496 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 496 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SETIADI WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Pengampon, Nomor 16, RT.0O1, RW.02, KelurahanLemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, pekerjaanWiraswasta;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON,tempat kedudukan di Komplek Perkantoran

Putusan Nomor 496 K/TUN/2014Termohon Kasasi I, I dahulu Terbanding/TergugatTergugat IIIntervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/TergugatTergugat II Intervensi di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Bahwa yang menjadi Objek

Putusan Nomor 496 K/TUN/2014a Masalah tata guna tanahnya;b Sumber daya alam dan lingkungan hidup;c Keadaan kebun dan penduduknya;d Rencana pembangunan di Daerah;e Kepentingankepentingan bekas pemegang hak;6 Ketentuanketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanahasal konversi Hakhak Barat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 3 Tahun 1979 tanggal 22 Agustus 1979, dalam Pasal 12 ayat(1)berbunyi: Tanahtanah bekas Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai asal konversiHak Barat dalam

Putusan Nomor 496 K/TUN/2014Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 420/Desa CiledugTengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon tertanggal 6 September 1986,Surat Ukur Nomor 1680/1986 tanggal 12 Agustus 1986, Luas Tanah : 265 m?

Putusan Nomor 496 K/TUN/2014Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Senin, tanggal 23 Februari 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., KetuaMuda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin,S.H.,C.N. dan Dr. H.

Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor : 180/PENHS/2021/PT TUN SBY. tanggal 14 September 2021 tentang hari sidang pembacaanDULUSAN j2=~ won nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn noe nnn nae nnn na nnn nn ane sn nae ee nan aeTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadiankejadian duduksengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 15/G/2021/PTUN.SMG. yang diucapkan secara elektronikdengan

TUN. SBY. akan memberikan pertimbangan hukum sebagaiDer ikUt : 22= 2n no en nnn nn nnn nnn nnn nn nen non eon nnn nnn nee non noe eee ee neTENT ANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 180/B/2021/PT. TUN.

TUN.

TUN. SBY.

Bahwa Obyek Gugatan TUN a quo berupa Sertifikat Hak Milik Nomor00640/Kohod, Sertifikat Hak Milik Nomor 00641/Kohod, Sertifikat Hak MilikNomor 00642/Kohod, seluruhnya masingmasing diterbitkan oleh TergugatHalaman 5 dari 63.

/1992, Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 213 K/TUN/2007, Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 101 K/TUN/2014 dan Putusan No.02/G/2013/PTUNJKTdiketahui bahwa kriteria Asas Kecermatan adalah sebagai berikut: Indikator dari asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat AdministrasiNegara senantiasa bertindak secara hatihati untuk mempertimbangkansecara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN dengan terlebihdahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukumrelevan, serta

Karena Putusan Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998Menggariskan kaidah hukum bahwa gugatan mengenai fisik tanahsengketa dan kepemilikanya adalah wewenang dari Pengadilan Perdatauntuk memeriksa dan memutusnya.

Bahwa dalam yurisprudensi berdasarkan putusan Mahkamah AgungNomor 445K/TUN/2005 dan putusan mahkamah Agung Nomor61K/TUN/2006 telah menghasilkan kaidah hukum Maka terhadap tanahobjek sengketa terdapat sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilan umum/pengadilan negeri;Halaman 20 dari 63. Putusan Nomor: 29/G/2018/PTUNSRG4.

Selanjutnya Putusan Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari1998 menggariskan kaidah hukum bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketadan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksadan memutusnya.

Dalam Putusannya PT TUN Jakarta Nomor :242/B/2016/PT TUN JKT tanggal 31 Oktober 2016 jis Putusan MahkamahAgung Nomor : 75 K/TUN/2017 tanggal 7 Maret 2017, Putusan MahkamahAgung Nomor : 15 PK/TUN/2018 tanggal 15 Maret 2018, Sertifikat HGB Nomor :934/Bakti Jaya dan Setifikat HGB Nomor : 935/Bakti Jaya dinyatakan batalMenimbang, bahwa selanjutnya dalam posita Gugatannya Terbanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding semula Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena meskipun kedua

Terbanding semula Penggugat melalui Gugatan aquo mohon agardinyatakan sebagai pemilk tanah sengketa;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Banten oleh karenaSertifikat HGB Nomor : 934/Bakti Jaya dan Sertifikat Nomor : 935/Bakti Jayatanggal 26 Juni 2015 dan Surat Ukur Nomor : 276/Bakti Jaya/2015, tanggal 14Januari 2015 seluas 53.510 dan Surat Ukur Nomor : 221/Bakti Jaya/2015,tanggal 14 Januari 2015 seluas 27.574 oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta dalam Putusan Nomor : 242/B/2016/PT TUN

JKT tanggal 31Oktober 2016 jis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 75 K/TUN/2017 tanggal 7Maret 2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 15 PK/TUN/2018 tanggal 15Maret 2018 telah dinyatakan batal, dengan demikian Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor112/HGB/BPN36/2015 tanggal 18 Juni 2015 dan Surat Keputusan KepalaHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT BTNKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor113/HGB/BPN36/2015 tanggal 18 Juni

432 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 432 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BUPATI WAJO, tempat kedudukan di Jalan Rusa Sengkang,Kabupaten Wajo;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 ABD.HAMID, S.H., M.H.;2 ISMAIL ALL, S.H., M.H.;3 BAKRI REMMANG, S.H.

Putusan Nomor 432 K/TUN/2013Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut:1 Bahwa Penggugat adalah pejabat Struktural selaku Kepala Bidang TeknikSarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Kabupaten Wajo dengan Keputusan Bupati Wajo Nomor821.23.065 tertanggal 21 April 2012 (terlampir);2 Bahwa Penggugat dalam menduduki jabatan struktural selaku KepalaBidang Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan pada DinasPerhubungan, Komunikasi

Putusan Nomor 432 K/TUN/2013Dalam Jabatan Struktural, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;3 Membatalkan Keputusan Tergugat (Bupati Wajo) yang disengketakan dalamperkara ini, yaitu:a Keputusan Bupati Wajo Nomor 821.2.090 tertanggal 4 Juni 2012 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural LingkupPemerintah Kabupaten Wajo atas nama Drs.

Putusan Nomor 432 K/TUN/2013dilanggar oleh Tergugat adalah bersifat mutlak.

Putusan Nomor 432 K/TUN/2013Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. H. Yulius, S.H., M.H.ttd.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADL S.H.NIP. 220000754

TUN. JKT. tanggal 27 Pebruari 2020 Tentang PenunjukanMajelis Hakim dan Penetapan Panitera Nomor : 77/B/2020/PT. TUN.JKT. tanggal 27 Pebruari Tentang Penunjukan PaniteraPengganti;2. Berkas Perkara (Bundel A) Nomor : 82/G/2019/PTUN. BDG. besertaseluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;3. Berkas Perkara (Bundel B) Nomor : 77/B/2020/PT. TUN. JKU.

TUN. JKT.yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat s.d. IV.

TUN. JKT.yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukanMemori Banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung pada tanggal 28 Januari 2020, Memori Banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terbanding/Penggugat s.d.

TUN. JKT. yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan putusan ini; 222 n nnn n nnn nnn nnn nnn ne nnn nnnMenimbang, bahwa Terbanding/Penggugat s.d. IV.

TUN. JKT.yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi,Pembanding/Tergugat, dan Terbanding/Penggugat s.d. IV. Telah diberitahukanuntuk mempelajari berkas perkara Nomor : 82/G/2019/PTUN.

ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk.di Kabupaten Konawe Utara berdasarkanPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 284K/TUN/2009 tanggal 16 Desember 2009jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar No. 10/B.TUN/2009/PT.TUNMKS tanggal 3 Maret 2009 jo.

/2009tanggal 16 Desember 2009 (Bukti P9), dan belakanganMahkamah Agung R.I di tingkat Peninjauan Kembali jugamengeluarkan Putusan No. 134PK/TUN/2010 (Bukti P10)yang menolak Permohonan Peninjauan kembali yangsebelumnya diajukan Penggugat terhadap PutusanMahkamah Agung No. 284K/TUN/2009.PENCABUTAN SK NO. 267/2007 DAN NO. 153/2008 OLEHPEJABAT BUPATI KONAWE UTARA HERRY SILOANDE (YANGMENGGANTIKAN BUPATI ASWAD SULAIMAN) DANDIBERIKANNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP PRODUKSI)KEPADA PENGGUGATBahwa....10Bahwa

Putusan Mahkamah Agung No. 134 PK/TUN/2010 tanggal6 Januari 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 284K/TUN/2009 tanggal 16 Desember 2009 jo. PutusanPengadilan Tinggi Makassar No.10/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS tanggal 3 Maret 2009 jo.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNo. 10/G.TUN/2008/PTUN.Kdi tanggal 28 Oktober 2008(Putusan MA No. 134/2010);b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNo. 73/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS tanggal 15 November2010 jo.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2)huruf b, adanya pelanggaran terhadap Asasasas UmumPemerintahan yang baik merupakan salah satu alasanuntuk dapat dibatalkannya suatu KTUN yang dikeluarkanoleh Badan/Pejabat TUN.4.6.4.

Melalui PutusanPeninjauan Kembali No. 134 PK/TUN/2010.2.

Zubaedah terletak di kelurahan Jatinegara,Kecamatan Cakung (d/h Kelurahan Rawaterate,Kecamatan Pulo Gadung) , Kotamadya JakartaTimur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengansegala akibat hukumnya sebagaimana dahuluberlaku sebelum dilakukannya pencabutan~ atasHalaman 29 dari 124 Halaman Putusan Nomor 17/G/2011/PTUN.JKT30Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat.Bahwa akibat hukum dari amar Putusan PK TUN Nomor06/2002 adalah sebagai berikutsesuai amar Putusan PK TUN Nomor 06/2002 agarTergugat untuk mencabut

Hal tersebut diperkuat dengan Putusan PKNomor 16PK/TUN/1998 antara Ir.H. AgungSetyantara melawan Kepala Kantor BadanPertanahan Kotamadya Surabaya.

harus dilakukan dengan cermatatau dengan perkataan lain sebelum Badan atauPejabat TUN mengambil suatu. tindakan agardipikirkan dan dipertimbangkan masak masaksemua kepentingan yang terkait, baikkepentingan para pihak maupun kepentingan pihakketiga.

;Bukti P10.2 : Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor156/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 10Desember 1999 (fotokopi darifotokopi) 5 = 2888 sss6 sens esmsBukti P10.3 : Putusan MahkamahAgung Nomor O6Pk/TUN/2002 tanggal 23Oktober 2000 (fotokopi dari fotokopi) ;Bukti P10.4 : Putusan MahkamahAgung Nomor O6Pk/TUN/2002 tanggal 18Oktober 2004 (fotokopi dari fotokopi) ;Bukti P11 : Surat Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 1VIII 1999 tanggal 12Pebruari 1999 tentang

4 Oktober2007perihal risalah pengolah data permohonanpembatalan Surat Keputusan MenteriAgraria Nomor 1.VIII 1999 tanggal 12Februari 1999 berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 06/PK/TUN/20029810.

Keputusan TUN ini bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu:a. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Pasal 28 Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 4Undangundang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(HAM);b. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 77 ayat (4) danayat (5) dan pasal 78 ayat (4) dan (5) UU No. 30 tahun 2014;c.

Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) dan ayat(2) dan dan pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2014;d. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 252 dan pasal 266PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu:a. Asas Kecermatan;b. Asas Persamaan;c.

Sehinggakeputusan ini tidak bertentangan dengan pasal 252 dan pasal266 PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN ini telahdidasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunanKeputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi;1. Aspek KewenanganIstilanh kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belandabevoegdheid (yang berwenang atau berkuasa).

ini telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukumutama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu. kewenangan,prosedur, dan substansi.Keputusan TUN tidak bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB)Halaman 46 dari 101, Putusan No. 8/G/2019/PTUN.PDG.Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugatmelanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaiberikut:1.

dalamperkara ini telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga Keputuan TUN in dalamperkara ini merupakan Keputusan yang sah.

.; Sebelah Timur : Depo Misi Bangunan ; Sebelah Selatan : Jalan TUN Abd.Razak ; Sebelah Timur : Antony dan Ir. Shafwan.Bahwa bukti T.LILIII5 ini pula sebagai dasar terbitnya Bukti T.I.II.IHI1( sertifikat Hak Milik No.02009/Kelurahan Romang Polong tanggal 21112013, surat ukur Nomor 01006/Kelurahan Romang Polong tanggal 11112013, luas 3144 m2 (tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi) atasnama H.

MKS tanggal 13 Januari 2015 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.323 K/TUN/2015 tanggal 13 Agustus 2015Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.50 PK/TUN/2017 tanggal 8 Maret 2017Hal. 17 dari Hal.33 Putusan No.92/PDT/2019/PT MKSBahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru memaknai pasal 19 ayat(2) keC Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok pokok Agrariaperihal substansi sertipikat Hak Milik sebab Pembanding/Penggugat dalamdalil gugatannya menyoroti/mengkritisi proses penerbitan sertipikat yangmenurut

PutusanMahkamah Agung RI No.323 K/TUN/2015 tanggal 13 Agustus 2015Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.50 PK/TUN/2017 tanggal 8 Maret 2017,amar putusan tersebut yakni : GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPATDITERIMA (N.O.). Selanjutnya putusan PT. TUN dikuatkan, begitu pulaputusan Kasasi dan putusan Peninjauan Kembali.

Syamsul Alam, B.Sc, bukti T.I.ILII18 berupaSalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNo. 38/G/2014/P.TUN.MKS tanggal 7 Oktober 2014, bukti T.1.1.II19 yaituSalinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNo. 199/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 13 Januari 2014, bukti T.I.II.II20Hal. 22 dari Hal.33 Putusan No.92/PDT/2019/PT MKSberupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 323 K/TUN/2015 tanggal13 Agustus 2015, dan bukti T.L.I.III21 yaitu Salinan Putusan MahkamahAgung RI No. 50 PK/TUN

Putusan Mahkamah Agung RI No. 323 K/TUN/2015 tanggal13 Agustus 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 50 PK/TUN/2017tanggal 8 Maret 2017.Selain surat berupa Sertifikat Hak Milik No. 02009 yang diterbitkanberdasarkan Rincik dengan Persil 5a SII, Kohir 611 C1 seluas kurang lebih4100 M2...... dst.

tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yangberisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan aturan perundangundanganyang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu sebagai berikut : a.

Penetapan TertulisSesuai dengan Penjelasan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009,maka persyaratan tertulis yang dimaksudkan terutama menunjukkepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat TUN.

Dikeluarkan oleh Badan atau PejabatTUNBadan atau Pejabat TUN yang dimaksud adalah Badan atau Pejabatyang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang dalam perkara a quo adalahKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKIHalaman 5 dari 86 halaman, Putusan Nomor 231/G/2016/PTUNJKTJakarta sebagai Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusanpemerintahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku,khususnya urusan pemerintahan bidang pertanahan

Berisi tindakan hukum TUNTindakan hukum TUN yang dimaksud adalah perbuatan hukum Badanatau Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUNyang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain.

akibat hukum TUN, sebagaimana diketahui pada diktumKesatu Keputusan Tergugat a quo yang menentukan : a.

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 017/SKLO.HRM/IV/2021;Tertanggal 5 April 2021, Perihal sebagaimana pada pokok surat, dapatkami sampaikan bahwa Badan Kepegawaian Negara telah memilikiputusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 220 K/TUN/2018, Tanggal 14Mei 2018 yang dalam amar putusannya mengabulkan permohonanpihak pemohon kasasi (Bupati Dompu, BKN dan Kepala KantorRegional X BKN Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap(inckracht);b.

Sehubungan dengan permasalahan yang Saudara sampaikan dikaitkandengan putusa Kasasi Mahkamah Agung Nomor 220 K/TUN/2018,Tanggal 14 Mei 2018 dapat kami sampaikan bahwa putusan kasasiPerkara Nomor 220 K/TUN 2018 telah inckracht, dalam pertimbanganhukumnya maupun pada amar putusanya antara lain menyatakanbahwa Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor F.26.30/V.887/60Tanggal 7 September 2016 Perihal Permohonan Pembatalan NIP danSurat Kepala Kanreg X BKN Denpasar Nomor 273/KR.X.K/IX/2016Tanggal 9 September

JKT.k.O.Pada tanggal 20 November 2011 Pengadilan Tinggi TUN Surabaya melaluiPutusan Perkara Nomor: 167/B/2017/PT.TUN.SBY Menguatkan PutusanPTUN Mataram dalam Perkara Nomor : 132/G/2017/PTUN.MTR.

;Pada tanggal 22 Desember 2017 Kepala Badan Kepegawaian Negara(sebagai Pemohon Kasasi I) dan Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar(Pemohon Kasasi II) mengajukan Permohonan Kasasi ke MahkamahAgung atas Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya Nomor:167/B/2017/PT.TUN.SBY. dengan Nomor Registrasi Perkara 220K/TUN/2018;.

/2018,tanggal 14 Mei 2018, kedua surat tersebut telah sah dan sesuai peraturanperundangundangan;Bahwa merujuk Putusan TUN yang bersifat Erga Omnes, dimana kekuatanhukum tetap pada putusan PTUN tidak hanya mengikat kepada pihak yangbersengketa tetapi juga mengikat bagi siapa saja yang berhubungan dengankeputusan tata usaha tersebut.

(tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) ;3 Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) telah mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tentang pencatatan peralihan hak dari pemegang hakyang berhak dalam hal ini Penggugat kepada pihak lainnya berdasarkan pencatatan hakDaftar Isian DI. 208 No. 2820/T/ 2011, tertanggal 18 Februari 2011, yakni dari atas namaPenggugat beralih menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto ;4 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Tergugat mengenai

pencatatanperalihan hak dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto a quobaru diketahui secara pasti dan diyakini kebenarannya oleh Penggugat adalah pada tanggal21 November 2013 melalui jawaban Tergugat kepada Penggugat perihal Permintaan fotocopy warkah SHM No. 319/ Pekayon, Nomor : 1093/7.31.75/XI/2013, tertanggal 21November 2013, karenanya gugatan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ini diajukan masihdalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimanayang

ditetapkan dan/atau diatur dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;5 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo adalahtermasuk sebagai objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkrit,individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

Bahwa pada angka V(3) SEMA itu dikatakan : *bahwa tenggang waktu pengajuan gugutan bagi mereka yangtidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan makatenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No.5/1986 dihitung secarakasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN dan mengetahuiadanya keputusan tersebut ;Bahwa, suatu gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang adakaitannya dan bersangkut paut dengan suatu perbuatan

Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas adalah sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 september 1994, No. 93K/TUN/1996, tanggal 24Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 dan No. 16K/TUN/2000, tanggal 28Februari 2001, yang pada

menanyakan kepada sdv H.Ashari dan tidek sedang monamnen ikan danikan bandeng yang dijual toerdakwa Junot bulkan niliknya.Bahwa bonar sebelunnya saksi tidak tahu atau monaruh curigabahwoa iakan bandeng tersebut adlah hasil curian yang dicuridavi tanbak milik sdr tlustorikah don saksi tahu bahwa iakanbandong torsebut adalah hasil curian saetelah dibovitahtcobehsdr Mustorikah. 7~Bahwa bonar terdakwa Junet monjual ikan bandeng kepada sokgi 4cuma satu kali namum seingat sakei istri tordogkwa Junot yaitusir Tun

pernah menjual udang kepada saksi sobanyak onmpat kalidan sewaktu sakeLl tanya kepada Tun "aanikokjgotiop tharimons> guat udang kamu dapat dari mana ?

" lemudian dijawab olch Tun Bahwa udang tersebut hasil dari tambak milik H.Ashari karona suai saya monasang perangkap udang (posong) ditanbak ailik H.Ashari.~Bahwa bonar sakei tidak menaruh curiga kepada isteri Junot 'karena pada saat itu sakei tanya kepada istri Junot bahwa uangtevsebut hasil lari memasang peranekap ikan (posong) ditambakmilik H.Ashari karena terdakwa Junet mengaku sebagai koponakan atau H.Ashari dan saksi pun porecaya bahwa udang tersebut adalahtidak hasil curiqn.2.

Rimba Rokan Lestari, tidak adahubungannya dengan penerbitan keputusan TUN a quo.Dengan demikian gugatan Para Pengugat salah alamat (error inobjecto) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard).Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum TerhadapObjek Gugatan TUN a quo.a.

Dengan kata lain Para Penggugat tidak dapatmembuktikan adanya kepentingan hukum yang dirugikan akibatditerbitkannya Keputusan TUN a quo.d.

Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, makaterhadap terbitnya Keputusan TUN a quo, dapat Tergugatsampaikan kronologis sebagai berikut :a. Menteri Kehutanan dengan Keputusan No. 173/KPTSI/1986tanggal 6 Juni 1986 menunjuk areal Hutan di Wilayah PropinsiDaerah Tingkat Riau sebagai Kawasan Hutan.b.

Dalil Para Penggugat pada Romawi V angka 1 halaman 14 yangmenyatakan bahwa Tergugat melanggar Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku yaitu Keputusan Menteri KehutananNomor 262/KptslV1998 tanggal 27 Februari 1998 dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 adalah dalil yang tidak berdasarsebagaimana Tergugat jelaskan pada kronologis angka 2 diatas, dimana penerbitan Keputusan TUN a quo telah sesuaidengan Peraturan PerundangUndangan.Dengan demikian penerbitan keputusan TUN a quo tidakmelanggar peraturan

Objek Gugatan TUN Belum Bersifat Finala.

Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkankeputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajibannya, maka haltersebut disamakan dengan Keputusanb. Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkankeputusan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan dimaksud telah lewat,maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolakmengeluarkan keputusan yang dimaksud;c.

Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telahmengeluarkan keputusanDENOlAKAN nnn ono nnn nen enn nnn enn enn n enn eeenneeBersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itutidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yangdituju. Kalau yang dituju itu lebin dari satu orang, maka tiaptiapindividu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut.

, kecamatan Bonang kabupaten Demak,disitulah Penggugat Tinggal dan berdomisili, dan selama ini Penggugat jugatidak pernah keluar jauh secara geografis dari lokasi munculnya obyekGugatan yang menjadi Putusan TUN dalam masalah a quo, bahkan dalamsidang persiapan juga jelas ditanya oleh majlis selama ini Penggugattinggal di rumah yakni Desa Bonangrejo Rt.08 Rw.

Dantermasuk sebagai Bukti Tergugat telah jelas juga bahwa para pesertayang mengikuti ujian perangkat Desa sampai saat inipun tidak adamasalah tentang Putusan TUN yang saat ini menjadi Obyek GugatanHalaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.Terkecuali secara Pribadi Penggugat, dan yang menjadi lebih ganjiladalah bahwa Putusan TUN yang menjadi obyek Gugatan saat initentang Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan BonangKabupaten Demak Nomor : 141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatansaudara

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yangmemiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) haripengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui danmerasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata UsahaNegara yang sedang digugat;Menimbang, bahwa objek sengketa a quo, bukan ditujukan kepadaPenggugat.

504 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 504 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LALU SUTEDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal di Dusun Marung, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya Kota, KabupatenLombok Tengah;Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Ida Made Santi Adnya, SH., MH., 2.Mubarak Umar, SH.,MH. dan 3.

Putusan Nomor 504 K/TUN/2014Il.

Putusan Nomor 504 K/TUN/2014e Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding;DALAM POKOK PERKARA :1 Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;2.

Putusan Nomor 504 K/TUN/2014Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negaradengan kerugian/ kepentingannya.Atas dasar itu sebagaimana dalil point 1 Gugatan Penggugat pada pokoknya ,semasa hidupnya buyut Penggugat yang bernama H.

Putusan Nomor 504 K/TUN/20141. Meterai ......0.0000.. Rp 6.000,00 ttd./2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754

58 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 58 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI, tempatkedudukan di Jalan Madi, Kampung IpakiyeEnarotali, Distrik PaniaiTimur, Kabupaten Paniai, diwakili oleh Zeth Yeimo, SH., selaku Ketua,tempat tinggal di Enarotali Kabupaten Paniai, dalam hal ini memberikuasa kepada: Aris Bongga Salu, SH. dan Herman Bongga Salu

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 TentangPenetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah MenjadiPeserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah KabupatenPaniai Periode 20122017 tertanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat;Hal. dari 13 hal.Put.No.58 K/TUN/20132.

Dan dalam lampiranHal. 3 dari 13 hal.Put.No.58 K/TUN/201310.keputusan a quo tidak ada nama Para Penggugat yang nyatanyata telahmemenuhi syarat dukungan.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan KomisiHal. 5 dari 13 hal.Put.No.58 K/TUN/201316.17.18.Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang PenetapanPasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi PesertaPemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten PaniaiPeriode 20122017 tertanggal 24 April 2012

PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 Hal. 13 dari 13 hal.Put.No.58 K/TUN/2013

Oiy Sui Pin dengan FONG TJlJAN alias JUNAIDI FERRY yang dimiliki Terdakwa sampai dengan akhirputusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/TUN/2009 tanggal 21 Oktober 2010menyatakan pembatalan atau pencabutan terhadap sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 671/Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan BaratKabupaten Tarakan tanggal 10 November 1998 atas nama Fransis LiongWijaya oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan fisik pada saat diajukannyapermohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sehingga luas tanahtidak

Fransis LiongWijaya; Surat putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 56 PK/TUN/2012 Jo.Nomor 375 K/TUN/2009 Jo. Nomor 76/B/2009/PT.TUN.JKT Jo. Nomor 31G/2008/PTUN.SMD;Surat Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.

/2009., tanggal 28 Desember 2011;Salinan resmi putusan peninjauan kembali Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda Nomor 56 PK/TUN/2012., tanggal 7 Agustus 2012:1 (satu) berkas fotocopy putusan Perdata Pengadilan Negeri TarakanNomor 19/Pdt.G/2013/PN.

Oiy Sui Pin kepada Fong Tji Jan; Surat putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor Nomor 56 PK/TUN/2012 Jo 375 K/TUN/2009 Jo. Nomor 76/B/2009/PT.TUN.JKT Jo. Nomor31/G/2008/PTUN.SMD; Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN. Tarakan.,tanggal 26 Februari 2014; 1 (satu) berkas fotocopy putusan tingkat banding Nomor 51/PDT/2014/PT.KT.SMDA; 1 (satu) berkas fotocopy putusan kasasi Nomor 322 K/PDT/2015;Dikembalikan kepada Terdakwa;Hal. 6 dari 17 hal. Put.

TUN. JKT. Jo PutusanKasasi Nomor 375 K/TUN/2009. Jo Putusan PK Nomor 56 PK/TUN/2012,dan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Tarakan Jo.

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tiang yang terbuat dari besi bulat panjang sekira 250 Cm(dua ratus lima puluh centi meter) warna putih. 1 (satu) buah plat seng dengan panjang sekira 150 Cm kali 80 Cm(seratus lima puluh centimeter kali delapan puluh centimeter) yangbertuliskan TANAH INI MILIK HENRY LIBERTY SERTIFIKAT HAK MILIK(SHM) BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.1 174 / TUN /2016 / TANGGAL 30 JUNI 2016 DIBAWAH PERLINDUNGAN /PENGAWASAN HUKUM KANTOR HUKUM ASWIN E.SRIREGAR , MH &REKAN

IH bersamasama dengan TerdakwaRUSWANDI Alias WANDI.Bahwa Plang nama yang dirusak yaitu Tiang yang terbuat dari Besi BulatPanjang 250 Cm yang telah di Tanam di Tanah dan di beri Semen dan Tiangtersebut Terdapat Plat Nama yang Bertuliskan TANAH INI MILIK HENRYLIBERTY SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) BERDASARKAN PUTUSANMAHKAMAH AGUNG R. 174 / TUN / 2016 / TANGGAL 30 JUNI 2016DIBAWAH PERLINDUNGAN / PENGAWASAN HUKUM KANTOR HUKUMASWIN E.SRIREGAR, MH & REKAN* adalah Plang nama yang ada di LahanTanah Milik Saksi

tahu posisi tiang plang masih ada diatas tanah terperkara;Bahwa setahu saksi Terdakwa Nasrun Effendi melakukan pengerusakantersebut dengan menggunakan tangannya yang mana Terdakwa NasrunEffendi dibantu Terdakwa Ruswandi melakukan perbuatan tersebutdengan menggoyang tiang plang nama tersebut selama lebih kurang 2(dua) menit, kemudian setelah tiang plang nama tersebut rubuh plangnama yang bertuliskan Tanah ini milik Henry liberty Sertifikat Hak Milik(SHM) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.174/TUN

mengajukan saksiAde Charge(meringankan) dipersidangan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telahmengajukan barang bukti berupa:1 (satu) buah tiang yang terbuat dari besi bulat panjang sekira 250 Cm (duaratus lima puluh centi meter) warna putih.1 (satu) buah plat seng dengan panjang sekira 150 Cm kali 80 Cm (seratuslima puluh centimeter kali delapan puluh centimeter) yang bertuliskanTANAH INI MILIK HENRY LIBERTY SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I 174 / TUN

Bahwa adanya Putusan MA RI 174/TUN/2016 tanggal 30 Juni 2016 yangdijadikan pijakan / pedoman oleh saksi Hendri Liberty atas tanah tersebutadalah Gugatan TUN antara Hendri Liberty dengan Camat Rumbai bukansengketa antara Hendri Liberty dengan Terdakwa Nasrun Effendi;2.