Ditemukan 31938 data
6 — 0
telah ditetapkanTergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaikuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karenaitu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan setelah Majlis Hakim memeriksaKompetensi Absolute dan Kompetensi relatif dalam perkara ini dengan memperhatikan Pasal4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang telah diubah dan di tambah
8 — 1
berdasarkan bukti P.1 Pemohon terbukti berdomisili diWilayah Kabupaten Purworejo, maka perkara ini menjadi wewenang relatif PengadilanAgama Purworejo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbuktilah bahwa Pemohon danTermohon telah terikat dalam pernikahan yang sah oleh karenanya Pemohonmempunyai dasar hukum untuk mengujukan Permohonan perceraian terhadapTermohon ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perceraian, sesuai pasal 49UnadangUndang Nomor 7 tahun 1989; yang telah diubah dan di tambah
7 — 0
N umur 4Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan denganharmonis namun sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu, kehidupan rumah tanggaPemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon denganTermohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa pemicu dari peristiwa tersebut karena Termohon selalu menuntut nafkahyang diluar batas kemampuan Pemohon, Pemohon selalu dibadingbandingkandengan suami orang lain yang dianggap lebih banyak penghasilannya, Termohonkian hari tambah
10 — 0
beritaacara sidang, selanjutnya Majlis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagaibagian dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanayang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan setelah Majlis Hakimmemeriksa Kompetensi Absolute dan Kompetensi relatif dalam perkara ini denganmemperhatikan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan di tambah
7 — 0
berdasarkan bukti P.1 Pemohon terbukti berdomisili diWilayah Kabupaten Purworejo, maka perkara ini menjadi wewenang relatif PengadilanAgama Purworejo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbuktilah bahwa Pemohon danTermohon telah terikat dalam pernikahan yang sah;oleh karenanya Pemohonmempunyai dasar hukum untuk mengujukan Permohonan perceraian terhadapTermohon ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perceraian, sesuai pasal 49UnadangUndang Nomor 7 tahun 1989; yang telah diubah dan di tambah
11 — 0
berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 yang diajukan di mukapersidangan oleh Termohon terbukti Termohon secara tegas tidak keberatan dimadu olehPemohon hal ini sesuai dengan pasal 5 ( 1 ) UU No. tahun 1974; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 Pemohon telah menyatakan akan berlakuadil kepada isteriisteri dan anakanaknya hal ini sesuai dengan pasal 5 (3 ) UU No. tahunMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 Pemohon bekerja sebagaiWiraswasta ( meuble) berpenghasilan 2 juta rupiah lebih di tambah
7 — 0
beritaacara sidang, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebutsebagai bagian dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan setelah Majelis Hakimmemeriksa Kompetensi Absolute dan Kompetensi relatif dalam perkara ini denganmemperhatikan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan di tambah
8 — 2
berdasarkan bukti P.1) Pemohon terbukti berdomisili diWilayah Kabupaten Purworejo, maka perkara ini menjadi wewenang relatif PengadilanAgama Purworejo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, maka terbuktilah bahwa Pemohon danTermohon telah terikat dalam pernikahan yang sah;oleh karenanya Pemohonmempunyai dasar hukum untuk mengujukan Permohonan perceraian terhadapTermohon ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perceraian, sesuai pasal 49UnadangUndang Nomor 7 tahun 1989; yang telah diubah dan di tambah
7 — 0
beritaacara sidang, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebutsebagai bagian dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan setelah Majelis Hakimmemeriksa Kompetensi Absolute dan Kompetensi relatif dalam perkara ini denganmemperhatikan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan di tambah
5 — 0
Undangundang Nomor 7 tahun1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 kepada Panitera PengadilanAgama Salatiga diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalPenggugat dan Tergugat Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinandilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undangundang Nomor 7tahun 1989 yang telah dirubah dan di tambah
6 — 0
berdasarkan bukti P.1 Pemohon terbukti berdomisili diWilayah Kabupaten Purworejo, maka perkara ini menjadi wewenang relatif PengadilanAgama Purworejo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbuktilah bahwa Pemohon danTermohon telah terikat dalam pernikahan yang sah oleh karenanya Pemohonmempunyai dasar hukum untuk mengujukan Permohonan perceraian terhadapTermohon ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perceraian, sesuai pasal 49UnadangUndang Nomor 7 tahun 1989; yang telah diubah dan di tambah
7 — 0
berdasarkan bukti P.1 Pemohon terbukti berdomisili diWilayah Kabupaten Purworejo, maka perkara ini menjadi wewenang relatif PengadilanAgama Purworejo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbuktilah bahwa Pemohon danTermohon telah terikat dalam pernikahan yang sah;oleh karenanya Pemohonmempunyai dasar hukum untuk mengujukan Permohonan perceraian terhadapTermohon ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perceraian, sesuai pasal 49UnadangUndang Nomor 7 tahun 1989; yang telah diubah dan di tambah
7 — 1
tinggal bersama di rumahorang tua Termohon selama 5 tahun selanjutnya di rumah bersama selama 11 tahun 8 bulan ,telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;e Bahwa sejak bulan Juli tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadipisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 11 bulan, Pemohon pergi meninggalkankediaman bersama.e Bahwa sejak kumpul antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalahTermohon selalu suntik KB, padahal Pemohon menginginkan tambah
9 — 2
sebagaimana terungkap di atas makaPemohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud denganpasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis serta pasal 7 ayat 1 dan2 Undang UndangNomor Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang No. 3 tahun2006,dan yang di ubah dan tambah
106 — 26
Menurut Terbandingbahwa huruf f dan g bagian Menimbang Keputusan Terbanding Nomor:KEP3615/KPU.01/2013 tanggal 19 Juni 2013, menyatakan:bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untukmendapatkan Tarif Bea Masuk barang impor dalam rangka Skema ACFTA,sehingga Pemohon Banding dikenakan tambah bayar sebesarRp.202.037.000,00.bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E133106108720019tanggal 24 Januari 2013 terdapat keraguan atas tanda tangan dan stempel yangtertera pada
14 — 13
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili diKabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenangmenerima, memeriksa dan memutus perkara aguo karena Pengadilan Agamamempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohonberupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan
7 — 0
yangtelah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanyaalasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan setelah Majlis Hakimmemeriksa Kompetensi Absolute dan Kompetensi relatif dalam perkara ini denganmemperhatikan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan di tambah
8 — 0
Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang makanan namunpenghasilannya sering tidak jelas rinciannya sehingga Penggugatsering memberi uang untuk tambah modal usaha Tergugat danPenggugat juga sering membayar uang koskosan;c. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan koskosan padahalseharusnya Tergugat sampai di rumah pukul 00.00 dini harisetelah selesai berdagang namun Tergugat sering pulang pagihari bahkan pernah dua sampai tiga hari Tergugat baru pulang kekoskosan;4.
11 — 1
SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman diKota Probolinggo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayahkandung Penggugat;e Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul dirumahorangtua Tergugat setelah Penggugat hamil 7 bulan Penggugat dan Tergugatpindah kerumah saksi karena ada omongan dari ibu kandung Tergugat yangmakan tambah pemasukan tidak ada;e Bahwa
13 — 9
Pasal 149 ayat (1) RBg olehkarenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara Verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas pula, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkantalak raji satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talakraj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itudapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah