Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 1041/PID.SUS/2018/PT MDN
Tanggal 12 Desember 2018 — AIDIL IRSAN
54 — 23
  • dengan tujuan Batubara dengan membawa narkotika yang disimpan didalam satu karung goni dibagi dua seperti sebelumnya dan terdakwa diarahkanoleh Bang Tanjung (DPO) untuk menunggu seseorang di depan Singapore LineBatubara, kemudian saksi Bukhari mendatangi terdakwa untuk menerimanarkotika yang disimpan di dalam satu karung kecil, setelah itu terdakwa pergidengan menggunakan Bus Sampan Gaol dengan tujuaan Medan dan membawaNarkotika yang disimpan di dalam satu karung lagi untuk diserahkan di depankantor Partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 01-11-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 428/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 1 Nopember 2018 — ISTANTO dkk lawan PT.Bank Negara Indonsia (Persero)Tbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Negara Indonsia (Persero)Tbk Cabang Kudus dkk
127 — 51
  • Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07071971 yangmensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum.17) Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata sebagaimana tercantumdalam buku M.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 09-03-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 36/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
SOKHINAFAO NDRAHA
Tergugat:
1.BUPATI NIAS
2.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS
127 — 57
  • Menjadi pengurus partai politik;. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundangundangan;Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan Kepala Daerah;Halaman 16.
Pengadilan PN WONOSOBO
Register : 06-03-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN WONOSOBO Nomor 11/PDT.G/2013/PN.WNSB
Tanggal 27 Nopember 2013 —
71 — 12
  • Syarat formil (Ssebagaimana dalam ketentuan Pasal 1874KUHPerdata) terdiri dari :a) berbentuk tertulis atau tulisan ;b) dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan ataudihadapan seorang pejabat umum ;c) ditandatangani oleh para pihak ;d) mencatumkan tanggal dan tempat penandatangan ;Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Pernyataan HutangPiutang tertanggal 6 Agustus 2011 bahwa surat tersebut dibuat secaratertulis dan ditandatangani oleh H. YAMTO (PENGGUGAT) dan H.
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 14-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor -49/Pid.B/2017/PN Mrb
Tanggal 14 Juni 2017 — -H.HARPAN IB Als HARPAN Bin IBRAHIM
84 — 5
  • ukuranluasnya tanah tersebut beserta batasbatasnya Saksi tidak tahu.Bahwa untuk penandatanganan surat tersebut tanda tangan H Kudussebagai Saksi dan H Idris ditandatangani dirumahnya masingmasing dandiketahui oleh datuk Rio dirumahnya.Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatbahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;Saksi Hardiansyah,S.H alias Yan bin Zainul Hakim (alm) yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai beriku;Bahwa Saksi adalah anggota partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 304/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 3 September 2020 — Pembanding/Turut Tergugat IV : PT. BANK MAYBANK INDONESIA TBK CABANG SOLO
Terbanding/Penggugat : ISKANDAR
Terbanding/Tergugat : Ny. TAM TAM HONGLY AL SUSANA
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : FABIAN HADINATA SUTANDYO
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. AYNIDEWI
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : FELICE NATHANIA PUDYA
Turut Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIOANAL SURAKARTA BPN
Turut Terbanding/Turut Tergugat VI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUKOHARJO BPN
Turut Terbanding/Turut Tergugat VII : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARANGANYAR BPN
90 — 65
  • Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata) sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkanTergugat sebagai pihak dalam perkara aquo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum dan error in persona, sebab bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata :*Suatu peranjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya.Selengkapnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata :*"Semua pernanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
521 — 917
  • Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara berbunyi:Pasal 87:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 26/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
PASKELIN RUTH SOLANG
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA SILIAN SATU, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
145 — 70
  • Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus organisasiterlarang;c.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 05-12-2018 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 847/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
1.M. BADLUN ALKHOLIDI, A.M.D
2.SUTIONO
Tergugat:
Pengurus Daerah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Kota Medan
Turut Tergugat:
Pengurus Wilayah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Provinsi Sumatera Utara
66 — 18
  • masalah aquo dapat diselesaikan demi untuk adanya kepastianhukum maka jalan terakhir adalah melalui gugatan ke Pengadilan sehinggapermasalahannya dapat diselesaikan secara hukum karena secara organisatoristidak bisa diselesaikan sehingga agar permasalahan aquo tidak berlarutlarut makasudah benar apa yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara aquo.Menimbang bahwa juga permasalah aquo juga bukan masalah kepengurusanPartai Politik sesua SEMA No. 4 Tahun 2016 yang harus diselesaikan olehMahkamah Partai
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
SYSWANSYAH, A.Md
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
149 — 86
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/PenyelewenganPasal 266 (1)(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:a.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Gns
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 52
  • Selanjutnya Pasal 74 UUNo. 39 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa, Tidak satu ketentuan pundalam Undangundang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai,golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atauPutusan No.13/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 15 dari 4711.menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalamUndangundang ini.Maka ipso iure berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah sepantasnyaPara Tergugat mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat.Bahwa Negara Republik
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN SAMPIT Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Spt
Tanggal 30 Maret 2017 — YENNY THERESYA SANARYO Melawan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
198 — 55
  • Dengan demikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) aktayang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acteambtelijk); dan (2) akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang seringdisebut dengan akta partai (acte parti/);Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawahtangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 RBg, yaltu surat, daftar, surat urusanrumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidakmemakai bantuan seorang pejabat umum;Halaman
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
358 — 187
  • Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara berbunyi:Pasal 87:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 19-04-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.HEINTJE GRONTSON MANDAGIE
2.WILSON LALENGKE, S.Pd, M.Sc, MA,
Tergugat:
DEWAN PERS
115 — 57
  • Tidak sedang sebagai bagian dari partai politik, anggota legislatif,humas lembaga pemerintahan dan swasta, anggota TNI dan Polri.3. Telah menjadi wartawan paling singkat 1 (Satu) tahun.4. Bekerja sebagai wartawan pada perusahaan pers, lembagapenyiaran swasta, yang memenuhi ketentuan:a. Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan terbatas(PT) kecuali wartawan yang bekerja pada Lembaga PenyiaranPublik, Kangtor Berita Negara, Lembaga Penyiaran Komunitas;b.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 3/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
TAUFIK RAHMAN, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
162 — 114
  • 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umum;Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 03-01-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 7-K/PM.III-12/AL/I/2018
Tanggal 14 Mei 2018 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
SUTARI
40 — 29
  • tanggal 17Oktober 2017.Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :11Saksi 1Nama lengkap : AHMAD YUNAN WAHYUDIPekerjaan : Swasta (Driver Rencar 99 Trans)Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 02 Nopember 1980Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Siwalankerto Gg 3/35 E RT.03 RW. 01SurabayaPada pokoknya Saksi1 menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun2015 di posko PDIP (Partai
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Tanah
Putus : 23-04-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN MAUMERE Nomor 33/PDT.G/2013/PN.MMR
Tanggal 23 April 2014 — - STANISLAUS PITANG MELAWAN ALFONSUS PONTUS, DKK
111 — 38
  • Sino Liwu adalah bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanoleh pasal 1340 KUHPerdata maka berdasar pada prinsip hukum acara, gugatan Penggugatadalah keliru dalam menarik pihak tergugat sehingga mengadung cacat pihak atau error inpersona.Dengan demikian Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriMaumere untuk berkenan memutuskan bahwa gugatan Penggugat telah keliru dalam menarikpihak sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.e Exceptio Plurium
Pengadilan PN SIGLI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-04-2013 — Upload : 04-09-2013
Putusan PN SIGLI Nomor 307/Pid.B/2012/PN-SGI
Tanggal 23 April 2013 — RICHO RINALDI BIN NURDIN
49 — 6
  • dijawab oleh saksi oke saya langsungkesana;Bahwa sekitar pukul 11.15 wib setelah menukar pakaian dinas polri saksi meminjamsepeda motor jenis MIO Sporty milik Zubaidillah langsung menuju ke tempat yangsudah dibicarakan dengan terdakwa dan sekitar pukul 12.15 saksi sampai di tempattersebut;Bahwa pada saat sampai ditempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa dan WINdan setelah menunggu hingga pukul 15.00 wib mobil truk yang ditunggu belumlewat maka saksi,terdakwa dan Win pergi ke Saree di kantor Partai
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-01-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 45/Pdt.Bth./2017/PN.Dps
Tanggal 7 Juni 2017 — I NENGAH NATA WISNAYA melawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI DENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, dk.
93 — 106
  • Bahwa sesuai pendapat ahli (Doktrin) bahwa Bantahan/Perlawanan(Derden Verzet), Yahya Harahap, S.H. mengatakan, bahwaKompetensi Relatif Derden Verzet atau Partai Verzet padaprinsipnya tidak tunduk kepada salah satu patokanHalaman 51 dari 59 halaman Putusan Perdata Bantahan Nomor 45/Padt.Bth./2017/PN.Dps.ketentuan umum. Tidak tunduk kepada asas actor sequitur forum reimaupun forum rei sitae. Ditinjau dari peraturan perundangundangan ditemukan pengaturan yang berbeda.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 PK/Pdt/2017
Tanggal 9 Oktober 2017 — AMBROSIUS LAMERA, S.H., dkk vs JAMES C. TULANGOW
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • langsung berhubungan dengan akta;Bahwa kenyataanya Surat Pernyataan Yongky Rooroh tertanggal 12Januari 2013 yang digunakan untuk kepentingan Penggugat/TermohonPK adalah pernyataan dibawah tangan, seharusnya tidak dijadikan bahanpertimbangan Judex Facti dalam mengabulkan Pemohonan KasasiPenggugat/Termohon PK karena pernyataan tersebut adalah sifatnyasepihak dan tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana akta autentikyang adalah:Dibuat dinadapan pejabat yang berwenang;Ditujukan sebagai alat bukti;Bersifat partai