Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang padapokoknya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan surat bukti, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor349/36/X1/1988 tertanggal 17 November 1988 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor : 70/PMK.03

/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya(bukti P);Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat mengajukan bukti saksi saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:1.

Penyidik tanggal 01 Maret 2014 Nomor : SP.Han/24/IIl/2014/DitReskrimum, sejak tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 20 Maret 2014 ;Penuntut Umum tanggal 10 Februari 201 Nomor : PRINT124/Q.1.10/Euh.2/ 03/2014 sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 23Maret 2014 ;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 06 Maret 2014Nomor : 123/Pen.Pid.B/2014 PN.Ptk sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d 04April 2014 ;Ditangguhkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan NegeriPontianak No. 123/Pen.Pid.B/2014/

Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Nasab Nomor27/KDMKU/KT.03/2014, tertanggal 04 Agustus 2014,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangga,Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru,fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telahdicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian olehHakim Ketua diparaf dan diberi tanda10.

mengajukanbukti saksi sebanyak 1 (satu) orang yang bernamaditambah dengan 2 (dua) lembar foto Penggugat yang sedang berpangkubersama lelaki lain;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan olehPenggugat adalah masingmasing adalah fotokopi dari akta otentik, dibuat dandikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup serta cocokdengan aslinya, telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan PermenkeuNomor 70/PMK.03

/2014 tanggal 25 April 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang menjelaskanbahwa Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini beragama Islam dandomisilinya merupakan dalam wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah SyariyahSigli, sedangkan domisili tersebut juga tidak dieksepsi oleh Tergugat, sehinggagugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana denganperubahan pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006

dan Pemohon II mempunyai kedudukansebagai para pihak (persona standi in judicio) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon dan Pemohon IImengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana telahdisebutkan dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon Il juga telah mengajukan alat bukti surat P.1sampai dengan P.9, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok denganaslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alatbukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehinggaharus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, alatbukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian, dengan nominal meterai Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f sertaHal. 8 dari 14 Hal.

Halaman 4 dari 17 halaman70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudiandiberi tanda P;B. Saksi1.

Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang tanggal 25 Maret 2014 Nomor ;B560/ N.3.10/ Euh.1/ 03/ 2014 sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6Mei 2014;3. Penuntut Umum tanggal 29 April 2014 Nomor Print1211/ N.3.10/ Euh.2/ 04/ 2014sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 Mei 2014 Nomor 298/ Pen.Pid/ 2014/PN.PDG sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014 ;5.

Pagar Alam Selatan KotaPagar Alam ;Agama : Islam;Pekerjaan : Pelajar;Pendidikan : SMA (kelas Ill) ;Terdakwa tersebut dilakukan penahanan sejak tanggal 03 Maret 2014 denganjenis penahanan Rutan masingmasing oleh :1.Penyidik tanggal 03 Maret 2014 Nomor: Sp.Han/09/III/2014/Reskrim, sejaktanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2013 Nomor : PRINT.TH14/N.6.15.6/Epp.1/03/2014, sejak tanggal 23 MAret 2014 sampai dengan tanggal01 Mei 2014 ;Penuntut

Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiTanjungkarang tanggal 21 Mei 2014 Nomor 52/Pen.Pid/2014/PTTJK. tentengpenunjukan Majelis Hakim untuk mengadili ditingkat banding, perkara pidana Nomor79/Pid.B/2014/PN.MGL yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan NegeriMenggala tanggal 10 April 2014 ; nne nn nnn nnn nnn nnn nenaaoneeee Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;.woneee Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM38/MGL/03

/2014 yang dibacakan di Persidangan Pengadilan Negeri Menggala padatanggal 18 Maret 2014 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :Dakwaan;Pertama:Bahwa ia terdakwa IKHWANUDIN Bin SUMINO Baik secara sendirisendiri ataupun bersamasama dengan Sdr.

Perk.PDM14/Rp.Rap/03/2014, yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapatmemutuskan:1. Menyatakan terdakwa AMRI NASUTION Alias AMRI Alias GONDRONG telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersamasama melakukan tindak pidana pencurian denganpemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke4, ke5 KUHP;2.

tentang PenetapanHari Sidang; 22 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnnTelah membaca suratsurat dan berkas perkara tersebut ; Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan paraterdakwa dipersidangan ; 22 nnn nnn ne nnn nnn nen encnnnTelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan diPIES I CLEAN TG EAI nn nnn nnn rtTelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umumtertanggal 20 Maret 2014 Nomor: Reg.Perk.PDM19/GIANY/03

/2014 paraterdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN. 22 222222 nnn n nnn n nnn nnn nnn renee nce nnn nnennnnnsBahwa terdakwa (I).

Prin 19 / 0.5.13 / Euh / 03 / 2014, sejaktanggal12032014 s/d tanggal 310320144 Hakim Ketua Majelis tanggal 26 Maret 2014 No. 85/PID.SUS/2014/PN.Kdrsejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 24 April 2014 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 25 April 2014sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 85/Pid.Sus/2014/PN.Kdr tanggal 26 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;Halaman 1 dari 14

Permenkeu Nomor70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat buktitersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secaraformil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2 adalah bukti tertulis berupa aslSurat Keterangan Domisil Pemohon dan fotokopi Kartu Tanda PendudukPemohon Il yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ansar bin M.

mengajukan bukti surat bertanda P. atas bukti tersebut telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen), serta telah dicocokkan sesuaidengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jis.Pasal 1888 KUH Perdata, Pasal 2 Ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Peraturan MenteriKeuangan Nomor 70/PMK.03

/2014, maka Majelis Hakim menilai alat buktitersebut secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikahyang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebutmempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende)dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikatperkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1

Bank PerkreditanRakyat Buana Agribisnis Nomor 2, tanggal 02 Juli 2003 yang dibuatdihadapan Rahanum, Sarjana Hukum, Notaris di Medan yang telahmendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Nomor C19561HT.01.01 TH.2004 tanggal 05/08/2004 sebagaimana telahbeberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali disesuaikandengan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dalam Akta Nomor 09 tanggal 04/03/2014 yang dibuatdihadapan Masta Damanik, Sarjana Hukum, Notaris di PematangSiantar dan telah

Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yangpada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Qgugatannya,Penggugat mengajukan surat bukti, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomorsonecncencennnene tertanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 70/PMK.03

/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P;Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat mengajukan buktisaksi saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:1.

KabupatenBengkalis;Agama : IslamPekerjaan : Swasta;Pendidikan : SD (Tamat); Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SprinKap/06/IH/2014/Pol Air tanggal 09 Maret 2014;Terdakwa berada dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan oleh :1.Penyidik tertanggal 10 Maret 2014 Nomor : POL.SP.Han/06/III/2014/RESKRIM,sejak tanggal 10 Maret 2014 s/d tanggal 20 MaretPerpanjangan Penahanan Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2014 Nomor : BB1877/N.4.14.3/Euh. 1/03

/2014, sejak tanggal 30 Maret 2014 s/d tanggal 08 Mei2014;Penuntut Umum tertanggal 16 April 2014 No : Print931/N.4.14.3/Euh.2/04/2014,sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 05 MeiHalaman 1 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor : 286/Pid.Sus/2014/PN.Bks4.

Dalam hal melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, ketentuannyatidak hanya mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah,akan tetapi PEMBANDING sebagai Bank Umum Syariah juga harusdidasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariahdan Unit Usaha Syariah ("PB113/2011").

Bahwa memori banding pembanding pada huruf d justrumenunjukan pembanding tidak mengetahui dan memahami aturanperbankan syari'ah, adapun aturan yang dicantumkan olehpembanding yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 13/PBI/2011tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008sudah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Peraturan OtoritasJasa Keuangan No.16/POJK.03/2014;.

Tingkat Pertama pembanding II dapat memahaminya;Bahwa memori banding pembanding II pada angka 2 (dua) yangmenyebutkan fakta adanya peraturan Bank Indonesia dan Fatwa MUIyang mengatur tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit macet.Hal 35 dari 58 Put No 9/Pdt.G/2019/PTA.GtloMaka terbanding akan menanggapi sebagai berikut : aturan yangdisebutkan oleh pembanding II yaitu. peraturan Bank IndonesiaNomor : 10/18/PBI/2008 telah dinyatakan tidak berlaku oleh PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.03

/2014 tentang PenilaianKualitas Aset Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah danadapun fatwa DSN yang disebutkan oleh pembanding II fatwatersebut adalah anjuran kepada pihak perbankan syariah untukmelakukan addendum ini berarti bahwa pihak perbankan syariahharus bijak dalam menjalankan prinsip syariah.

Somantri, tertanggal 10 03 2014 tentangPembayaran Kompensasi Penggarap Tani di Lokasi PerkebunanCigombong Cisadea PT. Cikencreng sebesar Rp. 857.850.000.(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;Lampiran Surat Pernyataan Cece Sumarna diketahui Kepala Desa Mekarmukti A. Somantri, tertanggal 10 03 2014 tentangPembayaran Kompensasi Penggarap Tani di Lokasi PerkebunanCigombong Cisadea PT. Cikencreng.

(Foto copy dari foto copy) ; Surat Keterangan Kepala Desa Mekarmukti, No. 001/HI/03/ 2014,Perihal : Pemberitahuan, Tertanggal 10 Maret 2014. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;Foto Plang Sertipikat Hak Pakai atas nama PT. Menara Group.(Foto copy dari foto copy) ; Bahwa untuk menguatkan dailildalil Gugatannya, Pihak Penggugat telahmengajukan 3 (tiga) orang Saksi di Persidangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut : 1.