Bahwa yang menjadi objek sengketa TUN yang disebut sebut PENGUGAT dalamgugatannya, adalah :19a.

~ perkara nomor45/G/TUN/2013/PTUN.BJM tanggal 25 November 2013 di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, adalah Keputusan TUN SuratKeputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor503/1.070/ BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan SuratKeputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor503.5/001/PPSBWBP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan danPemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOATEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu,Kabupaten

Diterbitkan oleh Bupati Kotabaru selaku PEJABAT TUN, yaitu setelahBupati Kotabaru selaku PEJABAT TUN menerima Permohonan yang diajukanTERGUGAT.II Intervensi dengan Surat tertanggal 8 November 2013 nomor RPNPEMDA 92 /BUPATIKBRXI/2013, perihal Permohonan penerbitan KeputusanBupati Kotabaru tentang Pemberian IZIN Pengelolaan dan Pengusahaan SarangBurung Walet " GOA TEMULUANG" (Hitam) kepada Masyarakat PersekutuanHukum Adat Bangkalaan Dayak, selaku pemilik yang sah di Desa BangkalaanDayak, Kecamatan

Diterbitkan Bupati KabupatenKotabaru selaku PEJABAT TUN yang berwenang tersebut, sudah sesuai Prosedurhukum yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuandalam peraturan perundang undangan yang bersifat prosedural / formal.Demikian juga tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalamperaturan perundang undangan yang bersifat material / Substansial.Bahwa oleh karena terbukti baik KEPUTUSAN TUN BUPATI KOTABARU SuratKeputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503

Untuk permohonan ijin yang sifatnyabukan persoalan lingkungan syaratsyarat itu harus dipenuhi sesuai denganketentuan Perdanya, dan pejabat TUN tidak perlu meneliti syaratsyarat tersebutsecara mendalam.

Nomor 552 PK/Pdt/201711.PK/TUN/2012 juncto Nomor 310 K/TUN/2008 juncto Nomor34/B/2008/PT TUN.Sby juncto Nomor 60/G.TUN/2007/PTUN.Sby,yang diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2012dan baru diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4April 2013 (Bukti Pemohon PK 3), dimana dalam kedua perkaratersebut subjeknya adalah sama sedangkan objek dalam perkara yangdiputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai SuratKeputusan Tata Usaha Negara berupa Surat ljin Pemakaian

/TUN/2012 telah memberikan putusanyang amarnya berbunyi sebagai berikut: Menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT Pancaran Bantala Sakti tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah);Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 60 PK/TUN/2012tertanggal 22 Oktober 2012 tersebut telah menguatkan putusan JudexFacti (Hakim Banding) yang amar selengkapnya berbunyi

Bahwa, dalam perkara Nomor 60 PK/TUN/2012 tersebut, TermohonPeninjauan Kembali dalam perkara ini, dahulunya adalah sebagaiPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Terbanding/TergugatIntervensi yaitu PT Pancaran Bantala Sakti;4.

Bahwa, sedangkan objek dalam Perkara Nomor 60 PK/TUN/2012adalah mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratIjin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0678 P/436.6.9/2007 tentangPemakaian Tanah Milik Pemkot Surabaya yang terletak di Jalan RayaKutisari 54 56 Surabaya, yang mana objek perkara tersebut jugamerupakan objek sengketa dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor29 PK/Pdt/2013;5.

Nomor 552 PK/Pdt/2017Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 60 PK/TUN/2012 tertanggal 22Oktober 2012 yang telah diputus terlebin dahulu yang didalampertimbangan hukumnya mengakui legalitas Yayasan Pendidikan BudiPekerti Surabaya dan mengesampingkan novum yang diajukan oleh PTPancaran Bantala Sakti (sekarang Termohon PK !)

OBJEK GUGATAN ;Adapun yang menjadi Objek Gugatan sengketa TUN dalam perkara iniHal. 5 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.adalah :Surat Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor14J/UN12/SU/2018 Tentang Penetapan Bakal Calon RektorUniversitas Sam Ratulangi Periode 20182022 Tanggal 27 Februari2018 ;ll. POSITA ATAU DASAR DAN ALASAN GUGATAN GUGATAN ;A.

Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat TUN telah menerbitkanatau mengeluarkan , Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakanobjek sengketa dan gugatan ini, yaitu berupa Keputusan SenatUniversitas Sam Ratulangi Nomor : 14/UN12/SU/2018 TentangPenetapan Bakal Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 20182022 tertanggal 27 Februari2018 yang pada intinya memutuskan tidakmengikutsertakan Penggugat sebagai Bakal Calon Rektor UnsratPeriode 20182022.2.

Dengan katalain, dalam setiap keputusan Pejabat TUN seperti Tergugat harusmemprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu: yaitukepentingan hak konstitusi warga negara dan Penggugat.

Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) di Instansi Unsratadalah Rektor, sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) StatutaUnsrat Jo. Pasal 1 Angka 8 UU Peratun;b. Bahwa Ketua Senat (Tergugat) bukanlah Pejabat TUN karenamerupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan danpengawasan akademik di Unsrat;c.

Bahwa oleh karena Tergugat bukanlah Pejabat TUN, makaKeputusan Tergugat berupa Objek Gugatan a quo bukanlahKeputusan TUN dan bukanObjek TUN atau bukan beschikking (tidak memenuhi syarat Pasal 1Angka 9 UU Peratun);d. Bahwa oleh karena Objek Gugatan a quo bukan KeputusanTUN dan bukan Objek TUN atau bukan beschikking, tegasnya bukanObjek Sengketa TUN, maka perkara a quo tidak memenuhi syarathukum ketentuan Pasal 1 Angka 10 UU Peratun yaitu perkara aquo bukanlah sengketa TUN ;11.

PADAHAL sertipikatsertipikataquo sudah dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No.05/PBT/BPN 73/2013 yang merupakan tindak lanjut dari Putusan PeninjauanKembali No. 71/PK/ TUN/ 2010. Bahwa disisi lain Para Terbanding semula Para Penggugat tidak memiliki buktibukti kepemilikan lain atau bukti hak penguasaan lain diatas objek sengketa.

dari Putusan Peninjauan Kembalia quo.Bahwa sesungguhnya substansi dari Putusan Peninjauan Kembali No.71/PK/TUN/2010 adalah : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraNo.66/G.TUN/2000/PTUN.

Put. 245/PDT/2014/PT.MKSDipindai dengan CamScanneran Kembali 71/PK/TUN/2010< H .

Put, 245/PD1/2014/PT.MKSDipindai dengan CamScannersar pada pertimbangannya diatas tidakf sebelumnya pada halaman 43 yangK / TUN / 2010 yang berbuny! :Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Makaskonsisten dengan pertimbangan pada paragramengutip Putusan Peninjauan Kembali NO. 71 Pe Bahwa inti dari pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah :Bahwa terdapat bukti baru (novum) yang diberi tanda PK1, PK 1a,b,c,d.

Bahwa Putusan Peninjauan Kembali perkara No. 71/PK/TUN/2010 telahmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.66/G.TUN/2000/PTUNMks tanggal 12 Mei 2001. Bahwa PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.66/G.TUN/2000/PTUNMks tanggal 12 Mei 2001, bunyi amar Putusan dalampokok perkara adalah Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya danMenyatakan batal SHM No. 02959/Desa Mangasa serta SHM No. 02931/DesaMangasa atas nama Hj. Saleha..

Sulawesi Tenggara Nomor 11/HM/1979. tanggal 16 Januari 1979 (buktiP5) tidaklah terdapat suatu sengketa hukum dan secara hukum hingga saatini SK tersebut adalah benar keberlakuannya;Secara hukum terkait Bukti T2 dan Bukti Tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011, tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua SHM tersebut memiliki cacat procedural

/2011. tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 bukanlah putusan yangmenyatakan secara hukum tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa;Secara hukum terkait bukti T2 dan bukti tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 serta putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua SHM tersebut

/2011. tanggal 28November 2011 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 PK/TUN 2013,Tanggal 24 April 2013, maka dapat disimpulkan telah ada suatu keputusanhukum yang bersifat tetap tentang pembatalan atas kedua Sertifikat Hak milikNomor 37 dan Nomor 38 atas nama Tindak Djioen sebagaimana P15 dan P16 tersebut di atas";Bahwa secara hukum Pasai 22 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA)menyatakan bahwa : "terjadinya hak milik ada 3 (tiga) yaitu

/2011 tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 bukanlah putusan yang menyatakansecara hukum tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa;Secara hukum terkait bukti T2 dan bukti tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 serta putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua sertifikat hak

No.131 K/Pat/201526 Januari 2011 dihubungkan dengan bukti surat bertanda T1 berupa suratpemberitahuan dan penyerahan salinan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 335 K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 diperoleh faktabahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Desa Andonohu dan SertifikatHak Milik Nomor 38/Desa Andonuhu masingmasing atas nama Tindak Djioentersebut di atas dinyatakan batal;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 disebutkan bahwa alasanpembatalan kedua sertifikat hak milik

Nomor 780 PK/Pdt/201710.produk keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yaituKepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Lampuhg Nomor 49530082000 tanggal 4 Juli 2000 tentang Pemberian Hak Pakai atas Tanahatas nama BPPT di Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi dasarterbitnya sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 2000 serta berdasarkan padaSurat Ukur Nomor 31/TW/2000 tanggal 29 Juli 2000 atas nama BadanPengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selaku Tergugat I;Substansi perkara dalam

gugatan ini menyangkut obyek permasalahan/sengketa yang menjadi domain/kompetensi pengujian atas bentukkeputusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat TUN telah diperiksa dandiputus oieh Majelis Hakim PTUN Bandar Lampung melalui putusanNomor 4/G/2014/PTUNBL tanggal 10 Juli 2014 yang intinya menolakgugatan TUN yang diajukan oleh Para Penggugat dengan pertimbangandaluarsanya pengajuan gugatan TUN dan bukan dengan pertimbanganKompetensi Absolut.Pertimbangan Hakim TUN dalam putusannya beium masuk pada pokokperkara

perkara serupa telah pemah di periksa dan diputus oiehpengadilan TUN Bandar Lampung yang saat ini telah berkekuatanhukum tetap;3.

Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (Onrechmatige);1.Bahwa menyangkut perkara ini mendasarkan pada pertimbanganHakim dalam Putusan Nomor 4/G/2014/PTUNBL telah dipertimbangkan perihal Kompetensi Absolute lingkup Kewenangan BadanPeradilan TUN, sehingga kompetensi menyangkut keabsahanterbitnya sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 2000 atas namaTergugat daiam perkara ini adalah tetap sah berlaku dalampenguasaan Hak Pakai Tergugat , mengingat dalam Perkara TUNtelah dinyatakan gugatan TUN yang diajukan oleh

Para Penggugattidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), dan dalam perkaraTUN ini pihak Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukumsehingga perkara TUN telah berkekuatan hukum tetap, denganImplikasi Hukum Keputusan TUN yang dalam hal ini telahdikeluarkan oleh Kakanwil BPN Provinsi Lampung tentang penerbitanhak pakai atas nama Tergugat oleh BPN selaku Tergugat II adalahtetap sah termasuk luas 1.912.400 M?

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mulaiberjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan TUN atausejak saat mengetahui Keputusan TUN.b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yangmenerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkansebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUN yangdigugat.Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasakepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimana dimaksud dalamPasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannyadirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.

(li) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan.Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDIBerdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukur adanyakepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapat mengajukangugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yang disengketakan memilikihubungan dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi dan langsung serta secaraobjektif dapat ditentukan baik luas maupun intensitasnya dalam hubungandengan keputusan

objek sengketa.18.Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tegas dan jelas tidak memenuhikualifikasi pihak yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk meminta bataldan tidak sahnya sebuah Keputusan TUN, karena IUP Eksplorasi milikPenggugat yang dicabut berdasarkan Objek Sengketa sudah habis masaberlakunya sebelum gugatan a quo didaftarkan.19.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan No.128/B/2013/PTUN.Medan Jo Putusan Mahkamah Agung RepublikHalaman 31 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLG21.22Indonesia No.134 K/TUN/2014 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.14PK/TUN/2015, ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat tersebuttelah dinyatakan Batal oleh Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.134 K/TUN/2014 dengan Pertimbangan Hukum bahwa ketiga SertifikatHak Guna Bangunan milik Penggugat tersebut diterbitkan pada

Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.134.K/ TUN/ 2014, tanggal 30 Juni 2014Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK/ TUN/ 2015 yang menolakPermohonan Peninjauan Kembali dari PT.Hoktong/ Pemohon Kasasi, yangmana putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian putusanperkara perdata No.55/ Pdt.G/ 2006/ PN.PLG., Jo. No.23/ Pdt/ 2008/PT.PLG., Jo.

PutusanPeninjauan Kembali No.14 PK/TUN/2015 yang menolak PermohonanPeninjauan Kembali dari PT.Hoktong/Pemohon Kasasi.Sebagaimana didalam amar Putusan Mahkamah Agung RI No.134.K/ TUN/2014, tanggal 30 Juni 2014 tersebut, disebutkan al. Mengadili Sendiri : Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan batal keputusan objek sengketa yaitu :a.

Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK/ TUN/ 2015 yangMENOLAK Permohonan Peninjauan Kembali dari PT.Hoktong/ PemohonKasasi.Sebagaimana didalam amar Putusan Mahkamah Agung RI No.134.K/ TUN/2014, tanggal 30 Juni 2014 tersebut, disebutkan al. Mengadili Sendiri : Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan batal keputusan objek sengketa yaitu :a.

PutusanMahkamah Agung RI No.134.K/ TUN/ 2014, tanggal 30 Juni 2014 Jo.Halaman 76 dari 87 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PLGPutusan Peninjauan Kembali No.14 PK/ TUN/ 2015 Tanggal 17 April 2015yang menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari PT.HOK TONG/Pemohon Kasasi, yang mana putusannya telah berkekuatan hukum tetap.Kemudian putusan perkara perdata No.55/ Pdt.G/ 2006/ PN.PLG Tanggal 27Juni 2007, Jo.

509 K/TUN/2012

Putusan Nomor 509 K/TUN/2012Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor Ruko Niaga Kalimas2 Blok A 910, Jalan KH. Noer Ali, Inspeksi Kalimalang, Kabupaten Bekasi,pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum HM.

Putusan Nomor 509 K/TUN/2012aSertipikat Hak GunaBangunan Nomor 32/Sukamahi, tertanggal7 April 1999 Surat UkurNomor 32, tertanggal 6April 1999 atas namaPT. Pura Delta Lestari, luas199.631 m?

Putusan Nomor 509 K/TUN/20128Ayat (1)Ayat (2)Bahwa tanah milik Penggugat secara fisik dikuasai dan terdaftar diKantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai pemilik dengan SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 839/Sukamahi tanggal 19 Mei 2005 SuratUkur Nomor 638 tanggal 12 Mei 2005 luas 4.507 m?

Putusan Nomor 509 K/TUN/2012dalam Penerbitan kedua objek sengketa telah melanggar azas kecermatan danmelanggar beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.

Putusan Nomor 509 K/TUN/2012 NIP. 220000754

305 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 305 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :INURHUDA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di DusunKetapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Ainuddin,S.H.,M.H., 2. Saiful Akbar, S.H., 3.

Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.1juta rupiah)/Are di mana total keseluruhan pembayaran atas tanah seluas 3.945M? tersebut sebesar Rp.1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;1 Sebidang tanah seluas 7.036 M?

Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.1616dalam kawasan PT. LTDC ? Dan secara tegas dijawab oleh Saudara SaifulAkbar, S.H. bahwa tanah yang dimohon adalah masuk dalam kawasan PT.LTDC (sekarang telah menjadi HPL PT.

Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.26 SK IKepala BPN RI No.22/HPL/BPN RI/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nfima PT Penlgembangan Pariwisata Bali (Persero) atas tahah terletak di Kabupaten Lpmbok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Qukti T9 IL.

Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.36ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.Biaya biaya : PaniteraPengganti :1.Meterati.............00. Rp. 6.000, ttd./2s REO BK 8 Les ss swsremnas sess Rp. 5.000, Jarno Budiyono, S.H.3. Administrasi ......... ao Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.36

peraturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, Apakah Surat Deputi Kepala BPK Bidang Investigasi dan Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Bus Peremajaan AngkutanUmum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway Pada DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dapat digugat diPengadilan TUN

, maka untuk memastikan suatu Keputusan TUN yang bersifatkonkret, individual, dan final (sekali selesai) sehingga tidak dimaknai sebagaiperaturan yang mengatur hal umum maka akan diuraikan sifatsifat sebuahkeputusan TUN yang menjadi kewenangan Pengadilan TUN (penjelasan Pasal1 angka (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara (UU PTUN), dan berdasarkan uraian berikut ini:a.

Objek Sengketa dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat Tata UsahaNegara :e Bahwa, tempat bekerja Para Tergugat merupakah badan TUNsebagaimana pendiriannya berdasarkan Pasal 52, 53 dan 54Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen ;e Bahwa, Tergugat adalah Pejabat TUN dengan nama jabatanDeputi Kepala BPKP Bidang Investigasi adalah eselon 1 yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan

PDS20/JKT.PST/09/2014 setelahmendapatkan copynya pada tanggal 27 Nopember 2014;Berdasarkan perhitung tanggal diketahuinya objek sengketa dan tanggalpendaftaran gugatan aquo di PTUN Jakarta pada tanggal 1 Desember 2014maka permohonan gugatan aquo masih dalam rentang waktu yangdiperbolehkan oleh undangundang yaitu 90 hari sehingga belum lewat waktu/belum kadaluarSa); n 2m nn nnn nnn nnn enn nn nnn nnn nnnnncnnneBahwa, kewenangan Para Tergugat dalam mengeluarkan KTUN berdasarkantugas dan fungsi Badan TUN

Bahwa unsur tindakan hukum tata negara; karena tindakan hukumtata usaha negara merupakan suatu keputusan yang menciptakanatau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya hubunganhukum yang telah ada, jadi untuk dapat dianggap sebagai suatupenetapan tertulis, maka keputusan Badan atau Pejabat TUN ituharus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untukmenimbulkan suatu akibat hukum TUN;Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT denganpemenang PT.

SURAMADU NUSANTARA ENJINIRINGmerupakan objek TUN yang dapat disengketakan pada PengadilanTata Usaha Negara Bandung, dan oleh karenanya Pengadilan TataUsaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;lil.

Bahwa hal ini senada dengan kaidah hukum yurisprudensi dalambeberapa putusan Mahkamah Agung RI, diantaranya, PutusanMahkamah Agung RI No. 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus2001, Putusan Mahkamah Agung RI No. 448 K/TUN/2007 tanggal22 September 2005, Putusan Mahkamah Agung RI No. 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung RI No.189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, dan PutusanMahkamah Agung RI No. 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember2008, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Perbuatan

Bahwa hal ini senada dengan kaidah hukum yurisprudensi dalambeberapa putusan Mahkamah Agung RI, diantaranya, PutusanMahkamah Agung RI No. 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus2001, Putusan Mahkamah Agung RI No. 448 K/TUN/2007 tanggal22 September 2005, Putusan Mahkamah Agung RI No. 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung RI No.189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, dan PutusanHalaman 60 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDGMahkamah Agung RI No. 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember2008

Bahwa karena yang dimaksud dalam gugatan a quo adalah sengketaterhadap proses pemilihan penyedia dimana terdapat proses evaluasiyang tidak benar dilakukan oleh TERGUGAT, maka Keputusan TUNyang digugat adalah Keputusan TUN yang dikeluarkan olehTERGUGAT yaitu Objek Sengketa a quo, sehingga sudah tepat danberalasan hukum kiranya PENGGUGAT menyatakan Objek Sengketa aquo merupakan Keputusan TUN yang menjadi dasar gugatan a quo.Halaman 65 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG3.

09 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 09 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MOH.

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013luas tanah: 4.440 m? atas nama Nurcahya Alamsyah berarti Tergugat telahmenerbitkan suatu alas hak (sertipikat ) di atas tanah milik Penggugattersebut atas nama orang lain, pada hal tanah tersebut adalah sah tanah milikPenggugat, sebab:e Sejak saat Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas + 600 m?

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013Kelurahan Lontar, tanggal 20 Oktober 1995, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober1995, Nomor 12.398/1995, luas tanah 4.440 m?

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 ayat(2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 juncto UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 yakni:Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah:Huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Huruf b.

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013

TUN MUKMINAH,S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat danTergugat;Ketua MajelisH. AHMAD FERNANDESZ, S.Ag. M.sy.Hakim Anggota Hakim AnggotaSOBARI, S.HI. USWATUN HASANAH, SHI.Panitera PenggantiHalaman 3 dari 4 halaman Penetapan No.0115/Pdt.G/2017/PA.GsgHj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,002. Biaya Proses : Rp. 50.000,003. Biaya Panggilan : Rp.275.000,004. Biaya Redaksi Rp. 5.000,005.

223 K/TUN/2015

PUTUSANNomor 223 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:HUSNA HERAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanTeratai Indah Blok E No.20 RT.18 Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu,Pekerjaan Swasta;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;1.melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU,berkedudukan di Jalan S.

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah selalu menunaikan kewajiban membayarpajak Bumi dan Bangunan dengan bukti Surat Tanda Bukti Setoran (STTS)tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 atas nama Husna Herawati ;Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Penggugat adalah pemilik tanahyang sah secara hukum atas tanah tersebut;Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2012 terjadi keributan di lokasitanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan saudara Harmenyang mengaku

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan alasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015April 1995 pasal 2 angka 2 Vide.Spesimen Meteraiyang berlaku tahun 1995 s/d1999.dari Kantor Pos dan Giro Bengkulu.

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015ttd/.Is Sudaryono, SH.,MH.ttd/.ttd/.Dr. H. Supandi, SH..MHumDr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MSBiayabiaya1. Meterai2. Redaksi3. AdministrasiJumlahPanitera Pengganti,ttd/.Joko Agus Sugianto, SH.Rp 6.000,00Rp 5.000,00Rp489.000.00Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.

PUTUSANNomor 152 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN GAJAH WAHANA, tempat kedudukan di JalanBay Pas Ngurah Rai Nomor 108 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh DR. I Wayan Sukla Arnata, S.IP.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014Badung, merupakan badan hukum sesuai dengan Akte Nomor 04 tanggal 16 Januari2008 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Sritini, SH,MKn, dan Akte Nomor 07tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiana Kedel, SH,berkedudukan di Kabupaten Badung;Bahwa Yayasan Pendidikan Gajah Wahana (Penggugat), mengembangkan sekolahSMK yang bergerak dibidang Pendidikan Kepariwisataan bernama SMK Nusa Duaberkedudukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, dan SMK Nusa Dua Toya Anyar

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, maka dengan demikian GugatanPenggugat secara hukum dapat diterima;6.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014mandat atau delegasi dari Bupati Karangasem selaku atasan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk melakukan tindakan hukum berupa penerbitan SuratNomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 dimaksud, sehinggadengan demikian terbitnya obyek sengketa tanpa dilandasi dengan dasar hukum, incasu pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUDdan undangundang formal lainnya, maka sudah seharusnya Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya

Putusan Nomor 152 K/TUN/20141. Meterai ........000. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, SH.NIP. : 220000754

195 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 195 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN,tempat kedudukan di Jalan Jenderal A.

Putusan Nomor 195 K/TUN/2013Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh Ir. AGUS HENDRA TANUSA,Direktur PT. Sinarsari Mekar Kencana, tempat tinggal di Jalan RayaPanjang Jiwo Permai Blok G/12, RT.03/RW.005, Desa Panjang Jiwo,Kecamatan Tanggilis Mejoyo, Kota Surabaya;Selanjutnya memberi kuasa kepada: UMAR BAQI, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Tembus Perumnas Komplek SariMekar Blok I, Nomor 2, RT. 42 (dahulu RT.23), Banjarmasin, pekerjaanKaryawan PT.

Putusan Nomor 195 K/TUN/20131212Fakta hukum ini diperkuat lagi dengan Bukti T.6 yang juga merupakan buktipembanding bahwa di atas bidang tanah yang dimohon oleh PT.

Putusan Nomor 195 K/TUN/20131414yang menguasainya dengan itikad baik. (Lihat Boedi Harsono, Hukum AgrariaIndonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, 1999,hal. 67 dan hal. 466). Lembaga rechtsverwerking ini jelas berbeda dengan lembagaacquisiatieve verjaring seperti dipahami oleh Penggugat dalam Repliknya, sebabrechstverwerking kebalikan dari verjaring.

Putusan Nomor 195 K/TUN/201318ttd. ttd.H. Yulius, S.H., M.H. Marina Sidabutar, S.H., M.H.ttd.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADL, S.H.NIP. 22000075418

143 K/TUN/2012

PUTUSANNo.143 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR,tempat kedudukan Jalan Tegar Beriman Cibinong Bogor,dalam hal ini memberikan kuasa kepada : I. DermawanSebayang, SH., II. Herli Lubis, SH., III. Medy Lelelangan, A.Ptnh., IV. Eddy Sofyan, SH., V. H. Budihono Tri. S., VI.Sarminto, VII.

No.143 K/TUN/2012Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I dan IIsebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada pokoknya atas dalildalil :I OBYEK SENGKETA :Adapun yang menjadi obyek sengketa Penggugat adalah Surat Keputusan TataUsaha

No.143 K/TUN/201212Hak Milik No. 61/Desa Taman Sari, SuratUkur tanggal 04 November 1998 No.07/TAMANSARI/1998, luas 4.000 m2 atasnama Ida Kafariana, dicatat pada tanggal 25 Mei 1999 ;Bahwa tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.61/Desa Taman Sari,Surat Ukur tanggal 04 November 1998 No. 07/TAMANSARI/1998, luas 4.000m?

No.143 K/TUN/20121999 No. 500.1/1400/HMN/1999 diterbitkan Hak Milik No. 61/Desa TamanSari, Surat Ukur tanggal 04 November 1998 No. 07/TAMANSARI/1998, luas4.000 m2 atas nama Ida Kafariana, dicatat pada tanggal 25 Mei 1999 ;6 Bahwa Akte Jual Beli tanggal 5 Maret 1996 No. 34/Rumpin/1996 yang dibuatoleh E.Y.

No.143 K/TUN/2012

Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.16/G,TUN/1993/P.2TUN.U.Pdg. tanggal 12 Oktober 1993, telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, diberitanda P.24.;25.

Foto copy Akta Jual Beli No. 115/D/UPG/V1/1993 tanggal 15 Junl 1993,tidak ditunjukkan aslinya, telah diberi meterai secukupnya, diberitanda P25;26 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang No.02/Bdg,TUN/1994/PT TUN U.PDG tanggal 16 Mei 1994, setelah dicocokkan dansesuai dengan aslinyasetelah diberi meterai secukupnya, diberitanda P.26;27.

Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 92 K/TUN/1994tanggal 26 September 1996, seteLah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sertatelah diberi materai secukupnya, diberitanda P.27.;28. Foto copy Surat No. 630.185953.01 tanggal 13 Mei 1997, setelahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya,diberi tanda P.28;29.

Foto copy Akta Permohonan Banding tertanggal 6 April 1998 atas putusanPengadilan TUN Ujung Pandang No. 57/Inv/G.TUN/I997/P.TUN Ujung Pandangtanggal 26 Marat 1998, setelsh dicoeokkan dan sesuai dengan aslinya serta telahdiberi meterai secukupnya, diberitanda P.30.;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan suratsarat buktiberupa:1.

nama penggugat (Andi Pamusu) ;Menimbang, bahwa untuk melealisir putusan mahkamah agung RI No. 92K/TUN/1994 tanggal 26 september 1996, pihak kepala kantor pertanahan kodyaMakassar dalam kedudukannya sebagai tergugat dalam perkara a quo telahmemohon petunjuk kepada kepala kantor wilayah badan pertanahan nasionalprovinsi Sulawesi selatan dalam kedudukannya sebagai Tergugat , dalam olehkepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi selatan telahdigariskan agar dilakukan sertipikat pengganti

O03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012 telahmemutuskan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dariHal. 20 dari 73 Hal.... Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN MpwPermohonan Peninjauan Kembali ANTJE dan membatalkan PutusanMahkamah Agung No. 146 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober 2008;7.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan: 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan: 03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.