Ditemukan 41872 data
15 — 4
Bahwa dikarenakan waktu pengurusan akta kelahiran di Catatan Sipilsudah terlambat, maka diharuskan ada Penetapan dari PengadilanNegeri terlebin dahulu yang menyatkan tentang hal itu;6.
12 — 7
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undangundang nomor 1 tahun 1974bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dankepercayaannya itu, oleh karena pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam, makapernikahan pemohon I dan pemohon II harus ditinjau menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Para Pemohon termasuk perkaravolunter, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Para Pemohon diharuskan
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu penetapan yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali atas PIB Nomor 025336 tanggal 1 September2016, berupa importasi Milling Wheat in Bulk, negara asal Ukraine, yangdiberitahukan dengan klasifikasi 1001.99.19.90 (pembebanan BM 0%)dan oleh Termohon Peninjauan Kembali ditetapkan menjadi1001.99.90.90 (pembebanan BM 5%), sehingga Pemohon PeninjauanKembali diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa BeaMasuk, PPN
28 — 5
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,Pemohon diharuskan menghadirkan saksisaksi/orangorang yang dekatdengannya untuk didengar keterangannya;Menimbang, bahwa saksisaksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksisaksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171dan 172 RBg.
11 — 7
berpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebabsebabnya)tersebut benarbenar perinsipil dan berpengaruh bagi ikatan perkawinanPemohon dan Termohon, hal mana mengakibatkan antara Pemohon danTermohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanaditentukan pasal 1 UU No. 1/1974 jo pasal 3 KHI. serta Qs. 30 Al Rum : 21, danmasingmasing fihak diharuskan
28 — 2
Nibenia Laoli untuk menjual harta peninggalan dari alm suami Pemohon bersamasama dengan para ahli waris lainnya berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiriyang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2684 yang dikeluarkanoleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, Gambar Situasi No.6481/1992, luas 75Meter Persegi, tercatat atas nama Ali Budi Laoli adalah beralasan hukum pula dan patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon diharuskan
15 — 2
Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Dewi Ambarsari binti SugengRaharjo dan Serli Rahmawati binti Sugeng Raharjo, belum dewasa (belumberumur 21 tahun) dan belum cukup umur untuk bertindak secara hukum,sehingga untuk menjual tanah tersebut, oleh Kepada Badan PertanahanNasional Pemohon diharuskan mendapatkan penetapan Pengadilansebagai wali dari anaknya;6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Him.2 dari 9 him.
31 — 18
.), sehingga dengan demikian Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding, merupakan judex factie yang diharuskan untuk memeriksatidak sekedar terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama saja, melainkanmeliputi semua halhal sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidakdiperkenankan mengabulkan lebih daripada yang dituntut, atau menuntut halhal yang tidak dituntut (tantum devolutum quantum apellatum), termasuk dalamrekonpensi, maka dalam pemeriksaan tingkat
18 — 1
II halaman 46 yangberbunyi:Jas, ply wirgs 4i WS Jot J 5) 4nS ~prodd 91 al oJJ Ai9 LO9Artinya: Apabila seorang laki laki berkata perempuan iniadalah isteri saya tanpa memperincinya dandibenarkan oleh perempuan tersebut atau oleh walimujbir maka dipandang cukup (sah nikahnya).Menimbang oleh karena perkawinan Para Pemohontersebut belum dicatat oleh Pejabat yang berwenang makauntuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 UU No.1 tahun 1974jis Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, makaPara pemohon diharuskan
DADANG HERMAWAN PUTRA
33 — 12
pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka oleh karenanyapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan mengjijinkanPemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Dadang HermawanPutra diganti menjadi Surya Putra Liongfa, dalam Akta kelahirannyasebagaimana dari Kutipan Akta kelahiran Nomor 3205LT090520180376 ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkandengan perbaikan amar Penetapannya, maka menurut hukum dan Undangundang Pemohon diharuskan
8 — 5
Hakim4berpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebabsebabnya)tersebut benarbenar perinsipil sehingga memberi pengaruh langsungbagi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal manamengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapanakan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddahdan rahmah sebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
23 — 4
Bahwa dikarenakan waktu pengurusan Akta kelahiran di CatatanSipil sudah terlambat, maka diharuskan ada penetapan dariPengadilan Negeri terlebih dahulu yang menyatakan tentang halitu;6.
105 — 20
transaksi barang impormenempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010 tanggal O1September 2010 dinyatakan Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. tidak terdapat pembatasanpembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang imporselain pembatasanpembatasan yang:b. 1. diberlakukan atau diharuskan
10 — 12
memberikan nasehat dan pandangan terhadap Pemohon danTermohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalah yang terjadidalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksudketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danperubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016 maka kedua belah pihak berperkara diharuskan
19 — 4
Bahwa dikarenakan waktu pengurusan Akta Kelahiran di CatatanSipil sudah terlambat, maka diharuskan ada penetapan dariPengadilan Negeri terlebih dahulu yang menyatakan tentang halitu;6.
8 — 5
perselisihan dan pertengkaran (beserta sebabsebabnya)tersebut benarbenar perinsipil sehingga memberi pengaruh langsungbagi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal mana4mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapanakan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddahdan rahmah sebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
11 — 5
perselisihandan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebutbenar benar perinsipil sehingga = memberi pengaruhlangsung bagi ikatan perkawinan Penggugat danTergugat, hal mana mengakibatkan antara Penggugatdengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukunkembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dankekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana5ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, danmasing masing fihak diharuskan
HJ. SITI ASMAH
20 — 9
Bahwa untuk merubah atau memperbaiki data pemohon pada Paspor olehKantor Imigrasi Kelas IA di Mataram diharuskan adanya penetapan dariPengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka Pemohon memohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksadan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yangamarnya berbunyi :1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.
10 — 0
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkaraperceraian , walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, Penggugattetap diharuskan menghadirkan saksisaksi/orangorang terdekat dengannyauntuk di dengar keterangannya;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksidalam persidangan, dan kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya sudahmemberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainya salingbersesuaian dan saling menguatkan, yang pada pokoknya menyatakanbahwa rumah tangga Penggugat
19 — 7
Bahwa, guna tertib Administrasi Aktaakta Catatan Sipil,khususnya Akta Kelahiran maka Pemohon bermaksudmengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran di DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;Bahwa, dikarenakan waktu pengurusan Akta Kelahiran diCatatan Sipil sudah terlambat, maka diharuskan ada Penetapandari Pengadilan Negeri terlebih dahulu yang menyatakantentang hal itu;. Bahwa oleh karena itu.