Bukit Intan Kota Pangkalpinang/Mantan Kasubag Inventaris dan Pengadaanpada Bagian Umum dan PerlengkapanPemerintah Kota Pangkalpinang;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPangkalpinang sebagai berikut:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa ANDI ROZANO, SH, telah melakukan penaksiranterhadap Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah KotaPangkalpinang berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 084Tahun 2005, tanggal 19 Maret 2005, tentang Pembentukan

H.ZULKAIRNAIN KARIM, MM., selaku Walikota Pangkalpinang mengeluarkanSurat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 084 Tahun 2005 tanggal19 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Ruislag/TukarGuling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengansusunan panitia yaitu Drs. LUKMAN ALBANI sebagai Ketua, Terdakwa ANDIROZANO, SH., sebagai Sekretaris, dengan 4 (empat) orang anggota yaituZAITRI ANDIKO, SH., SUPARLAN DULASPAR, ENRIKO, NAFIRI, SE, Msi.Dan YUDI SUHASRI, S. Sos.

H.ZULKARNAIN KARIM, MM., selaku Walikota Pangkalpinang kemudianmenerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 001 Tahun2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia LelangPelepasan Hak Dengan Sistem Tukar Guling (ruislag) atas Tanah BangunanDan Lahan Eks.

Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa ANDI ROZANO, SH, selaku Sekretaris PanitiaPenaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah KotaPangkalpinang yang disahkan pengangkatannya berdasarkan KeputusanWalikota Pangkalpinang Nomor: 084 Tahun 2005, tanggal 19 Maret 2005,tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, bersamasama dengan Drs.EFFENDY, MM., selaku Ketua Panitia Pelelangan, Ir.

ROHMAT sebagai kKeamanaan yang bertugas menjaga parkirmotor dan membeli logistikPAK SYUAIB sebagai ketua wilayah TegalPAK RONI sebagai pembina wilayah TegalPAK NASUHA sebagai anwal (bendahara) wilayah TegalPAK BASHOR sebagai keamanaan yang bertugas menjaga parkirmotor dan membeli logistik.Bahwa untuk mempermudah dalam berkordinasi bertempat di Muara angke(yayasan AL HIJRAH), terdakwa membuat kelompok dengan tugas dantanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalah sebagaiberikut :Pembentukan

PAK BASHOR sebagai keamanaan yang bertugas menjagaparkir motor dan membeli logistik.e Bahwa untuk mempermudah dalam berkordinasi bertempat di Muaraangke (yayasan AL HIJRAH), terdakwa membuat kelompok dengantugas dan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayahadalah sebagai berikut :Pembentukan wilayah :a.

PAK NASUHA sebagai anwal (bendahara) wilayah Tegal34.PAK BASHOR sebagai keamanaan yang bertugas menjaga parkirmotor dan membeli logistik.Bahwa untuk mempermudah dalam berkordinasi bertempat di Muaraangke (yayasan AL HIJRAH), terdakwa membuat kelompok dengan tugasdan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalahsebagai berikut :Pembentukan wilayah :a. Wilayah MUARAANGKE : Ustad NGADIMUN sebagai ketua Muara angkeHal 69 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.

Utr.dan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalahsebagai berikut :Pembentukan wilayah :a.Wilayah MUARA ANGKE : Ustad NGADIMUN sebagai ketua Muara angke ABDUL HALIM Alias HALIM sebagai keamanan YONO sebagai kordinator lapangan WAWAN sebagai bendahara ROJAK bagian pembinaanAnggota berjumlah sekitar 38 (tiga puluh delapan) orangWilayah DEPOK MASRUKHY sebagai ketua wilayah; DONA sebagai keamanan lapangan; ROY MARTIN sebagai bendahara IWAN sebagai sekertarisAnggota sekitar 30 (tiga

Utr.Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan kelompoknya tersebut berbaiatkepada ISIS kemudian melakukan persiapanpersiapan fisik seperti idad, latihansemi militer, pembentukan pasukan khusus, untuk menghadapi serangan PKI,komunis dan Siah serta telah membuat wilayahwilayah (tankimtankim)kemuasaan kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dan dilakukanpenangkapan.Bardasarkan faktafakta tersebut maka unsur Melakukan pemufakatanjahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidanaterorisme telah

SarolangunFoto copy Peraturan Bupati Nomor: 2 Tahun 2012 tanggal 24 Januari2012, Tentang Penetapan Pembentukan Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Kab.SarolangunFoto copy Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kab.Sarolangun Nomor: 40/ULPSRL/2012 tanggal 05 Maret2012, Tentang Penetapan Kelompok Kerja Konstruksi II (Bidang CiptaKarya dan PERA) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahpada Dinas PU dan PERA Kab.SarolangunFoto copy Keputusan Kepala Unit Pelayanan

SarolangunFoto copy Peraturan Bupati Nomor: 2 Tahun 2012 tanggal 24 Januari2012, Tentang Penetapan Pembentukan Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Kab.SarolangunFoto copy Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kab.Sarolangun Nomor: 40/ULPSRL/2012 tanggal 05Maret 2012, Tentang Penetapan Kelompok Kerja Konstruksi II (BidangCipta Karya dan PERA) Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah pada Dinas PU dan PERA Kab.SarolangunFoto copy Keputusan Kepala Unit Pelayanan

JMB9)10)11)12)13)14)15)16)17)18)Pembentukan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) dilingkungan Dinas PU dan PERA Kab.Sarolangun TA.2012Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan PekerjaanNomor: 280/BAPP/PHO/2012, tanggal 24 Desember 2012Foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor:34/DPPKAD/2012 tanggal 15 Februari, Tentang Penetapan PenunjukanPejabat Unruk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Pemerintah Kab.Sarolanngun TA.2012Foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun

Kaltim sesuai Keputusan Gubernur No. 8 Tahun2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja DinasDinasDaerah Propinsi Kalimantan Timur :a. Tugas : Pasal 166 ayat (1) Bidang pemanfaatan hutan mempunyai tugaspokok menyiapkan rencana pemanfaatan hutan.b.

dengan alat bukti lainnyamaupun yang berdiri sendiri, dan faktafakta persidangan tentangkeadaankeadaan Terdakwa terutama mengenai unsur subyektifTerdakwa, padahal perbuatan Terdakwa telah voltoid, sebagaimanadiuraikan dalam surat tuntutan kami dalam pembuktian unsur"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan" hal 41 sampai dengan hal. 46.Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan berdasarkan sesuaiKeputusan Gubernur No. 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Setelah pembentukan tim tersebut hasilpemeriksaan dari tim dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 10Desember 2004 untuk Koperasi madani dan tanggal 30 Oktober 2004untuk Koperasi Beringin, yang selanjutnya diberikan advis teknis olehSdr. AMINULLAH HAK yang pada pokoknya mengambil alih telaahanyang diberikan Terdakwa tanoa melakukan pengecekan sendiri kelapangan. Sdr.

lainnya mengatasnamakan PKNPDP, membentuk kepengurusan baru di beberapa daerah Provinsidan Kabupaten/Kota, pada hal sesuai dengan ketentuan Pasal 58ayat (4) huruf c dan Pasal 65 ayat (4) huruf c menegaskan bahwaPembentukan Pimpinan Kolektif Provinsi dan Kabupaten/Kota adalahsepenuhnya menjadi wewenang dan harus melalui Konferensi Provinsi danKabupaten/Kota, sedangkan kewenangan PKNPDP membentuk PimpinanKolektif di Provinsidan Kabupaten/Kota dengan membuat Surat KeputusanPengangkatan PKNPDP hanya pada pembentukan

Apalagi pembentukan PimpinanKolektif Provinsi dan Kabupaten/Kota pasca pergantian PLHPKNPDPtanggal 8 Mei 2009 jelas batal demi hukum dan tidak sah karena posisiTermohon Kasasi dan Termohon Kasasi Il berada dalam posisi laranganmenjalankan kepengurusan Partai karena ketentuan Pasal 26 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dengan tegasmelarang/tidak diperkenankan Para Termohon Kasasi untuk membentukkepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama dan jika dibentukkepengurusan dan/atau

Para Termohon Kasasi , Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IIIsampai dengan Termohon Kasasi VIII telah bertindak bertentangan denganketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf e dan f, Pasal 58 ayat (4) huruf c danPasal 65 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Partai juncto Pasal 26 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dengan caramembentuk kepengurusan baru di tingkat PKNPDP dan PLHPKNPDPserta membentuk beberapa kepengurusan baru lainnya di beberapaProvinsi dan Kabupaten/Kota yang seharusnya pembentukan

KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL;5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan pelelangan yang tidakdilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, makalelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parateeksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011tentang Pembentukan

Sengketa AntaraPemohon Keberatan Dengan Termohon Keberatan;Bahwa penyelesaian sengketa antara Pemohon Keberatan denganTermohon Keberatan bukan merupakan kewenangan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara denganpertimbangan sebagai berikut:1.Domisili Termohon Keberatan selaku Konsumen berada diluar wilayahhukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara Sumatera Utara;Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010tentang Pembentukan

Peraturan MenteriKeuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang tidak termasuk dalam Peraturan Perundangundanganmerupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan denganUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan;Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menyatakansebagai berikut:Ayat (1):Jenis peraturan perundangundangan selain yang dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) mencakup peraturan

Holcim Indonesia, Tbk. di Desa Rangai Tri Tunggal KecamatanKatibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 8 April 2015 (Fotocopysesuai denganaslinya): Bukti T8: Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung SelatanNomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerjaPerangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuaidenganaslinya): Bukti T9 : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten LampungSelatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi danTata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy Putusan No. 22/G/2015/PTUNBL him.55 sesuai denganaslinya): Bukti T10: Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten LampungSelatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi danTata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopysesuai

. ; ++ ee eee eee e eeeP 3 : Copy Keputusan Majelis Wali Amanat UGM No.12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah TanggaUGM tanggal 18 Oktober 2003 ; P 4 : Copy Keputusan Rektor UGM Nomor114/P/SK/KP/2004 tentang Tata Cara Pemilihandan Penetapan Dekan serta Pengangkatan WakilDekan tanggal 17 Mei 2004 (tidak adaP5 : Copy Keputusan Rektor UGM Nomor541/P/SK/KP/2004 tentang Penetapan AnggotaSenat Fakultas Filsafat UGM tanggal 22 MeiCopy Keputusan Rektor UGM Nomor125/P/SK/HT/2004 tentang Pembentukan PanitiaPenjaringan

AnggaranRumah................Rumah Tangga Universitas GajahMada ; eee e ee reeT 3 : Copy Keputusan Rektor Universitas Gadjah MadaNomor : 114/P/SK/HT/2004 tanggal 17 Mei 2004tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Dekanserta Pengangkatan WakilDekan ; T 4 : Copy Keputusan Rektor Universitas Gadjah MadaNomor : 246/P/SK/HT/2004 tanggal 21 Oktober2004 tentang kode etik Dosen Universitas GadjahT 5T 6aT 6bT7T 8aCopy Keputusan Rektor Universitas Gadjah MadaNomor : 125/P/SK/HT/2004 tanggal 26 Mei 2004tentang Pembentukan

Tingkat Universitas tanggal 10 JuniCopy Undangan~ Rapat Senat tanggal 3 JuliT 8bT 9T 10T= 11T 12T 13T 14Copy Hasil Pencatatan Rapat Senat AkademikUniversitas Gadjah Mada i tanggal 12 = Juni2004 5 Copy Surat Rektor Nomor : 2984/P/SP20/2004tanggal 12 Juni 2004 perihal PerpanjanganBatas Waktu Pendaftaran Bakal Calon Dekan ;; Copy Keputusan Rektor No. 154/P/SK/HT/2004tanggal 28 Juni 2004 tentang Bakal Calon DekanFakultas 20042008 ; Copy Keputusan Rektor No. 166/P/SK/HT/2004tanggal 7 Juli 2004 tentang Pembentukan

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangHalaman 7 dari 11 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Sgmwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kKeluarga atau rumah tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatuketerikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangaturgen bagi pembentukan

berkumpulnya suami istri dalam satukediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataurumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yangsangat urgen bagi pembentukan

Tergugat telah berpisah tempat tinggalselama 1 tahun 8 bulan:Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargaatau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa":Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yangsangat urgen bagi pembentukan

berkumpulnya suami istri dalam satukediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataurumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yangsangat urgen bagi pembentukan

berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuaan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebutadalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis),merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan

masih sakit jiwa yang berlangsungselama 1 tahun 10 bulan;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa";Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebutadalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakansyarat yang sangat urgen bagi pembentukan

tidak berkumpulnyasuami istri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan

Mushthafa AlSibaiy yang termuat dalam Kitab AlMarahBaina AlFigh Wa AlQanun halaman 100 artinya menyatakan:Sesungguhnya kehidupan suami Istri tidak akan tegak jika disertaidengan pertengkaran dan perselisihan, selain karena hal tersebutakan menimbulkan kemudhorotan (bahaya) yang serius terhadappendidikan anak dan pembentukan akhlak mereka, lagi pula tidak adakebaikan (manfaat) dalam menghimpun dua orang yang salingmembenci, terlepas dari masalah apakah yang menjadi sebabperselisihan itu membahayakan

telahdilanggar oleh Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak jelas dalammendalilkan gugatannya, maka gugatan Penggugat menjadi kabur, tidakjelas (kacau balau) atau Obscuur Libels.Disatu sisi Penggugat menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan yang dapat merugikan Penggugat, baik dalam posita maupundalam petitumnya, sedang disisi lain Penggugat telah mendalilkan,bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji.Seandainya benar quod non Tergugat melanggar ketentuan dalamkesepakatan bersama dalam pembentukan

tidak berkumpulnya suamiistri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan

berkumpulnyasuami istri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuaan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan

Bahwa selanjutnya, dengan pbekerja dan cepat emosional ketikadihadapkan dengan persoalan/tempramen yang tidak tanggungtanggung dapat dilakukannya dihadapan ke3 (tiga) anak Penggugatdengan Tergugat jelas akan mengganggu pembentukan psikis dankarakter ke3 (tiga) anak tersebut karena merupakan perilaku yangtidak baik dan tidak menunjukkan sikap kepala keluarga yangbertanggungjawab terhadap keluarganya, sehingga untuk mendukungpembentukan psikis dan karakter yang baik bagi ke3 (tiga) anaktersebut, Penggugat