Ditemukan 296598 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-01-2013 — Upload : 15-05-2013
Putusan PN MALANG Nomor 5/Pdt.P/2013/PN.Mlg Tanggal 7 Januari 2013 — RAFIUL NURUL HUDA
13 — 5
13 — 5
menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)
Register : 12-03-2015 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN MALANG Nomor 71/Pdt.P/2015/PN.Mlg. Tanggal 23 Maret 2015 — RUDY HIDAJANTO
15 — 1
15 — 1
menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.i Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan denganakte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejakkelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia
, disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu) nama dan statuskewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "Ssuatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tuakandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang AdnministrasiKependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri tempat pemohon ;(
Register : 06-02-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN BAUBAU Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Bau Tanggal 18 Februari 2020 — Pemohon:
ZUMRIAH
25 — 8
ZUMRIAH
25 — 8
Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga atasnama Pemohon, menerangkan tentang biodata penduduk bahwa Pemohonlahir di Nganganaumala, pada tanggal 31 Desember 1961 (Vide bukti P1,)dengan nama ZUMRIAH sehingga dari buktibukti Surat tersebut dapatHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pat.P/2020/PN Baudiketahui Pemohon telah lama sejak lahir menggunakan tanggal lahirnyapada tangga 31 Desember 1961;Menimbang, bahwa aturan untuk membuat Paspor dalam Pasal 4ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Tanda Penduduk atau Nomor IndukKependudukan, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tanggal lahirnya tertulistanggal 31 Desember 1961 pada bukti P1;Menimbang, bahwa ternyata Pemohon mengajukan perubahantanggal lahir dalam paspor milik Pemohon dikarenakan tanggal lahirPemohon yang tertulis dalam Paspor Pemohon tanggal 1 Juli 1961 yangmana sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b dan huruf c PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. yang mensyaratkan dalampembuatan paspor diantaranya harus melampirkan
Register : 09-09-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PN PASURUAN Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Psr Tanggal 21 September 2020 — Pemohon:
ISNIATUL KHILMIYAH
98 — 7
ISNIATUL KHILMIYAH
98 — 7
tidak ;Menimbang, bahwa sebagai warga negara, Pemohon berhak untukmempunyai nama sebagai identitas dirinya, karena nama adalah hak setiapwarganegara ;Menimbang, bahwa oleh karena nama* sebagai identitas diri adalah haksetiap orang, maka hak atas nama* sebagai identitas diri, tetap juga melekat untukselamanya ;Menimbang, bahwa demikian pula masalah perubahan atau perbaikan namaadalah hak setiap orang ;Menimbang, bahwa ternyata, UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia
meskipun tidak secara langsung menyebutnya,yaitu seperti yang disebutkan: Setiap orang berhak atas pengakuan ... sertaperlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untukdiakui sebagai pribadi di hadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidakdapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 ayat 1) ;Menimbang, bahwa disamping itu, nama yang akan dihilangkan / diganti /diperbaiki dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, adalah nama biasa yang bukanmerupakan nama keluarga atau nama
Register : 20-02-2018 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Idm Tanggal 23 Februari 2018 — Pemohon:
KUSNIAWATI
18 — 3
KUSNIAWATI
18 — 3
lahirdi Indramayu, tanggal 06 Juni 1986 menjadi KUSNIAWATI, lahir di Indramayu, padatanggal 06 Juni 1990;Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohontelah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orangsaksi;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakahpermohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan berdasarkan buktibuktitersebut;Menimbang, bahwa Pasal 43 sampai dengan Pasal 48 dan Pasal 56 PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
merubah identitasPemohon pada Surat Perjalanan Laksana Paspor Pemohon merupakan hal yangdapat diterima dan dapatlah dikabulkan, dengan memperhatikan untuk kepentinganPemohon dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohondibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;Memperhatikan Pasal 24 (1) Undangundang No. 6 Tahun 2011 TentangKeimigrasian jo Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Register : 16-12-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 521/Pdt.P/2019/PN Mtr Tanggal 23 Desember 2019 — Pemohon:
NYOMAN SUARE
67 — 23
NYOMAN SUARE
67 — 23
Bahwa pihak Kantor Imigrasi Mataram menolak untuk menerbitkan pasporatas nama Pemohon oleh karena terjadi perbedaan antara data pemohonpada paspor terdahulu dengan data kependudukan yang diajukan Pemohondalam rangka pengajuan penerbitan paspor baru;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
B 0204011 dari nama NYOMAN SUAREmenjadi NYOMAN SWARE beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makaPemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;Mengingat akan ketentuan Pasal 33 UndangUndang Nomor 6 Tahun2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintan Nomor 31Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentangPaspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana
Register : 20-03-2012 — Putus : 27-03-2013 — Upload : 09-11-2013
Putusan PN MALANG Nomor 437/Pdt.P/2013/PN.Mlg Tanggal 27 Maret 2013 — YENNY SETIAWATI
30 — 1
30 — 1
menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)
Putus : 07-10-2009 — Upload : 21-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 650/Pid/B/2009/PN.Dpk Tanggal 7 Oktober 2009 — ILHAM MUTAQIN Bin KARSIDI
24 — 16
24 — 16
Unsur Barang siapaBahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah memberikan arah atau petunjukkepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakahorang atau manusia itu sebagai seorang lakilaki atau perempuan tidak terkecualisepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.Dalam persidangan ini Terdakwa ILHAM MUTAQIN Bin KARSIDI sebagaisubjek hukum, sehat jasmani dan rohani, dapat mampertanggungjawabkan terhadapsegala perbuatannya serta akibat dari perbuatan
Putus : 15-10-2019 — Upload : 08-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 — 1. PT LINTAS PROMOSI GLOBAL, DK VS PT KARTA INDONESIA GLOBAL
1183 — 552 — Berkekuatan Hukum Tetap
1183 — 552 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sendi Kencana C3, (Jalan PetaLingkar Selatan) Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIcq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANINTELEKTUAL cq DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATALETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG,diwakili oleh Dra. Dede Mia Yusanti, MLS., selaku DirekturPaten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan RahasiaDagang, berkedudukan di Jalan H.R.
., dan kawankawan, Para AparaturSipil Negara (ASN) yang bertugas di Direktorat Paten,Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 18 Desember 2018;Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya
Register : 24-06-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 9/Pdt.P/2015/PN.Bkn Tanggal 2 Juli 2015 — Drs.H.M.AKHYAR.MA.dkk
37 — 12
37 — 12
menyatakan bahwa, calon orang tua angkat harus seagama denganagama yang dianut oleh calon anak angkat ; Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa, dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidakdapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, makaanak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat olehorang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (2) Undangundang No.30 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 56 Ayat (2) UndangUndang No.39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia jo.Pasal 12 UndangUndang No.4 tahun 1979 tentangKesejahteraan Anak serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;2.
Register : 18-09-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PASURUAN Nomor 56/Pdt.P/2018/PN Psr Tanggal 1 Oktober 2018 — Pemohon:
SOEGIHARTONO
50 — 8
SOEGIHARTONO
50 — 8
ataukah tidak ;Menimbang, bahwa sebagai warga negara, Pemohon berhak untuk mempunyainama sebagai identitas dirinya, bahkan nama* adalah hak setiap warganegara;Menimbang, bahwa oleh karena nama* sebagai identitas diri adalah hak setiaporang, maka hak atas nama* sebagai identitas diri akan melekat untuk selamanya ;Menimbang, bahwa demikian pula masalah perubahan atau penggantian namaadalah hak setiap orang ;Menimbang, bahwa ternyata, UUD juga telah memberikan jaminan atas hak tersebutsebagai hak asasi manusia
meskipun tidak secara langsung menyebutnya, yaitu sepertiyang disebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan serta perlakuan yang samadihadapan hukum (Pasal 28 D) dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapanhokum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal28 ayat 1) ;Menimbang, bahwa disamping itu, nama yang akan dihilangkan / diganti dari KutipanSurat Tanda Kelahiran Pemohon, adalah nama biasa yang bukan merupakan namakeluarga atau marga atau nama keturunan
Register : 27-10-2011 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43648/PP/M.III/15/2013 Tanggal 28 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
168 — 91
168 — 91
dapatdiketahui rate yang dikenakan oleh Pemohon Banding sebesar 1% beradadi bawah batasan kewajaran untuk Inter Quartile Range = 1.86% 4 %,bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui : untuk Technical Assistance Rates sebesar 3% yang dikenakan olehPemohon Banding adalah wajar sebesar Rp.43.490.293.878,00, untuk Trademark Rates sebesar 1% yang dikenakan oleh PemohonBanding adalah wajar sebesar Rp.14.496.487.949,00.bahwa menurut Terbanding, Sertifikat Merek dari Departemen Kehakimandan Hak Asasi Manusia
1% dari NetSales Price semua produk yang menggunakan merek, kepada MEI.bahwa Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek dan Bantuan Teknik antaraMEI Japan dengan NABEL / PMI / Pemohon Banding telah berlangsungsejak tahun 1970 antara lain melalui Technical Assistance Agreementtertanggal 27 Juli 1970 yang juga telah mendapat peretujuan BadanKoordinasi Penanaman Modal (BKPM).MemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa Pemohon Banding telah menyampaikan Sertifikat Merek dariDepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Register : 12-02-2015 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN MALANG Nomor 44/Pdt.P/2015/PN.Mlg Tanggal 18 Februari 2015 — HENRY
23 — 11
23 — 11
menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkanoleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalamakta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau namakeluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)
Register : 11-02-2014 — Putus : 19-02-2014 — Upload : 07-03-2014
Putusan PN KLATEN Nomor 13/Pdt.P/2014/PN.Kln Tanggal 19 Februari 2014 — R U S M I Y A T I
22 — 6
22 — 6
yaknipada tanggal 6 Oktober 1997 Pemohon telah berganti nama menjadi Rusmiyatisehingga dokumendokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluargatercatat nama Rusmiyati;Menimbang bahwa sebagai warga negara, Pemohon berhak untuk memlih,merubah ataupun mengganti nama karena nama sebagai identitas diri, bahkan nama adalah hak setiap warga negara dan melekat untukselamanya ; 922222 22222 =n enn nnn nnnMenimbang bahwa ternyata, UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia
meskipun tidak secara langsung menyebutnya, yaituseperti yang disebutkan: Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yangsama dihadapan hukum (Pasal 28 D) dan ...... hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun (Pasal 28 D ayatMenimbang bahwa disamping itu, nama yang dipilih atau dikehendaki olehPemohon adalah nama yang lazim dan tidak ada pantangan ataupun larangan untukdipergunakan oleh setiap warganegara
Register : 20-02-2013 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN MALANG Nomor 246/Pdt.P/2013/PN.Mlg Tanggal 4 Maret 2013 — Ir. PRAMONO HARI SETIAWAN
13 — 5
13 — 5
menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 12469 tentang Hak Asasi Manusia
,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 12469 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)
Putus : 26-04-2011 — Upload : 05-11-2012
Putusan PN MALANG Nomor 75/Pdt.P/2011/PN.Mlg Tanggal 26 April 2011 — YOSSEP EFFENDI
8 — 0
8 — 0
menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)
Register : 11-02-2015 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN MALANG Nomor 39/Pdt.P/2015/PN.Mlg Tanggal 18 Februari 2015 — MERISA
19 — 4
19 — 4
1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Halaman 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PN.MlgBahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)
Register : 14-12-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 331/Pdt.P/2020/PN Smn Tanggal 23 Desember 2020 — Pemohon:
RINDI PURWANDARI
98 — 20
RINDI PURWANDARI
98 — 20
sebenarnya adalahKsatria Cetta Aridja Zeroun, Sehingga Pemohon bermaksud akanmemperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akte kelahirantersebut Sesuai dengan nama yang sebenarnya, agar tidak timbul permasalahandikemudian hari manakala Pemohon akan berhubungan dengan halhal yangberkaitan dengan hakhak pribadi dan kewajiban Pemohon sebagaiwarganegara, maka oleh karenanya diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia
meskipun tidak secara langsungmenyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapanhukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untuk diakul sebagai pribadi dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun (Pasal 28 ayat 1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksisaksi yang diajukan dalampersidangan
Register : 02-03-2012 — Putus : 27-03-2012 — Upload : 10-04-2012
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 12/Pdt.P/2012/PA Blk. Tanggal 27 Maret 2012 — BAINNU binti PA
35 — 6
35 — 6
SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan olehDirektur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran bertanggal 4Mei 1985, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermateraicukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkandengan aslinya diberi tanda P;;Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) A.n SUAMI PEMOHONyang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dandistempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan denganaslinya diberi tanda P,;Asli Surat Keterangan Kematian An.
SUAMIPEMOHON yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia danVeteran bertanggal 4 Mei 1985, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formildan materiil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumSUAMI PEMOHON adalah seorang Pensiunan Veteran, sedangkan P2 yang diajukanoleh Pemohon yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkantentang kartu identitas pensiun dari almarhum SUAMI PEMOHON, sehingga alat buktitersebut telah memenuhi
Putus : 09-06-2011 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 334/Pid.B/2011/PN.Sda. Tanggal 9 Juni 2011 — SUMARNO
38 — 7
38 — 7
Unsur Barang siapa:Yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk manusia sebagaisubyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapatdipertanggungjawabkan perbuatannya, dalam persidangan terdakwa mengakubernama SUMARNO, para saksi menerangkan bahwa orang yang dihadapkankedepan persidangan itu adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh penuntut Umum;Terdakwa adalah manusia Dewasa sehat Jasmani dan Rochani mengsinsafiperbuatan yang dilakukan sehingga terdakwa digolongkan