SONTA WATI VERA pada tanggal 11 September 2009 yaitu : Kepala bagian belakang bengkak sebesar telur ayam ; Muntah ; Pelipis kiri memar/lecet ; Mata kanan merah ;Kesimpulan saksi mengalami Trauma Tumpul Kepala ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai denganPasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang PeradilanAnak ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSungai Penuh tanggal 2 Nopember 2009 sebagai berikut :1.

Menyatakan Terdakwa RANDU RAKASIWI Bin SUKARDI bersalahmelakukan Tindak Pidana Pengeroyokan sebagaimana yang diatur dalamPasal 170 ayat (1) KUHPidana jo UU No 03 Tahun 1999 tentang PeradilanAnak ;2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1(satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah batu berbentuk segitiga sebesar kepalan tangan anak/orangremaja ;dirampas untuk dimusnahkan ;Hal 2 dari 7 hal.

Bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalamPertimbangannya (vide halaman 12 alinea 3,4 dan 5) yaitu : Dengan diaplikasikannya Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal,maka telah jelas Penuntut Umum tidak cermat dalammenguraikan/mengaplikasikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa,hal mana seharusnya Penuntut Umum mengaplikasikan Pasal 170 ayat (2)ke1 KUHP yang telah mengakomodasi perbuatan/tindak pidana yangdilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan luka pada orang lain ; Bahwa

hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwaatas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah danmeyakinkan, maka terdakwa diputus bebas" dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP"ika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadaterdakwa terbukti, tetapi perouatan itu bukan merupakan suatu tindakpidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum" ;Dalam hal ini Hakim berpendapat lain di mana Dakwaan Tunggal PenuntutUmum yaitu perobuatan terdakwa melanggar Pasal 170

No.93 K/Pid.Sus/2010Dakwakan tidak terpenuhi yaitu pada unsur di muka Umum bersamasamamelakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan memutus perbuatanterdakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP ;Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam putusannya kurangmemberikan pertimbangan yang tepat mengapa unsur tersebut tidak dapatterpenuhi ;Jika salah satu unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum padaTerdakwa tersebut tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat diterapbkan makaPutusan Hakim

Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut, pada dasarnya HakimAnggota Il sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota bahwaberdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perouatan Terdakwa memenuhirumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP saja tanpa dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, karena ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah memuat rumusandengan tenaga bersama yang dan konsepnya ditafsirkan dalam hubunganketurutsertaan yang identik dengan turut serta melakukan

di dalam unsur yangmelakukan, menyurun melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sehingga atas dasar hal tersebut jikaTerdakwa telah didakwa dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak perlu lagi dikaitkandengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Namun demikian, meskipun padadasarnya Hakim Anggota II sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota bahwa perouatan Terdakwa memenuhi rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP, HakimAnggota Il berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota yangmemandang bahwa Terdakwa tetap teroukti melanggar dakwaan aliernatif keduameskipun unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukantidak perlu dipertimbangkan karena pasal pokok dan dakwaan alternatif kedua yaituPasal 170 ayat (1) KUHP telah

Menurut HakimAnggota Il, meskipun perouatan Terdakwa memenuhi rumusan Pasal 170 ayat (1)KUHP, namun dengan memperhatikan rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP itu sendindan kemudian menghubungkannya dengan dakwaan alternatif kedua PenuntutUmum, tidaklah dapat disebut atau dinyatakan bahwa dalam dakwaan alternatif keduaPenuntut Umum tersebut, Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah pasal pokok sedangkanPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP adalah pasal pelengkap atau tambahan atau asessoirdari pasal 170 ayat (1) KUHP.

Sebagaimana yang telah disebutkan, jika Terdakwatelah didakwa dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak perlu lagi dikaitkan denganketentuan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, karena rumusan dengan tenaga bersama didalam rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP identik dengan turut serta melakukan didalam unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukansebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sehingga berdasarkanhal tersebut menurut Hakim Anggota II, perumusan Pasal 170 ayat (1) jo

Menyatakan Bahwa Perbuatan Tergugat , Tergugat Il Yang MenguasaiSurat Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 170 Dan Sertifikat Hak Milik Nomor171 Hak Milik Para Penggugat Adalah Perbuatan Melawan Hukum; 6.

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il, agar menyerahkan surat tanahsertifikat Nomor . 170 dan sertifikat hak milik Nomor. 171 dan tanah hakmilik para Penggugat kepada para penggugat secara sukarela tampabeban apapun dalam keadaan kosong dan apabila perlu melalui bantuanalat Negara, atau polisi.7. Menghukum.

Menyatakan Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat Il Yang MenguasaiSurat Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 170 Dan Sertifikat Hak MilikNomor 171 Hak Milik Para Penggugat Adalah Perbuatan Melawan6.

atasnama Musarofah, ternyata batasbatasnya sama, seharusnyabatasbatasnya berbeda.Bahwa demikian pula yang dijadikan obyek sengketa tidak jelasluasnya, dalam Posita tanah Sertifikat Hak Milik No. 170 atasnama Muhajir (Terlawan lI) luasnya 9.833 M2 (sembilan ribudelapan ratus tiga puluh tiga meter persegi), sedangkan di dalamPetitum tanah Sertifikat Hak Milik No. 170 atas nama Muhajir(Terlawan ) luasnya 833 M2 (delapan ratus tiga puluh tiga meterPETSEG) ) psseessse en ecereee eee reneeneeKarenanya

Malang menjadisertifikat hak milik No. 170, atas nama Terlawan = Bahwa sebidang tanah yasan, Pethok D No. 86, PersilNo. 51.A, klas D1, seluas 2.300 M2 (dua ribu tiga ratusmeter persegi), terletak di desa Baturetno, kecamatanSingosari, kab. Malang menjadi sertifikat hak milik No.171, atas nama Terlawan II(Musarofah).Bahwa dikarenakan masih dalam proses jualbeli maka kedua (2) sertifikathak milik No. 170 dan 171 tersebut bukan menjadi milik Para Terlawan.I.

Gubernur Jawa Tengah WNomer:170/159/1999 tanggal20 September 1999 Terdakwa SUTRIMO telah disahkan menjadiKetua DPRDKabupaten Kendal dan Terdakwa H. ABDUL WACHID' HASYIMsebagai WakilKetua DPRD Kabupaten Kendal periode Tahun 19992004, danberdasarkanKeputusan DPRD Kab. Kendal No. 188.4/170/04/2002 tanggal 4Maret 2002tentang Susunan Panitia Anggaran DPRD Kab. Kendal, di manaTerdakwaSUTRIMO bin SUBKHI dan Terdakwa H.

Kendal Nomor188.4/170/26/2001 tanggal 20 November 2001. tentangPeraturan Tata Tertib DPRD Pasal 67 ayat (1)Panitia Rumah Tangga (PRT) mempunyai tugasb. Membantu Pimpinan DPRD dalam menentukankebijaksanaananggaran belanja DPRD dengan :1) Meneliti dan menyempurnakan rancangan anggaranHal. 13 dari 143 hal. Put.

No. 158PK/Pid.Sus/2009Kendalgunamerealisasikannya yaitu terdiri dari1.SK Bupati Nomor 170/281/2003 tanggal 29April 2003 tentang Pemberian UangPenghargaan Pemda ;. SK Bupati Nomor 170/2193/2003 tanggal 23April 2003 tentangPemberian Bantuan Untuk Rumah Tangga Dewan;. SK Bupati Nomor 170/190/2003 tanggal 23April 2003 tentangPemberian Bantuan Dana Kegiatan DPRD ;. SK Bupati Nomor 170/188/2003 tanggal 23April 2003 tentangBantuan Dana Untuk Penyerapan AspirasiMasyarakat ;.

SK Bupati Nomor 170/186/2003 tanggal 23April 2003 tentangBantuan Operasional Khusus Ketua dan WakilKetua ;. SK Bupati Nomor 170/305/2003 tanggal 20April 2003 tentangPemberian Dana Peliputan ;. SK Bupati Nomor 170/189/2003 tanggal 23April 2003 tentangPemberian Biaya Perawatan dan Kesehatan ;. SK Bupati Nomor 170/185/2003 tanggal 23April 2003 tentangPemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) ;.

SK Bupati Nomor 170/306/2003 tanggal 20April 2003 tentangPemberian Bantuan Biaya Telepon, Bantuan AirMinum dan BantuanListrik;10.SK Bupati Nomor 170/191/2003 tanggal 23Apri 2003 tentangPemberian Bantuan Transportasi ;Hal. 26 dari 143 hal. Put.

Menetapkan barang bukti berupa :- BBM ( Bahan Bakar Minyak ) jenis premium / bensin sekitar 170 ( seratus tujuh puluh ) liter,Dirampas untuk kepentingan negara.- 6 ( enam ) buah jerigen kapasitas 35 ( tiga puluh lima ) liter, - 1 ( satu ) buah selang plastik warna putih dengan panjang 2 ( dua ) meter, Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.- 1 ( satu ) unit mobil Toyota Hilux WT-i Pick Up warna hitam DD-8527-PA, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa H.

Menyatakan barang bukti berupa :e BBM ( Bahan Bakar Minyak ) jenis premium / bensin sekitar 170 (seratus tujuh puluh ) liter,dirampas untuk negara. 6(enam ) buah jerigen kapasitas 35 ( tiga puluh lima ) liter,e 1 ( satu ) buah selang plastik warna putih dengan panjang 2( dua ) meter,agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.e 1 ( satu ) unit mobil Toyota Hilux WTi Pick Up warna hitamDD8527PA,Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa H. Rustam bin H. Runa.4.

Kedua Terdakwa kembalimendatangi SPBU Baliase di Kelurahan Kasimbong, Kabupaten Luwu Utaradan membeli 57 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium/bensin,setelah itu Terdakwa mendatangi SPBU di Cakkaruddu, Kecamatan Sukamaju,Kabupaten Luwu Utara dan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) 44 Liter,dengan jumlah keseluruhan 170 Liter.

( seratus tujuh puluh ) liter.Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis premium/bensinsebanyak 6 ( enam ) buah jerigen kapasitas 35 ( tiga puluh lima ) literdengan jumlah keseluruhan 170 liter tersebut dengan menggunakan 1( satu ) unit mobil Toyota Hilux WTI Pick Up warna hitam DD8527PA milikTerdakwa ;Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh BBM jenispremium/bensin sebanyak + 170 ( seratus tujuh puluh ) liter tersebutdengan cara membeli di SPBU Baliase, Kecamatan Masamba, KabupatenLuwu

( seratus tujuh puluh ) liter.Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis premium/bensinsebanyak 6 ( enam ) buah jerigen kapasitas 35 ( tiga puluh lima ) literdengan jumlah keseluruhan 170 liter tersebut dengan menggunakan 1( satu ) unit mobil Toyota Hilux WTi Pick Up warna hitam DD8527PA milikTerdakwa ;Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh BBM jenispremium/bensin sebanyak + 170 ( seratus tujuh puluh ) liter tersebutdengan cara membeli di SPBU Baliase, Kecamatan Masamba, KabupatenLuwu

Said bin Ali Colle, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan penjualcampuran, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kampung Kaluku,Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng,PemohonPengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohondan anak Pemohon ;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa dalam surat permohonannya bertanggal 03 maret 2016,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor :170/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut

Membebankan biaya perkara kepada sesuai hukum yang berlakuSubsidair :Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnyaMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetaokan, Pemohon datangmenghadap di persidangan.Hal2 dari6 hal PenetapanNomor 170 /Pdt.P/2016/PAWspMenimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan denganmembacakan surat permohonan, dimana menyatakan tetap padapermohonannya.Menimbang, bahwasebelum mempertimbangkan dalildalil permohonanPemohon majelis hakim merasa

Hal3 dari 6 hal PenetapanNomor 170 /Pdt.P/2016/PAWspMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon' pengantin anakPemohondalam persidangan menyatakan bahwa ia baru berusia 13 tahun 9 bulanbukan 14 tahun, dan ia masih sekolah kelas 1 SMP dan masih berkeinginan untukmelanjutkan sekolahnya meskipun telah bersedia untuk kawin namun bukansepenuhnya atas kehendaknya sendiri akan tetapi sebagian besar adalah keinginanorang tua untuk menikahkan dengan lakilaki yang ia sukai dan telah pula beberapakali menstruasi

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 karenapada dasarnya orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan padausia anak, dengan maksud bila seorang anak perempuan belum mencapai umur 16tahun, maka orang tua berkewajiban untuk mencegah terlaksananya perkawinan, tidakmalah merestuninya atau meloloskannya.Menmbang, bahwa berdasarkan pertmbanganpertmbangan tersebut diatas, makamaka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dinayatakan tidakdapat diterma.Hal 4 dari 6 hal PenetapanNomor 170

Ma'rifaHal5 dari6 halPenetapanNomor 170 /Pdt.P/2016/PAWspPerincian Biaya Perkara :1. Biaya pendaftaran2. Biaya ATK3. Biaya Panggilan4. Biaya Redaksi5. Biaya MeteraiRp 30.000,00Rp 50.000,00.Rp 100.000,00Rp 5.000,00Ro 6.000,00. JumlahRp 191.000,00(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Hal6 dari6 hal PenetapanNomor 170 /Pdt.P/2016/PAWsp

MelawanTERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaankaryawan toko keramik, tempat tinggal di KOTA PADANG, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti tertulis serta saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalamregister Nomor 170

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal17 September 2011 di KABUPATEN SOLOK yang tercatat dalam Kutipan AktaNikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/KUA KABUPATEN SOLOK, tanggal19 September 2011;2 Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah;3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama satu minggu, setelah itu Penggugat tinggal di rumah orang tuaPutusan No. 170

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER:Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita PenggantiPengadilan Agama Koto Baru sesuai dengan relaas panggilan Nomor 170

RAHMADINUR, Ketua Majelis, ARIEFARAHMY,S.H.I, M.A dan WACHID BAIHAQI, S.H.I, Hakimhakim Anggota, yang ditunjuk olehKetua Pengadilan Agama Koto Baru dengan penetapan Nomor 170/Pdt.G/2013/PA.KBrtanggal 28 Mei 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelistersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota yang sama serta Dra.

NILA NOVITA, SH sebagai PaniteraPengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;KETUA MAJELISPutusan No. 170/Pdt.G/2013/PA.KBr, halaman 9 dari 11HAKIM ANGGOTAttdARIEFARAHMY, S.H.I, M.AttdWACHID BAIHAQI, S.HIttdDra. Hj. RAHMADINURPANITERA PENGGANTIttdDra. NILA NOVITA, SH

Penetapan No.170 /Pdt.P/2012 /PA.Gs.1. Pemohon dan 2. ANAK KE 2 bin GIMAN/WAGIMAN;4. Bahwa, ANAK KE 2 bin GIMAN/WAGIMAN semasa hidupnya belum pernah menikahdan ANAK KE 2 bin GIMAN/WAGIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret5. Bahwa, berdasarkan kronologis peristiwa hukum diatas, dengan demikian ahli waris dariAlmarhum AYAH PEMOHON ASLI dan almarhum IBU PEMOHON ASLI adalahPemohon ; 22 oon nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ence nnn nenee6.

Penetapan No.170 /Pdt.P/2012 /PA.Gs.Bahwa, semasa hidupnya GIMAN/WAGIMAN telah menikah dengan SUTTYAH dandikaruniai 2 orang anak bernama 1. PEMOHON ASLI dan 2.

Penetapan No.170 /Pdt.P/2012 /PA.Gs.

Penetapan No.170 /Pdt.P/2012 /PA.Gs.Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengandihadiri oleh kuasa Pemohon ;Hakim Anggota Ketua Majelisttd ttdH.M. ARUFIN, S.H. M.Hum. Drs. H. M. AFFANttdDrs. MASNGARIL KIROM, S.H.Panitera PenggantittdMUHAMAD SUN'AN, S.H.Perincian Biaya Perkara :1. Hak. Kepaniteraan Untuk salinan yang sama bunyinya1.1. Pendaftaran : Rp. 30.000, Oleh1.2. Redaksi : Rp. 5.000, Panitera Pengadilan Agama Gresik2. Biaya Proses2.1.

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir palembang, 24 November 1965,agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di JalanPalembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada EdiIskandar, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan TimurNo.170

,Rt.03,Rw.01, Kelurahan Lorok Pakjo,Kecamatan IlirBarat 1, Puncak Sekuning Palembang,Kode Pos 30137berdasarkan surat kuasa khusus' tanggal sebagaiPemohon PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir palembang, 18 Juni 1993, agamaIslam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Palembang dalamhal ini memberikan kuasa kepada Edi Iskandar, S.H..Mh,Advokat yang berkantor di Jalan TimurNo.170,Rt.03,Rw.01, Kelurahan Lorok Pakjo,Kecamatan IlirBarat 1, Puncak Sekuning Palembang

,Kode Pos 30137berdasarkan surat kuasa khusus' tanggal sebagaiPemohon IIPEMOHON Ill, tempat dan tanggal lahir palembang, 04 November 1996,agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di JalanPalembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada EdiIskandar, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan TimurHalaman 1 dari 6 putusan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.PLGNo.170,Rt.03,Rw.01, Kelurahan Lorok Pakjo,Kecamatan IlirBarat 1, Puncak Sekuning Palembang,Kode Pos 30137berdasarkan

surat kuasa khusus' tanggal sebagaiPemohon IIIPEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir palembang, 22 Maret 1999,agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di JalanPalembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada EdiIskandar, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan TimurNo.170,Rt.03,Rw.01, Kelurahan Lorok Pakjo,Kecamatan IlirBarat 1, Puncak Sekuning Palembang,Kode Pos 30137berdasarkan surat kuasa khusus' tanggal sebagaiPemohon IVPEMOHON V, tempat dan tanggal

lahir palembang, 24 Juni 2007,agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan SekolahDasar, tempat kediaman di Jalan Palembang dalam hal inimemberikan kuasa kepada Edi Iskandar, S.H..Mh, Advokatyang berkantor di Jalan Timur No.170,Rt.03,Rw.01,Kelurahan Lorok Pakjo,Kecamatan Ilir Barat 1, PuncakSekuning Palembang,Kode Pos 30137 berdasarkan suratkuasa khusus tanggal sebagai Pemohon VPEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir palembang, 22 November 2012,agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan SekolahDasar,

sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari : Senin , tanggal : 06April 2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan NegeriKabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :1.mengakibatkan lukalukaMenyatakan terdakwa HERLAMBANG dan JOKO SUDIRO, bersalahmelakukan tindak pidana Perkelahian didepan umum yang33melanggar Pasal 170

HERNANDA CITRA YUWONO.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 170 (2) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil dakwaannya JaksaPenuntut umum menghadirkan saksisaksi di persidangan masingmasingmemberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :1. ANTOK BUDI WASKITO anak dari BUDI SANTOSO :Bahwa yang saksi alami, yaitu HERLAMBANG (TERDAKWA 1) danJOKO SUDIRO (Terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015sekitar jam 07.00 wib mengeroyok saya.

(1) KUHPatau Kedua : melanggar Pasal 170 (2) ke1 KUHP ;Halaman7 dari 10 halaman Putusan No.88/Pid.B/2015/PN.

Gpr.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraaltenatief, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebihmendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaanKedua Pasal 170 (2) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebaga berikut :71. Unsur Setiap orang ;2.

(1) KUHPatau Kedua Pasal 170 (2) ke1 KUHP, yang mana atas pertanyaan HakimKetua sidang para terdakwa mengaku bernama : .

No. 1636 K/Pid/2010Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMakassar tanggal 23 Juli 2009 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SANGKALA D@ TALLIterbukti bersalah melakukan tindak pidana "Denganterangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang yangmengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke2KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANGKALADG TALLI dengan pidana penjara selama

Dalamdakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak menjelaskan peristiwa LAKA LANTASyang sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 14 tahun 1992 tentangLalu Lintas yang terdapat dalam pasal 23 ayat (1) huruf b, kami mencermatikeliru dalam penerapan hukum dalam mengancam Pasal 170 ayat (2) ke2KUHP yang seharusnya Undangundang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintasyang terdapat dalam pasal 23 ayat (1) huruf b, karena dalil dakwaan setelahkami pelajari dan mencermati penerapan hukum yang didakwakan kepadaTerdakwa

Tidak adaketerangan saksi yang menjelaskan bahwa Terdakwa secara langsung dan jelas10melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke2 KUHP sebagaimanaDakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Demikian pula jika keterangan saksisaksi diuji dengan asas yangditentukan pasal 185 ayat (4) KUHAP maka tidak ada kesesuaian yang bisadijadikan dasar penerapan pasal 184 (d) jo. Pasal 188.

ayat (2) ke2 KUHPsebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, saksi tidak mampu memberikanketerangan yang bernilai individual yang bersifat kualitatif bahwa para saksimelihat sendiri Terdakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2)ke2 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Kesimpulan Hakim pertama ini menimbulkan pertanyaan, bagaimanamembedakan keberadaan Terdakwa dengan keberadaan orang lain yang turutmelakukan tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke2 KUHP sebagaimanaDakwaan Jaksa

No. 1636 K/Pid/2010atas keyakinan Hakim bahwa Terdakwa turut melakukan tindak pidana dalamPasal 170 ayat (2) ke2 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Seandainya Judex Facti mempunyai keyakinan bahwa yang melakukantindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke2 KUHP sebagaimana DakwaanJaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa, namun karena tidak terpenuhinyabatas pembuktian, maka sesuai dengan sistem negatief wettelijke stelsel yangdianut pasal 184 KUHAP, maka keyakinan Hakim tersebut seharusnyadisingkirkan

5.472.30060 Fiber 06 Oktober 2019 003/ARP/19 29.670 170 4.363.90061 Fiber 06 Oktober 2019 003/ARP/19 26.010 170 4.421.70062 Fiber 07 Oktober 2019 003/ARP/19 24.670 170 4.193.90063 Fiber 08 Oktober 2019 003/ARP/19 29.570 170 5.026.90064 Fiber 08 Oktober 2019 003/ARP/19 24.720 170 4.202.40065 Fiber 09 Oktober 2019 003/ARP/19 29.620 170 4.355.40066 Fiber 10 Oktober 2019 003/ARP/19 27.830 170 4.731.10067 Fiber 14 Oktober 2019 003/ARP/19 35.450 170 6.026.50068 Fiber 14 Oktober 2019 003/ARP/19 29.570

170 5.026.90069 Fiber 14 Oktober 2019 003/ARP/19 24.870 170 4.227.90070 Fiber 18 Oktober 2019 003/ARP/19 25.410 170 4.319.70071 Fiber 18 Oktober 2019 003/ARP/19 25.910 170 4.404.70072 Fiber 18 Oktober 2019 003/ARP/19 27.010 170 4.591.70073 Fiber 21 Oktober 2019 003/ARP/19 25.940 170 4.409.80074 Fiber 21 Oktober 2019 003/ARP/19 23.500 170 3.995.00075 Fiber 22 Oktober 2019 003/ARP/19 26.750 170 4.547.50076 Fiber 23 Oktober 2019 003/ARP/19 31.370 170 5.332.90077 Fiber 25 Oktober 2019 003/ARP/19 30.190

170 5.132.300i) Fiber 25 Oktober 2019 003/ARP/19 26.350 170 4.479.50079 Fiber 28 Oktober 2019 003/ARP/19 30.640 170 5.208.80080 Fiber 28 Oktober 2019 003/ARP/19 24.610 170 4.183.70081 Fiber 28 Oktober 2019 003/ARP/19 29.290 170 4.299.30082 Fiber 29 Oktober 2019 003/ARP/19 27.110 170 4.608.70083 Fiber 29 Oktober 2019 003/ARP/19 27.200 170 4.624.00084 Fiber 30 Oktober 2019 003/ARP/19 26.990 170 4.588.30085 Fiber 01 November 2020 003/ARP/19 28.970 170 4.924.900 Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt

/2021/PT MDN 86 Fiber 01 November 2020 003/ARP/19 30.810 170 5.237.70087 Fiber 04 November 2020 003/ARP/19 26.280 170 4.467.60088 Fiber 05 November 2020 003/ARP/19 28.430 170 4.833.10089 Fiber 07 November 2020 003/ARP/19 28.980 170 4.926.60090 Fiber 10 November 2020 003/ARP/19 28.060 170 4.770.20091 Fiber 11 November 2020 O03/ARP/19 29.320 170 4.304.40092 Fiber 11 November 2020 003/ARP/19 26.030 170 4.425.10093 Fiber 11 November 2020 003/ARP/19 29.120 170 4.950.40094 Fiber 12 November 2020 003/ARP

/19 29.940 170 5.089.80095 Fiber 13 November 2020 003/ARP/19 35.090 170 5.965.30096 Fiber 18 November 2020 003/ARP/19 29.730 170 4.374.10097 Fiber 18 November 2020 003/ARP/19 23.700 170 4.029.00098 Fiber 19 November 2020 003/ARP/19 28.960 170 4.923.20099 Fiber 22 November 2020 003/ARP/19 27.370 170 4.652.900100 Fiber 22 November 2020 003/ARP/19 31.630 170 5.377.100101 Fiber 30 November 2020 003/ARP/19 31.010 170 5.271.700102 Fiber 20 Desember 2019 003/ARP/19 34.680 170 5.895.6001.795.514.702.311.000