Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukanHalaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2016/PA.Pstgugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan

12 tahun(belum mumayyiz) dapat dialinkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambatpertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

terbukti danberalasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, olehkarenanya berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir Majelis Hakimberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkanjuga dengan verstek;Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2016/PA.PstMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap dua orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimanaakan ditegaskan

Bahwa, perlu ditegaskan bahwa tanah sawah Napudemu itubaik kini dikuasai oleh para tergugat I dan IV termasuklokasi tanah yang kini dikuasai dengan melawan hukum olehPenggugat dan Petrus Lado tersebut adalah warisan darinenek moyang tergugat III suami dari tergugat III (Alm.Petrus Gu);Dengan demikian, dalildalil yang disampaikan penggugatpada poin 1 halaman 1 sampai dengan halaman 2 tidak benar,karena Ladjaboro tidak pernah melakukan kegiatan ataumengerjakan lokasi tanah yang kini disengketakan;Untuk

Dan apabila mepermasalahkan sebagaimanayang diuraikan dalam gugatan berarti jelas dan benarbenar gugatan penggugat sangat kabur dan tidak jelastentang uaraian dalam gugatan itu;13) Bahwa terhadap uraian halaman 3 point 5 dan 6 ditanggapia)b)c)sebagai berikutBahwa, perlu ditegaskan lagi bahwa sebenarnya bukanlahsuatu kewajiban tergugattergugat untuk menjawabi uraianuraian ataupun alasanalasan hukum sebagaimanadisampaikan penggugat sendiri yang berhak untukmenjawabnya.

Malahan jelasjelas penggugattidak dapat mempertahankan dalil gugatan, dalam artisemakin tidak jelas uraian gugatan penggugat itu;Perlu ditegaskan pula bahwa bukanlah suatu kewajibantergugattergugat untuk menjawabnya, karena VERONIKA WOEalmarhumah dan TIBA KASA alm. telah meninggal dunia dantidak sebagai tergugat ataupun sebagai penggugat dalamperkara ini.

biasa kita kenal azas pembuktian terbalikyaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktianada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung Jawab pelaku usahadalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan danatau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalampasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digugat melalui BPSK ataumengajukan ke badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen dan ditegaskan

1 dan 12, sekali lagi ditegaskan bahwa dalamhal ini yang dirugikan adalah Tergugat. Karena itu Tergugat mempunyai hak untukmenarik, menyita dan menjual kembali unit mobil tersebut kepada pihak lain, dengandasar Penggugat tidak dapat lagi memenuhi kesepakatanyang telah ditanda tanganitersebut dan telah pula didaftarkan dengan sertifikat jaminan fiducia.DALAM REKONVENSI.

Mengenai ekonomi syariahtersebut dalam penjelasan pasal demi pasal ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomisyariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsipprinsipsyariah meliputi : pada huruf (g) yaitu pembiayaan syariah, dan dalam hal ini Tergugat adalahPT.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadidengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (a)pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap adanyaperkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Putusan Perkara Nomor : 704/Pdt.G/2016/PA.Pdlg Hal. 19 dari 24 halamanMenimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Exel Supply Chain Indonesia)sebagai pembayaran management fee dan operating cost;Sudah sewajarnya Pemohon yang telah membayar Turut Termohon sampaisejumlah Rp10.899.772.071,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluhsembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah) mendapatganti rugi dari Turut Termohon apabila jaminan sebagaimana ditegaskan olehTurut Termohon pada Pasal 20 Logistics Service Agreement tanggal Agustus2011 dan Pasal 12 Logistics Service Agreement tanggal 31

Juli 2010, keduanyaantara Pemohon dengan Turut Termohon tidak dipenuhi oleh Turut Termohon;Mengenai apakah benar Turut Termohon telah tidak memenuhi jaminansebagaimana ditegaskan oleh Turut Termohon pada Pasal 20 Logistics ServiceAgreement tanggal 1 Agustus 2011 dan Pasal 12 Logistics Service Agreementtanggal 31 Juli 2010, keduanya antara Pemohon dengan Turut Termohon telahterbukti benar karena Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/H/ARBBANI/2013antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai Pemohon

Hal ini ditegaskan dalampendapat Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H, dalam bukunya yang berjudul:Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik,Teknik Membuat dan Permasalahannya, terbitan PT Citra Aditya Baktihalaman 233, sebagai berikut:Apabila kita bertitik tolak pada ketentuan Pasal 132 huruf a HIR/157 RBg,tidak semua perkara diperkenankan untuk diajukan gugatan rekonvens!

sesuaiPeraturan Perundang Undangan yang berlaku.Salah satu syarat yangwajid dicantumkan dalam APHT adalah Nilai Hak Tanggungan, olehkarena fungsi pencantuman Nilai Hak Tanggungan dalam APHT danHalaman 8 dari 60 Putusan Nomor 714Padt.Plw/2018/PN Jkt Brt124.20:26.27.implikasi pencantuman Nilai Hak Tanggungan adalah dalam kaitannyadengan Hasil Lelang Objek Hak Tanggungan adalah utuk menentukanBesaran Preferensi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan, sehinggaterdapat Kepastian Hukum;Bahwa sebagaimana telah ditegaskan

Kedudukan hukum pembeli lelangtersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RINo.1326/Sip/1980 tanggal 19 Agustus 1982 yang kaedah hukumnyamenyatakan sejak saat pelelangan dinyatakan jatuh kepada Tergugat dalamkasasi/Penggugat asal, pemilikan atas tanah dan rumah sengketa beralihkepada pembeli incassu Tergugat dalam kasasi/Penggugat asal .3.

Kedudukanhukum pembeli lelang menjadi pemilik yang sah juga ditegaskan dalamYurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.1326/Sip/1980 tanggal 19Agustus 1982 yang kaedah hukumnya menyatakan sejak saat pelelangandinyatakan jatuh kepada Tergugat dalam kasasi/Penggugat asal, pemilikanatas tanah dan rumah sengketa beralih kepada pembeli incassu Tergugatdalam kasasi/Penggugat asal .9.

eksekusi harus melalui gugat biasa ;Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 1987No. 1157K/Pdt/1986 yang menegaskan :Perlawanan diajukan pada tanggal 26 Nopember 1984,padahal putusan yang dilawan sudah selesai dieksekusi padatanggal 13 November 1984, dengan demikian Perlawananterhadap Putusan yang sudah selesai dieksekusi harusdinyatakan tidak dapat diterima tanoa mengurangi hak Pelawanuntuk mengajukan gugat biasa ;Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Mei 1979 No.1237K/Sip/1975, dalam putusan ini ditegaskan

Kedudukan hukum pembeli lelangtersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RINo.1326/Sip/1980 tanggal 19 Agustus 1982 yang kaedah hukumnyamenyatakan sejak saat pelelangan dinyatakan jatuh kepada Tergugatdalam kasasi/Penggugat asal, pemilikan atas tanah dan rumahsengketa beralih kepada pembeli incassu Tergugat dalamkasasi/Penggugat asal .3.

telah ditegaskan adalahmilik Turut Termohon Kasasi;49.Bahwa selanjutnya Judex Facti telah keliru) menafsirkan bukti P16Termohon Kasasi, berupa surat dari Direktur Turut Termohon Kasasi kepadaDirektur Utama Pemohon Kasasi, tanggal 21 November 2007, karena suratdari Direktur Turut Termohon Kasasi kepada Direktur Utama PemohonKasasi, tanggal 21 November 2007, sebagaimana bukti P16 adalah buktiyang menerangkan kronologis luas tanah Turut Termohon Kasasi dan dalambukti P16 tersebut telah jelas dan tegas

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan telah ditegaskan bahwaRUPS dan/atau anggaran dasar dari suatu Perseroan adalah merupakanorgan perseroan terbatas yang tertinggi dimana organ ini mempunyai hakdan kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi dan komisaris. Dengandemikian, RUPS dan/atau anggaran dasar merupakan organ yang tertinggididalam perseroan.

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas ditegaskan bahwa RUPS dan/atau anggaran dasarmerupakan organ perseroan yang paling tinggi, sehingga berdasarkan haltersebut maka telah jelas dan tegas didalam perseroan Turut TermohonKasasi apa yang tercantum dan dinyatakan didalam Anggaran Dasar adalahaturan yang berlaku dan sah serta mengikat bagi para pemegang sahamTurut Termohon Kasasi, Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah ditegaskan adalah milik Turut TermohonKasasli;Bahwa adapun pemanfaatan dan penggunaannya sama sekali tidak terkaitdengan adanya perbedaan status kepemilikan antara Turut TermohonKasasi dengan pihak lain atau dengan demikian pemberian inbreng berupatanah seluas 8.181 m? sebagaimana tercantum dalam basic agreement telahdilaksanakan sepenuhnya secara menyeluruh.

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas ditegaskan bahwa RUPS dan/atau anggaran dasarmerupakan organ perseroan yang paling tinggi, sehingga berdasarkan haltersebut maka telah jelas dan tegas didalam perseroan Turut TermohonKasasi apa yang tercantum dan dinyatakan didalam anggaran dasar adalahaturan yang berlaku secara sah serta mengikat bagi para pemegang sahamTurut Termohon Kasasi;90.Bahwa kepemilikan saham atas nama Pemohon Kasasi berdasarkananggaran dasar Turut Termohon

Sos, MH, CPL, yang menyatakan berhasilmendamaikan Pemohon dengan Termohon rukun kembali membina rumahHalaman 4 dari 6 halaman penetapan nomor 1088/Pdt.G/2018/PA.Btmtangga, kemudian Pemohon menyatakan akan secara lisan mencabut perkaraini;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan ini oleh Pemohon, makapemeriksaan perkara dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalam diktumpenetapan ini;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawabandari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikanjawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila adapersetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannyadilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan tidak melanggar hak,Hal. 4 dari 7 Hal. Pen.

Menetapkan bahwa nama anak pemohon Sabri, lahir di Bulukumba tanggal 21April 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30. 1149/CS/XV/2011tertanggal 11 November 2011 serta Kartu Kelurga Nomor : 7302011111110002tanggal 11 November 2011 ditegaskan atau diubah menjadi Sabri lahir diMalaysia pada tanggal 01 Februari 2000 anak pertama dari ayah bernama Kardindan ibu bernama Hasmayani ;3.

Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohondapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dariTermohon, dan tidak perlu persetujuan dari Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, biladihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Pemohonmengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaanperkara, dan Termohon belum mengajukan jawaban atas perkara ini;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut

shalat, dibayar tunai:Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon sebelum menikah adalahjejaka berumur 17 tahun dan Pemohon berstatus perawan umur 15tahun;Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah dikaruniaiseorang anak bernama Al'Jubyan Husain bin igo Husain, urmur 1 Tahun:Bahwa antara antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubunganpernikahan menurut Syariat Islam;Heisman 3 dari 16 Penetapan No, OO8T/Pat P/ZG1T/PA.Tdo Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal halitu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dariTergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila adapersetujuan dari Tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, biladihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Penggugatmengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaanperkara, dan Tergugat belum

Bahwa antara pemohon dengan Kode binti Binuang tidak ada halangan pemikahan.Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukumperkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang hams dipenuhi dalamperkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.Menimbang, bahwa perkawinan orangtua pemohon telah memenuhi maksudPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan

tetapisampai sekarang karena kesibukan Pemohon dengan istrinya ROMLAH, kelahiran anaknya yangbernama VIONA ANGGRAENY itu belum dibuatkan Akta Kelahiran, maka oleh karena itu untukpersyaratan dan proses pembuatan Akta Kelahiran terlambat di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukandiperlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kudus (vide bukti surat P1, P2, P3, P4 ); Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi UndangUndang No.23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 32 ayat (2) telah ditegaskan

Dalam rumusan hasil diskusi kelompokbidang Peradilan Agama pada bagian A tentang Bidang Teknis angka (5),ditegaskan bahwa dalam perkara terkait perkawinan termasuk hadhanah tidakberlaku asas nebis in idem.Bahwa Oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasansehingga eksepsi tidak boleh dipertimbangkan dan harus ditolak.DALAM POKOK PERKARA : 81.

menyatakan secara tegas, jika Penggugattetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil gugatannya sebagai dalihdan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkalidan menolak segala dalih dan dalil Tergugat yang tertuang dalam eksepsidan jawabannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata sertatidak merugikan Penggugat.Bahwa pada poin 2 (dua) dalam jawaban Tergugat adalah jawaban yanghanya menjelaskan tentang halhal yang dapat menyebabkan gugurnyahak asuh anak hal mana ditegaskan

rohani anak, meskipun biaya nafkahdan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yangbersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanahkepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.Bahwa pada poin 2 (dua) dalam jawaban Tergugat adalah jawaban yangmengada ada karena jelas diatur dalam pasal 105 (a) Kompilasi HukumIslam (KHI) disebutkan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyizatau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.Bahwa pada poin 3 (tiga) dalam jawaban Tergugat ditegaskan

Hal semacam ini ditegaskan dalam PutusanMahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan: Ada atau tidaknyaasas nebis in idem tidak sematamata ditentukan oleh para pihak saja,melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentuoleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyaikekuatan pasti dan alasannya adalah sama.Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti putusan terdahulu yaituPutusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, memang benar pihak Penggugatdan Tergugat

yang telah keluar dariperusahaan PT COCA COLA AMATIL BOTLLING JABAR13.Bahwa Tergugat terus menerus membebankan pembayaran hutang hutang anggota koperasi Penggugat yang sudah tidak bekerja lagi diperusahaan PT COCA COLA serta yang sudah tidak ada lagi sisa gajiserta uang pesangon yang bisa diambil oleh pihak Penggugat dari bagiankeuangan perusahaan PT COCA COLA AMATIL BOTLLINGINDONESIA UNIT JABAR14.Bahwa gugatan ini timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh pihak Tergugat , sebagaimana ditegaskan

dalam pasal 1831 KUHPerdata ; Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada siberpiutang , selain jika si berutang lalai, sedangkan benda benda siberutang ini harus lebih dahulu disita dan di jual untuk melunasi utang utang nya, serta ditegaskan pula dalam pasal 1845 KUH perdata ;perikatan yang diterbitkan dari penanggung hapus karena sebab sebabyang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan perikatan lainnyaBerdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada MajelisHakim

Perjanjian KerjasamaPenerusan Pinjaman (CHANELLING) No. 003/MNCBDG/MOU4/CIB/XII/14 tertanggal 16 Desember 2014telah ditegaskan dan disepakatisebagai berikut :Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, BANK danKOPERASI setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sumedang di Kabupaten Sumedang, demikian dengan tidak mengurangi hak BANK Untuk MengajukanHalaman 5dari33 Putusan Sela No. 177/Pdt.G/2018/PN.Bdgtuntutan/gugatan terhadap KOPERASI di

Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman(CHANELLING) No. 003/MNCBDG/MOU4/CIB/XII/14 tertanggal 16Desember 2014telah ditegaskan dan disepakati sebagai berikut :Mengenai Peranjian ini dan segala akibat hukumnya, BANK danKOPERASI setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap diKantor Panitera Pengadilan Negeri Sumedang di Kabupaten Sumedang,demikian dengan tidak mengurangi hak BANK Untuk Mengajukantuntutan/gugatan terhadap KOPERASI di Pengadilan lain dimanapundalam Wilayah Republik Indonesia

Dikatakan Para Penggugat salahmenyebutkan subjek gugatan, karena dalam Pasal 8 butir 2 ayat (2)Reglement op de Rechtsvordering (Rv), ditegaskan bahwa untukmengajukan gugatan, maka yang berkualitas hukum untukdicantumkan oleh Para Penggugat adalah Walikota Bekasi dengandilanjutkan menuliskan nama Pejabatnya (natuurlijk person) yaituRahmat Effendi ;.

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwaTergugat tidak pernah menerbitkan Obyek Gugatan sebagaimanayang didalilkan oleh Para Penggugat, yaitu Surat Izin PelaksanaanMendirikan Bangunan Gereja Katolik St. Stanislaus KostkaKranggan No. 503/0545/IB/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17Desember 2012; 7. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapatditerima, karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas(Obscuur Libel), sebab:a.

Haruslah ditegaskan bahwa dalil ParaPenggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan butir 2 dan butir 3petitumnya yang memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo menyatakan batal atau tidak sah obyek gugatan a quo. Tidak adaketentuan yang mensyaratkan penerbitan obyek gugatan a quo harusberpedoman pada dalil Para Penggugat tersebut.

Sekalilagi kiranya perlu ditegaskan bahwa tidak ada Putusan Pengadilanyang berwenang menyatakan adanya perbuatan Tergugat dan/atau Tergugat Il Intervensi yang melawan hukum, sebagaimana yangdidalilkan oleh ParaPenggugat; b.

atau ilmu pengetahuan "(garis bawah olehPemohon Banding);m bahwa Angka 2 huruf b SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996tentang "Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda(P3B)", selanjutnya disebut SE03/PJ.101/1996, dengan jelasmemberikan petunjuk mengenai penerapan PPh Pasal 26 sesuaidengan P3B yang berlaku, Angka 2 huruf b SE03/PJ. 101/1996menyebutkan:"Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihakyang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh pasal 26sesuai dengan yang ditegaskan

Hal ini juga telah ditegaskan pada Angka .2 Surat EdaranNomor .SE01/PJ. 13/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang"Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda(P3B) Antara Pemerintah Negara Indonesia dan Pemerintah KcrajaanBelanda ("SE01/PJ.3/2004"), yang menyebutkan:m "Sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 31 P3B RlBelanda niakaketentuanketentuan dalam P3B RlBelanda tersebut mnlai berlakusecara efektif terhadap peugliasilanpcnghasilan yang diterima ataudiperoleh pada atau setelali

Putusan Nomor 1740/B/PK/PJK/2016IV.2.C.bahwa dengan berlakunya Tax Treaty antara Indonesia dan Belanda dansebagaimana juga telah ditegaskan oleh Terbanding melalui SE01/PJ.3/2004 tersebut, sudah seharusnya ketentuanketentuansebagaimana yang diatur didalam Tax Treaty digunakan sebagai dasarhukum yang tertinggi didalam menerapkan ketentuanketentuanperpajakan yang berlaku, didalam ilmu hukum, dikenal prinsip "LexSuperior derogat Legi Inferiori" yang berarti bahwa ketentuan hukumyang berlaku adalah ketentuan

tidakkonsisten, membingungkan dan menimbulkan keraguan bagiPemohon Banding, dalam hal ini, Pemohon Banding merujuk kepadaadagium ilmu hukum, "/n dubio contra flsco" yang menyatakan bahwadalam hal terdapat suatu keraguan dari segi keadilan hukum, makaharus diambil ketentuan yang menguntungkan Pemohon Banding;IV.2.d. bahwa belum dibicarakannya talacara (mode of application) antara"Pejabat yang Berwenang", Indonesia dan Belanda tidak seharusnyamembatalkan Pasal 11 ayat (4) Tax Treaty;bahwa sebagaimana yang ditegaskan

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 9Desember 2019 sampai sekarang;Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, majelis hakim perlumengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukundan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yangnyata dimana antara suami istri berada dalam satu rumah dan satu mejamakan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Hal ini ditegaskan puladalam AlQuran Surah AlBagarah: 241 yang diambil alin menjadipertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:Gaal cle Us Sag saab gia callaArtinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan hendaklah diberikan olehsuaminya mutah menurut yang maruf sebagai suatu kewajiban bagiorangorang yang bertakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa pesan Allah dalam ayat di atas memiliki kandunganhakikat (esensi) moral baik yang berkaitan dengan

Majelis Hakim kepada para pihak berperkara sebagai bentukpertanggungjawaban di hadapan Allah dalam menyampaikan pesan kitab sucial Quran, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut dimana permohonancerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat, maka majelis hakim akanmenetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugatsebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut;Menimbang, bahwa mutah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan

yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 jugamenegaskan:Died LA pis GA 5A jing GA asArtinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itudengan cara yang sebaik baiknya.Menimbang, bahwa di samping itu pula, majelis hakim perlumempertimbangkan nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islamsebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi HukumIslam ditegaskan