No. 2028 K/Pid.Sus/2008tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh saturupiah) ;e Bahwa selama penyidikan berlangsung Terdakwa telahmengembalikan seluruh kerugian Negara sebesar Rp. 17.378.671,(tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuhpuluh satu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 1 Ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 huruf c UndangUndangNomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana

keuangan Negara atauperekonomian Negara sebesar Rp. 17.378.671, (tujun belas jutatiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh saturupiah) ;e Bahwa selama penyidikan berlangsung Terdakwa telahmengembalikan seluruh kerugian Negara sebesar Rp. 17.378.671,(tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuhpuluh satu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 huruf c UndangUndangNomor 3 Tahun 1971

Menyatakan TerdakwaKusworo Bin Mulyasengajabersalah melakukan TindakPidana Korupsi secaraberlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidanadalam Pasal 1 ayat (1) Sub bjo Pasal 28 jo Pasal 34 hurufc UndangUndang Nomor 3Tahun 1971 jo Pasal 43 AUndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimanatelah dirubah dan ditambahdengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 joHal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2028 K/Pid.Sus/200812Pasal 64 ayat (1) KUHP,dalam dakwaan kamiSubsidair ;3.

Pasal 34huruf c UndangUndang No. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 43 A UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo.

menyatakankalau hingga sekarang bidang tanah Penggugat tersebut seharga Rp.600.000.000, ( enam ratus juta rupiah ) tidakpernah dibayarkan kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita kerugian senilai dengan harga tanah Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya baik didalam posita maupun petitum tidak menjelaskandengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yangdituntutnya; Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Aqung Republik Indonesia Nomor: 117/K/Sip/1971

, tanggal 02 Juni Tahun 1971 berisi kaidah hukum sebagai berikut : Suatu gugatan baik dalam positanyamaupun petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yangdituntutnya.danPenggugat tidak dapatmembuktikanmengenaijumlah/besarnya kerugian yang dituntutdan atau ditolak oleh Hakim Vide Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember1971, Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1075 K/Sip/1973, Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 37

Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa uang ganti rugi sebesarRp.600.000.000, ( enam ratus juta rupiah ) tidaklah dapat dibuktikan dan harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa Karena gugatan Penggugat ditolak maka kepada Penggugat dihukum membayar biayaperkara yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untukseluruhnya; Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdata, Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 117/K/Sip/1971

, tanggal 02 Juni Tahun 1971, Nomor : 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971,Nomor : 1075 K/Sip/1973,Nomor : 37 K/Sip/1973 yang merupakan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung tentang gugatan Ganti Rugi sertaperaturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :DALAM EKSEPSI : Menyatakan Eksepsi Tergugat 2, 4, 5, 7, 8 dan 9 tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA : 1.

Isni di tempat lbuSapartinah tahun 1963 jadi pembantu ;Bahwa benar yang pertama membangun rumah ditempat lokasi tanahtersebut adalah Pak Isni, akan tetapi darimana Pak Isni mendapatkan uanguntuk membangun rumah saksi tidak tahu, akan tetapi tahun 1972 Pak Isnibangun rumah di tanah kosong atas perintah lou Sapartinah.Bahwa benar yang berada ditempat lokasi tanah pada tahun 1970 tidak adakarena waktu itu kebun kosong, tidak ada bangunan ;Bahwa benar Pak Isni pindah ke lokasi tanah sengketa tahun 1971

,dan padatahun 1971 dan benar waktu itu ada rumah Bu Sapartinah ;Halaman 18 dari 28 halaman Putusan No. 721/Pdt.G/2010/PN.Jkt.SelBahwa benar saksi kenal dengan Ibu Sapartinah karena bos saksi dan rumahBu Sapartinah di Blok B Kramat Pela Tanjakan ;Bahwa benar seingat saksi pada tahun 1970 di lokasi ada kebun kosong,namun tidak ada bangunan ;Bahwa benar saksi kerja bangunan dengan Pak Isni, dimana Pak IsniPemborongnya sedangkan saksi tukangnya ;Bahwa benar saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut

Kirakira tahun 1971.Halaman 19 dari 28 halaman Putusan No. 721/Pdt.G/2010/PN.Jkt.SelBahwa benar yang menguasai tanah tersebut lebih dulu lbu Sapartinah daripada Pak Isni.Bahwabenar yang menguasai tanah Lilik, anak Pak Isni.Bahwa benar saksi menempati tanah tersebut juga karena disuruh ibuSapartinah dan Ibu Sapartinah tidak menempati tanah tersebut.Bahwa benar yang membangun rumah di tanah tersebut adalah Pak Sunardi,Direktur Bank BDE dan yang menempati adalah anak Pak Isni dan saksisendiri.Bahwa

pada ibu Sapartinah dengan mendapatgaji mulai tahun 1962 sampai 1968, dan saksi pernah bertemu dengan PakIsni pada saat bekerja pada ibu Sapartinah.Bahwa benar posisi Pak Isni dengan saksi adalah sama dengan saksi sebagaikaryawan.Bahwa benar ibu Sapartinah juga mempunyai tanah di tempat lain yaitu diKramat Pela.Bahwa benar BDE membangun rumah di lokasi tanah tersebut yangmemerintah ibu Sapartinah untuk ditempati oleh saksi dan Pak Isni sampaitanah tersebut akan digunakan.Bahwa benar sejak tahun 1971

Bahwa benar saksi tinggal di lokasi dekat dengan rumah Pak Isni,berdempetan satu rumah, hanya dibatasi oleh tembok dan rumah yang saksitempati dibangun tahun 1970 akhir jadi tahun 1971 dan langsung masuk jadibangunan saksi hanya tambahan saja. Bahwa benar bangunan yang dibiayai oleh bank BDE (Bank Duta Ekonomi)adalah bangunan induknya dan bukan dibangun oleh Pak Isni.

BK 1971 KF;1 (satu) Kilogram emas, sebagai modal awal Tergugat ;Adalah merupakan harta peninggalan Alm. Marline Boru Hutabarat danmerupakan milik bersama dari seluruh ahli waris, yaitu Para PenggugatI, II,Ill, IV, V dan Penggugat VI dan Tergugat serta Turut TergugatI, II dan III,masingmasing mendapatkan 1/10 (satu per sepuluh) dan jika tidakmemungkinkan dibagi secara natura maka dilakukan melalui lelang dimukaumum ;5.

BK 1971 KF;7. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan Toko Mas Tarutung(Tampubolon) Medan Central Cathay Grosir Kios No.7, Jalan Letjend. M.T.Haryono Medan sebesar 30% pertahun, dari nilaiemas 1 K g sesuai harga pasaranHalaman 9 dari 35 Hal.

BK 1971 KF, Tanah dan Bangunan Rumah yang beradadi Jalan Denai Ujung No. 344B Medan dan Tanah dan Rumah yang berada di JalanSelamat Gang Subra No. 8 Medan, adalah Harta Bersama dalam Perkawinan PenggugatI (Alm) dengan Marline Br. Hutabarat (alm). Dari sejak awal/semula Para PenggugatKonpensi telah mengetahui secara pasti bahwa Harta yang dimaksudkan tersebut adalahHARTA BERSAMA atau HARTA YANG DIPEROLEH TERGUGAT KONPENSIBERS AMA ISTERINYA SELAMA PERKAWINAN.

Pol BK 1971 KF, Rumah di Jalan Denai Ujung No. 344B Medandan Rumah di Jalan Selamat Gang Subra No. 8 Medan, ADALAH HARTA BERSAMADALAM PERKAWINAN TERGUGAT KONPENSI DENGAN ISTERINYA ELLYSBR. LUMBANTORUAN (BR. SIHOMBING), dan bukan harta warisan/peninggalanAlm. Penggugat I dengan Alm. Marline Br. Hutabarat.

(satu) unit mobil Avanza No.pol BK 1971 KF;d. 1 (satu) kilogram Emas sebagai modal awal;5. Judex Factie telah mengabaikan hak waris dari ke2 anak kandung Pembandingbernama Daniel NM Tampubolon dan Geovanni P.Tampubolon;6. Putusan Hukum Yudex factie didasari atas pertimbangan hukum yang tidak cermat,tidak teliti terkait obyek tanah perkara yang tidak jelas;7.

tanggal 23 Januari 1971 Jo.SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994:Gugatan kekurangan pihak atau Plurium litis ConsortiumHalaman 13 dari 25 hal.Put.

Inidem , incasu ternyatadalam RatioDecidendi, Majelis Hakim hanya merujuk pada Pasal 1971 KUHPerdata,tanpa mengadakan pengkajian lebih jauh mendalam tentang hukumnyain casu adanya sumber hukum dan atau atau dasar hukum yang dijadikandasar rujukan pertimbangan hukum Majelis Hakim, sehingga GugatanPenggugat dapat dikatakan memenuhi unsur Ne Bis in dem atau tidak;Bahwa pengertian tentang Ne Bis In Idem terdapat pada ketentuan pasal1917 KUHPerdata, yang berbunyi : kekuatan suatu putusan hakim yangtelah

Diperkuat juga oleh PutusanMahkamah Agung tanggal 22 Oktober 1975, Nomor 1121WSip/1973,perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara Nomor597/Perd/1971/Pn/Mdn, tetapi karena pihak pihaknya tidak sama, tidakada Ne bis in Idem;Secara umum Gugatan dapat dikatakan Ne Bis in Idem bilamana;6.1 Apa yang digugat/diperkarakan, sudah pernah diperkarakan;6.2. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifatpositif, seperti menolak gugatan atau mengabulkan gugatan.

Padahal tidakbenar demikian sebab baik para maupun objek tidak dalam perkarasekarang adalah sisa utang kepada Bank yang belum dibayar lunas, atauPutusan MA Nomor 1121 K/Sip/1973 yang menyatakan . meskipun benarobjek gugatan sama dengan perkara Nomor 597/perd/1971 PN.Medan,tetapi karena pihakpihak tidak sama, dalam putusan itu tidak melekat nebis in idem perhatikan jika Putusan MA Nomor 102 K/Sip/1972 dikatakanapabila dalam perkara baru, para pihak berbeda dengan pihakpihakdalam perkara yang sudah

diputus lebih dahulu, tidak ada WNebis In Idem.Syarat lain yang disebut dalam pasal 1971 KUHPerdata adalah Objekgugatan dalam perkara terdahulu dengan yang belakangan adalah sama.Ketentuan mengenai syarat itu telah pernah disinggung dalam putusanHalaman 21 dari 25 hal.Put.

Marjenah alias Noerdjenah binti Salman pada hariJumat, 4 April 1971, berdasarkan petikan Surat Nikah Nomor :861/1971 tertanggal 27 April 1971, dibuat oleh Pegawai Pencatat NikahDirektorat Urusan Agama Dinas Urusan Agama KotamadyaBanjarmasin;Bahwa H. Salmani bin Tamin dengan Hj. Marjenah alias Noerdjenahbinti Salman, selama menikah dikaruniai 4 (empat) orang anak /keturunan yang bernama :5.1. Ahmad Noor bin H. Salmani, sebagai anak lakilaki kandung;5.2. Taufik bin H.

SipilKabupaten Tanah Laut, yang bermaterai cukup, bukti P.13;14.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Adi Sukmana,NIK : 6801031804850003 tanggal 17 Nopember 2012 yang dikeluarkanoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TanahLaut, yang bermaterai cukup, bukti P.14;15.Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2017/PA.Bjm tanggal20 April 2017 dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin,yang bermaterai cukup, bukti P.15;16.Fotokopi Kutipan Surat Nikah Nomor : 861/1971

Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yangmenegaskan bahwa : Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untukmemberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepadayang lebih mampu untuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah AgungRltanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah AgungRl,tanggal 15 April 1972,No. 1121 K/Sip/1971);Menimbang, bahwa Penggugat dalam

Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa :Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk membenkan bebanpembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampuuntuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah Agung Rl,tanggal 12 April1972,No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung Rl,tanggal 15 April1972,No. 1121 K/Sip/1971);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif sesuai Pasal 105huruf a jo.

Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal25 Agustus 1971, jo Putusan PT. Padang Nomor 400/1969/PT.BT tanggal22 April 1969 menentukan mamak kepala waris adalah lakilaki tertuadalam kaum;e Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 98 K.Sip/ 1972 tanggal5 Agustus 1972, jo Putusan PT. Padang Nomor 3/1970/PT.

Nomor 816 K/Sip/1973 tanggal 31 Maret 1976 jo Putusan PT.Padang Nomor 310/1967/PT.BT tanggal 15 November 1971 menentukanHal. 6 dari 24 Hal.

Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal25 Agustus 1971, jo putusan P.T.Padang Nomor 400/1969/PT.BT tanggal22 April 1969 menentukan: "Mamak kepala waris ialah lakilaki tertuadalam kaum";Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 98 K/Sip/1972 tanggal5 Agustus 1972, jo PT.

hukum, karena; Salinannya dibuat sendiri oleh kaum PenggugatAsal, dan tidakmenjelaskan tanggal dan tahun berapa disalin baik waktu salinan pertamaoleh Ali Yusar maupun salinan yang kedua kalinya oleh yang bernamaRosni;Bahwa menurut Hukum "Surat bukti yang berupa salinan dan bukan salinanresmi, tidak dapat dipandang sebagai yang berdiri sendiri untukmembuktikan suatu hal atau suatu perbuatan hukum, kecuali dikuatkandengan bukti lain" Yurisprudensi putusan PT Padang tanggal 29 April 1972Nomor 47/1971

Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai) ;Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 43A ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Aji Musyafrie Hakim, S.T. pada waktu dan tempatsebagaimana terurai dalam dakwaan Primair, dengan melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatubadan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara

Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai) ;Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 43A ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTenggarong tanggal 30 September 2004 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Aji Masyafrie Hakim, S.T. bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanSubsidair

Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 UndangUndang Nomor 3Tahun 1971 jo Pasal 43 A ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aji Masyafri Hakim, S.T. denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah untuk ditahan, dandenda sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ;Menyatakan barang bukti berupa : 56 item sesuai surat penetapan penyitaan Pengadilan NegeriTenggarong Nomor 385/Pen.Pid/2002/PN.Tgr., tanggal 20 Agustus 2002tetap terlampir dalam berkas

Dengan demikianterjadi dalam kurun waktu berlaku UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971, olehkarena itu sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP, maka pidana yang diterapkankepada Terdakwa adalah pidana yang menguntungkan Terdakwa. Dengandemikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah setimpaldan proporsional dengan perbuatan yang dilakukannya ;Hal. 13 dari 14 hal. Put.

yang terletak di Jalan Kasang Pudak dari Saleh dkk(9 orang) yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 1171/KampungKasang GS tanggal 20 Juli 1971 No. 355/1971 jual beli tersebutdilakukan dihadapan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah M.Napitapulu dimana sebelum terjadinya jual beli tanah tersebut baikSalim/Pembeli maupun Saleh dkk/Penjual turun ke lokasi tanah untukmemastikan letak tanah dan patok/tandatanda/batasbatas tanah.Kemudian M.

Bahwa berdasarkan Surat POLRES Muaro Jambi itu juga, menyatakanbahwa Sertifikat No. 1171 Tahun 1971 an.

SALIM (TjuSiauw Leng);b) Gambar Situasi tanggal 20 Juli 1971 Nomor : 355/1971;c) Warkah Nomor : 565/1971 tanggal 7 Agustus 1971 dan WarkahNomor : 446/1984 tanggal 16 Februari 1984.Bahwa berdasarkan Surat Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi tanggal 11April 2015 Nomor : B/198/IV/2015/Reskrim, perihal : PenegasanKembali/Rekonstruksi, yang pada intinya mohon kepada KantorPertanahan Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan pengukuran danpemetaan atas tanah yang dilaporkan oleh Sdr.

(Sesuaidengan Aslinya);Fotokopi Berita Acara Penyerahan Buku TanahNomor:1171/Kampung Kasang Gambar Situasi Nomor355/1971 dan Warkah Nomor 565/1971,446/1984 Kota Jambi,tanggal 30 Maret 2015. (Sesuai dengan Aslinya);Fotokopi Gambar Situasi Hak Milik 1171 Nomor 355/1971,tanggal 20 Juli 1971. (Sesuai dengan Aslinya);Fotokopi Surat Pernyataan Salim ( Thu Siauw Leng) tanggal 1Februari 1984. (Sesuai dengan Aslinya);Fotokopi Akta Jual Beli No. 6/KsDt/1984.

(Sesuai dengan Fotokopi);Fotokopi Sertipikat Hak Milik 1171 tanggal 7 Agustus 1971.(Sesuai dengan Aslinya);Fotokopi Bukti Pengiriman Tracking nomor 17594901017 POSIndonesia. (Sesuai dengan Aslinya);Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor: 16/G/2021/PTUN.

. : 333 tanggal3 Mei 1971 (Untuk selanjutnya disebut SHM No. 206/Bintaro) semula tertulisatas nama : Waldemar Goeltom (orang tua Para Penggugat) ;Bahwa adapun yang menjadi dasar kepemilikan Para Pengugat atas SHMNo. 206/Bintaro adalah Surat Penetapan Waris dari Pengadilan NegeriJakarta Selatan No. 796/Pdt/P/1990/PN. Jkt.

Keterangan mana bersesuai denganSurat Tergugat No. 1.7112/356/S/2002 tanggal 5 Februari 2002, yangmenyatakan bahwa Setelah diadakan penelitian ulang dalam petafotogramteri tahun 1980, lembar 27/49, kotak C/1, ditemukan bekas tulisanM. 206, GS No. 333/1971 dan M 2278 GS No. 17/824/1983 ternyata telahdihapus akan tetapi tidak diketahui lagi siapa yang melakukan penghapusandengan alasan apa penghapusannya .

Pendaftaran dan penerbitan atas SHM No. 206/Bintaro, Gambar SituasiNo. 333 tanggal 3 Mei 1971 yang dahulu dilakukan oleh DepartemenDalam Negeri Direktorat Djenderal Agraria Cq Kepala KantorPendaftaran Tanah Kabupaten Tangerang telah sah dan sesuai denganUndangundang No. 1 Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria jo.PMPA No. 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi danPendaftaran Bekas HakHak Indonesia Atas Tanah, artinya, objekpendaftaran tanah, letak bidang, bentuk bidang tanahnya yang semulaberasal

Pasal 12 dan 7 PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun1999, ternyata yang berhak dan berwenang untuk membatalkanhak atas tanah adalah Menteri, namun kewenangan itu dapatdilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah apabila hak atas tanahyang dibatalkan tidak lebih dari 5000 m2 (lima ribu meter persegi); Apabila dilihat pembatalan hak atas tanah yang tertuang dalamobjek sengketa adalah terhadap Sertifikat Hak Milik No.206/Bintaro, Gambar Situasi No. 333/1971 tanggal 3 Mel 1971,maka luas tanah yang tercatat dalam Sertifikat

AbdulHalim Siregar seluas 1200 m2, maka sisa luas tanah Sertifikat HakMilik No. 206/Bintaro "Sisa", Gambar Situasi No. 333/1971 tanggal3 Mei 1971 yang dibatalkan oleh Termohon PK adalah seluas5.460 m2 (lima ribu empat ratus enam puluh meter persegi); Dari ukuran luas tanah yang dibatalkan seluas 5.460 m2, ternyataTermohon PK telah melakukan pembatalan hak atas tanahmelebihi 5000 m2, sehingga perbuatan Termohon PK yangmenerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.206/Bintaro telah

YUSUF ;: Surabaya ;: 14 Oktober 1971 ;: Lakilaki ;: Indonesia ;: Puri Loka 2 No. 14 Batam ;: Islam ;: Wiraswasta ;: Si:Penyidik, sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan 07 Desember 2019 ; e Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan16 Januar 201 4 5 ~~~ nnn nnn nn nn er mne Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggalO03 Pelbruari 2014 5

pertimbanganhukum dengan jelas dan terang sesuai dengan fakta hukum dan fakta yuridisdiperolehnya tanah itu oleh Terbanding I, sedangkan dalam persidangan ParaTerbanding tidak pernah membuktikan adanya transaksi jualbeli antaraTerbanding dengan Terbanding II, karena dalam ketentuan terhadap jualbellitanah harus dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris/PPAT atauKepala Desa, hal ini sesuai dengan ;Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2019/PT BJM Putusan Mahkamah Agung No. 539 K/Sip/1971

Putusan Mahkamah Agung No. 598/K/Sip/1971 tanggal 18 Desember1971 menyatakan Jual beli sawah yang tidak dilakukan di hadapanberwenang sebagaimana dikatakan oleh Pasal 19 Peraturan PemerintahNo. 10/1961, yaitu Notaris atau Camat, merupakan jual beli yang tidak sahmenurut hukum, sehingga pembelinya tidak perlu mendapat perlindunganhukum.

Putusan Mahkamah Agung No. 1211 K/Sip/1971 tanggal 15 April1972, jual beli tanah tanpa Akta PPAT dinyatakan sah, yang berbunyiMembenarkan jual beli sebidang sawah yang terjadi pada tahun 1966 yangmemakai akta yang berupa surat segel yang disaksikan oleh Kepala Desa. Putusan Mahkamah Agung No. 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret1972 menganggap PP No. 10/1961.

berupa Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2017/PN.Bln tanggal 22November 2018 dapat membuktikan kepemilikan tanah objek sengketa secarasah tanpa Hakim Tingkat Pertama diyakinkan dengan buktibukti yang lain sepertiadanya jualbeli secara sah sesuai ketentuan dan keterangan saksisaksi yangmengetahui adanya kepemilikan tanah tersebut, Hakim tidak boleh menggunakanasumsi dalam menafsirkan buktibukti hal itu dilarang, ini Sesuai dengan putusanMahkamah Agung R.I.No.583 K/Sip/1970, tanggal 10 Februari 1971

Andi Suibah, istri kedua yang kawin dengan almarhum padatanggal 30 Juli tahun 1971, mempunyai seorang anak lakilakibernama Asyfan Karim Ramadhan;Dengan demikian susunan ahli waris sah dari almarhum H. SyaifulAnwar adalah 7 (tujuh) orang yaitu:Ny. Andi Suibah (istri kKedua);Achmad Farial (anak keI dari istri pertama);Achmad Fuad (anak ke2 dari istri pertama);Alda Yasmeen (anak ke3 dari istri pertama);o aor Muhamad Arafah (anak ke4 dari istri pertama);f.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam putusannya tertanggal 7 Juli 1971 Nomor 294/K/Sip/1971, bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum (point dinterest, point daction);Judex Factie Salah Menerapkan Hukum;1.

Hoeseindengan Andi Suibah binti Andi Usman yang menurut keterangan yangbersangkutan telah menikah pada tanggal 30 Juli 1971 di Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Pulogadung dengan Kutipan Akta NikahNomor 787/7/1971, namun setelah kami adakan pemeriksaan di registeryang ada pada kantor kami, ternyata data yang dimaksud tidakditemukan di KUA Kecamatan Pulogadung;1Bahwa dalam Novum tersebut dibuat oleh instansi yang berwenangyaitu KUA Kecamatan Pulo Gadung dan ditandatangani oleh KepalaKUA yaitu H.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30September 1972 ; Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidakdapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebutsebagai Tergugat dalam perkara;9.

Putusan MARI No.1171 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, yangmenyatakan Tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan secarasempurna, rinci dan jelas, serta tidak disertai dengan pembuktian yangmeyakinkan mengenai jumlah kerugian haruslah ditolak;c. Putusan MARI No.598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yangmenyatakan apabila besarnya kerugian yang diderita Penggugat tidakdapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugianyang telah diajukan Penggugat, harus ditolak Pengadilan;d.

Hal ini sesuai pula denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497 K/Sip/1971tanggal 1 September 1971, Nomor 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971,dan Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, yang mengandungabstraksi hukum bahwa adanya pengakuan tegas dari Tergugat, makaPenggugat tidak perlu membuktikan lagi dalil gugatannya dan gugatannyadianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak selama dalampersidangan dan pemeriksaan sidang ditempat (decente

September 2012 dengansalah satu pertimbangannya yakni Bahwa Para Penggugat tidakmempunyai kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukangugatan dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Baru KPRIGUSSTAMOR periode 2010s/d 2012 melalui hasil Rapat Anggota LuarBiasa (RALB) yang selanjutnya menyatakan dan memutuskan gugatanpara Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanelijke Verklaard) yangdalam hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia (MARI) dalam putusannya Nomor 294.K/Sip/1971

tanggal 7Juli 1971 dengan salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa,"Suatu. gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum yang bersangkutan dan bukan orang lain , sehingga Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.MDN Halaman 10 dari 17gugatan yang secara sah diajukan, haruslah dinyatakan tidak dapatditerima;Berdasarkan alasan yang tersebut diatas, dengan ini saya memohonagar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksadan mengadili gugatan Perdata atas diri saya selaku Tergugat1

KPRI GUSSTAMOR didirikan sekira tahun 1981 serta sayamenjadi anggota KPRI GUSSTAMOR sekira tahun 1982 ;Bahwa dalil para Penggugat pada point 2 s/d 16 harus ditolak dandikesampingkan, karena para penggugat tidak mempunyaikedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatandalam kapasitasnya sebagai pengurus baru KPRI GUSSTAMORperiode 2010 s/d 2012 melalui hasil Rapat Anggota Luar Biasa(RALB) sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia (MARI) dalam putusannya Nomor 294.K/Sip/1971

tanggal7 Juli 1971 dengan salah satu pertimbangannya menyebutkanbahwa, Suatu) gugatan haruslah diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan orang Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.MDN Halaman 11 dari 17lain, sehingga gugatan yang secara sah diajukan, haruslahdinyatakan tidak dapat diterima/ditolak;Bahwa sesuai dengan halhal yang diuraikan diatas maka Gugatandari Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima dan penggugat dinyatakan sebagai

PUTUSANNomor 286/Pdt.G/2017/PA Mtr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakimmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat , tempat lahir di Dompu, tanggal 04 Oktober 1971, umur 46 tahun,agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Dagang),tempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai :Penggugat;MelawanTergugat, tempat lahir di Bima

, tanggal 01 Maret 1971, umur 46 tahun, agamaIslam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di ,Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : Tergugat;Pengadilan Agama Mataram tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Juli 2017mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Mataram

PEN ET AP ANNomor : 150/Pdt.P/2018/PN Cbi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkaraperkara Perdatapermohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapansebagai berikut, dalam perkara permohonan pemohon atas nama:HERLIN BASHARI lahir di Bogor , tanggal 4 Januari 1971, Agama Islam,Pekerjaan Karyawan, WNI, beralamat di Villa Bogor Indah 5 Blok CD 7No. 5 Rt.003/007 Kelurahan Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja, dalamhal ini, disebut Pemohon

Bahwa pemohon dilahirkan di Ciawi Bogor, pada tanggal 04Januari tahun 1971 dengan nama HERLIN BASHARI dengan nama ayahEDDY HELONG dan ibu ETY SULASTRI, sebagaimana yang tercatatpada kutipan akta kelahiran No.283/70/88 ; yang dikeluarkan dari kantorcatatan sipil kabupaten bogor tanggal 30 Juni 1988 ;3.

berpendapat tidak perlumendengar izin dari Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena perncabutan surat gugatantersebut atas keinginan Penggugat sendiri, maka Majelis berpendapatbahwa pencabutan surat gugatan tersebut merupakan hak yang melekatpada diri Penggugat, Ketentuan Pasal 271 Rv memberi hak padaPenggugat untuk mencabut surat gugatan yang sudah diajukannya.Penggugat adalah orang yang berhak melakukan pencabutan tersebutsebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv jo Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 1971

, tanggal 23 Januari 1971 yang mengatur tentangpencabutan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut suratgugatannya dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 )UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;Hal. 5 dari 7 hal.Put.No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.LpkMENGINGATBunyi