kKediaman di Jalan Andi Makasau Lorong 12No.I.A, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Kampung Pisang, KecamatanSoreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Termohon.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal tanggal 14September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pareparedengan Nomor 0355/Pdt.G/2016/PA Pare beserta semua surat surat yangberkaitan dengan berkas perkara tersebut.Telah membaca surat teguran dari Wakil Panitera Pengadilan AgamaParepare Nomor W20A20/109

PADANG PANJANG Nomor; 109/023402/2019, tanggal 19 Oktober 2019 disisihkan 0,01 gr (berat bersih) untuk digunakan uji labor.

PADANGPANJANG Nomor; 109/023402/2019, tanggal 19 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh NURITA SUSANTI dan ROMIDHONA yangberdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat bukti berupa:Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pap.e Kantong 1: 1 (satu) paket Narkotika Gol.

PADANGPANJANG Nomor; 109/023402/2019, tanggal 19 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh NURITA SUSANTI dan ROMIDHONA yangberdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat bukti berupa:Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pap.e Kantong 1: 1 (satu) paket Narkotika Gol.

PADANG PANJANGNomor; 109/023402/2019, tanggal 19 Oktober 2019 yang di tandatangani oleh NURITA SUSANTI dan ROMIDHONA yang berdasarkanhasil penimbangan diketahui bahwa berat bukti berupa: Kantong 1 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. Jenis Shabu yangdibungkus dengan plastik warna bening berklem merah kemudiandikeluarkan dari bungkus lama dan dimasukkan ke dalam bungkusbaru dengan berat 0,17 gr (berat bersih). Kantong 2 : 1 (Satu) paket Narkotika Gol.

PADANG PANJANG Nomor; 109/023402/2019, tanggal 19Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh NURITA SUSANTI dan ROMIDHONAyang berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat bukti berupa: Kantong 1: 1 (satu) paket Narkotika Gol. Jenis Shabu yang dibungkusdengan plastik warna bening berklem merah kemudian dikeluarkan daribungkus lama dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,17gr (berat bersih) Kantong 2 : 1 (satu) paket Narkotika Gol.

PADANG PANJANG Nomor; 109/023402/2019, tanggal 19 OktoberHalaman 35 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pap.2019 yang di tanda tangani oleh NURITA SUSANTI dan ROMIDHONA yangberdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat bukti berupa:Kantong 1 : 1 (satu) paket Narkotika Gol.

Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang (tukang emas keliling), tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat;

Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota KisaranBarat, Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang(tukang emas keliling), tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah memperhatikan berkas dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya bertanggal 4 Nopember2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan denganTermohon pada tanggal; 12 Bulan April Tahun 2008, Register No;109/28/IV/2008 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan; KotaKediri ;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/28/IV/2008 tanggal 12 April2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx XXXXxx,XXXX XXXXXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkandengan aslinya bukti P.2;3: Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Evan Al Anza RozqiPradana Nomor 666/IND/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Xxxxx XXxXxxx,bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinyabukti P.3;4.

Kutipan Akta Nikah nomor 109/28/IV/2008 tanggal 12 April 2008 serta denganmemperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam , makaterbuktilah Pemohon dan Termohonterikat dalam perkawinan yang sah sejaktanggal 12 April 2008;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 berupa fotokopiAkta Kelahiran, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon selamaperkawinan telah dikaruniai 2 orang anak dan menjadi kewajiban Pemohon untukmemberikan nafkah kepada kedua anak tersebut hingga dewasa

Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lakilaki yang bernama Junaidi, SP bin Mahmud (lahir 28 Juli 1975) padatanggal 18 Juli 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor: 109/25/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006:2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Junaidi, SPbin Mahmud berstatus jejaka;3.

Photo copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 109/25/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006,yang dikeluarkan oleh Pegawi Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup yang telahdicocokkan dengan aslinya (P.2):. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1117CLI2308200707507 an NuzullaArina Khansa, tanggal 23 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh DISNAKERMOBDUK DAN CATATAN SIPIL Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukupyang telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);.

fotocopy tersebut merupakan akta otentiksehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, secara materil alat buktitersebut membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum MahkamahSyariyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhipersyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterimasebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotocopy Kutipan aktaNikah Nomor 109

Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Polri DaerahKalimantan Timur Resor Kutai Kartanegara Sektor Loa Kulu NomorSTPL/109/VIII/2011/SPK tanggal 15 Agustus 2011, bertanda P2;Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukanbukti saksi, masingmasing bernama :1 SAKSI PENGGUGAT I, umur 42 tahun, di bawah sumpah memberikankesaksiannya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa kenal dengan penggugat sejak empat tahun yang lalu karenateman kualiah dan kenal dengan tergugat

penggugat tersebut tergugat tidak mengajukan bantahannya;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut penggugatdan tergugat membenarkannya;Menimbang, bahwa penggugat mencukupkan pembuktiannya danmemohon agar perkaranya dapat diputuskan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya tergugatmengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Pernyataan KesepakatanDamai antara Penggugat dengan Tergugat dari Polri Daerah KalimantanTimur Resor Kutai Kartanegara Sektor Loa Kulu, Nomor Loa Kulu, NomorSTPL/109

Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai hak untukmengajukan perkara perceraian ini.Bahwa berdasarkan surat bertanda P.2, berupa Surat Pelaporan dariPolri Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Kartanegara Sektor Loa KuluNomor STPL/109/VIII/2010/SPK tertanggal 15 Agustus 2011, dan print outphoto bagian wajah, yang benjol akibat pukulan dari tergugat, akibat KDRTakan tetapi tidak ada penjelasan dari

Penggugat dan memeriksa alatalat bukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Muara Sabak dengan Register Nomor 017/Pdt.G/2014/PA.MS. tanggal 20Januari 2014, Penggugat mengemukakan dalildalil sebagai berikut:1 Bahwa pada tanggal 11 Mei 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanperkawinan di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Muara Sabak Timur,Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku AktaNikah Nomor: 109

WIL) Penggugat ketahui dari cerita temanteman Tergugat yang samasama bekerja sebagai sopir setelah Tergugat pergi dari kediamanbersama;Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acarakhusus (lex specialis), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalildalilgugatannya;Bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya Penggugat mengajukan buktitertulis berupa:e Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109

orangorang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan .... dan didalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah ...(9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh fakta pada tanggal 11Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timursebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 109

Handoyo Kaliman (TERGUGAT 2) sebanyak 109 M?; Halaman 7 dari 104 hal.Putusan Nomor 284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt.d. Herman Kaliman (TERGUGAT 3) sebanyak 109 M2; e. Tonny Kaliman (TERGUGAT 4) sebanyak 158 M?

Akibat Perobuatan Melawan WHukum~ yang dilakukanTERGUGAT 2 ~ 27272 22n2 nn nnn nnn nn nen nnn nnn nnn nee eeeLuas Tanah yang diterima X Harga Pasar = 109 M? x Rp.18.000.000 = Rp. 1.962.000.000, (satu milyar sembilan ratusenam puluh dua juta Rupiah); c. Akibat Perbuatan Melawan Hukum~ yang dilakukanTERGUGAT 283 : ~ 27392 222 nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nne nee eeeLuas Tanah yang diterima X harga pasar = 109M?

Selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas dan alat bukti yangsah berupa : Keterangan saksisaksi, Bukti Surat serta dikuatkanRekomendasi Gelar Perkara , semakin menguatkan fakta hukum yangTERMOHON dapatkan bahwa sesuai ketentuan KUHAP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) yang menyatakan dalam hal penyidikmenghentikan penyidikan karena perbuatan Terlapor (SYAIFUDIN ZUHRIBin H.

SATIRI adalah tidak cukup bukti,dengan demikian Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : Sprin.Henti.Sidik/690/VII/2014/Ditreskrimum, tanggal25 Juli 2014 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/690/VII /2014/Ditreskrimum, tanggal 25 Juli 2014 tentangPenghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHONadalah sah secara hukum (vide Pasal 109 ayat (2) KUHAP);Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 110/Pid.Pra/2018/PN JKT.SELBahwa sebagaimana Pasal 191 ayat (2) KUHAP yangberbunyi :"Jika Pengadilan berpendapat

Dengandemikian tindakan TERMOHON menghentikan penyidikanterhadap Laporan Polisi Nomor : LP/4187/ XII/2012/PMJ/DitReskrimum, tanggal 5 Desember 2012 adalah sah secarahukum (Vide Pasal 109 ayat (2) KUHAP);Dengan demikian dalildalil PEMOHON dalam permohonannya adalahpatut untuk ditolak karena tidak berdasarkan rasionalitas dan logikaTENTANG PERMOHONAN TERMOHONBerdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON sebagaimana tersebutdi atas, TERMOHON berkesimpulan bahwa semua dalildalil yang dijadikanalasan PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tindakan penghentianpenyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut sangat bertentangan denganHukum Acara Pidana maupun sangat bertentangan dengan tugas dankewenangan yang dimiliki oleh Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 106KUHAP ;Menimbang, bahwa didalam pasal 109 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur bahwa penghentianpenyidikan dapat dilakukan dengan alasanalasan :1. Tidak terdapat cukup bukti, atau2.

110/Pid.Pra/2018/PN JKT.SELSyaifudin Zuhri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Penuntut Umumtanggal 28 Februari 2014 (vide bukti T22) dan Gelar perkara SP3 tanggal 17Juli 2014 atas dasar laporan polisi Nomor; LP/4187/X1I/2012/PMJ/DitReskrimum(vide bukti T23);Menimbang, bahwa penghentian penyidikan adalah salah satukewenangan penyidik vide pasal 7 ayat 1 huruf i KUHAP dengan wajibmenjunjung tinggi hukum yang berlaku vide pasal 7 ayat (3) KUHAP sertadengan memenuhi tata cara dalam pasal 109

Dayatama Citra Mandiri melalui Edy Suhendra, 2 (dua) lembar Kwitansi masing-masing Nomor : 109 tanggal 01 Februari 2020 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Nomor : 108 tanggal 01 Januari 2020 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran gaji pengawas lapangan dan jaga alat berat untuk periode Januari 2020 berikut laporan gaji karyawan, Kwitansi nomor : 038 tanggal 11 Januari 2020 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran upah jaga keamanan alat berat

Dayatama Citra Mandiri melalui EdySuhendra.2 (dua) lembar Kwitansi masingmasing Nomor : 109 tanggal 01Februari 2020 sejumlah Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dan Nomor :108 tanggal 01 Januari 2020 sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)untuk pembayaran gaji pengawas lapangan dan jaga alat berat untukperiode Januari 2020 berikut laporan gaji karyawan, Kwitansi nomor :038 tanggal 11 Januari 2020 sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)untuk pembayaran upah jaga keamanan alat berat (2 unit) periodeDesember

Dayatama Citra Mandiri;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barangbukti berupa : 65 (enam puluh lima) lembar atap onduline, 40 (empat puluh)lembar rabung onduline dan 4 (empat) ember cat tembok merk Evalux dan 2(dua) lembar Kwitansi masingmasing Nomor : 109 tanggal 01 Februari 2020sejumlah Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dan Nomor : 108 tanggal 01Januari 2020 sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) untuk pembayarangaji pengawas lapangan dan jaga alat berat untuk periode Januari

ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 2654/Pid.B/2020/PN MdnMenimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum adamengajukan barang bukti 65 (enam puluh lima) lembar atap onduline, 40(empat puluh) lembar rabung onduline dan 4 (empat) ember cat tembok merkEvalux maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT.Dayatama Citra Mandiri melalui Edy Suhendra, sedangkan barangbuktiberupa 2 (dua) lembar Kwitansi masingmasing Nomor : 109

Dayatama Citra Mandirimelalui Edy Suhendra, 2 (dua) lembar Kwitansi masingmasing Nomor :109 tanggal 01 Februari 2020 sejumlah Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah)dan Nomor : 108 tanggal 01 Januari 2020 sejumlah Rp. 2.000.000, (duajuta rupiah) untuk pembayaran gaji pengawas lapangan dan jaga alat beratuntuk periode Januari 2020 berikut laporan gaji karyawan, Kwitansi nomor :038 tanggal 11 Januari 2020 sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)untuk pembayaran upah jaga keamanan alat berat (2 unit) periodeDesember

Bahwa dalam halaman 109 alinea 1 putusan majelis yang intinyamenyatakan:"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti prosedur eksekusi yang telah sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku".Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut adalah tidak tepat bertolakbelakang dengan pertimbangannya majelis serta Pengakuan dari Terbanding IIdalam dupliknya yang intinya menyatakan" lelang tidak dilaksanakan karenabelum lengkap administrasinya".Bahwa sebagaimana Peraturan

Bahwa dalam halaman 109 alinea 3 putusan majelis yang intinyamenyatakan:Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidakdapat membuktikan dalildalil Para Penggugat, bahwa Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap proses eksekusi atas obyeka quo, dan tidak dapat membuktikan pula Pengadilan Agama Jakarta Pusattelah melakukan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan eksekusi atas obyeka quo, justru Tergugat telah dapat membuktikan dalildalil bantahannyabahwa prosedur

Bahwa dalam halaman 109 alinea 1 putusan majelis yang intinya menyatakan:"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti prosedur eksekusi yang telah sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku".Him 16 dari 20 him Put.

4046/X1/2011/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 21 November 2011, karena tidakcukup bukti (Bukti P11) ;PENGHENTIAN PENYIDIKAN LAPORAN POLISI A QUO TIDAK SAH DANMENYALAHI KETENTUAN FORMAL YANG DIATUR DALAM UNDANGUNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANGUNDANGHUKUM ACARA PIDANA DAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANGPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARAPIDANA DI LINGKUNGAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA.10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109

ayat (2) KUHAP, halhal yang menjadidasar penghentian suatu proses penyidikan, adalah :a Tidak cukup bukti ;b Bukan merupakan tindak pidana ;c Dihentikan demi hukum ;Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan :Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup buktiatau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikandihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntutumum, tersangka atau keluarganya ;11 Bahwa dalam pelaksanaannya, tata

Surat Perintah Tugas (Bukti T2), Surat Perintah Penyidikan (Bukti T3),e Surat Perintah Penyitaan (Bukti T4) ;Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 109 Ayat (1) KUHAPTERMOHON menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikanditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Bukti T5)sehingga apa yang dilakukan TERMOHON sudah sesuai dengan ketentuandalam KUHAP ;Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan pemanggilan dan melakukanpemeriksaan terhadap saksisaksi yang hasilnya dituangkan dalam bentukBerita

proses penyidikanyang dilakukan oleh TERMOHON atas laporan PEMOHON, yaitu sejakditerimanya Laporan Polisi kemudian ditindaklanjuti dengan penyidikandengan hasil sebagaimana vide Bukti T1 s/d T34 sudah sesuai denganketentuan KUHAP, maka TERMOHON dalam proses penyidikan yangcukup matang dan maksimal serta berdasarkan faktafakta yang adaTERMOHON berkeyakinan dalam perkara a quo dihentikan penyidikannyadengan alasan hukum ternyata peristiwanya bukan merupakan tindak pidanasebagaimana dimaksud pasal 109

Dalam hal ini TERMOHON berpendapat dalil PEMOHON tidak benarkarena TERMOHON dalam melakukan penghentian penyidikan telahmelalui ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (2)KUHAP yaitu Dalam hal Penyidik memberhentikan penyidikan karenaTidak terdapat Cukup Bukti, atau Peristiwa Bukan merupakan tindak pidanaatau Penyidikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itukepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya (Vide Bukti T32).Dan dalam penghetian penyidikan TERMOHON sudah

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIMPINAN PT BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA, tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

. : 1340/109/24/KPG/HP/KADIT/1984 tanggal 13 Oktober1984 dan Surat Keterangan Melepaskan Hak No. : 17/KKS/IX/1982 tanggal 27 September 1982 kepada JHONY IRAWANGOUSARIO karena SK Gubernur dan Surat KeteranganMelepaskan Hak atas tanah tersebut adalah sah menuruthukum dan mereka mendukung serta menerimanya atasdasar Undangundang No.: 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria Pasal 2 ayat (2), Pasal 9ayat (1), Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), Pasal 26 ayat(1) dan Pasal 41 ayat (

Bahwa para Penggugat yaitu FRENGK Y GOUSARIO, RUDY GOUSARIO, MAXGOUSARIO pernah membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak keberatan atasSK Gubernur No. :1340/109/24/KPG/HP/KADIT/1984 tanggal 13 Oktober 1984dan Surat Keterangan Melepaskan Hak No. : 17/KKS/IX/1982 tanggal 27September 1982 kepada JHONY IRAWAN GOUSARIO karena SK Gubernur danSurat Keterangan Melepaskan Hak atas tanah tersebut adalah sah menurut hukumdan mereka mendukung serta menerimanya atas dasar Undangundang No. : 5Tahun 1960 tentang

IJ Kupang Nomor :594.3/2514/00 tanggal 25 Oktober 1985 tentang Mohonjangan diterbitkan Sertifikat Hak SKP No. 1340/109/24/Kpg/HP/Kadit/1984 ( copy dari copy ) ; 12. Bukti P12 ...39Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nasional atas nama Jefri BaitNomor : 5371052101430001 ( Sesuai dengan asli ) ; 13. Bukti P1314. Bukti P1415.

I NTT,No. 1340/109/24/KPG/HP/KADIT/1984 tanggal 13 Oktober 1984atas nama : JHONY IRAWAN GOUSARIO ( sesuai dengan asli )Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotamadyaKupang No.: 239/HM/BPN 53.72/2012 tanggal 3 Agustus 2012atas nama : Jhony Irawan Gousario ( sesuai dengan asli ) ; Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. : 1331/Kelurahan NaikotenI, Surat Ukur No. : 07/Naikoten 1/2012 tanggal 25 Juni 2012,Luas : 666M2 atas nama Jhony Irawan Gousario ( sesuai denganasli ) ;4. Bukti5. Bukti6.

Oleh karena itu, cukupberalasan apabila Majelis Hakim menyatakan eksepsi lainlain Tergugat dan Tergugat IIIntervensi tentang Penggugat (Jefri Bait) tidak berkompetan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan menolak gugatan yangdiajukanOleh ...52oleh Frengky Gosario, Rudy Gousario, dan Max Gousario karena pernah membuat suratpernyataan tidak keberatan atas SK Gubernur Nomor : 1340/109/24/KPG/HP/KADIT/1984 tanggal 13 Oktober 1984 dan Surat Keterangan Melepaskan Hak Nomor :17/

109/Pdt.G/2016/PN Smr

Berkas perkara perdata Nomor 109/Pdt.G/2016/PN.Smr dan suratsuratlainnya yang berhubungan dengan perkara ini;Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.SMRTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dengan surat gugatantanggal 10 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Agustus 2016 dalam RegisterNomor 109/Pdt.G/2016/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

putusan sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak gugatan Provisi Penggugat;Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijkeverklaard);o Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul akibatadanya gugatan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 626.000,00 (enamratus dua puluh enamribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarindatanggal 6 Februari 2017 Nomor 109

tentang permohonan banding, pasal 199 ayat(1)RBg (Rechts Reglement Buitengewesten), pada pokoknya telah menentukanbahwa pengajuan pemeriksaan perkara ke Pengadilan Tingkat Banding, harusdiajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusandijatunkan oleh Pengadilan Negeri;Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.SMRMenimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat / Pembanding telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriSamarinda tanggal 6 Februari 2017 Nomor 109

tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusandijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam pasal 199ayat (1) RBg tersebut, sehingga oleh karena itu maka permohonan bandingyang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Tinggi sebagai PengadilanTingkat Banding, setelah membaca dan mencermati secara seksama berkasperkara terutama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal6 Februari 2017 Nomor 109

atas, maka ternyata eksepsi tersebutbukanlah mengenai kewenangan mengadili ataupun menyangkut formalitasacara perdata, akan tetapi sudah menyangkut materi pokok perkaranya, yangharus dibuktikan di persidangan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggidapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yangmenyatakan eksepsi dari Tergugat tersebut tersebut harus ditolak;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca salinanputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 109

No. 09/PLW/2012/PTUNJKTc Bahwa Surat Keputusan Perihal Pemberhentian Penjabat Bupati Mesuji danPengesahan Pengangkatan Bupati Mesuji Propinsi Lampung tersebut, adalahproduk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di mana dalam prosespenerbitannya dilakukan secara tidak sesuai dengan ketentuan UndangUndang, yakni ketentuan Pasal 109 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004, dikarenakan SK tersebuttidak didasari dan dilengkapi oleh usulan DPRD (Dewan Perwakilan RakyatDaerah

dilihat secara seksama jelasjelas Surat Keputusan tersebut tidakmendasarkan pada rujukan yang tepat dan benar sehingga berakibat adanyacacat substansi ;e Bahwa dengan demikian yang menjadi persoalan dalam Perlawanan ini sekalilagi bukanlah sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,akan tetapi keberadaan Surat Keputusan Nomor : 131.18875 Tahun 2011Tertanggal 20 Desember 2011 serta prosedur dan tata cara terbitnya SuratKeputusan tersebut yang dipersoalkan oleh Pelawan ;5 Dalam Pasal 109

Surat inibertentangan dengan Pasal 109 Ayat (4) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :(4) pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikotadiusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambatlambatnya dalam waktu 3(tiga)hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acarapenetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untukmendapatkan pengesahan pengangkatan..

Ismail Ishak (calon Wakil Bupatiterpilih) sebagai pihak Turut Terlawan III/Turut Tergugat III yang tidak ikutterlibat dalam proses administrasi usulan pengesahan penetapan pasangancalon terpilih kepada Mendagri, yang seharusnya keduanya hanya menjadiPihak Terlawan Intervensi/Tergugat Intervensi ;10 Bahwa Pelawan tidak membaca secara utuh bunyi Pasal 109 UndangUndang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan hanya menafsirkan bunyi Ayat (4)ketentuan Pasal tersebut, yaitu :(4) Pasangan calon

Penyelenggaraan Pemilihan Umum baru berakhir apabila telahditetapkan pemenang dalam Pemilukada sampai ditetapkan Keputusan MenteriDalam Negeri tentang pengesahan dan pengangkatan Calon Bupati dan WakilBupati, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2)UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ; Bahwa dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada sangat mungkin akanditerbitkan berbagai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk aturankebijakan yang

Pada tanggal 1 Juli 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan(Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/01/VII/1999 tanggal 1 Juli 1999) ;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/01/VII/1999 tanggal 1 Juli 1999 yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, cocokdengan aslinya, bermeterai cukup dan ditandai dengan P.1;b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n PEMOHON Nomor : 352605220975001 tanggal 15 Maret2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, cocok denganaslinya, bermeterai cukup dan ditandai dengan P.?

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 April2013, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan AktaNikah Nomor : 109/23/IV/2013 tertanggal 30 April 2013 .;2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugatselama 40 hari (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai keturunan ;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKarangbinangun Kabupaten Lamongan Nomor = 109/23/IV/2013,tertanggal 30 April 2013, dan alat bukti pertama tersebut dicocokkandengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu olehKetua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;b. Fotokopi Kartu.

., mengemukakan halhal sebagaiberikut : 222222222 nnn nnn anne1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret2010, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/109/III/2010tanggal 26 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Belik, Kabupaten Pemalang dan setelah akad nikah Tergugatmengucapkan sighat taklik talak serta pada saat berlangsungnya perkawinantersebut Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan ;2 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik,Kabupaten Pemalang Nomor: 194/109/II/2010 tanggal 26 Maret 2010 (BuktiMenimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telahmengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut: I.

Pada tanggal 02 Agustus 1997 Bahwa Penggugat dengan TergugatHalaman 1 dari 7 halaman.telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata daribukti Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.13.14.23/PW.01/157/2011 tanggal 22 Maret 2011 atasKutipan Akta NIkah Nomor : 109/10/VIII/1997 tertanggal 02Agustus 1997 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan , Kabupaten Pasuruan;.

SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah = dari Kantor Urusan AgamaKecamatan , Kabupaten Pasuruan NomorKk.13.14.23/PW.01/157/2011 tanggal 22 Maret 2011 atasKutipan Akta NIkah Nomor : 109/10/VIII/1997 tanggal 02Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda (P);B. Saksi Saksi1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaanpenjahit, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan:Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnyayang pada pokoknya sebagai berikuta.