Bahwa pendapat dan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tipikor BandaAceh dan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh yang menyatakan Terdakwa telah mengambil/menarik kembalikewenangan yang pernah diberikan kepada PPTK dalam melakukan serahterima barang, tanpa sama sekali mendasari pertimbangan hukumnya padaketerangan ahli yang terungkap di persidangan, sehingga kesimpulan keduaJudex Facti tersebut nyata bertentangan dengan kewenangan PPTK yangterdapat dalam bunyi Pasal kontrak dan

Seharusnya dalammenentukan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabanpidana dalam perkara ini kKedua Judex Facti harus mendasari pertimbanganhukum dan kesimpulan yuridisnya pada fakta yang terungkap dipersidangan dengan menarik korelasi yuridis dengan ketentuan yangterdapat dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jikadikaitkan dengan ketentuan regulasi yang berkenaan dengan TupoksiTerdakwa,

Bahwaputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor yang telah menambahpidana kepada Terdakwa dengan mendasari pada pertimbangan hukumsebagaimana dikemukakan Judex Facti pada Alinea ke2 halaman 29putusan yang menyebutkan Menimbang bahwa pidana yang dijatunhkandalam putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama terhadap TerdakwaJudex Facti menilai terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahanTerdakwa sehingga hukuman itu perlu ditambah karena tindak pidanakorupsi merupakan kejahatan yang luar biasa

00007/207/11/058/13 tanggal 10Januari 2013 Masa Pajak Juni 2011 dengan perincian sebagai berikut : Ditambah/ .Semula MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp)(Rp)PPN Kurang / (Lebih) Bayar 647.791.471 0 647.791.471Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 647.791.471 0 647.791.471Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 1.295.582.942 0 1.295.582.942 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepadaPengadilan Pajak atas permohonan Keberatan yang ditolak dengan Keputusantersebut di atas;Bahwa adapun alasan yang mendasari

Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titip olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas seluruh penyerahannya termasukdalam Penyerahan yang Terutang Pajak;Seluruh Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuaiketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan";Bahwa landasan filosofis yang mendasari

Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titip olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;Sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari

Posita tidak menjelaskan dasar hukum.Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanahobyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.

Posita tidak menjelaskan dasar hukum.Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanah17obyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.

Gugatan Dinilai Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)1.Bahwa atas formulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinilai rancu/tidak jelas dan kabur, dikarenakan atas uraian dalil Penggugat telahmencampur adukkan antara gugatan perobuatan melawan hukum dengangugatan pembatalan risalah lelang dan gugatan pembatalan proses baliknama sertifikat tanah Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketadalam perkara ini, sedangkan atas peristiwa hukum yang mendasari gugatandalam perkara ini didasari adanya

Atas kerancuandalam menentukan formulasi gugatan dalam perkara ini membuktikangugatan Penggugat dinilai obscuur libel sehingga cukup beralasan atasgugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau ditolak ;Bahwa kekuatan lainnya atas gugatan Penggugat dalam perkara initernyata Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan adanya,perbuatan melawan hukum.

Disamping itu berdasarkan surat dariKepala Balurjabar Nomor B/39/II2016 tanggal 15 Februari 2016 dan Nomor B/108/IV/2016 tanggal 12 April 2016tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Klk Mes HendriNRP 93036 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer ll08 Jakarta karena sejak tanggal 12Februari 2016 Terdakwa melarikan diri dan belum diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun

RIKIN, dan Saksi atasnama Koptu Pom BUDI DWI SANTOSO telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedangmelaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan

Karena Termohon tidak ada waktuuntuk belanja dan memasak di karenakankesibukan Termohon, pergi pagi pulang siangmenjelang sore hari, bahkan kadang sampaimaghrib, maka Pemohonlah yang menyiapkanmakan anak di siang hari, serta masih banyak lagiyang mendasari Pemohon untuk mengatakanbahwa Termohon sudah tidak bisa lagi menjadiisteri yang baik bagi Pemohon.Halaman 7 dari 27 halamanPutusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PA.MdnBahwa Termohon memang sudah tidak maulagi melayani Pemohon sebagai suami dalamhubungan

Bahwa masih banyak lagi yang mendasari Termohonuntuk mengatakan bahwa Pemohon adalah kepala keluargayang tidak bijaksana apalagi perlakuanperlakuan kasarPemohon terhadap Termohon dan keluarga, sehinggacukup beralasan Majelis Hakim agar berkenan memutuskanperkara ini dengan seadiladilnya.II.

Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; * Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahunatau lebih; Melakukan penganiayaan atau kekejaman kepada pihak lainyang membahayakan; * Mendapat cacat badan atau penyakit denganakibat tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/stri; Perselisihan dan pertengkaran terusmenerus sehingga tidak ada harapanhidup rukun.Didalam Gugatan Penggugat hanya mendasari

Dan bilamana Penggugat mendasari terjadinyapercekcokan dikarenakan Tergugat terlalu pencemburu, hal itu dinilaisebagai pandangan/penilaian sepihak Penggugat saja, dan dalam batasbatas tertentu cemburu pertanda cinta dan sayang.

menyimpang dari fakt hukum persidangan yang telah terjadiselama persidangan karena Judex Facti terlalu berat sebelah dan hanyamembela kepentingan sepihak Termohon Kasasi saja;Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktianyang seharusnya dilakukan oleh Judex Facti sesuai dengan tata cara hukumpersidangan yang seharusnya ditaati sesuai dengan ketentuan undangundang;Bahwa kekeliruan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tersebut telahmengakibatkan landasan pertimbangan hukum yang mendasari

No.958 K/Pdt.Sus/2010Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memperhatikan bahwa telahterjadi penyimpangan dan penafsiran hukum yang sangat keliru yang telahdipakai oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusannya;Jadi jelaslah bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara rolNo. 41/Merek/ 2010/PN NIAGA JKT.PST tanggal 6 September 2010 adalahkeliru, tidak adil dan telah melewati batas kewajaran baik ditinjau dari segiketentuan hukum yang belaku maupun logika yang benar dan wajar dilihatdari

Putusan Nomor 66K/PM.I01/AD/VIII/2020MenimbangMenimbangsederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (/nAbsentia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer padaOditurat Militer I01 Banda Aceh Nomor Sdak/65K/AD/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020, Terdakwapada pokoknya didakwa telah melakukan tindakpidana sebagai berikut :Bahwa Terdakwa

Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakanapabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikandibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainyadengan keterangan Saksi dibawah sumpah yangdiucapkan di sidang.: Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalamberita acara pemeriksaan telah diberikan dibawahSsumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal155 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor: 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ataspersetujuan

Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR, Pasal 142ayat 1 RBg, maka Pengadilan yang seharusnya berwenang untukmemeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Maros (actor sequiturforum rel);Jikalaupun Penggugat mendasari pengajuan gugatannya pada kalusuladomisili pada Pasal 12 Akta Pengakuan Hutang Nomor 26, yang menunjukdomisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, maka itupunmasih keliru.

EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLIBahwa dalam posita (fundamentum petendi) gugatan Penggugat tidaksecara jelas dan terinci menerangkan tentang dasar peristiwa (feitelijkeground) dan dasar hukum (recht ground) yang mendasari gugatanPenggugat.Dimana dalam surat gugatan Penggugat jelasjelas memohon agarTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Ingkar janji / wanprestasi,sedangkan Penggugat juga nyatanyata menuntut atas adanya kerugianimmateriil yang diderita oleh Penggugat ;Sedangkan, pembedaan antara gugatan

Undangundang Hukum PidanaMiliter, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidakdiketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah, tetapi tidak hadir di sidangtanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dandiputus tanpa hadirnya Terdakwa.Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun2009 tentang pokokpokok kekuasaan kehakiman yangmenyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana,cepat, dan biaya ringan.Bahwa dengan mendasari

Nomor 79K / PM. 01 /AD/ X / 2020Menimbangyang berhubungan dengan kepentingan negara,keterangan yang sudah diberikan itu. dibacakan.Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabilaketerangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawahsumpah, keterangan itu disamakan nilainya denganketerangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalamberita) acara pemeriksaan telah diberikan dibawahsumpah, maka dengan mendasari

B/2006/PN.Dmk tanggal 21 Maret 2007 yangdiperbaiki dan dikuatkan Putusan BandingNo. 104/ Pid/ 2007/ PT.Smgitanggal 14 Mei 2007 dandikuatkan pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 2012K/Pid/2007 tanggal 10 Desember 2007, dalampertimbangan hukumnya yang mendasari atasketerbuktian kesalahan Terpidana / Pemohon PeninjauanKembal iHal. 11 dari 19 hal. Put.

B/2006/PN.Dmk tanggal 21 Maret 2007 dalampertimbangan hukumnya yang mendasari terbuktin yakesal ahan Terpid ana / Pemohon Peninjauan Kembali padadasarnya adalah didasarkan pada keterangan saksiKUSWANTO dan keterangan saksi JUMANI, yaitu Saksi KUSWANO menerangkan:"saksi sewaktu berada di belakang rumah di sumurmau cuci tangankemudian medihat kearah kebun pisang, saksimeli hat MASROKAN yang sedang menbungkuk di pukuldari belakang oleh Terdakwa BUKORI denganpentungan hingga terdengar suara buk"."

sesuai Akta Jual BellNo. 206 / JB / BTR / XII / 2001 tanggal 10 Desember 2001 ataugabungan dari 2 Akta Jual Beli a quo dan telah bersertifikat atas namaTergugat UMI KALSUM;Bahwa setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, in casumengetahui obyek sengketa telah bersertifikat hak milik atas namaTergugat UMI KALSUM, lalu Penggugat mencaritahu apa yangmendasari permohonan Tergugat kepada Tergugat II sehingga terbitsertifikat hak milik atas nama Tergugat UMI KALSUM, dan ternyatadasar atau alasan yang mendasari

Abdul Latif Hatma sebaiknyaditarik sebagai pihak untuk diberi kesempatan membela haknya;Namun anehnya Penggugat merasa lebih pandai hingga dalamperkara ini mengabaikan pertimbangan putusan Pengadilan NegeriTinggi Kendari perkara nomor 9/PDT/2020/PT.KDI;Jawaban angka 14:Bahwa benar kalau yang mendasari permohonan penerbitan sertifikathak milik atas tanah Tergugat adalah surat pengalihan hak darialmarhum orang tuaTergugat yang bernama Abdul Latif Hatma;Halaman 12 dari 21 hal.Putusan Nomor 61/P DT/2020

TENTANG DUDUK PERKARA10.Bahwa terlebin dahulu PENGGUGAT sampaikan,menurut YahyaHarahap suatu gugatan yang memenuhi syarat formil harus menjelaskandasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasarigugatan (feiteljke grond).Dengan mempedomani pendapat tersebut,pada bagian posita ini PENGGUGAT akan menguraikan dengan lengkapkejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan a quo (feitelijke grond);11.Bahwa pada bulan Agustus 2015, Alm.

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM19.Bahwa oleh karena gugatan a quo adalah perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka sejalan dengan pendapatM YAHYA HARAHAP di atas, yang menyatakan suatu gugatan yangmemenuhi syarat formil harus menjelaskan dasar hukum (recht grond)dan kejadian atau peristiva yang mendasari gugatan (feitelijke grond).Maka dengan telah disampaikannya peristiwa yang mendasari gugatan(feiteliike grond) a quo sebagaimana yang telah diuraikan di atas, makapada bagian

Penggugat butir 2 dan 3telah diputus pada putusan sela, dan pada putusan akhir Majlis Hakim tetapmempertahankan putusan sela tersebut yang intinya menyatakan permohonPenggugat untuk supaya harta Termohon di sita (petitum pada butir 2 dan 3 )tersebut ditolak;Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat butir 4 antara lainadalah supaya Pengadilan menyatakan Surat Kesepakatan BesamaI WALI LILA Totertanggal 13 April 2017 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menuruthukum;Menimbang bahwa posita yang mendasari

sehingga harus dinyatakantidak dapat diterima;Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat butir 6, harus dibacasedemikian rupa, sehingga berbunyi : Penggugat mohon supaya Pengadilanmenyatakan bahwa objek Sengketa, sebagaimana terurai pada Surat Gugat,perubahan gugatan dan terurai pada replik adalah:I WALLAij Merupakan Harta GonoGini yang dahulu didapat dalam pernikahanantara Penggugat dan Tergugat (Objek Sengketa), danij Dan mohon ditetapkan menjadi hak Penggugat seluruhnya.Menimbang, bahwa posita yang mendasari

seperdua dari Rp 430.000.000,00 ( empatratus tigapuluh jutarupiah) kepada Penggugat;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat berikutnya adalahPenggugat mohon supaya harta berupa :1 (satu) unit Kendaraan roda dua / Sepeda Motor Yamaha NMAX, denganidentitas sebagai berikut :Merk /Type : Yamaha /2DPNomorBPKB : XXXXNomor Polisi > XXXXNomor Rangka : XXXXNomor Mesin =: XXXXTahun Pembuatan : 2015Warna > HITAMAtas Nama > TERGUGAT.Bahwa kendaraan tersebut atas nama P enggugat:Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Mangsur telah mengadakan beberapatransaksi jual beli di hadapan R.M Soekirno selaku Pejabat Pembuat AktaTanah Wilayah Kecamatan Ciputat, atas sebagian objek tanah Persil 6 DIV C 1349: Di dalam warkah dari objek sengketa, salah satunya adalah Akte JualBeli yang terbit tahun 1965 yang mendasari terjadinya perubahanpemegang hak atas objek sengketa, di dalam isi Akte Jual Beli seolaholah S.Mangsur telah membubuhkan tanda tangan selaku Penjual;Bahwa dalil sebagaimana diuraikan pada point 5 dan 6 di atas

alasanpengambilalinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebutadalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;Bahwa, Judex Facti memiliki kKewajiban untuk menggali kembali peristiwahukum yang terjadi di dalam persidangan, semua alat bukti diberikanpenilaian yang benar, tidak hanya sekedar membenarkan putusan, itu jelasputusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, dan telah melukai hatipara pencari keadilan;Bahwa apabila diteliti dan dicermati secara seksama, mengenai buktitransaksi jual beli yang mendasari

Mangsur (Setiawati Mangsur): Tanda tangan yang tertera dalam AJBAJB tahun 1965 (Bukti T3, T12dan T19) yang mendasari terbitnya objek sengketa tidak sama dengantanda tangan S. Mangsur yang tertera dalam bukti P5 dan P6. Pekerjaan S. Mangsur (Setiawati Mangsur) yang benar adalah IbuRumah Tangga, tapi dalam AJB yang bendasari terbitnya objek sengketatercatat pekerjaan S. Mangsur adalah pedagang bahkan ada yangtercatat pekerjaan petani; Umur S.

Bahwa terkait dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (2)huruf d UndangUndang KUP yang mendasari gugatanTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)adalah tidak tepat dengan alasan:1) Bahwa Surat Pemberitahuan Surat Keberatan TidakMemenuhi Persyaratan Formal bukan merupakanobjek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP, karenamerupakan surat pemberitahuan, bukan merupakansurat ketetapan pajak atau surat keputusan;2) Bahwa objek gugatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal

Bahwa dalam persidangan, Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) telah menyatakan bahwadasar hukum yang mendasari pengajuan gugatanadalah Pasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP;c. Bahwa dalam petitum surat gugatannya, TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) meminta agarSKPKB PPN Nomor 00010/207/10/521/13 tanggal 18April 2013 Masa Pajak Oktober 2010 sebesarRp307.380.704,00 dibatalkan karena penerbitannyatidak sesuai prosedur;d.

Bahwa pada dasarnya dalam persidanganTermohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sudah menyatakan dasar hukumyang mendasari gugatan yang diajukan adalahPasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndangKUP;Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakanbahwa dasar hukum yang digunakan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndangKUP tidak sesuai dengan fakta persidangan, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) telah menyatakan bahwa dasar hukumpengajuan

722 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;Bahwa dengan adanya laporan Polisi dan juga gugatan perdata yang dilakukan olehTergugat tersebut, Penggugat menjadi kaget, kenapa tanah yang Penggugat milikisecara turun temurun, tanpa diketahui oleh Penggugat sudah berpindah tangan;Bahwa dengan adanya pengakuan oleh Tergugat, bahwa Tergugat telah mempunyaiSertipikat Hak Guna Bangunan No. 722 tersebut, Penggugat menjadi ragu dan curiga,pasti terdapat ketidakberesan terhadap sertipikat tersebut;Bahwa yang mendasari

2008yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak termuat materiataupun pertimbangan hukum yang menyatakan sah tidaknyaSertifikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat tersebut ;Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan pengadilan No. 174/Pdt.G/1999/ PN.Smg jo No. 242/Pdt/2000/PT.Smg jo No. 1987 K/Pdt/2001 joNo. 257 PK/ Pdt/ 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, ternyatabahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat ternyatatelah dipergunakan sebagai bukti yang mendasari

yang menjadi perkampunganatau diduduki rakyat akan di prioritaskan bagi rakyat yang mendudukinya setelahdipenuhi persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang Hak tanah,Menimbang, bahwa sebagai gugatan selanjutnya, Penggugat menuntutagar Majelis Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk mengajukan gugatannya itu, Penggugatmenunjuk pada dalil bahwa yang mendasari

Bahwa terhadap harta bersama / gono gini tersebut diatas PenggugatRekonpensi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi sudah bersepakat dalam penyelesaian hukumnyauntuk mendasari kepada Akta Kesepakatan Bersama No. 07, tertanggal 23Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Lina KusmiWardayati, SH;5.

Benar bahwa terhadap harta bersama / gonogini tersebut diatasPENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI telahbersepakat dalam penyelesaian hukumnya untuk mendasari kepada AktaKesepakatan Bersama No. 07, tertanggal 23 Oktober 2012 yang Oibuatdihadapat Notaris / PPAT Lina Kusmi Wardayati, SH. Bahwa terhadap hartabersama / gonogini tersebut berlaku Akta Kesepakatan Bersama No. 07,tertanggal 23 Oktober 2012 apabila terjadi perceraian antara keduanya;6.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rakonpensi poin 3, akan PenggugatRekonpensi tanggapi aalah sebagai berikut :Bahwa benar Penggugat mengajukan Gugatan Rekonpensi (Counter Claim)berkaitan dengan harta bersama dan hakhak Penggugat selaku Istri yangbersamaan dengan Permohonan Cerai Talak adalah dengan mendasari Pasal132 huruf a dan b HIR atau Pasal 157 dan 158 RBG serta UU No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, hal mana alasan alasan kebolehanmengajukan Gugatan Rekonpensi didasarkan atas kenyataan k

Dekarma Saragih,Mendasari hal tersebut diatas dan Oditur Militer tidaksanggup lagi menghadirkan, maka sesuai ketentuan pasal155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 dan ataspersetujuan Terdakwa maka keterangan saksi2, Saksi3 dansaksi4. yang sudah pernah diberikan di penyidik akandibacakan.Saksi2 :Nama lengkap : Gustaf SaragihPangkat/NRP : Bripda/ 97060679Jabatan : Ba SatlantasKesatuan : Polres SimalungunTempat, tanggal lahir =: Simalungun, Juni 1997Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama

Terhadap suratsurat berupa fotofoto (gambar) tersebutdiatas telah diperlihnatkan dan dibacakan kepada Terdakwa,para Saksi dan Oditur Militer serta telan dibenarkan danmerupakan gambar dari barangbarang yang telahdipertimbangkan diatas, sehingga fotofoto (gambar) tersebutdapat dijadikan barang bukti perkara ini.: Bahwa dengan mendasari Pasal 171 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi Hakimtidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecualiapabila dengan sekurangkurangnya

I02/AD/V1I/2019Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhipidana penjara secara langsung akan lebih efektif.