Ditemukan 14239 data
48 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya juga menyatakangugatan tidak dapat diterima apabila di dapati surat gugatan tidak jelashal ini tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 juncto Putusan Mahkamah Agung RINomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 juncto PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;3. Eksepsi Tergugat II Dikeluarkan Sebagai Pihak3.1.
74 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
obyektum), serta tidak jelas hakhakPara Penggugat terhadap objek sengketa, maka gugatan harus ditolaksetidaktidaknya bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima(Niet onvantkelijk); Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI,yaitu: Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus1973, "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasargugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanahsengketa tidak jelas"; Putusan Mahkamah Agung Nomor 565
Terbanding/Penggugat : GEORGE ARNOLD AWI
Turut Terbanding/Tergugat II : ALFRED AWINERO
Turut Terbanding/Tergugat III : OBETH AWINERO
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura
82 — 23
Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal21 Agustus 1974 yang menentukan bahwa dasar gugatan tidaksempurna, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima.Bahwa Penggugat George Arnold Awi bukan orang Awi tetapi orangFingkreuw yang di "Awi" kan, sehingga dia tidak berhak dalampembagian warisan berupa tanah adat dalam mata rumah keondoafianAwi.
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
kabur dantidak jelas karena terbukti bahwa obyek gugatan Penggugat tidak jelas, hanyamenyebutkan nomor girik dan namanama pihak yang berbatasan, tetapi tidakmenyebutkan : Nomor Sertifikat, luas Sertifikat dan tercatat atas nama siapasertifikat tersebut saat ini (data fisik dan data yuridis atas bidang tanah obyekgugatan/perkara tidak jelas sebagaimana ditentukan dalam PP No.24 Tahun1997 jo PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), di manasesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.565
80 — 19
Majelis Tingkat Banding tidak sependapat denganlamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dengan alasan :Bahwa, penjatuhan pidana diharapkan agar Terdakwa tidak akan melakukankembali perbuatan yang sejenis serta kelak akan memperbaiki sikap danperbuatannya ;Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 1 (satu) Tahun tindak pidanapenipuan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP oleh Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor : 565
24 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
(vide Jurisprudensi MARI Nomor 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam pertimbangannya menyatakan:Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidaksempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas);Bahwa seandainya ada pihak yang keberatan/merasa dirugikan atas tindakan/perbuatan Suami Tergugat I (Bapak Tergugat II) dan/atau Tergugat I dan IIterhadap objek perkara maka yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah Muhammad Rukun Siregar
56 — 38
apa, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugatmenjadi Kabur (Obscuur Libel), tidak jelas ujung pangkalnya, Halini berdasarkan ketentuan pasal 8 Rv,dan telah menjadiYurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indoneia No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyebutkan GugatanKabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima; Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Bpp 7 dari 29Hal yang sama juga telah dipertegas dalam YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indoneia tanggal 21 Agustus 1974No.565
Terbanding/Penggugat : HENY WIJAYANTI
61 — 47
Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi MARI No. 565 K/Sip/1973tertanggal 21081974 jo. Yurisprudensi MARI No. 3175 K/Sip/1983tertanggal 17011985 ; bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhisyarat, hak Penggugat atas obyek sengketa tersebut tidak jelas, sehinggaharus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima,4.
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan semacam ini harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) Putusan MARINo. 565 K/Sip/1973 tgl. 21 Agustus 1974;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 41/PDT.G/2010/PN.MTR tanggal 12Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat sampai dengan Tergugat VI;DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
90 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Halmana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI,sebagaimana dinyatakan dalam putusannya bertanggal 21 Agustus1974 Nomor 565 K/Sip/1973 yang menyatakan: Gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidaksempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketatidak jelas. Selanjutnya sesuai pula dengan pendapat M. YahyaHarahap, S.H. yang menyatakan sebagai berikut: dalam praktek,dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.
44 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
.500.000, (lima ratus ribu rupiah)per orang;Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang telah melakukanpemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Para Penggugatsebagaimana tersebut angka 3 di atas, telah dilakukan musyawarahbipartite tetapi tidak tercapai kesepakatan dan kemudian telah dilakukanpenyelesaian melalui mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial padaKantor Dinas Tenaga kerja, Sosial dan Transmigrasi KabupatenPasuruan, telah mengeluarkan Anjuran sebagaimana dituangkan dalamsuratnya No. 565
70 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setyono masalahnya diproses secara hukumyang berlaku (vide bukti P 17);Bahwa setelah Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN)Propinsi Jawa Timur selaku kuasa hukum pihak Penggugat menyampaikan suratpermohonan mediasi kepada Kepala Dinas Tenagakerja Transmigrasi danKependudukan Propinsi Jawa Timur, maka pada hari Kamis tanggal 5 Agustus2010 pihak Penggugat dengan pihak Tergugat diundang oleh Dinas TenagakerjaTransmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur dengan surat undanganNomor: 565
65 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
makagugatan Para Penggugat semakin tidak jelas, karena wanprestasi timbuldari adanya suatu perjanjian/kontrak, sedangkan Para Penggugat dalamgugatannya sama sekali tidak menyebutkan adanya perjanjian/kontrakberkaitan dengan pekerjaan yang dikerjakan Para Penggugat melaluiTergugat III;Dengan demikian gugatan Para Penggugat dikategorikan tidak jelasatau kabur (obscuur libel), oleh karenanya haruslah dinyatakan tidakdapat diterima, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal21 Agustus 1974 Nomor 565
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal21 Oktober 1974 menyebutkan: Kalau objek gugatan tidak jelas, makagugatan tidak dapat diterima;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1659 K/Sip/1974 tanggal4 Mei 1977 menyebutkan: Gugatan terhadap tanahtanah yang tidakterang dan tidak jelas batasnya secara konkrit, maka gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.
18 — 15
khusus yang diberikan oleh kedua belah pihakberperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikanbahwa Kuasa Hukum para pihak berperkara mempunyai hak untuk mewakilikepentingan hukum para pihak berperkara;Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasakhusus tanggal 5 Februari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan AgamaKabupaten Malang dengan Register Kuasa Nomor 565
89 — 18
belas juta lima ratus sebelasribu empat ratus empat puluh empat rupiah).baik mengenai Pajak eksporataupun Pajak impor maupun terhadap jasa perdagangan.Bahwa didalam Gugatan Penggugat juga tidak mejelaskannama Kapal Tergugatyang membawa muatan barang baik terhadap jenis barang ekspor maupunimpor.Bahwa Gugatan Wanprestasi (ingkar janji) yang diajukan oleh Penggugatinisewajarnya ditolak dan tidak dapat diterima.oleh karena kabur(ObscuurLibel)dan juga Berdasarkan kutipan Putusan Mahkamah AgungRl.nomor.565
95 — 19
atau tidak sesuai maksudnya dengan positsmaupun tidak bersifat altematif menysbabkan gugatan hares dinyatakan tidak dapatditerima "' 222002 200022 nnn en nnn n nnn nen nn nnn en nnn nnn en nee ee enn eeeen eesBahwa dalam hukum acara perdata jugs diatur dimana Penggugat berkewajiban untukmengkualifikasikan perbuatan pihakpihak yang digugatnya tersebut sebagaimana sesuaidengan Pasal 1365 KUHPerdata yang dikonstantir dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565
13 — 6
Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bainshughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT),dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatunkan olehPengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat abhiHukum Islam Assayid Sabig, dalam kitabnya Fiqh AsSunah, Jilid Il, halaman248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yangmenyatakan sebagai berikut:Y es B31 565
R. Nur Djeki Prabowo
Tergugat:
PT Kukuh Tangguh Sandang Mills
126 — 46
janji harus ada petitum yang menyatakan bahwa perjanjianyang dibuat antara penggugat dengan tergugat adalah sah, sertapetitum yang menyatakan, bahwa tergugat telah ingkar janji, untukperkara waris, harus ada petitum yang menyatakan bahwa barangsengketa adalah merupakan barang peninggalan pewaris yang belumdibagi (boedel).Konsekuensi yuridis terhadap surat gugatan yang tidak sempurnaadalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (YurisprudensiMahkamah Agung RI, tanggal 21 Agustus 1974, nomor 565
95 — 32
dalildalil dalam gugatan padahalaman 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga);Bahwa berdasarkan hal hal yang para tergugat telah uraikandiaatas, nyata nyata gugatan penggugat tidak jelas dan kabur,sehingga dapat dikatakan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur,sesuai putusan Mahkamah Agung RI tanggai 17 April 1979Reg.no.1149 K/Sip/1079, yang menentukan bila tidak jelas batas batas tanah sengketa maka gugatan dinyatakan tidak dapatditerima, demikian puia putusan Mahkamah Agung RI tanggai 21Agustus 1974 Reg.no.565