Hal ini sebagaimana ditegaskan dalamPasal Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwaPerceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tanggaBahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbuakibat perkara iniBerdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehinggasebagiantanda tangan adadi atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syaratdan ketentuan keabsahan surat kuasakhusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadidengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (a)pasal tersebut dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap adanyaperkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian:PEER? NBIRO? CSAPHEEPLE2 ED PRP MAP '14 aviod! halamanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertmbangan tersebut,permohonan = itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapatdiinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumahtanggasangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangansuami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri

terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Pulusan Nara 7227/2086 CRA RED Hal Ladath 2falamanTahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya denganmencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yangsejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9)UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerimakuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurutagamanya atau berjanji dengan sungguhsungguh di dalam sidang terbukaPengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankanprofesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan

AlHakim dalam alMustadrak berkata, Sanad hadis ini sahih).Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkansesuatu harus membuktikan, maka Pemohon dalam perkara ini dibebani wajibpembuktian;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraiandengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.

keterangan satu orang saksi yang ditambah dengansumpah Pemohon dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga buktiPemohon tidak lagi menjadi satu orang saksi bukanlah saksi atau yang lebihdikenal dalam istilah hukum acara sebagai unus testis nullus testis sepertimanaditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg, karena keterangan satu orang saksi yangsemula sebagai bukti permulaan berubah menjadi bukti sempurna denganadanya sumpah suppletoir yang diucapkan sendiri oleh Pemohon di mukapersidangan sebagaimana ditegaskan

Bahwa sebenarnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatsudah mulai muncul konflik sejak kelahiran anak pertama dariPenggugat dan Tergugat, namun Penggugat masih bersabar untukkembali hidup berumah tangga secara rukun dengan Tergugat danPenggugat mulai merasa goyahnya rumah tangganya sejak bulan 11Mei 2017 yang mana pada saat itu Tergugat mengucapkan talakkepada Penggugat dan perlu ditegaskan sebelum tanggal tersebutantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan intimlayaknya suami isteri

Bahwa perlu ditegaskan oleh Penggugat, Tergugat sering kalimarah apalagi ketika ditanya oleh Penggugat ketika Tergugat pulanghingga larut malam bahkan terkadadang Tewrgugat pulang hinggasubuh dan tidak jarang Tergugat mengeluarkan katakata yang kasardan kotor seperti kakeane,asu dan juga Tergugat pernah meludahiPenggugat.Jika memang Tergugat tidak bertempramen tinggi seharusnyaTergugat jika ditanya jawabnya baikbaik bukan malah mengeluarkankatakata kasar dan kotor tanpa memikirkan sakitnya hati Penggugat

Dan perlu ditegaskan oleh Penggugat, orangtuaPenggugat tidak menyuruh Tergugat pergi dari rumah namun ataskehendak Tergugat sendiri dan sebelum pergi dari rumah Tergugatberkata demikian Yowes a aku tak lungo ae dan Tergugat jugaberkata Nek kwe ora gelem apik karo aku meneh, tak tuntut, taklaporke tim apokat, polsek, polres, aku tau ning notaris aku ngertihukum dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dengansendirinya;7.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (a) dan(f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbuny/i:Huruf (a)Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuatzina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya;Huruf (f)Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami istriterusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4660/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgBerdasarkan

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RIhalaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4660/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlgnomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

Penetapan No.648/Pdt.P/2021/PA.SorPetitum angka 2: Permohonan Menetapkan Pemohon ( Devi Herawati bintiRachmat ) sebagai wali terhadap anak yang bernama Muhammad NazrielHusaini binti (alm) Didit SupandiMenimbang, bahwa pada dasarnya perwalian dimaksudkan sebagaikewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yangbelum dewasa dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya sudah tidakcakap atau telah dicabut kekuasaannya, untuk melakukan perbuatan hukum.Hal tersebut ditegaskan dalam

mempertimbangkanistilah hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahanhukum dalam keperdataan mengenai wakil bagi anakanak atau orang yangbelum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum baik di dalam maupun di luarpengadilan.Menimbang, bahwa dalam Kitab UndangUndang hukum Perdata,kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yangditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untukmewakili anakanaknya yang belum dewasa dalam melakukan Tindakanhukum, hal ini ditegaskan

dalam permohonan Pemohon yangmemohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukum yang seadiladilnya (ex aequo et bono); (c) Konsep hukum kekuasaan orang tua danperwalian yang masih berada dalam lingkup yang sejalan karena masihdalam wilayah kuasa menurut hukum bagi anak yang berada di bawahumur; maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohonsebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua danselanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukanperbuatan hukum, dapat ditegaskan

Bahkan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1391/K/Sep/1974 tanggal 6 April1978 telah ditegaskan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa danmengadili permohonan penetapan (voluntair) hak atas tanah tanpa adanyasengketa atas tanah tersebut;5.

Bahkanberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1391/K/Sep/1974 tanggal 6 April 1978 telah ditegaskan bahwa:Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonanpenetapan (voluntair) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanahtersebut;Adalah hal yang sangat fatal bertentangan dengan keadilan maupunkepastian hukum apabila setiap orang bisa mengajukan permohonankepada Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan pembatalanterhadap sebuah proses pendaftaran tanah yang diajukan oleh oranglainnya

Bahwa oleh karena permohonan voluntair berupa pembatalan prosespendaftaran hak atas tanah (balik nama atau perubahan nama atas SHM)serta membatalkan penerbitan SHM dan mengembalikannya menjaditanah Verponding Indonesia seperti yang diajukan oleh Termohon Kasasisama sekali tidak ditentukan oleh peraturan perundangundangan yangberlaku, dan bahkan telah ditegaskan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 1391 K/Sep/1974 tanggal 6 April 1978 bahwa PengadilanNegeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili

dalildalil permohonan Pemohontelah diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (expressis verbis) danmempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat danmenentukan (volledig, bindende en beslissende bewiskracht), namun karenaperkara ini berkaitan dengan perceraian (person recht) yang berkaitan eratdengan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilai moral yang luhurdan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara Suami isteri danmengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

No : KMA/672/X/2003 tanggal 16 Oktober2003 perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas diletakannyaSita Jaminan : yang mana surat tersebut ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri Tenggarong dan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat, dengan tembusan antara lain kepada Para KetuaMuda Mahkamah Agung RI, Panitera / Sekretaris JendralMahkamah Agung RI, Para Ketua Pengadilan Tinggi dan KetuaPengadilan Negeri di seluruh Indonesia, dimana pada butir2 hurufd dalam surat tersebut telan ditegaskan bahwa khusus

berdasar butir b tersebut di atas khusus untuk RekeningPEMOHON KASASI Il tidak dapat disita / diblokir karena uanghasil pengambilan migas yang dijual maka uangnya disetorkepada Negara, sedangkan pengeluaran operasional migasseluruhnya cost recovery 100% kepada Negara, jadi semuapengeluaran ditanggung oleh Negara.Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong telah PEDOMANPELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILANBuku Cetakan Ke 5, edisi revisi, tahun 2004 terbitan MahkamahAgung RI pada butir 33.11 halaman 124 ditegaskan

KMA/672/X/2003 tanggal 16 Oktober 2003Perihal permohonan Perlindungan Hukum atas diletakannya SitaJaminan yang mana surat tersebut ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri Tenggarong dan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat, dengan tembusan antara lain kepada Para KetuaMuda Mahkamah Agung RI, Panitera/Sekretaris Jendral MahkamahAgung Ri, Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua PengadilanNegeri di seluruh Indonesia, Direktur PERTAMINA.Pada butir 2 huruf d tersebut telah ditegaskan bahwa Khususuntuk

Patokan ini sesuaidengan azas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata:persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yangmembuatnya. Prinsip ini disebut dengan contract party pada satu segi,dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian padasisi lain. Selanjutnya pasal ini juga menegaskan persetujuan tidak dapatmenimbulkan kerugian kepada para pihak ketiga. Sebaliknya pihak ketigatidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut ;7.

Bahwa demikian pula sebaliknya, pihak ketiga tersebut tidak dapatdijadikan sebagai Tergugat, karena akan berakibat, orang yang akanditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 1270K/Pdt/1991, yang menyatakan suatu perjanjian kerja sama sesuai denganketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka.Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat dan II yang tidak ikutmenandatangani perjanjian adalah keliru

haknya pada tanggal 23 September1980, sedangkan Akta Penjualan dan Pembelian No. 162 dibuat padatanggal 23 Maret 1983 ;Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat danPara Termohon Kasasi/TergugatTergugat adalah hubungan perdatadalam bentuk jual beli dan jual beli tersebut telah dilahirkan setelahtercapainya sepakat, mengenai barang dan harga ;Bahwa begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang danharga, maka lahirlah jual beli yang sah ;Bahwa sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka dalam hal ini diperintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Padang Panjang untuk mengirimkan penetapan ikrar talakdimaksud kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempattinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan tersebut dilaksanakanuntuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telahHalaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2017/PA.PPdisediakan untuk itu Sebagaimana yang akan ditegaskan

OlehHalaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2017/PA.PPkarena telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakimmenetapkannya sebagaimana akan ditegaskan di dalam amar putusan;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah yang diajukanPenggugat atas nafkah lampau yang menurut Penggugat tidak ditunaikan olehTergugat selama 13 (tiga belas) bulan di mana Penggugat menuntut sejumlahRp 4.000.000, (empat juta rupiah) setiap bulan sehingga totalnya berjumlahRp 52.000.000,

Oleh karena itu, majelis hakim menetapkan Tergugat harusmembayar nafkah anak minimal sejumlah Rp 1.500.000, (Satu juta lima ratusribu rupiah) per bulan hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa danmandiri sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa terkait tuntutan mutah, Penggugat menuntut agarTergugat memberikan mutah kepada Penggugat berupa sehelai mukena.

person recht) yang berkaitan denganmasalah rumah tangga yang mengandung nilainilai moral yang luhur danbukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yangcukup untuk membuktikan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hiduprukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, serta mengingatasas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

Untuk tertibnya akan dipertimbangkansatu persatu sebagai berikut;MutahMenimbang, bahwa kewajiban mutah telah ditegaskan Allah SWT dalamAlQuran surah ar Bagarah ayat 241, sebagai perikut:oiaiall le Us Lag 38a tls a AlballsArtinya : kepada wanitawanita yang diceraikan cm diberikanoleh suaminya) mutah menurut yang maruf sebagai suatukewajiban bagi orangorang yang bertaqwa. (QS.

Keharusan pembayaran nafkahiddah, mutah dan nafkah anak sebelum Pemohon mengikrarkan talakdikecualikan apabila Termohon menyatakan secara jelas dan terang mengenalkerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban tersebut belum dipenuhiPemohon.Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan waktu pembayarannafkah iddah, mutah dan nafkah anak tersebut, maka ditegaskan pula bahwaputusan pengadilan yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkantalak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila Pemohon

batas kewenangannya dengan mengangkat/mengganti Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an ...dan seterusnya;Bahwa benar berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul QuranNomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 tidak diatur Dewan PembinaYayasan dapat mengganti, merubah, dan/atau mengangkat danmemberhentikan Organ Pelaksana Yayasan, yang memilikikewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/ataumengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasanberdasarkan keputusan Rapat Pengurus, perlu ditegaskan

tentang PengangkatanPengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana YayasanUlumul Qur'an Stabat Periode 20152020;Bahwa benar berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul QuranNomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 tidak diatur Dewan PembinaYayasan dapat mengganti, merubah, dan/atau mengangkat danmemberhentikan Organ Pelaksana Yayasan, yang memilikikewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/ataumengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasanberdasarkan keputusan Rapat Pengurus, perlu ditegaskan

Negeri Stabat dan JudexFacti Pengadilan Tinggi Medan Salah Menerapkan Hukum atau MelanggarKetentuan Hukum Yang Berlaku;1.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbanganhukumnya halaman 40 alenia pertama yang pada pokoknyamenyebutkan : ......Akta Pendirian Yayasan sebagaimana Akta NotarisEni Nurani Hamdani Nomor 1 Tahun 2014 telah diubah sebagaimanadengan bukti fotocopy Notulen Rapat tentang Perubahan AnggaranDasar Yayasan Ulumul Quran tanggal 25 Desember 2014 (Bukti T.I.II.V 5) kemudian ditegaskan

Nomor 2567 K/Pdt/2017hal 42 alinea 1 yang berbunyi Menimbang, bahwa berdasarkanketentuan Pasal 10 ayat 2 AD Yayasan Ulumul Quran telah dilakukanpanggilan Rapat Pembina hal tersebut ditegaskan oleh saksi AhmadSyukri yang mengetahui panggilan Rapat Pembina dan berdasarkanPasal 11 ayat (1) huruf a AD Yayasan Ulumul Quran Rapat Pembinatelah memenuhi Rapat Dewan Pembina dan berdasarkan bukti T.I.II danV 5s/d T.I.Il dan V 9 kemudian ditegaskan oleh saksi Anmad Syukriselaku Notulen Rapat Pembina menegaskan

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medandalam Putusannya halaman 42 alenia kelima menyebutkan yang padapokoknya: berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) AD Yayasan UlumulQuran telah dilakukan panggilan Rapat Pembina hal tersebut ditegaskanoleh saksi Ahmad Syukri yang mengetahui panggilan Rapat Pembina danberdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a AD Yayasan Ulumul Quran RapatPembina telah memenuhi Rapat Dewan Pembina dan berdasarkan buktiT.LI dan V 5 s/d T.I.Il dan V 9 kemudian ditegaskan

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RIHalaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0263/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlgnomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteral;2.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang kKeabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikealbsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteral;2.

Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 TahunHalaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2017/PA. Tgrs1989.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

Penjelasan yang sama juga ditegaskan olehUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam hurufHalaman 10 dari 15 halaman PenetapanNomor 1554/Pdt.P/2017/PA.Cjr.(e) pasal tersebut, bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinanyang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 358/Padt.G/2019/PA.KBrMenimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukumyang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah,tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

No. 1Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukupalasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.

No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasanperceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerusantara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu :1.

saksi pemohon menyatakan telah berusahamerukunkan kemblai Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ; Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak keberatan untuk berceraidari Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Telah terjadi perselisihan