Ditemukan 2293 data
JULIANDO NAINGGOLAN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI TEBO
223 — 177
Pada tanggal 4 April 2013, Penggugat di angkat sebagaiKabag Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten BatangHari melalui Keputusan Bupati Batang Hari Nomor:821.23/23/BKPPD;Hal mana: dengan di angkatnya penggugat dalam jabatanKepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari telah dibebankan Tugas Pokok dan Fungsi Yang di atur DalamPeraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2008 tentangUraian tugas dan Fungsi sekretaris Daerah , Asisten, KepalaBagian, Kepala subbagian, dan kelompok jabatan fungsionalHalaman
Bukti P34Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 10Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi sekretariatdaerah, asisten, kepala bagian, kepala subbagian dankelompok jabatan fungsional, pada sekretariat daerahkabupaten Batang Hari (fotokopi dari fotokopi);35.
Bukti P35Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 11Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi sekretariatdewan, kepala bagian, kepala subbagian dan kelompokjabatan fungsional, pada sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Batang Hari (fotokopi darifotokopi);36. Bukti P36Notulen Rapat tanggal 17 November 2014Halaman 66 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI(fotokopi dari fotokopi);37.
Terbanding/Terdakwa : MUCHTAR, SKM, M.Si Bin MUHAMMAD
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Oktalian Darmawan, SH
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : IDAM KHOLID DAULAY, SH
56 — 25
Kwitansi tanggal 03 Maret 2011sebesar Rp 500.000,Rp. 2.000.000, Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) Rp. 58.000.000, Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian
Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesarRp 500.000, Penggunaan Dana yang Tidak DapatRp. 58.000.000, Dipertanggungjawabkan (12) 34 Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian 5.5 tentang
Terbanding/Tergugat II : Eten Roseli sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Cikampek Palimanan
Terbanding/Tergugat I : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
66 — 59
Hizriana Solikhah, S.H.Kepala Subbagian AdvokasiHal. 1 dari 48 Putusan No. 283/PDT/2019/PT.BDG..Hukum Bina Marga danPengembangan InfrastrukturWilayah, Biro Hukum KementerianPUPR.5. Deny Risnardi Setiawan, S.H.Kepala Subbagian AdvokasiHukum dan Komunikasi Publik,Setditjen Bina Marga KementerianPUPR.6. Prabandityo Triwibowo,S.T.,M.Eng. : Kepala SeksiPengadaan Tanah ll, SubditPengadaan Tanah, DirektoratJenderal Bina Marga, KementerianPUPR.7.
202 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian pula apabila dilihatbukti P63, P64 yang telah dilegalisir Kementerian Perindustrian RI, dimanapada Jjin Industri yang dimiliki Tergugat adalah untuk produk kantong plastik.Hal mana adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi Andi Awandi dibawahsumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ijinindustri Tergugat berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Kepala SubBagian Tata Usaha dan Manajemen Kerja, Kementerian Perindustrian RI, Jl.Gatot Subroto Kav. 5253, Jakarta Selatan
109 — 21
menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian
Menyusun rencana kegiatan Subbagian Bantuan Sosial;b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidangpelayanan bantuan sosial;c. Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan sosial;d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayananbantuan sosial;e. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan bantuan social;f. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidangpelayanan bantuan sosial;g.
Melaksanakan monitoring,evaluasi, dan pelaporan kegiatan SubBagian bantuan Sosial;Hal 39 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN. Tpg.i. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaannorma,standar,oedoman,dan petunjuk operasional koordinasi dibidang pelayanan bantuan social;j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatanSubbagian Bantuan Sosial; dank.
Menyusun rencana kegiatan Subbagian Bantuan Sosial.b. Menyiapkan badan perumusan kebijakan dankordinasidibidang pelayanan bantuan social.Hal 157 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN. Tpg.c. Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan.d.
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Nganjuk;3. Drs. FATKURROHMAN, jabatan Staf Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor diJalan Jendral Basuki Rahmat Nomor 01, Nganjuk,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 180/60/411.013/2015, tanggal 27 April 2015;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.;2. ANTHONY L. J. RATAG, S.H.;3. M. HAKIM YUNIZAR, D., S.H.
69 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selain menjalankan tugastugas dinas rutin sebagai Kepala SubBagian Pemeliharaan dan Perawatan Bagian Perlengkapan, Penggugatjuga mendapat tugas dari Walikota Madya Jakarta Pusat sebagai KetuaPengadaan Barang/Jasa dengan Surat Keputusan Walikota MadyaJakarta Pusat Nomor 001/2006 tanggal 14 Februari 2006 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota MadyaJakarta Pusat dengan lampiran :. Ketua : Drs. H. Asahan DaulayIl. Sekretaris : Drs.
95 — 126
,Kepala Subbagian Tata Usaha, a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong,dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Leidy Asri Manganguwi, S.H., 2.Hendra Wasaraka, S.H., 3.
15 — 3
Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon danTermohon terjadi pada tanggal 17 Juli 2014 setelah Pemohon di lantikHalaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Dumsebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di UPT, ketika itu terjadi pertengkaranantara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon terlambat PulangKerja karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, Termohon menuduhPemohon betah ditempat kerja karena banyak staf perempuan.
164 — 85
Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABNfasilitas kantor, menghentikan rapat Plt dengan Kepala Bagian dan SubBagian, jelasjelas tindakan dan perbuatan Penggugat sudah barangtentu berdampak merugikan PDAM, dengan demikian adalah berdasardan beralasan keputusan Tergugat objek sengketa;4.
134 — 112
Jabatan Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kapuas; 6. FATMAH, SH. Jabatan Pelaksana Sub BagianDokumentasi Hukum Setda Kabupaten Kapuas.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas.
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala Subbagian BantuanHukum dan Penyelesaian Sengketa pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Probolinggo;4. MAS ARIK FAJERI ZUNAIDI, S.H., Staf pada SubbagianBantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Probolinggo;Semuanya Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan PanglimaSudirman, Nomor 19, Probolinggo, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 188/01/425.012/2016 tanggal 26 Januari 2016;Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;melawan:INDAH SUSILOWATI, S.Pd.
204 — 107
Nama : SYAIFUL ANWAR, SH.Pangkat/Gol Ruang: Penaita (llV/c)Jabatan : Kepala SubBagian JDIH SetdaKabupaten Batang Hari4.
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala SubBagian Bantuan dan Perlindungan Hukum padaBagian Bantuan Hukum Biro Hukum, PemerintahProvinsi Jawa Timur ;6. Ir. AGUS HERU WIDODO, MM, Kepala Seksi JasaKontruksi dan Pengelolaan Bangunan Gedung DinasPekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata RuangProvinsi Jawa Timur ;7. KOTOT PUGUH PRABOWO, S.H., Staf BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah ProvinsiJawa Timur ;8. IRFAN IHSANPURO, S.H., Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi JawaTimur ;9.
,M.Hum., Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum danPerundangundangan Setditjen Cipta KaryaDepartemen Pekerjaan Umum ;3. Ir. ANHAR, Kepala Seksi Pengelolaan RumahNegara Subdit Pengelolaan Gedung dan RumahNegara Direktorat Penataan Bangunan danLingkungan' Direktorat Jenderal Cipta KaryaDepartemen Pekerjaan Umum ;4.
50 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fitriyadi alias Ifit bin Rahmadi selaku Kepala SubBagian Kredit Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Kandangan, Terdakwa II. Muhammad Ilham Rossady bin (Alm) BambangKusnun selaku Direktur Pemasaran PD BPR Kandangan, Terdakwa Ill AbdulMajid bin Abdullah selaku Direktur Utama PD BPR Kandangan dan TerdakwaIV. NORHASANAH alias SANAH binti HASAN FAKHRUDIN selaku Kepala SubHal. 2 dari 136 hal. Put.
selalu disebutkandalam Surat Dakwaan dan Pembelaan Penuntut Umum;Bahwa benar ketika terjadi pencairan kredit atas nama Cahya Rienaldi danAkhmad Karyadi, serta pencairan kredit terhadap 7 orang karyawan PDBPR Kandangan, juga Terdakwa IV belum menjadi Kepala Sub BagianKas, melainkan hanya sebagai Kasir/Teller;Bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang mendalilkan Surat Edaran Direksitentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012, apabila dinubungkan dengan tugas Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian
NORHASANAH alias SANAH bintiHASAN FAKHRUDIN bekerja di BPR Kandangan terdapat aturaninternal atau SOP tentang tugas yang berkaitan dengan KepalaSub Bagian Kas PD BPR Kandangan yaitu Surat Edaran Direksitentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012, maksud dari Surat Edaran Direksi tentang PedomanPelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012 apabiladihubungkan dengan tugas Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian Kas PD BPR Kandangan sebagaimana Pasal 13 tentangProses Pencairan Kredit
Ilham Rossady adalahmenunjukkan adanya bentuk kerjasama yang nyata antara Terdakwa selaku staf bagian kredit, Terdakwa Il selaku Direktur Pemasaran,Terdakwa Ill selaku Direktur Utama dan Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian Kas/Kasir/Teller dalam unsur ke empat dakwaan subsidair yaituHal. 132 dari 136 hal. Put.
62 — 27
,Kepala Subbagian Organisasi dan KepegawaianBahwa, Pada tanggal 22 September 2012, Penggugat mengirim SuratKeterangan Sakit yang ditandatangani oleh dr. DP Velyani/dr.
13 — 7
Bahwa apa yang di dalilkan oleh PEMOHON pada point angka No. 4 subbagian (a,b,c,d) adalah merupakan dalil yang sengaja di buatbuat sendirioleh Pemohon, tapi semua itu tidak mengapa, karena merupakan suatuhalaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlgalasan hukum yang di buat sebagai dasar di ajukannya gugatanPermohonan cerai dari Pemohon, yang walaupun atas alasan gugatan dariPemohon itu Semuanya penuh dengan dusta, namun fakta dan kenyataanhukum sebelumnya, rumah tangga antara
1.DIMAS PURNAMA PUTRA, S.H,M.H
2.EKA DAHLIANA, S.H
Terdakwa:
HERU FEBRYAN CRISTIAWAN Als HERU Bin M. NOOR ARIFIN
76 — 11
UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telahditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian
SEPRIANDISON SARAGIH, SH., M.Si
Tergugat:
1.KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
2.KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
88 — 63
Dwi Satria Wijanarko, Jabatan Kepala Subbagian Analisis danDokumentasi Hukum Bawaslu R.I.;. Radityas Megha Widyadari, Jabatan Plt. Kepala SubbagianPerundangundangan Bawaslu, R.1.;. Bella Nathania, Tim Asistensi Hukum Bawaslu, R.1.;. Bella Oktaviani, Tim Asistensi Hukum Bawaslu, R.I.;. Geano Giovan Naldi, Staf Bagian Hukum Bawaslu, R.1.;. Agnes Natasia, Staf Bagian Hukum Bawaslu, R.I.;Mahrus Ali, Staf Bagian Hukum Bawaslu, R.1.;Rakhmat Hidayat, Staf Bagian Hukum Bawaslu, R.l.
87 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
. : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Mineral,Batubara dan Geologi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral R.1.;Denny Z. Dayyan, ST. : Kepala Seksi Pengawasan KelayakanUsaha Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.1.:Yudianto, ST. : Kepala Seksi Pengawasan Usaha Operasi ProduksiBatubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.1.