk mencabutnya ;2.

PENETAPANNomor 0812/Pdt.P/2016/PA.JPr Sash =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau,Malaysia telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah(pengesahan nikah) yang diajukan oleh:Tahir bin Bosa, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun

Fuad Kunak, Malaysia , sebagai Pemohon ;Harlina binti Totteng, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagalPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telan mempelajari berkas perkara;Telanh mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telan mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07

Andarias, 29 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Hal 3 dari 9 hal.

Eliza binti Tahir, 26 Thn, Islam, lbu Rumah Tangga, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suam1 istri, tetapisaksi tidak tahu kapan mereka menikah;Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II danPemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;Bahwa sejak perkawinan tersebut, Pemohon dengan Pemohon II tidakpernah

BC1, Setiabudi, Jakarta 12920; Bahwa PENGGUGAT selanjutnya mengajukan gugatan a quo pada tanggal10 November 2016, namun berdasarkan PENETAPAN No.17/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 3 Januari 2017, yang menimbang, bahwapada tanggal 14 Desember 2016, Majelis Hakim telah menerima suratperihal: pencabutan gugatan TUN No. 17/G/2016/PTUN.DPS tertanggal 13Desember 2016 yang dikirimkan Penggugat melalui bagian umumPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan mengemukakan alasanbahwa Penggugat akan melengkapi berkas

Putusan Kasasi MA No. 27K/TUN/ 2015 Tanggal 7 April2015.2. Putusan MA No. 104PK/TUN/2016 Tanggal 27Oktober 2016. Dan BPN mengetahui karena menjadi Para Pihak dalam Perkara.

Serta Menimbulkan Akibat Hukum bagiPENGGUGAT karena Surat Keputusan tersebut jelas merugikan hakdan kepentingan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanahhak guna bangunan yang dimaksud dalam Sertifikat HGB No.72/Ungasan (sekarang SHGB No. 61/Kutuh) dan SHGB No.1678/Ungasan tersebul. n0 nnn nn nen n nn mene nenaBerdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa Objek Sengketaadalah merupakan Keputusan TUN, sebagaimana yang dimaksud dalampasal 1 ayat (9) UU PTUN. 222020202200"E.

TUN. JKT JunctoPutusan Mahkamah Agung RI tanggal 3012009 Nomor 438 K/TUN/2007juncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2812011 Nomor 79PK/TUN/2010, amar putusannya antara lain Sertifikat Hak Milik Nomor345/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Wilayah Karees, KotamadyaBandung, Gambar Situasi tanggal 2081985 Nomor 2269/1985 luas 95 m?yang terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor 10 semula tercatat atas namaBASIJKI terakhir tercatat atas nama Ir.

438 K/TUN/2007 tanggal 30 Januari 2009jJuncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor58/B/2007/PT.TUN Jkt tanggal 30 Mei 2007 juncto Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 45/G/2006/PTUN Bdg tanggal 20 Desember 2006:2.

Nomor 265 K/Pdt/2017perkara pidana Nomor 22/Pid.B/1990/PN.Bdg dan karena diimingimingatau dijanjikan akan diberi sejumlah uang, dan akhirnya kedua orang saksisadar bahwa mereka telah merasa berdosa sehingga pada perdata Nomor89/Pdt.G/2004/PN.BB memberikan keterangan yang sebenarbenarnya danketerangan tersebut pula disampaikan pula di hadapan Majelis Hakim padaperkara TUN Nomor Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/TUN/2010tanggal 28 Januari 2011 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 438K/TUN/2007

atas nama Basuki terletak diJalan Dewi Sartika tanpa nomor atas nama Basuki, telah dibatalkan olehT.1.8 = Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/TUN/2010 tanggal28 Januari 2011, Bukti T.1.9 = Putusan Mahkamah Agung RI Nomor438/K/TUN/2007 tanggal 30 Januari 2009, Bukti T.1.10 = PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 58/8/2007/PT.TUN Jkttanggal 30 Mei 2007, Bukti T.1.11 = Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Nomor 45/G/2006/PTUN Bdg tanggal 20 Desember 2006.Dengan pertimbangan:a.

B/2007/PT.TUN Jkt junctoNomor 438/K/TUN/2007 juncto Nomor 79 PK/TUN/2010;d.

102 K/TUN/2016

PUTUSANNomor 102 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YAJI HADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaaan Swasta, beralamatdi Jalan Tanjung Raya 2, Rt.003/Rw.007, Kelurahan Tambelan Sampet,Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, yang dalamhal ini memberikan kuasa kepada :1. EDWAR L. TAMBUNAN, SH, MH,2.

TAMSIL SJOEKOER & REKAN, beralamat di Jalan NuraliNo. 3, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 51/SK.TUN/X11/2015 tanggal 11 Desember 2015;Termohon Kasasi I, Il, dahulu sebagai TerbandingPembanding I,ll/TergugatTergugat Il Intervensi 1, 2;Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 102 K/TUN/2016Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telahmenggugat

Tanggal 24Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 102 K/TUN/2016April 2014 dan ijin pemindahan Hak Nomor 41026412014, tanggal 4 April2014;3.

TUN. SBY. tanggal 11 September 2020 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :167/B/2020/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 167/B/2020/PT. TUN. SBY. tanggal 11 September 2020 ;Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 4/G/2020/PTUN. SMG. seluruh isi danJAMPILAN NYaj +o =

TUN AZHARI,Drh. YUNAIDI ARSYEN dan H.

TUN AZHARI, Drh. YUNAIDI ARSYENdan H. RASYID HASYIMI melalui disposisinya dan menandatanganiSurat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) An. ABUBAKAR ABDULLATIF, Ir. TUN AZHARI, Drh.YUNAIDI ARSYEN dan H. RASYID HASYIMI yang dibuat olehbagian umum Sekretariat DPRD Kota Lhokseumawe, yakni : Surat Perintah (SPT) No. 800/31/2003 tanggal 7 Juni 2003, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 090/73/2003 tanggal 7 Juni2003 An. Ir. TUN AZHARI.

TUN AZHARI, Drh. YUNAIDI ARSYEN dan H.

TUN AZHARI, Drh.YUNAIDI ARSYEN dan H.

TUN AZHARI bin T.A. AZIZ ;Ir. H.T. ZAINAL ABIDIN ;AMREN SUGIHEN, SE. ; danTGK.

166 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 166 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:GUSTI MARDIANSYAH BIN GUSTI BUSTAMAM,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai NegeriSipil, Bertempat tinggal di Kelurahan Mulia Karta, Kecamatan BenuaKayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Selanjutnyamemberi kuasa kepada: H.

Putusan Nomor 166/K/TUN/2014berkedudukan di Wisma 46 Kota BNI Lt. 28 Jalan JenderalSudirman Kay.1 Jakarta 10220, selanjutnya memberikan kuasakepada : 1. Ingkan Immawaty, S.H, 2. Abi Rachmatullah, S.H.,kesemuanya Advokat yang bekerja sebagai Pegawai divisihukum pada PT. Indo Sawit Kekal, beralamat di di GedungWisma 46 Kota BNI, lantai 28 Jl. Jend.

Putusan Nomor 166/K/TUN/2014sebagaimana diatur Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun2004 .

Putusan Nomor 166/K/TUN/20142 Bahwa dengan mengadopsi pengertian kepentingan menurut Indroharto S.H. dalambukunya yang berjudul # Usaha memahami Undangundang Tentang PeradilanTata Usaha Negara Batt If Halam an 37 dan Yurisprodensi Perdata Pengertiankepentingan mengandung dua arti :1.

Putusan Nomor 166/K/TUN/20141920.Negara Pontianak, telah salah penerapan hukum dalam memutus perkara ini,faktafakta mana adalah:a.

405 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 405 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),tempat kedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan ProklamasiNomor 56, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh: Azwar Abubakar,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi, beralamat kantor di Gedung PerintisKemerdekaan

Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi Nomor 56, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 007/G.TUN/SET.BAPEK/2013, tanggal 30 Januari 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;melawan:PETRUS ANDOYO, A.Md, kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Guru pada SMP Negeri 10 Kota Pontianak, tempattinggal di Jalan Karet Komp Surya Kencana I Blok D.3 RT.002/RW.028, Kelurahan Sei Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, KotaPontianak;Halaman dari 22 halaman Putusan Nomor 405 K/TUN

BAPEK juga bertindak sebagai pembela PNS yang mengajukankeberatan banding Administratif, karena dalam sidang BAPEK hanyamenelaah dokumen administrasi yang belum tentu sejalan denganHalaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 405 K/TUN/2013kebenaran materiil dengan tanpa dihadiri PNS yang bersangkutan ataukuasanya;7).

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin dariPemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PegawaiNegeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Penggugat;Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 405 K/TUN/20134.

Imam Soebechi, SH., MH.Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 405 K/TUN/2013Biayabiaya:Panitera Pengganti, 1. Meterai ......c ee Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi1 wees Rp 5.000,00 Sumartanto, SH.3. Administrasi ................Rp489.000,00+Jumlah ........ Rp500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADIL SHNip. 220000754

248 K/TUN/2013

Putusan Nomor 248 K/TUN/2013. WwW N1Desa Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya, pekerjaan IbuRumah Tangga, dalam hal ini memberi kuasa kepada :Zainal Aripin, S.H. ;H. Aswanuddin, S.H.,M.H. ;H. Hudali Mukti, S.H.,M.H. ;Adi Surahman, S.H. ;Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jend. A.Yani, Ruko Cendrawasih Trade Center No.

Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebidang tanah yang terletak dibelakangperumahan sederhana KODIM 094 adalah benarbenar milik dari saudara Lettu CziDjainal Gultom/Penggugat yang diperoleh dengan cara pembelian dari Sdr. Ruslan;.

Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.1212hakikatnya Penggugat jauh sebelumnya telah mengetahui secara jelas dan pasti diatastanah yang diakuinya sebagai miliknya telah terbit Sertifikat Hak Milik masingmasing Nomor 3139, 3215 dan 3140 atas nama Tergugat IntervensiII H.

Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.18adalah 06 sedangkan kode wilayah Kelurahan untuk Tergugat II Intervensi 1/Termohon Kasasi adalah 08 padahal kedua obyek sengketa terletak dalam Kelurahanyang sama yaitu Kelurahan Tanah Grogot, semestinya kedua obyek sengketamemiliki kode wilayah kelurahan yang sama.

Putusan Nomor 248 K/TUN/2013.20Biaya biaya : PaniteraPengganti :1.Meterat.............00. Rp. 6.000, ttd./2.RedaksSi.......... eee. Rp. 5.000, Jarno Budiyono, S.H.3. Administrasi ........22ee% Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.20

No. 169182010PT TUN JKT> >av a& &SF oror oy = > oyoe 5S Ssag YRa yehonanpis045/2017 tanggal 15 Mei 2017 ; ag Vy5.

Membebankan biaya perkara Permohonan Banding terhadapKY Ky& Pembanding/dahulu Penggugat; a moornnnonmo nnn nn cnn nn nn nnn ncn nc cnanad Xv> Subsidair : Bene anrssccnaennneinasonreaE :Sy Apabil lis hakim b gf, t lain, k hon keput dil pabila majelis hakim erpenda at lain, kami mohon keputusan seadi >; or AS,Ss adilnya (Ex aequo et bonneys~ oe SsBahwa seg para pihak telah diberi kesempatan untuk maiberkas perkara,Ssuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkag PerkaraNomor 39(673018/P TUN SRG masingmasing

TUN, JKTY r@Y%Sincere bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengalukarpermohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usa Negara SerangNomor 39/G/2017/PTUNSRG tanggal 11 April 2018 pada tanggal 25 Aprilvys 2018, sebagaimana terbukti dalam Akta Rerimohonan Banding Nomor~G Xe 39/G/2017/PTUNSRG tanggal 25 April Os: ee eee eeeeueeers 4 " Menimbang, bahwa begasarkan hukum permohonan bandingharus diajukan dalam waktu"14 (empat belas) hari setelah putusanPeradilan Tata Usaha Negara); Re I x SFA oPMenimbang,

No. 169/8/2018/P TUN, JKTwv vvy sa Rau3 inden Bl LYPerincian BiayaPerkara : oF, >. ReCakSi .........0cccceeccceceeceeeeeeeneeeees RP .000.svrS 2. Mate ral ...........ccec cece ee ec ee ee eeeeeeeeenes Ab. 6.000.& && 3. Biaya Proses Banding ................ A. : Rp. 239.000.

GUSTIBAGUS TRIPRAWITA, berkewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jalan Balam Nomor 5 Karang Sampalan, RT.004, RW.115,Kel/Desa Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, ProvinsiNusa Tenggara Barat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja; Selanjutnya disebut sebagai Penggu gat 3Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/ADV.UM& RKN/TUN/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, memberikan KuasaK@PAd@ ~~~n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nmmnm nnn nnmnmnnnn1. Dr. UMAIYAH, S.H.

TUN. SBY. tanggal 22 Januari 2020 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :24/B/2020/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 24/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 22 Januari 2020 ;Hal 4 dari 15 hal. Putusan No. 24/B/2020/PT.TUN.SBY2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 41/G/2019/PTUN. MTR. seluruh isi daneS RELAIN Yel jee esses eee eee ree eee3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 24/B/2020/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 16 Maret 2020 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 41/G/2019/PTUN.

TUN. SBY. dan seluruh isi dan lampiranBerkas Perkara (Bundel A) Perkara Nomor : 41/G/2019/PTUN. MTR. telahHal 9 dari 15 hal.

152 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 152 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN GAJAH WAHANA, tempat kedudukan di JalanBay Pas Ngurah Rai Nomor 108 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh DR. I Wayan Sukla Arnata, S.IP..

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014Badung, merupakan badan hukum sesuai dengan Akte Nomor 04 tanggal 16 Januari2008 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Sritini, SH,MKn, dan Akte Nomor 07tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiana Kedel, SH,berkedudukan di Kabupaten Badung;Bahwa Yayasan Pendidikan Gajah Wahana (Penggugat), mengembangkan sekolahSMK yang bergerak dibidang Pendidikan Kepariwisataan bernama SMK Nusa Duaberkedudukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, dan SMK Nusa Dua Toya Anyar

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, maka dengan demikian GugatanPenggugat secara hukum dapat diterima;6.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014mandat atau delegasi dari Bupati Karangasem selaku atasan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk melakukan tindakan hukum berupa penerbitan SuratNomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 dimaksud, sehinggadengan demikian terbitnya obyek sengketa tanpa dilandasi dengan dasar hukum, incasu pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUDdan undangundang formal lainnya, maka sudah seharusnya Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya

Putusan Nomor 152 K/TUN/20141. Meterai ......0.0000.. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754

dan dikuatkan lagi oleh Putusan Kasasi MA RI No :101/K/TUN/2000 ; 102 HGU No: 12 Ds.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.Sby Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY. Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi TUNSurabaya Nomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY. Jo.

Pengajuan gugatan hanya dapat dilakukan dalamtenggang waktu 90 hari, yang dihitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya keputusan TUN. Apabila gugatan setelah lewatwaktu dari 90 hari maka pengadilan tidak akan menerima gugatan; dan gugatantersebut akan ditolak oleh pengadilan. Hal ini untuk menjaga agar kekuatan hukumdari keputusan TUN yang digugat tidak terlalu lama dalam keadaan yang tidakpasti .

Tun Abd. Razak Kel. TomboloKec. Somba Opu Kab.

Tun Abd. Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab.

Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan timres narkoba Polres gowa.Bahwa Terdakwa di tangkap dijalan Tun

Sudirman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada saat Saksi diperiksa dan memberikan keterangan dihadapanpenyidik Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN SgmBahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Anggota Sat Narkoba PolresGowa telah melakukan penangkapan terhadapa Terdakwa pada hari selasatanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita yang beralamat di ditempat Tun Abdul Razak, Kel.

barang tersebut untuk Terdakwa gunakansendiri;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (Satu) sachet plastikk berisikan kristal bening Narkotika Gol. jenisshabuMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa di tangkap dan digeledah oleh anggota res narkoba polresgowa diantaranya yaitu Saksi Sudirman dan Saksi Setiawan pada hari selasatanggal 17 maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita dijalan Tun