Banding tanggal 14 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110962.16/2012/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 9 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01684/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa MasaPajak Juli 2012 Nomor 00130/207

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP01684/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 Desember 2016,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2012 Nomor 00130/207/12/055/15 tanggal 21 SeptemberHalaman 4 dari 9 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP01684/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 Desember2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juli 2012Nomor : 00130/207

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097024.16/2012/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2344/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00179/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP2344/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00179/207/12/058/14 tanggal 28 April 2014 Masa Pajak April2012, atas nama: PT Axis Telekom Indonesia, NPWP02.015.460.5058.000, beralamat di Menara Axis, Dea TowerComplex, Kawasan Mega Kuningan JI.

Nomor 1112/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2344/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015, mengenaikeberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor:00179/207

Uraian Banding tanggal 2 oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113000.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00037/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 14Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2013 Nomor 00003/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00037/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 14 Februari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2013 Nomor 00003/207/13/439/16 tanggal 18 Januari2016, atas nama PT Pungkook Indonesia One, NPWP:Halaman 4 dari 9 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00037/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 14 Februari 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor00003/207

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Mei 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT70258/PP/M.XA/16/2016, tanggal 25 April 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1207/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00006/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1207/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/207/11/332/13tanggal 29 November 2013 Masa Pajak Februari 2011sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00031/WPJ.27/KP.0203/2014 tanggal23 Oktober 2014, atas nama: PT.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1207/ WPJ.27/2014 tanggal 18Nopember 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2011 Nomor : 00006/207

Uraian Banding pada tanggal 5 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111227.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 23 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00369/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 9Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2011 Nomor 00247/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00369/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 9 Desember 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak juli 2011Nomor 00247/207/11/062/15 tanggal 5 Oktober 2015, atas namaPT Dos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2062.000, dengan alamat diJalan Panjang Komplek Green Garden, Gedung Wisma Indovision2 Lantai 79 Blok A8, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,adalah telah sesuai dengan ketentuan

Putusan Nomor 2235/B/PK/Pjk/2019tanggal 9 Desember 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2011 Nomor 00247/207/11/062/15 tanggal 5 Oktober 2015, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.301.911.2062.000; sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi Rp220.764.832,00; adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan :a.

tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Surat: S1014/WPJ.07/KP.0606/2013 tanggal 18 September 2013 yang telah Penggugatterima tanggal 25 Oktober 2013, tentang Jawaban Permohonan Pembatalanatas Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan;Kronologi Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari Tahun 2011:Bahwa telah diterbikan SKPKB PPN Masa Pajak Januari Nomor:00026/207

.07/KP.0606/2013, KPP PMA Lima menerbitkan JawabanPermohonan atas surat Pemberitahuan Surat Keberatan yang tidak MemenuhiPersyaratan;Berikut ini adalah alasan Penggugat mengajukan surat gugatan:Bahwa Pasal 23 Ayat (2) huruf c UndangUndang KUP disebutkanGugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: Keputusan yangberkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkandalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 atauBahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan atas SKPKB00026/207

Telah diterbikan SKPKB PPN Masa Pajak Januari Nomor:00026/207/11/058/13 tanggal 14 Januari 2013.2. Wajib Pajak baru menerima surat SKPKB tersebut dari Pemeriksa melaluiemail tertanggal 1 Juli 2013.3. Berdasarkan email yang kami terima tersebut, maka Wajib Pajakmengajukan Keberatan dengan Nomor Surat: 109/BSKP/FIN/VII2013tanggal 8 Juli 2013.4.

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114126.16 /2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKEP00740/KEB/WP4J.07/2017 tanggal 26 April 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00012/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00740/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 April 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari2014 Nomor 00012/207/14/058/16 tanggal 3 Februari 2016 atasnama PT Agro Bukit, NPWP 02.275.446.9058.000, beralamat diMenara Global Lantai 5, Jalan Jend.

Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00740/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 April 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2014 Nomor00012/207

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 31 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87342/PP/M.VA/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP381/WPJ.19/2015 tanggal 2 Maret 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor:00055/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP381/WPJ.19/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor:00055/207/12/091/14 tanggal 25 Maret 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:Halaman 4 dari 9 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP381/WPJ.19/2015 tanggal 2 Maret 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor:00055/207

207/Pdt.P/2012/PN.Bms

PENETAPANNo. 207/Pdt.P/2012/PN.BmsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkaraperkaraperdatapermohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan dalam permohonanPemohon :TARNO, lahir di Banyumas pada tanggal 31 + Desember 1961, umur 51 tahun,Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa BanjarsariKidul Rt.04/Rw.03 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas ;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; Pengadilan Negeri tersebut;Telah

membaca surat permohonan Pemohon.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Pemohon.Telah membaca suratsurat bukti yang diajukan oleh Pemohon.Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan kelahiranterlambat untuk anak Pemohon tertanggal 4 April 2012 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 4 April 2012 di bawah nomorregister :207/Pdt.P/2012/PN.Bms , pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuanbernama

Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, setelah Pemohon menunjukkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatanhukum tetap;4 Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp. 144.000, (seratus empat puluh empat ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 23 April 2012 oleh TRIASNURI HERKUTANTO, SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjukoleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sebagai Hakim Tunggal berdasarkanPenetapan No:207

Putusan Nomor 1371/B/PK/Pjk/2018Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP359/WPJ.19/2015 tanggal 2 Maret2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor 00057/207/12/091/14 tanggal 25 Maret 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00010/WPJ.19/KP.0103/2015 tanggal 9 Februari 2015 atas Nama:PT Newmont Nusa Tenggara

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP359/WPJ.19/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor00057/207/12/091/14 tanggal 25 Maret 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00010/WPJ.19/KP.0103/2015 tanggal 9 Februari 2015 atasNama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP:01.061.573.0091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 5 dari

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP359/WPJ.19/2015 tanggal 2 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor:00057/207

207/Pdt.G/2010/PA.SJJ

SALINAN PUTUSANNomor 207/Pdt.G/2010/PA.SJJBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara ;PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IbuRumahtangga, tempat tinggal di KABUPATENSIJUNJUNG, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Tani,tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat ;Telah memeriksa buktibukti surat dan saksisaksi di muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember2010 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung denganregister perkara nomor 207/Pdt.G/2010/PA.SJJ tanggal 20 Desember 2010 telahmengajukan halhal

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;;Subsider :Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugattelah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya ke persidanganmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti PengadilanAgama Sijunjung dengan relass panggilan nomor 207/Pdt.G

KETENTUAN FORMAL1. bahwa pada tanggal 8 Juli 2011, Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Pratama Jakarta Mampang Prapatan menerbitkan SKPKB PPN Barangdan Jasa Nomor 00078/207/09/014/11 untuk Masa Pajak September2009 sebagai hasil Pemeriksaan pajak untuk masa pajak Februari s.dDesember 2009 yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta MampangPrapatan dengan perincian sebagai berikut: Uraian ben wing (Ro) RD Koreksi (Rp)Dasar Pengenaan Pajakrenyeranan yang PPN nya harus ipurgut 1.044.100.950 1.044.100.950 0Jumlah

Putusan Nomor 1644/B/PK/PJK/2017KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan pada tanggal 19 Agustus2011;bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Terbanding melalui KantorWilayah DJP Jakarta Selatan menerbitkan Keputusan TerbandingKEP1201/WPJ.04/2012 yangpermohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Barangdan Jasa Nomor 00078/207/09/014/11sebagai berikut:Nomor memutuskan menolaktersebut dengan perincian .

Berdasarkan point 7 SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2009 Nomor 00078/207/09/014/11 tanggal 8 Juli 2011dinyatakan bahwa besarnya pajak terhutang yang disetujuiberdasarkan pembahasan akhir Pemeriksaan adalah NIHIL,sehingga tidak ada pajak terhutang yang seharusnya PemohonBanding setorkan;PERMOHONAN BANDINGbahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atasKeputusan Terbanding Nomor KEP1201/WPJ.04/2012 dengan penjelasansebagai berikut:Menurut Terbandingbahwa Terbanding melakukan koreksi

yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47621/PP/M.XIlI/16/2013, tanggal 01 Oktober 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1201/WPUJ.04/2012tanggal 16 Agustus 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2009 Nomor 00078/207

Putusan Nomor 1644/B/PK/PJK/20174.11.bahwa berdasarkan hasil Penelitian atas data/dokumen danketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana telah diuraikandi atas, Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)mempertahankan koreksi yang telah dilakukan atas PPN KurangBayar sebesar Rp383.116,00 dalam SKPKB PPN Nomor00078/207/09/014/11 tanggal 8 Juli 2011 Masa Pajak September2009.5.

Putusan Nomor 275/B/PK/Pjk/2021tanggal 16 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2010 Nomor 00006/207/10/326/13 tanggal 21 Februari2013, atas nama PT Lampung Interpertiwi, NPWP 01.704.719.2326.001,beralamat di Desa Kagungan Dalam, Mesuji, Lampung, alamatkorespondensi Jalan K.H.A.

/16/2016 tanggal 3 Februari 2016, karenaPutusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan BandingTermohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP463/WPJ.28/2014 tanggal 16 April 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010Nomor 00006/207

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP463/WPUJ.28/2014tanggal 16 April 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2010 Nomor 00006/207

mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Agustus 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut77351/PP/M.XIA/16/2016, tanggal 21 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP354/WPJ.29/2014 tanggal15 April 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor00002/207

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP354/WPJ.29/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor00002/207/09/734/13 tanggal 08 Maret 2013 atas nama: PT DeltaArrindosentosa, NPWP: 02.393.986.1734.000, beralamat di JalanBrigjend. H. Hasan Basri No. 43, Kota Baru Tengah, Pulau LautUtara, Kota Baru dan alamat korespondensi di Delta Suzuki R2Jalan A.

Putusan Nomor 2094/B/PK/Pjk/20192014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009Nomor : 00002/207/09/734/13 tanggal 08 Maret 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.393.986.1734.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp2.970.006,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa

Uraian Banding tanggal 14 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116123.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 6 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00144/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00014/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00144/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13 Juni 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertarnbahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013 Nomor 00014/207/ 13/542/ 16 tanggal 18 Mei 2016, atasnama PT Gameloft Indonesia, NPWP 31.275.268.6542.000,beralamat di Pacific Building Lantai 1 Jalan Laksda AdisuciptoNomor 157, RT 08, RW O03 Caturtunggal, Depok, Sleman, DIYogyakarta 55281, adalah telah sesuai

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00144/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13 Juni 2017, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor00014/207

Sidoarjo, terdaftar pada register Buku Nikah No.207 /32 /V1 /2009;2. Bahwa selama menikah 9 ( Sembilan ) tahun antara Penggugat denganTergugat belum dikaruniai anak.3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman JI. Kota. Surabaya4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanSedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor 207 /32 /VI /2009, tanggal 18 Juni 2009yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya,bermeterai cukup, diberi tanda P.1;Bahwa Penggugat juga mengajukan saksisaksi di persidangan, yaitu:1.

disebabkan oleh suatu halangan yang sah menuruthukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkaraini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktiansebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti suratP.1 dan dua saksi ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207

banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 16 Maret 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT086177.16/2009/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 7 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1476/WPJ.29/2014 tanggal 12 September 2014 tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00018/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1476/WPJ.29/2014 tanggal 12 September 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarNomor 00018/207/09/711/13 tanggal 23 September 2013 MasaPajak November 2009 atas nama PT Borneo Makmur Lestari,NPWP 21.013.315.3711.001, beralamat di Jalan Tjilik Riwut KM47, Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanHalaman 5 dari 10 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1476/WPJ.29/2014 tanggal 12September 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2009 Nomor 00018/207

bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal13 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBojonegoro pada tanggal 13 Januari 2015 dengan register perkara Nomor :111/Pdt.G/2015/PA.Bjn telah mengemukakan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut: 1.Bahwa pada tanggal 26 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro,sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 207

Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanNgasem, Kabupaten Bojonegoro, nomor: 207/71/VI/1997, tanggal 26 Juni2.

Undang Undang Nomor 50 Tahun2009; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan AktaNikah Nomor : 207/71/VV1997 tanggal 26 Juni 1997 sesuai dengan DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.22.07/Pw.01/08/2007 tanggal 632007yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro (Bukti P.1), makaterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah sejak tanggal 26 Juni 1997; Menimbang, bahwa yang menjadi

Putusan Nomor 3227/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT69533/PP/M.XA/16/2016, tanggal 28 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1201/WPJ.27/2014, tanggal 18 November 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/10/332/13, tanggal

Putusan Nomor 3227/B/PK/Pjk/2019Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00013/207/10/332/13, tanggal 29 November 2013 Masa PajakFebruari 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00046/WPJ.27/KP.0203/2014, 5 November 2014, atas nama:PT Satya Kisma Usaha, NPWP 01.002.743.1332.001, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1201/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Februari 2010,Nomor: 00013/207

Nomor 372 PK/Pdt/2018Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh PengadilanNegeri Semarang dengan putusan Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Smg. tanggal23 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi: Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukseluruhnya;Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuksebagian;2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);3.

Nomor 372 PK/Pdt/2018/K/Pdt/2016 tanggal 10 Januari 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2918K/Padt/2016 tanggal 10 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 27 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon PeninjauanKembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan PeninjauanKembali Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Smg. juncto

Nomor 372 PK/Pdt/2018Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Smg. tanggal 23 November 2015, yangkemudian mengadili sendiri:Mengadili:Dalam Konvensi: Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat (sebagaimana petitumgugatan);Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termhon PeninjauanKembali, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan