Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Maret 2008 sesuaiKutipan Akta Nikah Nomor : 164/37/I/2008 tanggal 16 Maret 2008 dari KantorUrusan Agama Kecamatan Mranggen; 2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di di rumahorang tua Termohon, belum pernah bercerai sudah pernah melakukan hubungankelamin (ba'da dukhul), telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAKPEMOHON DAN TERMOHON yang saat ini berusia 1 tahun 83.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 164/37/II/2008, tanggal 16 Maret2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yangoleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeteraicukup yang diberi tanda P.1 ;Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksisaksi yang di sidangtelah memberikan keterangan dibawah sumpah:1.

tertulis pada persidangan tanggal 28 Juli 2010 yang pada pokoknya tetap padadalildalil permohonannya, dan kemudian Termohon tidak menyampaikan dupliknyakarena Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti ( P.1) dan 2 orang saksi yaitu: SAKSI I, dan SAKSI I, yangtelah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:164

164/PDT/2013/PT. MTR

PUTUSANNomor : 164/PDT/2013/PT. MTR. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatunkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : 1. AQ. SAEPUL Alias MURAHtahun,2.H. MASUD Alias MASUD3. H. NAJAMUDIN Alias JEMUK4. AQ.

di Dusun Galih,Desa Pringgajurang Utara,Kecamatan Montong Gading,Kabupaten Lombok Timur; .20.INAQ RIAH > Umur + 57 tahun,pekerjaan tani/pekebun, bertempat tinggal di DusunGalih, Desa Pringgajurang Utara,Kecamatan Montong Gading,Kabupaten Lombok Timur, Nomor 13sampai dengan 20 semula disebutsebagai Para Tergugat 2, 3, 4, 5. 6. 9,10, 12, sekarang semuanya disebut :cons PARA TURUT.Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataramtertanggal 10 Desember 2013 Nomor:164

/PEN.PDT/2013/PT.MTR. tentangPenunjukan Majelis Hakim dalam Perkara ini ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis HakimPengadilan Tinggi Mataram tanggal 7 Januari 2014 Nomor :164/PEN.PDT/2013/PT.

Mencari Nafkah 16 Mencari Nafkah 164. Borobudur 22 Borobudur 225. Majapahit 23 Majapahit 236. Sepatu pilihanku 30 Sepatu pilihanku 307. Namanama 40 Namanama 408. Bertaqwa 45 Bertaqwa 459. Layanglayang 50 Layanglayang 5010. Mencari teman 15 Mencari teman 1511.

Mencari Nafkah 16 Mencari Nafkah 164. Borobudur 22 Borobudur 225. Majapahit 23 Majapahit 236. Sepatu pilihanku 30 Sepatu pilihanku 307. Namanama 40 Namanama 408. Bertaqwa 45 Bertaqwa 459. Layanglayang 50 Layanglayang 5010. Mencari teman 15 Mencari teman 1511. Majapahit 23 Majapahit 23 Hal. 4 dari 11 hal. Put.

Mencari Nafkah 16 Mencari Nafkah 164. Borobudur 22 Borobudur 225. Majapahit 23 Majapahit 236. Sepatu pilihanku 30 Sepatu pilihanku 307. Namanama 40 Namanama 408. Bertaqwa 45 Bertaqwa 459. Layanglayang 50 Layanglayang 5010. Mencari ternan 15 Mencari ternan 1511.

A Bandung untuk memutuskan dalam perkara ini untuk kompensasipesangon Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:Untuk Saudara Rusyana (7 Tahun 3 Bulan) Uang Pesangon 8 X 2 X Rp 1.735.430,00 Rp27.766.880,00 Uang masa kerja 3 X Rp 1.735.430,00 Rp 5.206.290,00 Uang Penggantian Hak 15%X Rp 32.973.170,00 Rp 4.945.975,00 Uang Proses 4 XRp 1.735.430,00 Rp 6.941.720,00Jumlah Rp44.860.865,00(empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu

Nomor 685 K/Padt.SusPHI/2015Rusyana dan Saudara Toyo Berdasarkan Ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu Episiensi;Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pesangon kepadasaudara Rusyana dan Toyo sebesar Rp85.730.241,00 (delapan puluh lima jutatujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas A Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, terhadap

Nomor 685 K/Pdt.SusPHI/2015berdasarkan pada ketentuan Pasal 164 Ayat (8) Undang undang Nomor13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekeja/buruh, karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaanmemaksa ( force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 Ayat (2) uang penghargaan masa kerja

buah kunci kontak Truk merek Izusu Nomor Polisi : DK 9552SH;Dikembalikan kepada Ni Made Sukri; 10 (sepuluh) biji batu tabas dengan bentuk tidak beraturan;e 2 (dua) buah tabas sebesar bahu orang dewasa;e 2 (dua) buah potongan batu tabas dengan tidak beraturan;Dikembalikan kepada saksi korban I Putu Gustika;4 Menetapkan agar Terdakwa I GEDE KUMPUL alias I GEDEMANGKU KUMPUL dibebani membayar biaya perkara sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 164

sebesar bahu orang dewasa;e 2 (dua) buah potongan batu tabas dengan tidak beraturan;Dikembalikan kepada saksi korban I Putu Gustika;5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 9/PID/2013/PT.Dps tanggal26 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 22 Januari 2013Nomor : 164

Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkaratersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan dalam putusannya tanggal 12Februari 2013 Nomor : 9/PID/2013/PT.DPS dalam penjatuhan pidana kepada TerdakwaI Gede Kumpul alias I Gede Mangku Kumpul telah menguatkan putusan PengadilanNegeri Amlapura tertanggal 22 Januari 2013, Nomor : 164

bertanggal 09Mei 2018 dan Surat Peringatan Nomor : 13/PRSNKP/2018, bertanggal 17 Mei2018 adalah dilakukan secara porforma guna sematamata memenuhi syaratketentuan dan atau mekanisme untuk Megadakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap TERGUGAT sesuai ketentuan pasal 161 UndangUndangNomor : 13 Tahun 2003 dan pemberian kompensasi sesuai pasal 156UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 dan guna menghindari kKompensasipembayaran hakhaknya dengan skema perhitungan efisiensi sebagaimanadimaksud dalam pasal 164

TERGUGAT;Penerbitan dan Pemberian Surat Peringatan II dan Surat Peringatan Illterhadap diri PENGGUGAT oleh TERGUGAT adalah dilakukan secaraforforma guna sematamata memenuhi syarat ketentuan dan atau mekanismeuntuk Megadakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGATsesuai ketentuan pasal 161 UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 danpemberian kompensasi sesuai pasal 156 UndangUndang Nomor : 13 Tahun2003 dan guna menghindari kompensasi pembayaran hakhaknyaPENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 164

keluar dia bersedia membantu mengurusnya ;Dengan demikian jelaslah bahwa TERGUGAT telah merencanakan sejakawal, sebelum diterbitkannya SPI, akan melakukan tindakan pemutusanhubungan kerja terhadap diri PENGGUGAT dalam hal ini melakukan PHKsecara pihak yang untuk itu tidak dibenarkan oleh hukum;Oleh karena mana konsekwensi yuridisnya, jika TERGUGAT tetap ingin memPHK PENGGUGAT, TERGUGAT harus memberikan kompensasi kepadaPERNGGUGAT dengan skema perhitungan efisiensi sebagaimana dimaksuddalam pasal 164

bertanggal 09 Mei 2018 dan SuratPeringatan Nomor : 13/PRSNKP/2018, bertanggal 17 Mei 2018 adalahdilakukan secara proforma guna sematamata memenuhi syarat ketentuandan atau mekanisme untuk Megadakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap TERGUGAT sesuai ketentuan pasal 161 UndangUndangNomor : 13 Tahun 2003 dan pemberian kompensasi sesuai pasal 156UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 dan guna menghindarikompensasi pembayaran hakhaknya dengan skema perhitungan efisiensisebagaimana dimaksud dalam pasal 164

Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN.Ptk.e Bahwa menurut Penggugat surat Peringatan tersebut tidak sah dan sepertidibuatbuat, seperti adanya rencana pemutusan hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat;e Bahwa menurut Penggugat, Tergugat seharusnya memberikan kompensasipesangon sesuai pasal 164 ayat 3 (tiga) dengan skema perhitunganefesiensi;Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantahdalildalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya:e Bahwa menurut Tergugat, Penggugat dianggap

(3) :Dalam hal pengurangan Karyawan, Perusahaan harus bermusyawarahuntuk mencapai mufakat dengan karyawan yang bersangkutan ;Ayat (4) :Pelaksanaan Pengurangan Karyawan adalah wewenang dan tangungJawab Perusahaar ;Ayat (5) :Bagi Karyawan yang terkena pengurangan diberikan pesangon dan atauuang penghargaan masa kerja sekurangkurangnya sesuai dengan Pasal164 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 ;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi tersebut jugasesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 164

Juang Jaya Abdi Alam beralamat di JalanRaya Trans Sumatra Km. 40, Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatanmembayar hak pekerja atas uang Pesangon dan sebagainyaberdasarkan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat 93)yang terdiri dari :a. UangPesangon :10 x Rp 8.400.000,00 =Rp 84.000.000,00 ;b. Penghargaan Masa Kerja :2 x Rp 8.400.000,00 =Rp16.800.000,00 ;= Rp 100.800.000,00 ;c. Penggantian Hak:15 % x Rp100.800.000,00 =Rp 15.120.000,00 ;d.

Hal mana perhitungankompensasi PHK karena alasan efisiensi tersebut sesuai dan sejalandengan ketentuan Pasal 164 (3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan sesuai dengan Peraturan PerusahaanPemohon Kasasi ;Bahwa Bahwa Pasal 164 ayat (8) UndangUndang No. 13 Tahun 2003berbunyi sebagai berikut:Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian2 (dua) tahun berturutturut tetapi perusahaan melakukan efisiensi

Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Tahun 2003 Pemohon Kasasi telah membayar kompensasi PHK kepadaTermohon Kasasi sebesar Rp 117.920.000,00 (seratus tujuh belas jutasembilan ratus dua puluh ribu Rupiah). Sehingga sangat tidak layak apabilaJudex Facti menyebutkan bahwa kompensasi PHK sebesarRp 117.920.000,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribuRupiah) tersebut sebagai bagian dari Rp 132.048.000,00 (seratus tiga puluhdua juta empat puluh delapan ribu Rupiah) ;.

Pasal 164 ayat (3) UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 Pemohon Kasasi telah membayar kompensasi PHKkepada Termohon Kasasi sebesar Rp 117.920.000,00 (seratus tujuh belasjuta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah) ;8.

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkanpernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor UrusanAgama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada hari Sabtu tanggal 19April 2014 Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/164/IV/2014, tanggal 21 April2014 ;.

Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor3329096801900003, tanggal 19 April 2013, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telahdicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tandaP1;Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Brebes Kabupaten Brebes Nomor 0531/164/IV/2014, tanggal21 April 2014, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup,selanjutnya diberi tanda P2;Bahwa selain bukti

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28September 2015, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta NikahNomor : 164/18/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 ;2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaisuami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon selama2 bulan, Ba'da Dukhul, namun belum dikaruniai keturunan ;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan BlulukKabupaten Lamongan Nomor: 164/18/IX/2015, tertanggal 28 September2015, dan alat bukti pertama tersebut dicocokkan dengan aslinya danternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu olen Ketua Majelis diberi parafdan tanggal serta diberi tanda P.1;b.

., tanggal O5 April 2018, mengemukakan halhalsebagai berikut:1)2)3)4)Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 25April 2009 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah di bawahNomor : 276/164/IV/2009, tertanggal 25 April 2009 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen;Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalahperawan;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Banjarnegara sampai

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanPuring, Kabupaten Kebumen Nomor : 276/164/IV/2009, tertanggal 25April 2009, (P.2);Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpahyang keterangannya sebagaiberikut;Identitas Saksi 1 dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksitetangga dekat Pemohon; Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KotaPalembang pada tanggal 30 Mei 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BukitKecil Kota Palembang, Nomor 164/04/V1/2004 tertanggal 30 Mei 2004, dan setelahakad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimanayang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit KecilNomor : 164/04/VI/2004 tanggal 30 Mei 2004 bermaterai cukup yang telahdicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti Pg.1;Fotocopi Duplikat Surat Keterangan Kelahiran Nomor.3/BI/XOI/04 tanggal 28Agustus 2008 atas nama Gatan Attariq bermaterai cukup yang telah dicocokkandengan aslinya diberi kode bukti Pg.2; ;Menimbang, bahwa selain dari bukti surat itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi yaitu :SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam

Pasal 284 RBg/Pasal 164 HIRtelah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Bahwa selanjutnyabuktibukti Surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tandaP1 sampai dengan P4;Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya,telah menghadapkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannyadi bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :1.

Pasal 284 / Pasal 164 HIR,PasalPasal BW Indonesia/KUHPerdata dan UndangUndang Nomor 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PasalPasal dari UndangUndangserta peraturanperaturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menetapkan bahwa saudara Muh. Said Hamid Dg.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal15 Mei 2006, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanPanarukan Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor 164/57/V/06 tanggal15 Mei 2006 dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanPanarukan Kabupaten Situbondo Nomor 164/57/V/06 Tanggal 15/05/2006;, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya(P.1);B. SaksiSaksi:1.

., tanggal 12 Mei 2016dengan dalildalil sebagai berikut :1 Pada tanggal 10 Mei 2007, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, KabupatenTuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 164/29/V/2007 tanggal 15 Januari2016.;2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumahtanggadirumah orangtua Penggugat selama 8 tahun 7 bulan.;3.

;Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alatalat bukti berupa :A Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Nomor 164/29/V/2007 Tanggal 10 Mei2007,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;B.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatsesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhitung sejak dibacakannyaputusan ini;Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt. SusPHI/20205.

pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa terhadap alasanalasan dari Pemohon Kasasi alasanalasan manatidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Judex Facti telah tepat dantidak salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yg berlakukarena ternyata telah terbukti pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat terhitung sejak putusan dibacakan didasarkan pada ketentuanPasal 164

Penggugat merasa keberatan atas PHK dimaksud selain karenaPenggugat telah kehilangan mata pencaharian, Penggugat juga merasabahwa PHK tersebut secara prosedural tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan, khususnya Pasal 151 ayat (3) jo.Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUUIX/2011. Hal tersebut relevan untuk dijadikan sebagai dasar hukum,mengingat di dalam Peraturan Perusahaan PT.

Pasal 164 UndangUndangKetenagakerjaan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUUIX/2001, maka Tergugat tidak dapat sewenangwenang melakukanPHK secara sepihak atas karyawannya, terlebin lagi dalam halefisiensi.

langkah terakhir, sehingga apabilamemang akan dilakukan PHK maka wajib dirundingkan terlebihdahulu antara pihak Pengusaha dan pihak Pekerja, dan ketikaperundingan tidak menemui jalan tengah maka PHK hanya bolehdilakukan apabila telah memperoleh persetujuan atau penetapanLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam halini dialami oleh Penggugat ini tidak ada proses perundingan, apalagipersetujuan atau penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial;Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 164

Rp4.632.000,00Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal20 November 2014 dan Kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9Desember 2014, dihubungkan dengan Putusan Judex Facti dalam hal iniputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, ternyata Judex Facti tidak salah dan telah benar menerapkan ketentuanPasal 164

Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukanTerdakwa dari Penyidik Subdenpom 1/36 Natunatanggal 18 Juni 2015 tidak dapat melakukanpemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampaisaat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan,sehingga dengan demikian Terdakwa sengajameninggalkan kesatuan tanpa ijin dari KomandanSatuan sejak tanggal 6 Januari 2015 sampaidengan 18 Juni 2015 selama 164 (seratus enampuluh empat) hari atau lebih lama dari 30 hari.MenimbangMenimbangMenimbang7.

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidakditemukan Terdakwa dari Penyidik Subdenpom1/36 Natuna tanggal 18 Juni 2015 tidak dapatmelakukan pemeriksaan terhadap Terdakwakarena sampai saat ini Terdakwa belum kembali kekesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwasengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dariKomandan Satuan sejak tanggal 6 Januari 2015Sampai dengan 18 Juni 2015 selama 164 (seratusenam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30hari.7.

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yangsah sejak sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan 18Juni 2015 selama 164 (seratus enam puluh empat) hari,tanpa ada alasan yang jelas.2.

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas darikesatuannya tanpa ijin Atasannya sejak sejak tanggal 6Januari 2015 sampai dengan diproses hukum sesuai LaporanPolisi Nomor : LP03/A03/VI/2015 / 1/36 tanggal 5 Juni 2015secara berturutturut selama selama 164 (seratus enampuluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.3.

Nomor 43 K/Pdt.SusPHI/201731.32.33.34.e Uang pesangon sebesar 2 x 2. bulan x Rp35.978.401,00 =Rp143.913.604,00(berdasarkan Undangundang Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (2)dan Pasal 164 Ayat (3)).e Uang penggantian hak sebesar 15% x Rp143.913.604,00 =Rp21.587.040,00(berdasarkan Undangundang Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (4)dan Pasal 164 Ayat (3)).Jadi, jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Tergugat

hubungan kerja;Menyatakan Penggugat berhak atas: Upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrialterhitung November 2015 sampai dengan Mei 2016 sebesar 7 bulan xRp35,978.401,00 = Rp251.848.807,00 berdasarkan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanPasal 155 Ayat (2); Uang pesangon sebesar 2x 2 bulan x Rp35.978.401,00 =Rp143.913.604,00 berdasarkan Undangundang Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (2) danPasal 164

Ayat (3); Uang penggantian hak sebesar 15% x Rp143.913.604,00 =Rp21.587.040,00 berdasarkan Undangundang Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (4) danPasal 164 Ayat (3);Jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesarRp417.349.451,00(empat ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluhsembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunaisebesar Rp417.349.451,00 (empat ratus tujuh belas

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29Maret 2004, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sesuaiKutipan Akta Nikah Nomor : 164/18/III/2004 tertanggal 29 Maret 2004 ;Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersamasebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tuaTermohon selama 7 tahun 5 bulan, (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 2orang anak bernama :1.ANAK PERTAMA umur 6 tahun 2.ANAK KEDUA umur 3 tahun

dan berusaha memintak maaf. ; Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, kemudian pada bulanAgustus tahun 2011 Pemohon pulang kerumah orang tuanyasendiri hingga sekarang pisah selama 2 tahun, dan selama itutidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin ;Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak olehPemohon;Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanPaciran Kabupaten Lamongan Nomor: 164

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Mei 2011,yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanSukodadi, Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/20/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011 ;Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman dirumah orang tua Termohon selama 8 bulan, dan selama hidup berumah tanggatersebut telah terjadi hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), namun belum dikaruniai keturunan ;Bahwa

rumah orangtuanya Pemohon ; Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, kemudian pada bulan Januari tahun2012 Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang pisahselama 1 bulan, dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupunbathin ; Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon;Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukanbukti surat berupa : Fotokopi Kutipan t Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi,Kabupaten Lamongan Nomor: 164