Ditemukan 14238 data
240 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., cetakan KeduaMahkamah Agung R.I. 1993, halaman 292293) ;bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat IX adalah errorin person, karena Tergugat IX tidak mempunyai hubungan hukumdengan objek tanah perkara a quo dan tidak mempunyai hubunganhukum dengan Penggugat dan Tergugat lainnya, kecuali denganTergugat V s/d VIII dan X yang merupakan bawahan dari institusiTergugat IX ;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat
56 — 18
yang dengan tegas diakuikebenarannya oleh Tergugat.2 Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur(Obscuur Libel) perihal Objek Perkara (objek gugatan) tidak jelas.Bahwa dalam gugatan disebutkan bahwa Objek gugatan adalah pembuatan jalan,dalam surat gugatan aquo baik Posita maupun Petitumnya tidak satupun/mencantumkan dimana letak jalan serta panjang maupun lebar dari jalan sebagaimanayang dimaksud dalam surat gugatan tersebut.Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565
244 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 565/K/Sip/1973, tanggal 21Agustus 1973, juncto Putusan Mahkamah Agung R.I.
17 — 15
untukselanjutnya dinyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolakatau. setidaktidaknya gugatan tidak dapat ditenima (Niet15ontvan klijkverklaard) dan oleh karenanya banyak faktafaktahukum dalam gugatan yang tidak jelas seita mengandungkekeliruan yang fatal ini berakibat gugatan menjadi kabur(Obcure libell ) sehingga gugatan harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvan klijk verklaard), halini bertentangan dengan pasal 8 Rv ( baca: Putusan MahkamahAgung Tanggal 21 Agustus 1974 No. 565
58 — 20
Sukardiberdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 21 Januari 1981.Bahwa oleh karena yang diklaim sebagai miliknya oleh Para Terlawan/Para Penggugat adalah tanah seluas 19.975M2 (quod non)sedangkanyang dikuasai Pelawan adalah tanah seluas 18.960M2 berdasarkansertifikat Hak Milik Nomor 725 maka nyatanyata Para Terlawan/ParaPenggugat tidak mempunyai kepentingan dan legal standing dalammengajukan gugatan sehingga mengakibatkan gugatan PenggugatKabur.Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 565
22 — 4
PutusanMahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973,Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7April 1979, memberikan kaidah hukum sebagai berikut:Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 565 K/Sip/1973tanggal 21 Agustus 1974);Dalam Rekonvensi:1. Bahwa mohon Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensidan Para Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;2. Bahwa mohon agar dalil Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban PokokPerkara (Konvensi) diulangi kembali dalam gugatan rekonvensi;Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 347 PK/Pdt/2013103.10Bahwa pada tahun 1991 yang lalu) Tergugat Rekonvensi pernahmenunjukkan sehamparan tanah seluas 21.536,2 m?
39 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
demikian maka jelaslah tidak adapersesuaian antara objek sengketa yang secara factual dengan yangdisebutkan dalam gugatan Penggugat, yakni secara jelas dalam jual belidikatakan, jual beli hanya terhadap tanah 1.023 meter persegi sedangkandalam gugatan disebutkan tanah seluas + 0,282 Ha, sehingga tidak adakesesuaian objek gugatan antara fakta yang ada dengan apa yangdisebutkan dalam gugatan, sehingga membuat gugatan a quo menjadikabur dan tidak jelas;Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan MA RI Nomor 565
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Penggugat,dan bukan didasari dari hak kepemilikan yang sah in casu sertifikat hak milik;Atas dasar tersebut, batasbatas yang didalilkan Penggugat mengandung cacatformil (error in objecto) dikarenakan keluasan dan batasbatas tanah yangdidalilkan Penggugat bukan bersumber suatu produk hukum pejabat administrasinegara in casu Badan Pertanahan Negara yang berwenang melakukan pengukuranmengenai batasbatas tanah, melainkan atas penilaian dan pengukuran sendiri;Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 565
72 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put.Nomor 1033 K/Pdt.SusPHI/201618.19.untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan PHK secara damai dankekeluargaan;Bahwa oleh karena perundingan yang telah diupayakan tidakmenghasilkan persetujuaan maka Para Penggugat mengajukanPermohonan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Pekalongan, yang mana tidak mencapaikesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga pihakMediator mengeluarkan Anjuran Tertulis Nomor: 565/0567/2015, tertanggal17 Maret 2015,
56 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan tidak sempurna;Bahwa dalam petitumnya Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi atastanah seluas 131 Ha namun dalam Posita gugatannya Penggugaet samasekali tidak menguraikan dasar kepemilikan atas tanah a quo;Merujuk Yurisprudensi MARI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus1974: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatantidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah yangsengketa tidak jeias";Bahwa oleh karena dalam petitumnya Penggugat meminta ganti
67 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerja yang dilakukan tidakmemenuhi Ketentuan Pasal 15layat (3)......... cee eeeeeeeeeeeeee dst Batal Demi Hukum danPengusaha wajib Mempekerjakan Pekerja Buruh yang bersangkutan serta membayarseluruh upah dan hak yang seharusnya di terima.Bahwa sehubungan dengan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja(PHK.) antara Penggugat dan Tergugat maka Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Pasuruan melalui pegawai Mediator telah mengeluarkan anjuran padatanggal 28 April 2008 dengan Nomor 565
99 — 5
Kemudian. meninggal dunia pada 14 Juli 1996, Beragama: Islam,bedasarkan surat keterangan kematian, Nomor:474.3/07/Kel.BT/2018, Tertanggal: 27 Maret 2018.Bahwa .............565 mempunyai empat saudara kandung sebagaiberikut:2.1. oe eee eeeeeeeeeeeeess) MEninggal dunia pada tanggal: 6 Juni 2007,Bedasarkan Surat Kematian, Nomor: 474.3/02/BT/2018,Tertanggl: 22 Januari 2018.2.2. ceeceeeeeeeeeeeeeeee MEnNinggal dunia pada tanggal: 1 Januari 1972,Bedasarkan Surat Kematian, Nomor:472.12/07/KBD/2018,Tertanggl
97 — 13
tersebut tidak tercapaikesepakatan, Pihak DPC FHUKATAN SBSI Kabupaten Siak mengirimkanSurat Permintaan BIPARTIT KEDUA dengan Nomor : 03/DPC/FHKTN/SIAK/II/2016, tanggal 16 Maret 2016, namun tetap saja samaPT.MSU tidak menunjukkan sikap itikad baiknya;Bahwa atas permohonan Bipartit tersebut tidak tercapai Kesepakatan,maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undangundang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial selanjutnya disebut UUPPHI), Mediator mengeluarkan Anjuran dengan Nomor : 565
251 — 53
Dengan demikian obyek sengketa pada perkara a quobukan hanya hak dari Penggugat saja.Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, maka sudahsepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalandengan : Putusan MARI No. 6/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yangmenyatakan bahwa :Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasargugatan tidak sempurnaHalaman 9 dari 26 Putusan Nomor 153/PDT/2018/PT BTN Putusan MARI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yangpadainti menyatakan
47 — 10
,Sehingga oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan tanah a quo masih menjadi miliknya, makasesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 565 K/Pdt/1973 tanggal 21 Agustus 1974dalam Kaidah Hukumnya menyatakan :Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : gugatan harus dinyatakantidak dapat diterima Karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat atas tanahsengketa tidak jelas+4 Bahwa Penggugat ternyata bukan badan hukum yang mempunyaihak dan kepentingan
78 — 24
yang mendalilkan bahwa karenasuatu hal yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat berkewajiban membayar pajak.Penggugat dengan serta merta dan tanpa alasan yang jelas meminta Tergugat untukmelakukan pembayaran atas pajak Penggugat adalah tidak masuk akal dan tidak berdasar.Bahwa oleh karena itu, maka objek gugatan Penggugat berupa pajak tersebut, tidaklahjelas dan tidak dapat diterima karena tidak ada penjelasan dan perincian yang jelas olehPenggugat.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.565
95 — 39
Mohon periksa yurisprudensi MARI No. 565 K/Sip/1973 yangmempunyai kaidah hukum bahwa gugatan dianggap tidak memenuhisyarat dan tidak sempurna, apabila hak Penggugat tidak jelas ;Bahwa, hal ini dapat dilihat dari dalil Gugatan Penggugatberkaitandengan pihakpihak yaitu Penggugat bertindak selaku Direktur UtamaCV.
107 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
penjelasan dan Kklarifikasi dariTergugat dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan (UpayaBipartit), tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang berarti dari Tergugat;10.Bahwa dikarenakan upaya bipartit tidak berhasil menemukan kesepakatan,maka Penggugat melanjutkan dengan upaya Tripartit bersama Dinas Sosialdan Tenaga Kerja Kota Pekanbaru serta perwakilan dari Tergugat dan atasupaya mediasi tersebut Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pekanbarumengeluarkan surat ANJURAN dengan Nomor NAKER/C.4/565
32 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abidin ;Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1973,yang berbunyi : Karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karenahak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas ;Sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi : Terlepas dari keberatankeberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena Petitum tidak sesuaidengan dalildalil gugatan, permohonan kasasi dapat diterima dan putusanPengadilan Tinggi dan Pengadilan