Ditemukan 31360 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-08-2012 — Putus : 31-05-2012 — Upload : 09-08-2012
Putusan PN BANYUMAS Nomor 293 / Pdt. P / 2012 / PN.Bms Tanggal 31 Mei 2012 — pemohon
54 — 4
54 — 4
P / 2012 / PN.Bms, yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut :e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuanbernama WINARTI pada tanggal 16 Oktober 2008 ;e Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilaki bernamaADITYA FAUZI PRATAMA lahir di Banyumas pada tanggal 29 Mei 2009 ;e Bahwa karena kekhilafan Pemohon, Kelahiran anak Pemohon tersebut belumdidaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBanyumas, sehingga sampai saat
Register : 15-07-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 331/Pdt.P/2019/PN Spt Tanggal 22 Juli 2019 — HERLITA
25 — 4
25 — 4
P2 dan P5);4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 331/Padt.P/2019/PN Spt Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon bernama RirinFebrianti (P2) tertulis nama ibu yaitu HERLITA HASMAYANI yangsebenarnya nama ibu sesuai akta kelahiran pemohon (P3) adalahHERLITA; Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi yang bersumpah dipersidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti suratlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdatamenyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan
Register : 04-03-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Spt Tanggal 11 Maret 2019 — MEITY TANIA PUSPITA
33 — 4
33 — 4
MEIDINA ANINDYA ALGHINA ;Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak dalam akta kelahiran anak pemohontersebut dimanasemulabernamaMEIDINA KAHIYANG DINARA~ menjadi MEIDINAANINDYA AL GHINA,agar tidak terjadi Perbedaan dalam dukomendukomen lain yangdimiliki PemohonBahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yang bersumpah di persidangan danketerangannya bersesuaian dengan alat bukti suratlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan padapokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan
Register : 05-04-2017 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PN PURWODADI Nomor 131/Pdt.P/2017/PN Pwd Tanggal 11 April 2017 — .Perdata EDY SUCIPTO;Tempat lahir di :Grobogan, 5September1952, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pedagang, agama : Kristen, bertempat tinggal di Dusun Mangsulan RT 08 RW 04 Desa JambonKecamatan PulokulonKabupaten Grobogan;--------------------
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------PEMOHON;
29 — 4
29 — 4
adalahPemohon hendak menertibkan administrasi nama Pemohon dalam sertifikat tanah HakMilik Nomor 42 Desa Jambon Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan atas nama EDYSUCIPTO adalah sama yang dimaksudkan dengan nama EDI SYANTO; Menimbang berdasarkan Pasal 12 KUH Perdata menentukan bahwa jika registerregister tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan ataudirusak; jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika aktaakta yang telah dibukukanmemperihatkan telah terjadinya kekhilafan
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 228/Pdt.P/2019/PN Pya Tanggal 3 Desember 2019 — Pemohon:
AHIRUDIN
35 — 7
AHIRUDIN
35 — 7
SAMDA NURJAYE;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal13 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakanJika registerregister tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek,dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jikaaktaakta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan,kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikanalasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam registerregister
Register : 03-09-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN PRAYA Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Pya Tanggal 18 September 2018 — Pemohon:
SINTE
59 — 17
SINTE
59 — 17
Yang mana namaPemohon sebelumnya yang tertera di paspor adalah INAQ AYU lahir di Tonjertanggal 31 Desember 1972 dirubah menjadi SINTE, lahir di Tonjer tanggal31 Desember 1972;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregistertak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, ataudirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telahdibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan
Register : 17-02-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PN PRAYA Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Pya Tanggal 24 Februari 2020 — Pemohon:
HAPIPUDIN
27 — 25
HAPIPUDIN
27 — 25
R 835592, harus diperbaiki dari namasebelumnya HAPIPUDIN, dengan tempat/tanggal lahir: Sepakek, 04 Agustus1974 menjadi nama HAPIPUDIN, Lahir di Sepakek, Tanggal 4 Agustus 1973;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregistertak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, ataudirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telahdibukukan memperlinatkan telah terjadinya kekhilafan
Register : 04-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/TUN/2020 Tanggal 20 Mei 2020 — WALIKOTA SURABAYA VS HENG HOK SOEI / SHINDO SUMIDOMO;
242 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
242 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut,Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 Februari 2020 yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan KembaliMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tingkat bandingtelah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,terdapat kekhilafan
Putus : 29-08-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 PK/Pid.Sus/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 — ULI FRANCIS PAUL
234 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
234 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 236 PK/Pid.Sus/20192 berupa foto copy Putusan perkara Nomor 2/71/Pid.B/2011/PN Bdg atasnama Terdakwa Diwa Teresita Dela Rosa alias Tess, bukanlah merupakankeadaan baru yang menentukan sehingga oleh karena itu tidak dapatdikategorikan sebagai bukti baru (novum) sebagaimana dimaksud Pasal 263ayat(2) KUHAP;Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalammengadili perkara a quo, oleh karena judex facti telah mempertimbangkanfakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat
Register : 13-06-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/TUN/2019 Tanggal 26 September 2019 — PRAYOGA DAYA SEPTYAN VS Plt. KEPALA DESA REMBANG KEPUH;
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 14 Mei 2019, yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Judex Facti telah sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, tidak terdapat kekhilafan
Register : 13-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/FP/TUN/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA VS PT. KEDUNG JATI;
110 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 23 Agustus 2019 yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Judex Facti telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan
Putus : 22-08-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 76/PDT/2013/PT.BTN Tanggal 22 Agustus 2013 — PAROLIS.K, SH.MA melawan II KUSUMA .
239 — 131
239 — 131
,Terdakwa (Pembanding/Penggugat) dinyatakan terbukti melakukantindak pidana penipuan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata Tiadasepakat yang sah jika kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan, ataudiperoleh dengan Paksaan atauHal 4 dari 6 hal Putusan No.76/Pdt/2013/PT.BIN.penipuan bahwa kesepakatan antara Pembanding/Penggugat danTerbanding/Tergugat dibuat karena Pembanding/Penggugat mempunyaikualitas sebagai Advokad yang mampu menjadi kuasa Terbanding/Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan
Register : 13-07-2012 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN KENDAL Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.Kdl Tanggal 25 April 2013 — 1. Y. SUYANTO BIN WONGSO MIRUN, Melawan 1. ROMLI bin MUKALAM, Dk
26 — 2
26 — 2
Bahwa~ Pengadilan Tingkat Pertama telahmelakukan kekhilafan dalam memutus perkaraini, Karena bukti Pl dan P2 jo T1 dan T2, harusdicermati, bahwa coretan dalam bentuk apapunbukan merupakan dasar pemindahan hak, tanpapernah tercatat secara yuridis formil, darimanadan atas hak apa Tergugat/Terbanding menguasaitanah register sehingga Tergugat/Terbandingtelah melakukan perbuatan melawan.
Putus : 28-02-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 PK/Pid/2019 Tanggal 28 Februari 2019 — ERNY SAROINSONG, S.E.
270 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
270 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapatdibenarkan karena alasan tersebut tidaklah menghilangkan aspekpidana dalam perkara a quo melainkan hanya dapat dijadikansebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadapTerpidana; Bahwa selain itu alasanalasan yang dikemukakan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut hanya merupakan pengulangan faktayang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benardalam putusan judex juris sehingga dengan demikian putusan yangdimohonkan peninjauan kembali tersebut tidak ternyatamengandung muatan kekhilafan
Putus : 30-01-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/Pid/2019 Tanggal 30 Januari 2019 — MULYADI
63 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 6 PK/Pid/2019Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:1.Alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruanyang nyata dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri725/Pid.B/2016/ PN Mtr tanggal 25 Januari 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap yang berbunyi: Menyatakan TerpidanaMulyadi terbukti secara sah
Register : 27-11-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 44460/PP/M.XV/99/2013 Tanggal 15 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
128 — 36
128 — 36
Mengurangkan atau menghapuskansanksi administrasi berupa bunga,denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakandalam hal sanksi tersebutdikenakan karena kekhilafan WajibPajak atau bukan karenalkesalahannya;b. Mengurangkan atau membatalkansurat ketetapan pajak yang tidakbenar;c. Mengurangkan atau membatalkanSurat Tagihan Pajak sebagaimanaldimaksud dalam Pasal 14 yangtidak benar; atau,d.
Putus : 17-09-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 186/Pdt.P/2014/PN.Sda. Tanggal 17 September 2014 — MISBACHUL MUNIR.
24 — 3
24 — 3
PW/XXII/04/B2 : 9925510, tertanggal 01 Juni 1999;e Jjasah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial yang dikeluarkan olehAliyah Negeri Sidoarjo, Nomor Ma.10501/14.15/PP.01.1/263/2005, tertanggal 30 Juni2005 ;e Jjasah Sekolah Tinggi Agama Islam Al Khoziny Buduran Sidoarjo, yang dikeluarkanoleh Koordinator Kopertis Wilayah IV Surabaya, Nomor : 01185, tertanggal 05September 2011 ;e Bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon terdapatkekeliruan , kesalahan atau kekhilafan
Register : 07-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 PK/TUN/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — I. BUPATI KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI., II. PT. SULTAN RAJA BAGINDA VS PT. TITISAN PUSAKA SAKTI DAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG;
501 — 309 — Berkekuatan Hukum Tetap
501 — 309 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta Pengikatan Jual Beli dan AktaKuasa antara Andy Lukman dan Penggugat, sehingga ada nilai yang harusdilindungi untuk berproses, maka Penggugat berkepentingan mengajukangugatan dan fakta yang ada tanah yang dibeli Penggugat tertutup/terisolirtanpa akses jalan oleh bangunan yang didirikan atas Izin MendirikanBangunan (IMB) tersebut, dan dalam penerbitan IMB Penggugat tidakdimintai persetujuannya, karena itu penerbitan IMB melanggar asaskecermatan,;Bahwa disamping itu tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan
Putus : 27-08-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 223/B/PK/PJK/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 — BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakankarena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya";b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;2.
diajukan gugatan kepada Badan Peradilan Pajak";Dalam sengketa ini, Penggugat berpendapat bahwa sanksi administrasi yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya dalam Surat Gugatan inidisebut sebagai "Tergugat") melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN Nomor00014/187/08/091/10 tanggal 18 Agustus 2010 atas PPN Masa Pajak Desember2008 (selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai "STP 14") telahdikenakan kepada Penggugat bukan karena kesalahan Penggugat atau setidaktidaknya karena kekhilafan
Putusan Nomor 223/B/PK/PJK/2013alasan yang membuat Penggugat berpendapat bahwa pemberian sanksiadministrasi yang terdapat dalam STP 14 tersebut adalah tidak tepat karenasanksi tersebut dibebankan kepada Penggugat atas keterlambatan penyetoranPPN yang sebenarnya terjadi bukan karena kesalahan Penggugat atau setidaktidaknya karena kekhilafan dari Penggugat, sehingga pemberian sanksiadministratif dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak permohonankami tersebut merupakan suatu tindakan yang
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajakdapat:Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupadenda, dan kenaikan yang terutang sesual denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dalam halsanksitersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak ataubukan karena kesalahannya;2Tata cara pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) = diatur dalam KeputusanMenteri Keuangan";Ketentuan Pasal 36 UndangUndang KUP
di atas memberi kesempatan bagiWajib Pajak untuk mengajukan permohonan penghapusan dan atau pengurangansanksi administrasi dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WajibPajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;Atas permohonan Wajib Pajak tersebut, Termohon diwajibkan untukmemberikan keputusan.
Register : 04-03-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238/B/PK/PJK/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 — BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA INC. LTD VS DIRJEN PAJAK;
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan WajibPajak dapat:a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupabunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dalam halsanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak ataubukan karena kesalahannya;"b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidakbenar.Halaman 2 dari 43 halaman. Putusan Nomor 238/B/PK/PJK/20132.
Surat Gugatan telah diajukan oleh Wajib Pajak sendiri atau kuasahukumnya;Dalam hal ini, pengajuan Surat Gugatan dilakukan oleh Penggugatsendiri sebagai Wajib Pajak;Alasan Gugatan1.Ringkasan Alasan GugatanSebagaimana telah Penggugat sampaikan diatas, Penggugatberpendapat bahwa sanksi administrasi yang terdapat dalam STP 09tersebut adalah tidak tepat karena sanksi tersebut dibebankan kepadaPenggugat atas sesuatu yang sebenarnya bukan karena kesalahanPenggugat atau setidaktidaknya karena kekhilafan
Rincian Alasan GugatanGuna memudahkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa danmemutus sengketa pajak ini, dibawah ini kami jelaskan lebih lanjutalasanalasan yang membuat Penggugat berpendapat bahwa pemberiansanksi administrasi yang terdapat dalam STP 05 tersebut adalah tidaktepat karena sanksi tersebut dibebankan kepada Penggugat atasketerlambatan penyetoran PPN yang sebenarnya terjadi bukan karenakesalahan Penggugat atau setidaktidaknya karena kekhilafan dariPenggugat, sehingga pemberian
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonanWajib Pajak dapat:a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupabunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan dalam hal sanksitersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karenakesalahannya;2. Tata cara pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan MenteriKeuangan."
Rincian Alasan GugatanGuna memudahkan Majelis Hakim Agung yang terhormat dalam memeriksadan memutus sengketa pajak ini, di bawah ini kami jelaskan lebih lanjutalasanalasan yang membuat Pemohon berpendapat bahwa pemberian sanksiadministrasi yang terdapat dalam STP 09 tersebut adalah tidak tepat karenasanksi tersebut dibebankan kepada Pemohon atas keterlambatan penyetoranPPN yang sebenarnya terjadi bukan karena kesalahan Pemohon atausetidaktidaknya karena kekhilafan dari Pemohon, sehingga pemberian