Ditemukan 2293 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 01-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 3/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
JULIANDO NAINGGOLAN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI TEBO
223 — 177
  • Pada tanggal 4 April 2013, Penggugat di angkat sebagaiKabag Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten BatangHari melalui Keputusan Bupati Batang Hari Nomor:821.23/23/BKPPD;Hal mana: dengan di angkatnya penggugat dalam jabatanKepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari telah dibebankan Tugas Pokok dan Fungsi Yang di atur DalamPeraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2008 tentangUraian tugas dan Fungsi sekretaris Daerah , Asisten, KepalaBagian, Kepala subbagian, dan kelompok jabatan fungsionalHalaman
    Bukti P34Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 10Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi sekretariatdaerah, asisten, kepala bagian, kepala subbagian dankelompok jabatan fungsional, pada sekretariat daerahkabupaten Batang Hari (fotokopi dari fotokopi);35.
    Bukti P35Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 11Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi sekretariatdewan, kepala bagian, kepala subbagian dan kelompokjabatan fungsional, pada sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Batang Hari (fotokopi darifotokopi);36. Bukti P36Notulen Rapat tanggal 17 November 2014Halaman 66 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI(fotokopi dari fotokopi);37.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 23-07-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 20/PID.TPK/2014/PT BNA
Tanggal 25 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ZUHELMI, SH
Terbanding/Terdakwa : MUCHTAR, SKM, M.Si Bin MUHAMMAD
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Oktalian Darmawan, SH
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : IDAM KHOLID DAULAY, SH
56 — 25
  • Kwitansi tanggal 03 Maret 2011sebesar Rp 500.000,Rp. 2.000.000, Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) Rp. 58.000.000, Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian
    Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesarRp 500.000, Penggunaan Dana yang Tidak DapatRp. 58.000.000, Dipertanggungjawabkan (12) 34 Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian 5.5 tentang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-06-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 283/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 1 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : Ahmad
Terbanding/Tergugat II : Eten Roseli sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Cikampek Palimanan
Terbanding/Tergugat I : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
66 — 59
  • Hizriana Solikhah, S.H.Kepala Subbagian AdvokasiHal. 1 dari 48 Putusan No. 283/PDT/2019/PT.BDG..Hukum Bina Marga danPengembangan InfrastrukturWilayah, Biro Hukum KementerianPUPR.5. Deny Risnardi Setiawan, S.H.Kepala Subbagian AdvokasiHukum dan Komunikasi Publik,Setditjen Bina Marga KementerianPUPR.6. Prabandityo Triwibowo,S.T.,M.Eng. : Kepala SeksiPengadaan Tanah ll, SubditPengadaan Tanah, DirektoratJenderal Bina Marga, KementerianPUPR.7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 05-03-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/Pdt.Sus-HKI/2013
Tanggal 5 Maret 2014 — HINDARTO VS PT KIKI WIJAYA PLASTIK
202 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian pula apabila dilihatbukti P63, P64 yang telah dilegalisir Kementerian Perindustrian RI, dimanapada Jjin Industri yang dimiliki Tergugat adalah untuk produk kantong plastik.Hal mana adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi Andi Awandi dibawahsumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ijinindustri Tergugat berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Kepala SubBagian Tata Usaha dan Manajemen Kerja, Kementerian Perindustrian RI, Jl.Gatot Subroto Kav. 5253, Jakarta Selatan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Maret 2017 — - ABD. SAMAD (Terdakwa) - MOCH. RIZA WISNU. W, SH., MH (JPU)
109 — 21
  • menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian
    Menyusun rencana kegiatan Subbagian Bantuan Sosial;b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidangpelayanan bantuan sosial;c. Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan sosial;d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayananbantuan sosial;e. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan bantuan social;f. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidangpelayanan bantuan sosial;g.
    Melaksanakan monitoring,evaluasi, dan pelaporan kegiatan SubBagian bantuan Sosial;Hal 39 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN. Tpg.i. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaannorma,standar,oedoman,dan petunjuk operasional koordinasi dibidang pelayanan bantuan social;j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatanSubbagian Bantuan Sosial; dank.
    Menyusun rencana kegiatan Subbagian Bantuan Sosial.b. Menyiapkan badan perumusan kebijakan dankordinasidibidang pelayanan bantuan social.Hal 157 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN. Tpg.c. Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — BUPATI NGANJUK vs PT. PANCA MULTI SEJAHTERA, diwakili oleh RICKY NOVAL FEBRIANTO
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Nganjuk;3. Drs. FATKURROHMAN, jabatan Staf Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor diJalan Jendral Basuki Rahmat Nomor 01, Nganjuk,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 180/60/411.013/2015, tanggal 27 April 2015;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.;2. ANTHONY L. J. RATAG, S.H.;3. M. HAKIM YUNIZAR, D., S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 30-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/TUN/2014
Tanggal 30 Maret 2015 — ASAHAN DAULAY VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
69 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selain menjalankan tugastugas dinas rutin sebagai Kepala SubBagian Pemeliharaan dan Perawatan Bagian Perlengkapan, Penggugatjuga mendapat tugas dari Walikota Madya Jakarta Pusat sebagai KetuaPengadaan Barang/Jasa dengan Surat Keputusan Walikota MadyaJakarta Pusat Nomor 001/2006 tanggal 14 Februari 2006 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota MadyaJakarta Pusat dengan lampiran :. Ketua : Drs. H. Asahan DaulayIl. Sekretaris : Drs.
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 28-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 36/PDT/2021/PT JAP
Tanggal 29 Juli 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
95 — 126
  • ,Kepala Subbagian Tata Usaha, a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong,dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Leidy Asri Manganguwi, S.H., 2.Hendra Wasaraka, S.H., 3.
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 20-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Dum
Tanggal 26 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 3
  • Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon danTermohon terjadi pada tanggal 17 Juli 2014 setelah Pemohon di lantikHalaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Dumsebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di UPT, ketika itu terjadi pertengkaranantara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon terlambat PulangKerja karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, Termohon menuduhPemohon betah ditempat kerja karena banyak staf perempuan.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-05-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 12 Agustus 2014 — KANES AMANUPUNYO Sebagai Penggugat Melawan PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PD PDAM KOTA AMBON
164 — 85
  • Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABNfasilitas kantor, menghentikan rapat Plt dengan Kepala Bagian dan SubBagian, jelasjelas tindakan dan perbuatan Penggugat sudah barangtentu berdampak merugikan PDAM, dengan demikian adalah berdasardan beralasan keputusan Tergugat objek sengketa;4.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Kepegawaian
Register : 17-06-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 19/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 24 September 2013 — ANWAR EFFENDI, SE Melawan BUPATI KAPUAS
134 — 112
  • Jabatan Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kapuas; 6. FATMAH, SH. Jabatan Pelaksana Sub BagianDokumentasi Hukum Setda Kabupaten Kapuas.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 K/TUN/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — WALIKOTA PROBOLINGGO vs INDAH SUSILOWATI, S.Pd.,SD
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala Subbagian BantuanHukum dan Penyelesaian Sengketa pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Probolinggo;4. MAS ARIK FAJERI ZUNAIDI, S.H., Staf pada SubbagianBantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Probolinggo;Semuanya Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan PanglimaSudirman, Nomor 19, Probolinggo, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 188/01/425.012/2016 tanggal 26 Januari 2016;Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;melawan:INDAH SUSILOWATI, S.Pd.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Perijinan
Register : 21-11-2014 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 21-07-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 25/G/2014/PTUN.JBI
Tanggal 13 Mei 2015 — PT. KURNIA ALAM INVESTAMA vs. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI
204 — 107
  • Nama : SYAIFUL ANWAR, SH.Pangkat/Gol Ruang: Penaita (llV/c)Jabatan : Kepala SubBagian JDIH SetdaKabupaten Batang Hari4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/TUN/2010
Tanggal 22 Desember 2010 — PEMERINTAH KOTA MALANG, yang diwaklli oleh Drs. PENI SUPARTO, M.AP,vs KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR, dkk
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala SubBagian Bantuan dan Perlindungan Hukum padaBagian Bantuan Hukum Biro Hukum, PemerintahProvinsi Jawa Timur ;6. Ir. AGUS HERU WIDODO, MM, Kepala Seksi JasaKontruksi dan Pengelolaan Bangunan Gedung DinasPekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata RuangProvinsi Jawa Timur ;7. KOTOT PUGUH PRABOWO, S.H., Staf BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah ProvinsiJawa Timur ;8. IRFAN IHSANPURO, S.H., Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi JawaTimur ;9.
    ,M.Hum., Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum danPerundangundangan Setditjen Cipta KaryaDepartemen Pekerjaan Umum ;3. Ir. ANHAR, Kepala Seksi Pengelolaan RumahNegara Subdit Pengelolaan Gedung dan RumahNegara Direktorat Penataan Bangunan danLingkungan' Direktorat Jenderal Cipta KaryaDepartemen Pekerjaan Umum ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-06-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2404 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — NORHASANAH alias SANAH binti HASAN FAKHRUDIN
50 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fitriyadi alias Ifit bin Rahmadi selaku Kepala SubBagian Kredit Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Kandangan, Terdakwa II. Muhammad Ilham Rossady bin (Alm) BambangKusnun selaku Direktur Pemasaran PD BPR Kandangan, Terdakwa Ill AbdulMajid bin Abdullah selaku Direktur Utama PD BPR Kandangan dan TerdakwaIV. NORHASANAH alias SANAH binti HASAN FAKHRUDIN selaku Kepala SubHal. 2 dari 136 hal. Put.
    selalu disebutkandalam Surat Dakwaan dan Pembelaan Penuntut Umum;Bahwa benar ketika terjadi pencairan kredit atas nama Cahya Rienaldi danAkhmad Karyadi, serta pencairan kredit terhadap 7 orang karyawan PDBPR Kandangan, juga Terdakwa IV belum menjadi Kepala Sub BagianKas, melainkan hanya sebagai Kasir/Teller;Bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang mendalilkan Surat Edaran Direksitentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012, apabila dinubungkan dengan tugas Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian
    NORHASANAH alias SANAH bintiHASAN FAKHRUDIN bekerja di BPR Kandangan terdapat aturaninternal atau SOP tentang tugas yang berkaitan dengan KepalaSub Bagian Kas PD BPR Kandangan yaitu Surat Edaran Direksitentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012, maksud dari Surat Edaran Direksi tentang PedomanPelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012 apabiladihubungkan dengan tugas Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian Kas PD BPR Kandangan sebagaimana Pasal 13 tentangProses Pencairan Kredit
    Ilham Rossady adalahmenunjukkan adanya bentuk kerjasama yang nyata antara Terdakwa selaku staf bagian kredit, Terdakwa Il selaku Direktur Pemasaran,Terdakwa Ill selaku Direktur Utama dan Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian Kas/Kasir/Teller dalam unsur ke empat dakwaan subsidair yaituHal. 132 dari 136 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 05-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2014 — VICTOR TAMBUNAN;MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
62 — 27
  • ,Kepala Subbagian Organisasi dan KepegawaianBahwa, Pada tanggal 22 September 2012, Penggugat mengirim SuratKeterangan Sakit yang ditandatangani oleh dr. DP Velyani/dr.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 17-05-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 07-02-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG
Tanggal 17 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 7
  • Bahwa apa yang di dalilkan oleh PEMOHON pada point angka No. 4 subbagian (a,b,c,d) adalah merupakan dalil yang sengaja di buatbuat sendirioleh Pemohon, tapi semua itu tidak mengapa, karena merupakan suatuhalaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlgalasan hukum yang di buat sebagai dasar di ajukannya gugatanPermohonan cerai dari Pemohon, yang walaupun atas alasan gugatan dariPemohon itu Semuanya penuh dengan dusta, namun fakta dan kenyataanhukum sebelumnya, rumah tangga antara
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 16 September 2021 — Penuntut Umum:
1.DIMAS PURNAMA PUTRA, S.H,M.H
2.EKA DAHLIANA, S.H
Terdakwa:
HERU FEBRYAN CRISTIAWAN Als HERU Bin M. NOOR ARIFIN
76 — 11
  • UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telahditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-04-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 61/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
SEPRIANDISON SARAGIH, SH., M.Si
Tergugat:
1.KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
2.KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
88 — 63
  • Dwi Satria Wijanarko, Jabatan Kepala Subbagian Analisis danDokumentasi Hukum Bawaslu R.I.;. Radityas Megha Widyadari, Jabatan Plt. Kepala SubbagianPerundangundangan Bawaslu, R.1.;. Bella Nathania, Tim Asistensi Hukum Bawaslu, R.1.;. Bella Oktaviani, Tim Asistensi Hukum Bawaslu, R.I.;. Geano Giovan Naldi, Staf Bagian Hukum Bawaslu, R.1.;. Agnes Natasia, Staf Bagian Hukum Bawaslu, R.I.;Mahrus Ali, Staf Bagian Hukum Bawaslu, R.1.;Rakhmat Hidayat, Staf Bagian Hukum Bawaslu, R.l.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 22-10-2013 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2013
Tanggal 22 Oktober 2013 — MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI VS PT. SENAMAS ENERGINDO MULIA
87 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Mineral,Batubara dan Geologi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral R.1.;Denny Z. Dayyan, ST. : Kepala Seksi Pengawasan KelayakanUsaha Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.1.:Yudianto, ST. : Kepala Seksi Pengawasan Usaha Operasi ProduksiBatubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.1.