Ditemukan 41872 data
18 — 1
Sebagaimana yang diatur dalamBab IV Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, olehkarenanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon IIdapat dinyatakan sah, dan permohonan Itsbat Nikah yangdiajukan oleh para Pemohon tersebut patut dikabulkan;Menimbang oleh karena perkawinan Para Pemohontersebut belum dicatat oleh Pejabat yang berwenang makauntuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 UU No.1 tahun 1974jis pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam makaPara pemohon diharuskan mencatatkannya kepada KantorUrusan
Ketut Arini
66 — 23
Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum untukberbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kematian tersebut.
34 — 4
berpendapatperselisihan dan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipildan berpengaruh bagi ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, hal manamengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanaditentukan pasal 1 UU No. 1/1974 jo pasal 3 KHI. serta Qs. 30 Al Rum : 21, danmasingmasing fihak diharuskan
HAMDI
20 — 13
Bahwa untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon pada Paspor olehKantor Imigrasi diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Kelas IA diMataram, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka Pemohon memohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksadan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yangamarnya berbunyi :1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.
1.SAMUEL SEMBIRING
2.MARNI ELFRIDA BR SITUMEANG
17 — 15
Nama: Kristin Fricilia Dwi Nauli, Lahir di Medan tanggal 03092008;Bahwa pada waktu pemohon hendak mengurus pencatatan perkawinandi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten PasamanBarat untuk membuat Akta Perkawinan tersebut, karena berdasarkanUndangundang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal36 dimana diharuskan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri Setempat dalam hal ini Pengadilan
12 — 9
perselisihan danpertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipil sehingga memberi pengaruh langsung5bagi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, halmana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugattidak ada harapan akan hidup rukun~ kembali dalamrumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah = untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dankekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanaditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, danmasing masing fihak diharuskan
9 — 3
perselisihandan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipilsehingga memberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinan Penggugat danTergugat, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak adaharapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
24 — 2
dibetulkan menjadi 17 Nopember1994 telah lahir seorang anak laki laki yang bernama MUSTAKIM anak daripasangan suami isteri MUNAWAR dengan SRI RAHAYU dan LULUKOKTAPIYAH anak dari pasangan suami isteri MUNAWAR dengan SRIRAHAYU lahir di Jombang tanggal 05 Agustus 1999 dibetulkan menjadi LULUKOKTAFTY AH lahir di Jombang tanggal 05 Oktober 1999 anak dari pasangan suamiistrti MUNAWAR dengan Ibu SRI RAHAYU;Bahwa menurut hemat Pemohon untuk pembetulan nama / abjad dan bulan lahirdalam akta kelahiran tersebut diharuskan
26 — 3
anak pemohon dilahirkan di Palembang pada tanggal 16 Januari 2011, jeniskelamin perempuan yang diberi nama PUTRI BRACE PENAMBUNAN adalah anakdari pasangan suami istri yang bernama DENNY PENAMBUNAN dan NANIOESMAN;e Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, maka kelahiran anak Pemohon tersebutsampai saat ini belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil;e Bahwa Pemohon berstatus Warganegara Indonesia; Bahwa Pemohon sangat memerlukan akte kelahiran anak Pemohon tersebut untukberbagai keperluan yang diharuskan
10 — 8
Kutipan Akta Nikah( bukti P ) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudahsesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil danterbukti bahwa benar antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa karena inti permasalahan ini adalah perselisihan dan pertengkaranmaka untuk pembuktian pokok masalah menurut pasal 76 ayat (1) Undang undang nomor 7tahun 1989 jo Pasal 90 undangundang nomor 3 tahun 2006 yang diharuskan
108 — 24
nilai transaksi barang impormenempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01September 2010 dinyatakan Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak terdapat pembatasanpembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang imporselain pembatasanpembatasan yang:1. diberlakukan atau diharuskan
6 — 6
ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg,maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalamikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Maret 2006 dan belum berceraimenurut hukum , dan selama perkawinan sudah dikaruniai dua orang anak ;Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah olehTergugat karena ketidak hadirannya dipersidangan , namun untuk memenuuhiketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, makaPenggugat diharuskan
74 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan secara hukum Para Tergugat telan melakukanperbuatan melawan hukum dan diharuskan membayar kepada Penggugatsecara tunai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Il, Ill, IV dan V) untuk tundukdan taat pada putusan;5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh JurusitaPengadilan Negeri Bogor atas objek sengketa dalam perkara ini adalah sahdan berharga;6.
9 — 2
perselisihandan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipilsehingga memberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinan Penggugat danTergugat, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak adaharapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
18 — 2
DYAH SEKAR ARUM (anak Keempat ) perempuan yang lahir di Klaten, padaSenin, tanggal 27 Juni 2005 ;Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, maka hingga saat ini anak Pemohon tersebutsampai sekarang belum memiliki Akta kelahiran ; Bahwa guna tertib administrasi aktaakta pada Kantor Catatan Sipil, khususnya Aktakelahiran, maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pembuatan Aktakelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten ; Bahwa dikarenakan waktunya sudah terlambat, maka diharuskan
84 — 31
dariinti pokok permasalahan dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amarputusan.Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 5, Hakimberpendapat bahwa karena perkara ini tidak menyangkut sengketa kepemilikandan juga bukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum maka haruslahditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatanPenggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkansebagian maka kepada Tergugat dan Tergugat Il diharuskan
50 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 1 September 2001, kemudianterhadapnya oleh para Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2001 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 September 2001sebagaimanaternyata dari akte permohonan kasasi Nomor35/Pdt.G/2000/PN.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong ;Menimbang, bahwa namun demikian para Penggugat/Terbandingsebagai para Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori/risalah kasasisebagaimana yang diharuskan
36 — 6
lain Saksi KASRANSYAH DJ bin ROBET, saksiMUHAMMAD KUSASI bin KURSANI dan saksi BAIHAKI alias IBAI bin LAMSIboleh membeli bio solar secara berulangulang (melangsir) dan sebanyakbanyaknya dengan menggunakan tangki modifikasi maupun dengan tangkibiasa, dengan syarat harganya dinaikan menjadi Rp 5.500, per liter dariharga yang seharusnya sehaga Rp 5.150, per liter walaupun Terdakwasecara umum mengetahui bahwa untuk melakukan pengangkutan bahanbakar minyak (BBM) bio solar yang disubsidi oleh pemerintah diharuskan
dan saksi BAIHAKI aliasIBAI bin LAMSI boleh membeli bio solar secara berulangulang(melangsir) dan sebanyakbanyaknya dengan menggunakan tangkimodifikasi maupun dengan tangki biasa, dengan syarat harganyadinaikan menjadi Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dariharga yang seharusnya sehaga Rp5.150,00 (lima ribu seratus limapuluh rupiah) per liter walaupun Terdakwa secara umum mengetahuibahwa untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) biosolar yang disubsidi oleh pemerintah diharuskan
dan saksi BAIHAKI aliasIBAI bin LAMSI boleh membeli bio solar secara berulangulang (melangsir) dansebanyakbanyaknya dengan menggunakan tangki modifikasi maupun dengantangki biasa, dengan syarat harganya dinaikan menjadi Rp5.500,00 (lima ribulima ratus rupiah) per liter dari harga yang seharusnya sehaga Rp5.150,00 (limaribu seratus lima puluh rupiah) per liter walaupun Terdakwa secara umummengetahui bahwa untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM)bio solar yang disubsidi oleh pemerintah diharuskan
1.SERLI PATULAK, S.H.
2.FEDI ARIF RAKHMAN, SH
Terdakwa:
HERI ALAMSYAH Alias HERI Bin TAMRIN SAMPIRO
55 — 35
Tidak menggunakan pendugaduga sebagaimana diharuskan oleh Hukum;2.
Tidak berhatihati sebagaimana diharuskan oleh Hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan kepada syarat yang ditentukantersebut ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitarpukul 17.10 wita di Kelurahan Induha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka,bermula terdakwa menuju kebun dengan membawa parang dan berjalan kakimenyeberangi jalan poros, yang mana letak kebun ada di seberang depanrumah saksi Ambo dan Rostina yang posisinya di atas tebing / dataran yanglebih tinggi dari aspal jalan poros.
terdakwa seharusnya dapat membayangkan atau mendugadugatimbulnya akibat dari perbuatannya tersebut dengan mengambil tindakantindakan pencegahan berdasakan pengetahuan atau kemampuan akal yangdimilikinya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaklumi bahwa sikap batinterdakwa tidak menghendaki timbulnya kecelakaan tersebut, namun pada saatkecelakaan tersebut terjadi bagi terdakwa untuk mengantisipasi segala sesuatuyang akan terjadi terdakwa tidak menggunakan pendugaduga atau punpenghatihati sebagaimana yang diharuskan
112 — 40
Bahwa Penggugat diharuskan oleh Tergugat untuk melakukan pelanggaranterhadap Pasal 164 ayat (3)Undang Undang No 13 tahun 2003,Pasal 87 ayat 1Undang Undang No. 13 tahun 2003 dan Undang Undang 24 Tahun 2011temtamg Badan Penyeenggara Jminan Sosial, yang seyogyanya Penggugatselaku HRD Superintendet bekerja sesuai aturan hukum Ketenaga Kerjaanserta peraturan hukum yang lainnya, yang secara spikologis Penggugat sangattertekan untuk menyimpangi aturan Hukum diatas;.
Bahwa terhadap dalil penggugat pada poin 8 halaman 2 dan 3 yangmenyatakan bahwa penggugat diharuskan oleh tergugat untuk melakukanpelanggaran pasal 164 ayat (3) pasal 87 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 danUU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dstterhadap dalil penggugat tersebut tergugat menanggapi sebagai berikut :o Bahwa penggugat kurang memahami makna dan tujuan pasal 87 ayat (1)dan pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 24 Tahun2011 yang didalam ilmu logika
bahwa penggugat adalah orang yang tidaktahu ditahunya atau orang yang merasa mengetahui sesuatu sehinggamenafsirkan pasal demi pasal dalam undang undang kurangmemperhatikan koridor hukum yang berlaku.o Bahwa tergugat tidak pernah membujuk dan/atau menyuruh penggugatuntuk melakukan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.o Bahwa kalimat penggugat pada poin 8 tersebut yang menyatakanPenggugat diharuskan oleh tergugat untuk dst adalah menunjukkanbahwa penggugat belum dewasa