Sony Putra Samapta, (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkaraterpisah) pada bulan Mei 2011 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalamtahun 2011, bertempat di Bank Permata Cabang Immanuel Jakarta Pusat, di tempatterdakwa berdiam terakhir, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggilberada dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara tipikor menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji

(satu milyar rupiah), yang disitaberdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor Makassar Nomor:35/V1/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 11 Juni 2013 dikembalikan kepadaBank SulSelbar Cabang Utama Bone.7. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000, (lima riburupiah) .Hal. 34 dari 40 Hal. Put. 11/PID.SUS.KOR/2015/PT.

Panmud Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2012 Jaksa/ Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Purbalingga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;24Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 43/ Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. Jo. Nomor : 39/Pid.Sus/2012/ PT.TPK.Smg.

Panmud Tipikor pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwapada tanggal 17 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 September 2012 dari Jaksa/ PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan PengadilanNegeri Semarang pada tanggal 12 September 2012 (pada hari itu juga) ;Memperhatikan pula memori

memperhitungkan jasajasa Penggugat yang telahmengabdi selama 18 tahun dan diberikan berbagai jabatan sesuai suratkeputusan perpindahan jabatan di Pemerintahn Kabupaten Mojokertosebanyak 34 kali, dan pemberian Surat Keputusan Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) itu tidak sesuai dengan kesalahan disiplin yangterjadi yaitu Pemberian uang suap itu bukan untuk dipergunakan pribadi,namun untuk merenovasi Kantor Kecamatan Pungging, Mojokerto, danketerangan dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

(fotokopi darifOLOKOP)); n nn nn nnn nn nnn nn nn en nn nn en en nn nnen nn nnenennnsPutusan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor 283/Pid.sus/TPK/2017/PN.Sby. tanggal 22 Maret 2018 (fotokopi darifotokOpl); Berita Acara Rapat Tim Pemeriksa Pelanggaran DisiplinPNS Tingkat Hukuman Disiplin Sedang dan BeratPemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 800/13/416204/2018, tanggal 4 Juli 2018 (fotokopi sesuai denganAS ); nn nnn n nnn n en nn nn nnn nn nnn nn nnn nn nen en nn nnn nn nen enn nnn enena neeLembar Disposisi

AcehRaja Apprisindo;Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat IIl secara tanggungrenteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yanghingga kini ditaksir sejumlah Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empatribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat IlPutusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh dengan Putusan Nomor 75/PDT/2015/PT.BNA. tanggal 29 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

benar dan tidak salah menerapkan hukum;Bahwa Judex Facti telah benar dalam pertimbangannya dengan menerimaeksepsi Tergugat Il mengenai kaburnya gugatan Penggugat (obscuur), karenagugatan harus disusun dengan jelas, gugatan Penggugat yang tidakmenyebutkan dengan jelas berapa volume pekerjaan yang belum dibayarbeserta nominal uangnya, dikatagorikan sebagai gugatan kabur, karena tidakmemenuhi dasar gugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Tipikor

Membebankan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 36/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 11 Januari 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung, tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.

No. 790 K/Pid.Sus/2016setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan kasasi dengan perbaikan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tersebut;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 36/TIPIKOR/2015/PT.BDG,tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri BandungNo. 127/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, tanggal 28 Oktober 2015 harus diperbaikisekedar mengenai

ke1 KUHP, UndangUndangNo. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 36/TIPIKOR

Kekeliruanpenerapan hukum oleh Majelis Hakim tingkat Banding mengakibatkanputusan pidana penjara untuk Terdakwa Il tidak sebanding denganperbuatannya; Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding dalamperkara a quo hanya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmaka Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 13/PID.SUS/ TPK/2016/PN.JKT.PST tanggal 13 Juni2016 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkankepada

Dewi Aryaliniza aliasDewie Yasin Limpo terbukti memenuhi unsurunsur Pasal DakwaanPenuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 12 huruf aUndangUndang Tipikor, oleh karena itu Terdakwa . Hj. DewiAryaliniza alias Dewie Yasin Limpo harus bertanggung jawab atasperbuatannya;Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan,oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan.

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi dan Para Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ttd./ Dr.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;Hal. 1 dari 53 Hal. Put. No.12/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut;Setelah membaca :1.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tipikor, dan paraturan lain yang terkait;MENGADILI:Hal. 46 dari 53 Hal. Put.

Keputusan ini di terbitkanpada tanggal 13 September 2018; Bahwa tindak lanjut dari keputusan bersama tersebut, padatanggal 23 Oktober 2018 Pemerintah Provinsi Jambi melalui BadanKepagawaian Daerah menyurati Kepala BKPSDM KabupatenBungo, perihal Penyampaian namanama PNS yang terlibat TindakPidana Korupsi (Tipikor), yang isinya sebagai berikut:Menindak lanjuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di GrandSahid Hotel Jakarta tanggal 13 September 2018 tentang SinergitasPenegakan hukum Bagi PNS untuk

2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang PenegakanHukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah DiJatuhiHukumanBerdasarkanKeputusanPengadilanyang Berkekuatan HukumTetap Karena MelakukanTindakPidanaKejahatanJabatan AtauTindak PidanaKejahatanyang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.Keputusan ini di terbitkan pada tanggal 13 Septrmber 2018;3.2 Surat Pemerintah Provinsi Jambi melalui BadanKepagawaian Daerah menyurati Kepala BKPSDMKabupaten Bungo, perihal Penyampaian namanama PNSyang terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 M / Muharram 1440 HKepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jambi telahmengirimkan surat kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo denganNomor S3815/BKD4.2/X/2018 Perihal : Penyampaian NamanamaPNS yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) yang isinya tercantumnama Penggugat (vide bukti T3);13.

JUDIKURNIASIH selaku KPA merangkap PPK, dan Pemohon selaku PPTKtetap memproses pengajuan pembayaran 100% oleh BENI SOBANDIselaku pihak yang mengerjakan proyek atas nama PT KaruniagaIntisemesta, yakni dengan cara menyatakan dalam Berita AcaraKemajuan Fisik Pekerjaan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% ;Bahwa adapun Amar Putusannya Pengadilan Tipikor Bandung (Nomor116/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Bdg) berbunyi sebagai berikut :1.

Putusan Pengadilan Tipikor Bandung (Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Bdg) yang pada halaman 83 telah membuktikan adanyaketerangan kesaksian Ir.

Inti kurang lebih setengah Jam ;Bahwa saksi disuruh buka Rekening di Bank BRI Bekas' ;Bahwa uang ditahan oleh Bu Judi karena pekerjaan belum selesai danmenjelaskan selesai uang bisa diambil;Bahwa saksi pernah ditahan perkara Tipikor;Halaman 41 dari 47 Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2020/PN.

Jika tidak bisadibuktikan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakpidana korupsi;Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki 4 (empat) unsur yaitu :(a) Unsur setiap orang;(b) Unsur melawan hukum;(c) Unsur memperkaya diri Sendiri, orang lain, atau korporasi;(d) Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PT MDNBahwa terkait unsur setiap orang dalam pasal ini adalah bukanlahsesederhana, seperti yang dijabarkan

Amiruddin,Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Penerbit Gent Publishing,Jakarta, 2010, hal.208.Pasal 1 angka 2 UU Tipikor yang memilikijabatan/kedudukan yang sah oleh karena dakwaan dalam perkara a quo adaunsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmerupakan unsur pokok dari Pasal 3 UU Tipikor.Oleh karena itu berdasarkan penjelasan kami diatas, bahwa unsursetiap orang dalam pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah sebagai berikut:> Bahwa dengan keberadaan UndangUndang AdministrasiPemerintahan (uu nomor 30 tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan) dikaitkan dengan kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) danpasal 3 UU Tipikor

Sehingga olehkarena itu berdasarkan penjelasankami tersebut unsur ini TTIDAK TERBUKTI dan/atau TIDAK TERPENUHI;Bahwa menurut pertimbangan Terdakwa unsurunsur yang dikehendakipada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi pada diri Terdakwa.Bahwa kemudian, dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terbuktiternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mampu untuk membuktikan Semua unsurunsur yang terkandung dalam pasal 2 UU Tipikor yang dilakukan Terdakwa ;Bahwa berhubung karena semua unsur yang dikehendaki

dalam pasal 2UU Tipikor sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata tidak terpenuhimaka demi hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalambentuk Dakwaan Subsidaritas, dimana Majelis Hakim Pengadilan KhususTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (Judex Factie) hanyamembuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan Primair, dan tidakmembuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan subsidair, yang secara hukumberarti bahwa Majelis

., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I masingmasingsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota, Ketua,ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap,SH.MH. ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH.MH.ttd./ Prof. Dr.

PaniteraPanitera Muda Tipikor,SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP. 1965 1120 1989 031 001Hal 14 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKSSalinan Putusan Sesuai dengan Aslinya.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,DARNO, SH.,MH.,NIP. 1958 0817 1980 12 1 001.Hal 15 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKSHal 16 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS

Panitera Pengdilan Tinggi / Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, SH. MH16Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEHDRS.H.M.YUSUF USMAN, SH

PANITERAPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP. 19651120 198903 1 004Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai HakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, olen Ketua Majelisyang dihadiri HakimHakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember2016;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari2017;Halaman 1 dari 102. Putusan. Nomor 4/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 20179.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding sejaktanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;10.

Nomor 4/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRKeputusan Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenangmemeriksa dan memutus perkara ini secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

termasukdalam tahun 2013, bertempat di Desa Alim Kec.Batang Cenaku Kab.Inhu atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsidan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/ SKI/II/2011 tanggal 7Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atausetidaktidaknya Pengadilan Tipikor

PUTUSANNOMOR 125/PID.B/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : DEDY SOSANDI HUTAPEA;Tempat lahir : Padang Sidempuan; SsUmur/Tgl.

Tipikor/2019/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkanbahwa pada tanggal 28 Mei 2019, Penasihat Hukum Terpidana mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agungtersebut;Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 Mei 2019 dariPenasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27Maret 2019 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

adalagi hakim yang tidak mandiri yangtakut kepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman danmenghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap danmeyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwamemiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memilikiprinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapak BismarSiregar.PERMOHONANBerdasarkan alasanalasan sebagaimana Pembanding/Terdakwauraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Rp. 150.000,Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 16 Dari 16 Putusan Nomor 79/PDT/2018/PT BNA