Registerperkara PDM 75/0.5.21/Epp.2/03/ 2014 tanggal O07 April 2014 pada pokoknya sebagaiberikut :DakwaanBahwa terdakwa AHMAD SAEHO bersamasama dengan HAPIDIN Bin ASERIN(perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekirajam 10.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di teras rumahdi dalam mobil milik saksi korban EMILIA yakni di Dusun Krajan Rt 03 Rw 09 DesaGladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yangmasih

terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang diajukan olehterdakwa secara lisan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwaberjanji tidak akan mengulanginya lagi, atas pembelaan terdakwa tersebutPenuntut Umum juga mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada3pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum dan menolak Pledoi yangdiajukan oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumsebagaimana dalam Surat Dakwaannya Nomor : Register Perkara : PDM41/PSIAN/Epp.2/03

/2014 tertanggal 01 April 2014 dengan dakwaan sebagaiberikutDAKWAAN :Bahwa ia terdakwa Herman Als.

. : 19/RT.2/Epp.1/03/2014,sejak tanggal : 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014 ;3. Penuntut Umum tanggal: 01 April 2014, No: Print : 316/0.3.41/Epp.2/04/2014 sejaktanggal : 01 April 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 03 April 2014, No46/Pen.Pid/2014/PN.Pwi. sejak tanggal : 03 April 2014 sampai dengan tanggal 17 April2014 ;5.

dalildalil gugatan, karena perceraian tidak bisa juga atas dasar kesepakatan sebagaimana maksud Pasal208 KUH Perdata, oleh karena itu Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tetap dibebani pembuktian;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya, Penggugat di persidangan telahmengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegellen sebagaimana ketentuanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meteraisesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang PerubahanBea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevansebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima

dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, alatbukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata CaraHal. 9 dari 16 Hal.

PDM/ 261/BDUNG/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 yangdibacakan pada hari : SENIN tanggal 2 April 2014 berisikan halhal sebagai berikut :DAKWAAN;KESATUBahwa ia Terdakwa INDRA IRAWAN BIN WIRAWAN, padahariRabu tanggal O8Januari 2014 sekitar jam 20.00 Wib, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di dekat SMU Bina Darma Il JI.Babakan Sari Rt.09/ 11 Kel. Babakan Sari Kec.

.5.000, (lima ribuRupiah) ;Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak melakukanPembelaan terhadap dirinya, Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman dengan alasanterdakwa sangat menyesal sebagai tulang punggungkeluarga ;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan jugamenyatakan tetap pada Tuntutannya ;Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA : PDM23/PLH/Epp.2/03

/2014, tanggal 3Maret 2014 sebagai berikut :PRIMAIR : Bahwa ia terdakwa HAERUDDIN Als KOLENG Bin DARWIS (Alm) pada hari Sabtutanggal 21 Desember 2013 Skj. 15.00 WITA atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2013 bertempat di Muara asamasam, Lapangan Tembak Kecamatan Jorong, Kabupaten TanahLaut atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukanpenganiayaan mengakibatkan lukaluka berat

buah baskom seng,1 (satu) buah sendok dapur 1 (satu) sapu uk; 1 (satu) buah martil;Dirampas untuk dimusnahkan.akwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.Menetapkan agar terd1.000 (seribu rupiah); eiSetelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknyamemohon hukuman yang Seringanringannya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Marisa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 02April 2014 dengan Nomor : Reg.Perkara ; PDM17/Mrs/03

/2014, telah didakwasebagai berikut :Dakwaan:Bahwa ia terdakwa Lina Olii alias Lina pada hari Minggu tanggal 26 Januari2014 sekitar pukul 16.00 wita atau selidaktidaknya pada suatu waktu lain dalamtahun 2014 bertempat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato atauSetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Marisa yang berwenang mengadili telah melakukan penganiayaanyaitu dengan sengaja membuat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataulukaterhadap

Fotokopi surat keterangan atas nama SUSILAWATI Nomor wanna nn nnn nanan nnn nn nnn n nena nana tanggal 4 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh an.Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yangtelah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan MenteriKeuangan Nomor 70/PMK.03/2014, tidak dapat dicocokkan dengan aslinyakemudian diberi tanda P.1;2.

Alat buktitersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai,bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen diKantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a)UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara PemeteraianKemudian.

MUHAMMAD HASYIM No.840329260115Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD HASIM4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratusrupiah)Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwaTerdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan kelalaian lagi dan memohonkeringanan hukuman;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaansubsidaritas, Nomor Register Perkara : PDM40/MATAR/03/2014, tertanggal 2 April 2014,yang

mengajukan alat bukti suratP.1, P.2 dan P.3, yang merupakan fotokopifotokopi dari suatu akta otentik,telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya danmemang sengaja dibuat untuk alat bukti guna membuktikan tentangbiodata/identitas Penggugat (P.1) dan adanya ikatan perkawinan sah dantercatat secara resmi antara Penggugat dengan Tergugat (P.2), danadanya izin melaksanakan perceraian, alatalat bukti tersebut juga telahdinazegelen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian,dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f sertaPasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima;Hal. 9 dari 18 hal.

dua) orang saksi;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannyaPemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeteraicukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyasehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alatbukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata danPasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteraiserta alat bukti tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 tentang Tata CaraPemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulisP.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebuttidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifatsempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

Islam, dan oleh karenanya juga Penggugat harus dinyatakan sebagaipihak yang berkedudukan hukum atau persona stand in yudicio dalam perkaraaquo;Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.2 telan bermeterai cukup, dinazegelen (pemeteraian kemudian) dan diperlinatkan atau dicocokan denganaslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapatdigunakan sebagai alat bukti di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 2huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 3 ayat(1) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;Hal. 11 dari 18 hal.

seperti Hak Terdakwa pada saat ditangkap untukmenjalani Assesment di Tim Assesment Terpadu untuk menentukan kualifikasiperbuatan Terdakwa apakah Terdakwa ini selakupengguna/penyalahguna/pecandu Narkotika ataukah terlibat dalam peredarangelap narkotika,hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua MahkamahAgung RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RINomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor PER005/A/JA/03

/2014, KepalaKepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan NarkotikaNasional RI Nomor PERBER/O1/III/2014/BNN Tentang Penanganan PecanduNarkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam LembagaRehabilitasi.

Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,(dua riburupiah) ;Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknyamenerangkan bahwa ia tidak mengajukan Pembelaan diri secara tertulis akan tetapi mohonkeringanan hukuman;Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa secara lisanmenyatakan tetap pada tuntutan dan Pembelaannya masingmasing;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan PenuntutUmum tanggal 07 April 2014 Reg.Perkara No.PDM34/PAMEK/I/03

/2014 Terdakwatelah didakwa sebagai berikut :DAKWAAN;PRIMAIRBahwa Ia terdakwa ACHMAD FAUZI Bin MUNADE pada hari, tanggal danbulan yang tidak ditentukan secara pasti tahun 2012 atau setidaktidaknya dalam tahun2012, bertempat di Desa Panaguan Kec.

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2014, Nomor:B16/N.3.12/Epp.1/03/2014, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 18 April 2014;3. Penuntut Umum tanggal 17 April 2014 Nomor: Print43/N.3.12/Epp.2/04/2014,sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014;4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 28 April 2014, sejaktanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;5.

klausulharus mendapat dispensasi dari pengadilan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai degan P.12,dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara mutatismutandis dianggap telah telan dipertimbangkan sebagaimanapertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti surat P1 sampai dengan P.12tersebut merupakan fotokopifotokopi yang telah dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok denganHal. 14 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.

:REG.PDM27/R.Bima/03/2014 tertanggal 10 Maret 2014 terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut; DAKWAAN : Bahwa ia terdakwa JUANDA pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, sekitar jam 23.15wita atau setidak tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2012 bertempat di Rt.02/Rw.o1Dusun oi lanco Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima,dengan sengaja

Bicnbukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata danPasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sertaalat bukti tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan Peraturan MenteriKeuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, makamajelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebuttelah memenuhi syarat formil;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut