Ditemukan 14216 data
193 — 51
Merek selain daripadaterdapat perbedaan mendasar dalam gugatan a quo juga sebagaimanatelah dijelaskan di atas dimana gugatan a quo masih belum dapatdiperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dikarenakan gugatan a quo masih tergantung (AANHAGIG) dalampemeriksaaan Gugatan No. 59/2018 dan dengan demikian, gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI No.565
Pst.cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dikarenakangugatan a quo masih tergantung (AANHAGIG) dalam pemeriksaaanGugatan No. 59/2018 dan dengan demikian, gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No.565 K/Sip/1973, yang pada pokoknya berbunyi Gugatanharus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidaksempurna ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat III dan IVyang diuraikan dalam dupilknya
1773 — 586 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUNARSO, 565. TUKIRIN, 566. SURYADI, 567. DJULIADI, 568. PUJIONO, 569. KATAMI HARIYANTO, 570. AGUS KUNCARA, 571. GUSTANTO, 572. MUHAMAD LUTFI, 573. TRIJONO, 574. DEDI SUNARDI, 575. MARSUDI, 576. DASUKI, 577. MARWANTO, 578. NGAPIYONO, 579. BONAR TUA BATUBARA, 580. JULIANTO, 581. DARSONO, 582. SUWANTO, 583. ZAKARIA, 584. ABDILAH NURHIDAYAT, 585. ENGKOS KOSYASIH, 586. AGUS SUPRIYANTO, 587. BUNIYA, 588. SURANTO, 589. NUR ARIFIN, 590. SUPARDI, 591. ABDUL ROZAK, 592. SAJIMIN, 593.
SUNARSO;565. TUKIRIN;566. SURYADI;567. DJULIADI;568. PUJIONO;569. KATAMI HARIYANTO;570. AGUS KUNCARA;571. GUSTANTO;572. MUHAMAD LUTFI;573. TRIJONO;574. DEDI SUNARDI;575. MARSUDI;576. DASUKI;577. MARWANTO;578. NGAPIYONO;579. BONAR TUA BATUBARA;580. JULIANTO;581. DARSONO;582. SUWANTO;583. ZAKARIA;584. ABDILAH NURHIDAYAT;585. ENGKOS KOSYASIH;Halaman 16 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.SusPHI/2016586. AGUS SUPRIYANTO;587. BUNIYA;588. SURANTO;589. NUR ARIFIN;590. SUPARDI;591. ABDUL ROZAK;592.
SUNARSO, 565. TUKIRIN, 566. SURYADI, 567.DJULIADI, 568. PUJIONO, 569. KATAMI HARIYANTO, 570. AGUSKUNCARA, 571. GUSTANTO, 572. MUHAMAD LUTFI, 573. TRIJONO,574. DEDI SUNARDI, 575. MARSUDI, 576. DASUKI, 577. MARWANTO,578. NGAPIYONO, 579. BONAR TUA BATUBARA, 580. JULIANTO, 581.DARSONO, 582. SUWANTO, 583. ZAKARIA, 584. ABDILAHNURHIDAYAT, 585. ENGKOS KOSYASIH, 586. AGUS SUPRIYANTO,587. BUNIYA, 588. SURANTO, 589. NUR ARIFIN, 590. SUPARDI, 591.ABDUL ROZAK, 592. SAJIMIN, 593.
448 — 99
Bahwagugatan diajukan setelah melewati proses bipartitdan mediasi tripartit,sebagaimanadisyaratkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yakni dengan dikeluarkannya anjuran olehDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten KarawangNomor : 565 / 7136 / HIPK tertanggal 04 Oktober 2018 ;2.
No. 257/Pdt.SusPHI/201 8/PN.Bdg32.Bahwa Dinas Kabupaten Karawang telah mengeluarkan Anjuran dengannomor 565/7136/HIPK tertanggal 4 Oktober 2018, yang secara substansimenganjurkan kepada TERGUGAT untuk membayarkan THR sesuai denganperjanjian kerja bersama (PKB) periode 20162018 yang masih berlaku ;33.Bahwa oleh karena dalam sidang mediasi dikantor Dinas Tenaga KerjaKabupaten Karawang tidak tercapai kesepakatan, maka mediator DinasTenaga Kerja Kabupaten Karawang mengeluarkan anjuran nomor565/7136/HIPK
Kami menolak dengan tegas butir 32, 33, dan 34 gugatan yang intinya PARAPENGGUGAT menggunakan Anjuran Mediator nomor 565/7136/HIPKtertanggal 4 Oktober 2018 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawangsebagai dasar untuk meminta pemberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)20162018 untuk menentukan THR tahun 2018.Hal. 29 dari 186 Put. No. 257/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg2.
dengan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri klas 1 A Bandung No.24/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Bdg, yang dalam pertimbangannya Majelis Hakimmenyatakan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang merupakan penyelesaian perselisihan diluar Pengadilan yangbelum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak harusdipedomani.Namun demikian, apabilaoun hendak mengikuti argumentasi PARA PENGGUGAT yang menyandarkan pada Anjuran Mediator Anjuran Mediatornomor 565
Bdgtanggal 23 Mei 2018;Surat Penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Karawang Nomor : 565/2273/HIS tertanggal 09 April2018;Risalah Rapat Bipartit tanggal 15 Mei 2018;Risalah Rapat Bipartit tanggal 22 Mei 2018;Risalah Rapat Bipartit tanggal 22 Mei 2018;Suat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor337/SEID/HRD/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018;Risalah Perundingan PKB tanggal 22 Juni 2018;Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKarawang Nomor : 565/7136/HIPK tanggal
25 — 5
., Rasulullah SAW. bersabda: "Hak anakanak untukmendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecualiyang mampu Ia perbuat".Juga bergasarkan sebuah Hadits Shahih sebagai berikut: ol all Jou; & &J15 ake Cay Sad Ol amule ycin S5 Ls sialors guile 2 Tus S35 J s ls sad Jlad alis V 565 ate Sas f 5 sigsvl 9 SsylbuJl a> >> 99 32aIL wleaillArtinya: Dari Aisyah RA. bahwasanya Hindun binti Utbah mengadu: WahaiaRasulullah SAW.
91 — 42
faktafakta di atas, maka cukup jelas bagiMajelis Hakim bila gugatan a quo tidak memenuhi syarat formal sehingga gugatanpara Penggugat cacat formil, untuk itu materi perkara a quo tidak dapat diperiksa dandiputus yang bersifat positif berupa pengabulan atau penolakan gugatan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, akhirnyaMajelis Hakim sampai pada kesimpulan akhir bahwa gugatan para Penggugat tidakjelas/kabur (obscure libel), maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RInomor 565
68 — 35
Putusan Mahkamah Agung RI No.565.K/Sip/1971 tanggal 8 Maret 1972 JoPT. Bandung No.400/1969/Perd PTB Tanggal 13 Januari 1971 Jo. PNpandeglang No.4/1968/Perd.Pdg tanggal 02 September 1968 menyatakan: Surat kikitir hanyalah tanda pembayaran pajak dan tidak membuktikanbahwa nama orang yang tercantum didalamnya adalah pemilik tanah . ; 6. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomora. SHM No. 204/Segarajaya atas nama Winah Bin Kuru yang diterbitkantanggal 26111973, luas 2.215 M?
DIMAS GUNAWAN
Tergugat:
1.HJ. MAHMUD
2.BARORO
3.SALAHUDIN
4.YAYIK HAMIDA
Turut Tergugat:
1.NUR HAFIFAH
2.NUR AINI
3.SHOLEH GUFRON
4.SHOLEH RIDHO
5.SHOLEH FIRDAUS
6.SHOLEH FIKRI
7.CHUSNUL KHOTIMAH
8.ZAINUN NISA
9.BAJURI
10.SRI SUBIATI
11.MAMIK UDAYATININGSIH
12.SRIWATI, S.Pd.
13.KHOIRUL ABIDIN
14.MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN, SH.
15.LINA FITRI MAISAROH
16.JENY SYAIFUL HABIBULLOH
17.SUMIATI als. B. SUMIK,
18.SITI AFIFAH
19.NUR HIDAYATI
20.MUHAMMAD IKSAN JAKA MAULANA
21.SAMSI MUSTOFA
22.DINA NURUSSOBA
23.TINGGAL JUPRI,
24.FARIDA
25.HABI
71 — 7
Hal ini sesuai denganYurisprudensi MA RI No.565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974,Menyatakan : Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapatditerimad.
68 — 9
Turnya dan anakanaknya; Bahwa saksi pernah memberikan akta pembagian harta bersama kepada pihak darikeluarga Para Tergugat karena atas permintaan mereka yang sebelumnya adamusyawarah antara para pihak yang sekarang bersengketa; Bahwa dalam buku C Desa tanah tersebut ada atas nama Warji dan ada atas namaRakijan; Bahwa saksi tidak mengetahui ada perubahan nama pada tanah tersebut karenawakiu itu saya belum menjabat/menjadi Kepala Desa;26Bahwa saksi mengetahui ada peralihan nama dalam buku C Desa nomor 565
70 — 8
II, 1993, hal.305);e Menurut putusan Mahkamah Agung RI No.565 K/Sip/1973 tanggal 21Agustus 1974 disebutkan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat30diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hakPenggugat atas tanah sengketa tidak jelas (lihat RangkumanYurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II, 1993, hal.292);e Menurut putusan Mahkamah Agung RI No.239 K/Sip/1968 jo.
Terbanding/Tergugat : PT. HOLCIM INDONESIA, TBK
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
Turut Terbanding/Penggugat III : Halimah
Turut Terbanding/Penggugat X : Agus Abdul Jalil
Turut Terbanding/Penggugat VIII : Encep Dulmuis
Turut Terbanding/Penggugat VI : Titin Sutianah
Turut Terbanding/Penggugat IV : Nurhaeni
Turut Terbanding/Penggugat II : Ahen Haerudin
Turut Terbanding/Penggugat XI : Siti Robeah
Turut Terbanding/Penggugat IX : Sulasiah
Turut Terbanding/Penggugat VII : Lukman Daerobi
Turut Terbanding/Penggugat V : Aam Tamsil
36 — 16
ParaPenggugat tidak jelas menyebut batasbatas tanah yang diklaim ParaPenggugat, hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 8Burgerlijkrechtvordering (Rv) yang mengharuskan adanya tuntutan yangjelas (een duidelijkke en bepaalde conclusie) yang sesuai denganyurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam Putusan No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, dan Putusan Mahkamah AgungNo. 565 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 yang menyebutkangugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena hak Penggugatatas
43 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai denganYurisprudensi MARI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yangmenegaskan bahwa "Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima karena dasar gugatan tidak sempurna".Eksepsi Tergugat V :A.
89 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
argumentasi hukum sebagai berikut:1 Bahwa Noni Alsyah memperolehan tanah dan bangunan yangsekarang dikenal oleh umum dengan Jalan Cideng Barat Nomor 81sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 83,tahun1962, atas nama Noni Alsyah, sebagaimana diuraikan dalamGambar Situasi Nomor 8/2479/1970, (selanjutnya disebut "Tanahterperkara"), adalah hasil tukar menukar antara Siti Sawiah denganNoni Alsyah.Pemilik tanah dan rumah yang clikenal oleh umum dengan Jalan Cideng BaratNomor 81 dengan luas 565
AMAT ROFII Alias AMAT
Tergugat:
1.Hj. SAODAH
2.NUNAH
101 — 17
dari bahasa Belanda wederrechttelijke heid tidak dapatdisamakan dengan Perbuatan Melanggar Hukum, dengan demikianPenggugat telah mencampuradukkan antara gugatan perdata dengan ranahhukum pidana, sehingga gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), olehkarenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA(niet ontvankelljk verklaard), vide Yurisorudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 junctoYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565
91 — 50
Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/SIP/1973 tanggal21 Agustus 1974 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 pada pokoknya menyatakan : dalam halobjek gugatan tidak jelas dan objek gugatan tidak disebutkan dengan jelasletak/batasbatas tanah sengketamaka gugatan tidak dapat diterima:.
Hj. ROSMIAH
Tergugat:
1.SAID AL IDRUS
2.JHON TUHULELE
130 — 851
Bahwa dengan demikian, tak dapat disangka kebenarannya kalauLuas dan Batasbatas objek sengketa tidak jelas, maka sangatberalasan jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietonvantkelijke verklaard), hal mana sesuai dengan Putusan MA RINo.1149 K/Sip/1979, Tgl 17 April 1979, Menyatakan: Bila tidak jelasbatasbatas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima; jo.Putusan MA RI No.565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974,Menyatakan :Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidakdapat diterima
66 — 31
Putusan MARI No.565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, Gugatanharus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidaksempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidakjelas jo.
30 — 15
yang terletakdi Komplek Tembung Residence Nomor 32A, Desa Tembung,Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, PropinsiSumatera Utara, sesuai dengan SHM No. 1306 Tanggal 15 Juni2010 atas nama : Dikky Sibarani; Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 207/PDT/2018/PT.MDN Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan objek jaminan yang tertulispada Persetujuan Membuka Kredit dan Pengumuman Surat Kabar,berupa alamat Nomor objek jaminan ; Bahwa, hal ini tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RINo.565
70 — 12
Bangka Belitungberdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak AtasTanah dengan No. 593.83/565/03/2009 tanggal 30 Juli 2009 denganBerita Acara No. 26 BA.Pemby/PTKP/2009 Tanggal Agustus 2009Halaman 3/ Putusan Nomor 07/PidSus/TPK/2016/PN.Pgp10.11.sebesar Rp. 260.957.000,00, (dua ratus enam puluh juta sembilanratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima oleh INDRA B;Kwitansi Pembayaran biaya santunan/ ganti rugi tanah/ lahan dantanam tumbuh keperluan Pemerintah Prov. Kep.
Bangka Belitungberdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak AtasTanah dengan No. 593.83/565/03/2009 tanggal 30 Juli 2009 denganBerita Acara No. 26 BA.Pemby/PTKP/2009 Tanggal Agustus 2009sebesar Rp. 260.957.000,00, (dua ratus enam puluh juta sembilanratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima oleh INDRA B;Kwitansi Pembayaran biaya santunan/ ganti rugi tanah/ lahan dantanam tumbuh keperluan Pemerintah Prov. Kep.
Bangka Belitung berdasarkanSurat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah dengan No.593.83/565/03/2009 tanggal 30 Juli 2009 dengan Berita Acara No. 26BA.Pemby/PTKP/2009 Tanggal Agustus 2009 sebesar Rp.260.957.000,00, (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluhtujuh ribu rupiah) yang diterima oleh INDRA B; Kwitansi Pembayaran biaya santunan/ ganti rugi tanah/ lahan dan tanamtumbuh keperluan Pemerintah Prov. Kep.
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup
80 — 52
Keputusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 565.K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yangberbunyi Gugatan dinyatakan tidak dapat diterimakarena gugatan tidak sempurna.2.
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:565.K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang berbunyi Gugatandinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna.2. Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 167/Tahun 1970Pdt/PTB tanggal 27 Oktober 1970 yang berbunyi: Gugatan yang belumlengkap yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima.Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan materi darieksepsi pihak Termohon sebagai berikut:Ad.A.
Pertanyaannyaapakah Putusan Mahkamah Agung nomor 565.K/SIP/1973 tanggal 21Agustus 1973 dan Putusan PT Bandung nomor 167/tahuni970 Pdt/PTBtanggal 27 Oktober 1970 adalah perkara yang sama dengan perkara Aquo?
AGUNG BUDI WIBOWO
Tergugat:
1.Koperasi Simpan Pinjam MITRA SEJAHTERA
2.KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo
3.Deddy Santoso
4.BPN Sidoarjo
68 — 31
cenderung saling bertentangan dimana tidak jelas bentukgugatan Penggugat yang mana Penggugat tidak bisa membedakan antaragugatan tentang perbuatan melawan hukum dan Perlawanan tentangPembatalan / Penundaan Lelang dan atau Perlawanan tentang EksekusiPengosongan, dengan demikian maka Gugatan Penggugat kabur atau tidakjelas sehingga sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidakdapat diterima, sebagaimana dalam Yurisprudensi MARI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan MARI No. 565