184 /PID/B/2015/PN.KPG

Pid I.A.3 1 PUTUSANNOMOR :184 /PID/B/2015/PN.KPGDEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : Yeremia Nomeni Alias MiasTempat lahir : TobuTTSUmur / tanggal lahir : 35 tahun / 20 Januari 1980Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Gudang toko Panca Sakti, Jl.

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2015 s/dtanggal 05 September 2015 ;Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 184/Pid.B/ 2015/ PN.Kpgtanggal 08 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 08 Juni 2015tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa

Putusan Nomor 101/Pat.G/2020/PA.Jpr(lex specialis derogat lex generalis), maka Majelis Hakim tetap perlumendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orangorang dekatPenggugat dan Tergugat serta saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat agartidak terjadi kebohongan besar (de grote langen) (vide pasal 208 BurgerlijkWetboek), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang

Penggugat menyatakan sudah tidakmemiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, dan upayaupaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasilmengubah keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanatersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yangdikehendaki oleh pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan jo pasal 184

Putusan Nomor 101/Pat.G/2020/PA.Jprsehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan, ternyataPenggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumahtangganya dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat secara sadarmelakukan pisah rumah/tempat tinggal, maka berdasarkan pasal 80 Undangundang Nomor 1

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan a quo tidakmenerapkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 185 ayat (1)Jo.

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.Bahwa dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAPmenyatakan:(1) Alat bukti yang sah talah : a. keterangan saksi.Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan :(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti talah apa yang saksinyatakan di sidang pengadilan.Dan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan :(1) Surat putusan pemidanaan memuat : d. pertimbangan yangdisusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alatpembuktian

Atas tidak lengkapnya putusan yang dibuat dan disusun oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 201/Pid.B/2015/PN.Tartanggal 13 Oktober 2015 berakibat kekeliruan dalam membuatpertimbangan dalam putusan a quo, sehingga menghilangkan fakta dankeadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang untuk penentuan kesalahan Terdakwa, Hal ini secara nyataTIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM SECARA BENAR ATAUMENERAPKAN PERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYAyaitu ketentuan dalam Pasal 184

Bahwa sudah benar semua keterangan yang saya berikan dan dapatdipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku.Dan sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 185 ayat (1)Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP Jo.

No. 1685K/Pid/2009memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benarterjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP bahwa Alat buktiyang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli ,suratpetunjuk, keterangan Terdakwa.Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHP tersebut PenuntutUmum berpendapat bahwa 3 (tiga) alat bukti yang sah telahterpenuhi yaitu) Keterangan saksi, keterangan Terdakwa danpetunjuk.Berdasarkan fakta fakta dipersidangan dari keterangansaksi

melakukan tindak pidana penadahan.Saat diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanpaadanya tekanan atau kekerasan dan Berita Acara tersebutdibaca dan ditandatangani' sehingga Keterangan Terdakwatersebut secara sadar tanpa tekanan dan Berita Acaratersebut dibuat di atas sumpah jabatan.Bahwa keterangan Terdakwa baik di dalam BAP Penyidikmaupun BA15 dihadap Jaksa Penuntut Umum merupakan suatualat pembuktian yang sah yaitu Alat Bukti Petunjuksebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP, Pasal 184

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri, menikah padatanggal 1 Agustus 2008, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :184/06/VIII/OO8tertanggal 4 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir,Propinsi Riau ;2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuami istri dengan bertempat tinggal di Desa Sukapilihan Kec. TigapanahKabupaten Karo sampai Saat ini;3.

selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugatnomor58/Pdt.G/2016/PA.Kbj, Penggugat menyatakan tidak ada perubahanatasgugatan Penggugat tersebut;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar, karena tidak pernah hadir di persidangan ;Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazzegellen dan diberi meteraisecukupnya atas namaPenggugat dan Tergugat nomor 184

buktiyang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal darikeluarga atau orangorangdekat dengan Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan,karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadapalatalat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;Menimbang, bahwa surat bukti kode (P) yang diajukan Penggugatberupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 184

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama KecamatanMuntok, pada tanggal 08 Juli 2007, sebagaimana tercantum dalamKutipan Akta Nikah Nomor: 184/17/VII/2007, tanggal 09 Juli 2007;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/17/VII/2007 an. Pemohon danTermohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Mentok pada tanggal 09 Juli 2007, bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orangsaksi sebagai berikut:1.

tetap pada permohonannya dan memohon putusan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalamputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, denganKutipan Akta Nikah Nomor 184

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa ; ------------------ Menbatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 September 2012 Nomor : 184/ Pid.B/2012/PN.Kdi., dalam perkara terdakwa tersebut ; ---------------------------------------MENGADILI SENDIRI1.

Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal05 September 2012 Nomor : 184/Pid.B/2012/PN. Kdi, dalamperkara terdakwa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2012,No. Reg.

Tenggara ; Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasehat Humum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, maka oleh karenanya permintaan banding tersebut dapatdi terima ; Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempelajaridengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendaritanggal 05 September 2012 Nomor : 184

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat dan memperhatikan pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuanhukum lainnya yang bersangkutan ; MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa ; e Menbatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 September 2012 Nomor : 184

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor: 21/PUUXII/2014, mensyaratkan adanya minimal 2 ( dua ) alatbukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasarmenetapkan, menangkap dan menahan seorang tersangka.

Ketentuan iniHalaman 9 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Pra/2016/PN.Madn.bersesuaian dengan pasal 183 KUHAP, Hakim dalam menjatuhkanhukuman dengan sekurangkurangnya dengan 2 ( dua ) alat buktisebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.Bahwa adapun alat bukti sebagai dasar Penangkapan DEFRI alias DEF(ic.

2009 tentang Narkotika.Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Pra/2016/PN.Madn.b) Bahwabarang bukti narkotika yang disita dari tersangka SOFYANalias IYAN sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium BarangBukti NarkotikaNo.Lab.:4635/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 adalah NarkotikaMetamfetamina yang terdaftar dalam Golongan Nomor61Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas telah diperoleh 3(tiga) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184

diperoleh dariketerangan saksi penangkapan, saksi SOFYAN alias IYAN, SaksiHERMAWAN alias IWAN , saksi SYARWANI alias WANI ,keteranganPemohon sebagai tersangka dan barang bukti narkotika dan HandponePemohon sebagai alat komunikasi memperjual belikan narkotika tersebutyang telah disita menurut hukum, surat berupa berita acara analisislaboratorium pemeriksaan barang bukti narkotika sebagaimana telahdiuraikan diatas telah diperoleh bukti yang cukup yaitu 4 (empat) alatbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184

tersangka HERMAWAN alias IWAN dan SOFYANalias IYAN pada tanggal 6 April 2016 karena melakukan tindak pidananarkotika jenis shabu adalah merupakan awal atau dasar penangkapanPemohon, karena barang bukti narkotika yang disita dari kedua tersangkatersebut adalah berasal atau diperoleh dari Pemohon dengan cara membeli,maka selanjutnya berdasarkan keterangan kedua tersangka dan barangbukti yang disita dari kedua tersangka diperoleh alat bukti yang cukup yaitu 3alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184

dalam peraturanPerundangUndangan.Bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan denganpengertian kerugian keuangan negara/daerah dan unsurdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 juncto UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tidak terpenuhi oleh bukti yang cukup;Bahwa Hukum Pidana bertujuan untuk mencari keadilan yangmateriil yaitu keadilan yang sebenarbenarnya, maka terhadapalat bukti sebagaimana di atur di dalam Pasal 184

tanggal 28 April 2015 halaman 98, menurut mahkamah agarmemenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukandalam pasal 28D ayat (1) UU 1945 serta memenuhi asas Lex certa danasas Lex stricta dalam hukum pidana maka frasa bukti permulaanbukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimanaditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1)KUHAP harus ditafsirkan sekurangkurangnya dua alat bukti yanghalaman 17 dari 43Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tubtermuat dalam pasal 184

oleh penyidik.Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut diatas, seorangpenyidik didalam menentukan bukti permulaan, bukti permulaanyang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP dapatdihindari adanya tindakan sewenangwenang, terlebih lagi di dalammenentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untukpintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menentukan seseorangmenjadi tersangka.Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 184

putusan Mahkamah konstitusi nomor. 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 98, menurut mahkamah agarmemenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukandalam pasal 28D ayat (1) UU 1945 serta memenuhi asas Lex certa danasas Lex stricta dalam hukum pidana maka frasa bukti permulaanbukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimanaditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1)KUHAP harus ditafsirkan sekurangkurangnya dua alat bukti yangtermuat dalam pasal 184

Abdul Azis Malik/orang tuadari Penggugat ;Bahwa dengan menyerahkan bukti asli angsuran pembayarandan diterbitkannya Surat Tanda Lunas yang dilakukan olehPenggugat maka pada tanggal 2 Februari 2009, Terbit TandaBukti Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak atas Tanah dariHalaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor: 155/G/2015/PTUN.JKT.11.12.Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub DirektoratPengelolaan Gedung dan Rumah Negara DepartemanPekerjaan Umum kepada Soleiman Abdullah No.184/KPTSHMR/Cb5/2009 dan

DirektoratPengelolaan Gedung dan Rumah Negara Departemen PekerjaanUmum kepada Soleiman Abdullah tanggal 2 Februari 2009, No. 184/KPTSHMR /Cb5 /2009 dan No. 185 /KPTS /PHT /Cb5 /2009, adalahberlaku sah mengikat Solaeman Abdullah (pensiunan pegawai DPU)secara pribadi yang tidak dapat dialihkan dengan dalih apapun; olehkarenanya pemberian hak atas TANAH NEGARA kepada ROHAMAH(yang merupakan ahliwaris Solaeman Abdullah) adalah sah dantidak bertentangan dengan Hukum ;5.

Direktorat PengelolaanGedung dan Rumah Negara Departemen Pekerjaan Umum kepadaSoleiman Abdullah tanggal 2 Februari 2009 No. 184 /KPTSHMR /Cb5/2009 dan No. 185 /KPTS /PHT /Cb5 /2009 ;.

Nomor: 184/KPTSHMR/Cb5/2009 dan185/KPTSPHT/Cb5/2009.

Malik ; Saksi menerangkan bahwa anak dari SRI SUHARTINI ; Saksi benar menerangkan bahwa dalam pengurusan telah terbitsurat pelepasan hak tanda bukti hak milik rumah dan pelepasanhak atas tanah Nomor 184/KPTSHMR/cb.5/2009, dan 189/KPTSPHT/cb.5/2009, tanggal 2 Pebruari 2009 ; Saksi menerangkan bahwa benar dalam proses mengurus suratketerangan pelunasan yang telah dilakukan pembayaran oleh Drs.H. AA.

Menetapkan barang bukti berupa : 1084 (seribu lapan puluh empat) tabung Gas 3 Kg dengan isi; 41 (empat puluh satu) tabung gas 3 Kg tanpa isi (kosong); 184 (seratus delapan puluh empat) tabung gas 12 Kg (berisi); 19 ( sembilan belas) tabung gas 50 Kg tanpa isi (kosong); 3 (tiga) buah selang pengoplos; 2 (dua) buah cucuk untuk mengoplos; 1 (satu) unit Mobil Truck Toyota Dyna warna merah BK 9296 CW;

jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana.Menjatunkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa SalahuddinSimatupang dan terdakwa Dediono serta terdakwa Dedi Efendi denganPidana Penjara masingmasing selama 4 (empat) tahun dikurangiselama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.Menyatakan Barang bukti berupa : 1084 (seribu lapan puluh empat) tabung Gas 3 Kg dengan isi. 41 (empat puluh satu) tabung gas 3 Kg tanpa isi (kosong). 184

dimaskud,sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat SalahuddinSimatupang , Dediono, Dedi Efendi dan terdakwa , terdakwa Il,terdakwa Ill dan terdakwa IN sedang mengoplos tabung gas,selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap SalahuddinSimatupang, Dediono, Dedi Efendi dan terdakwa , terdakwa Ill,terdakwa Ill, dan terdakwa IV dan menyita barang bukti berupa 1048(seribu empat puluh delapan) buah tabung gas 3kg dengan isi, 41(empat puluh satu) buah tabung gas 3kg tanpa isi (kososng), 184

dimaskud,sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat SalahuddinSimatupang , Dediono, Dedi Efendi dan terdakwa , terdakwa Il,terdakwa Ill dan terdakwa IN sedang mengoplos tabung gas,selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap SalahuddinSimatupang, Dediono, Dedi Efendi dan terdakwa , terdakwa Il,terdakwa Ill, dan terdakwa IV dan menyita barang bukti berupa 1048(seribu empat puluh delapan) buah tabung gas 3kg dengan isi, 41(empat puluh satu) buah tabung gas 3kg tanpa isi (kososng), 184

melihat SalahuddinSimatupang , Dediono, Dedi Efendi dan terdakwa , terdakwa Il,terdakwa Ill dan terdakwa IN sedang mengoplos tabung gas,selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap SalahuddinHalaman 12 Putusan No. 2081/Pid.Sus/2015/PN.Lbp/PBSimatupang, Dediono, Dedi Efendi dan terdakwa , terdakwa Il,terdakwa Ill, dan terdakwa IV dan menyita barang bukti berupa 1048(seribu empat puluh delapan) buah tabung gas 3kg dengan isi, 41(empat puluh satu) buah tabung gas 3kg tanpa isi (kososng), 184

Dediono dan saksi Dedi Efendi untukmelakukan pemindahan isi tabung gas 3kg kedalam tabung gas 12kg,sedangkan para terdakwa pada saat ditangkap sedang bekerjaHalaman 14 Putusan No. 2081/Pid.Sus/2015/PN.Lbp/PBmenyisihkan atau menyusun atau memisahkan antara tabung gas yangsudah dipindahkan isinya dengan yang belum;Bahwa pada saat penangkapan tesebut ditemukan barang buktiberupa berupa 1084 (seribu lapan puluh empat) tabung Gas 3 Kgdengan isi, 41 (empat puluh satu) tabung gas 3 Kg tanpa isi (kosong),184

Hal ini kembali dipertegas oleh Tergugat melalui surat no. 184/152/APJ.BTNU/2011 tanggal 15 Agustus 2011 (bukti P12) yang menyatakan :e Bahwa dilokasi tanah saudara tidak dibangun tower, melainkan hanya dilaluitransmisi saja ;e Lokasi yang dilakui transmisi adalah lokasi tower no.12 dan tower no.23;e Kompensasi diberikan sesuai dengan aturan yanga berlaku seperti yang telahdirealisasikan kepada masyarakat setempat ;4 Bahwa terhadap surat permohonan ijin route transmisi yang dibuat oleh Tergugat kepadaPenggugat

Kepadapihak PLN untuk melengkapi surat permohonan ini dengan penjelasan teknis, sepertiberapa meter route transmisi tersebut akan dilewati tanah kami apakah hanya dilaluitransmisi atau membangun tower, system kompensasi dan sebagainya ;Atas permintaan Penggugat tersebut diatas telah dipenuhi oleh Tergugat yang disampaikanmelalui Surat Nomor 184/152/APJ.BTU/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal TanggapanIjin Route Transmisi dan dinyatakan dengan tegasbahwa dilokasi Penggugat tidak akan dibangun tower

tetap memperhatikan kepentingandan hak Penggugat ;c Bahwa Penggugat pun telah secara tegas menyatakan dalam suratnyaNomor 008/HRD.ATP/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 sangatmendukung Tergugat untuk meningkatkan pelayanan listrik padamasyarakat dan industri, namun Penggugat meminta kepada Tergugatuntuk menyampaikan penjelasan teknis (panjang rute transmisi yangakan melalui tanah Penggugat serta system kompensasi), dimana haltersebut telah dipenuhi oleh Tergugat yang disampaikan melalui SuratNomor 184

Keinginan Penggugat ini telah dipenuhi oleh Tergugatmelalui surat Nomor 184/152/APJ.BTU/2011 tanggal 15 Agustus2011 namun sampai dengan dilakukannya tahapan mediasi padapersidangan gugatan perkara aquo tidak dipenuhi oleh Penggugatsebagaimana disampaikanoleh Penggugat melalui surat nomor 22/Md.II/12 tanggal 08 Februari 2012.

(foto copy/tidak ada aslinya) ;Surat Tergugat kepada Penggugat No.184/152/APJBTNU/2011 tertanggal 15Agustus 2011 (sesuai dengan aslinya);Surat Penggugat No.008/HRD, atp/viii/2011 TERTANGGAL 8 Agustus 2011(sesuai dengan aslinya);Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Terugat No.93/IX/11 tertanggal 26September 2011 (foto copy/tidak ada aslinya);Surat Kuasa Hukum Penggugat No.102/X/11 tertanggal 11 Oktober 2011 (fotocopy/tidak ada aslinya);Surat Kuasa Hukum Penggugat No.111/X/11 tertanggal 17 Oktober 2011

perkara, telah disita secara sahmenurut hukum, sehingga memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksiyang meringankan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuatdalam berita acara sidang yang tidak terkutip dianggap telah termasuk dandipertimbangkan pula dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa alat bukti sesuaidengan Pasal 184

Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimtidak sependapat dengan pledoi/pembelaan maupun duplik yang diajukanTerdakwa ;Ad. 2.

sekalipun di persidangan tidak mengakui sebagian barang buktiyaitu berupa sabusabu yang ditemukan di dekat pada saat dudukdudukditempat kejadian perkara yang diajukan di persidangan adalah bukanmiliknya dan tidak mengetahui siapa pemiliknya;Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa,karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilaipembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo.Pasal 184

Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat(4) KUHAP ;Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, makamasih ada alat bukti lain yaitu alat bukti petunjuk (Pasal 184 ayat (1) hurufd KUHAP). Alat bukti petunjuk Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf dKUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaankarena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupundengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana danSiapa pelakunya.

Asmen Operasional menerangkan telahhalaman 21 dari 29 hal putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN Ptkmelakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) buah pipakaca total berat brutto 1,38 gram;Bahwa Terdakwa merasa salah dan menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai denganketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alatbukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat keterangan Terdakwa, maupun alatbukti petunjuk, telah didapatkan adanya

YANTOserta dikuatkan dengan surat somasi dari penasehat hukum terlapor SONNYONGKOHARDJO, para terlapor juga telah menyerahkan kwitansi dan suratpengakuan hutang kepada pemohon terkait penerimaan emas tersebut ;10 Bahwa alasan TERMOHON yang menghentikan penyidikan dengan alasan tidakterdapat cukup bukti adalah sangat tidak berdasarkan hukum karena seluruh unsur dariPasal 372 tersebut telah terpenuhi seluruhnya, dan dalam penyidikan aquo telahterdapat buktibukti yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 184

didasarkan pada alasan hukum yang sah ataukah tidak;Menimbang, bahwa Pasal 183 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana atau yang lebih popular dikenal dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yangdisingkat KUHAP menentukan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabiladengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakpidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sedangkan dalampasal 184

;Menimbang, bahwa secara formal bukti saksi dan bukti surat tersebut telah memenuhimaksud Pasal 184 KUHAP; 227222222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menerbitkan Surat KetetapanPenghentian Penyidikan No: SPP/277/IX/2015/DIT RESKRIMUM tanggal 18 September 2015 dansurat perintah penghentian penyidikan No.SPPP/327.A/IX/2015/ Ditreskrimum tanggal 18 September2015, sebagaimana disampaikan kepada PEMOHON dengan Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil

Padapenyidikan sudah dianggap cukup bukti apabila telah ditemukan Penyidik batas minimumpembuktian yang dapat diajukan ke muka sidang pengadilan, sesuai dengan alatalat bukti yangditentukan dalam Pasal 184 KUHAP ;(iihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan,Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Edisi Kedua, Cet.

II, 2001, hal. 164) ;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan cukup bukti atau tidak cukup tidak sajadiukur secara formal yaitu adanya saksi dan bukti surat yang secara kuantitatif memenuhi maksudPasal 184 KUHAP tetapi harus pula secara kualitatif memenuhi unsur tindak pidana dari pasal yangdipersangkakan kepadanya ; 777 == 22222 n nn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pengadilan dalam rangka mengadili permohonanpra peradilan yang diajukan oleh Pemohon harus berhatihati sebab secara

pertama kecualiterhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yangmenyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum danputusan pengadilan dalam acara cepat.b Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor; SE013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara TindakPidana Umum, Majelis Hakim mengambil sebagian pertimbanganPenuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim memutus tidak sesuaidengan tuntutan Penuntut Umum, maka Penuntut Umummengajukan banding.II Pembuktian telah sesuai Pasal 184

UU No. 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana:A Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:Hal 9 dari 27 hal.Put.No.02/Pid/2016/PT.Plg.Alat bukti yang sah ialah :a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. surat;d. petunjuk;e. keterangan terdakwa.Dalam Pembuktian perkara atas nama terdakwa Yossie Roynoldi Bin Basru, adapunalat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum antara lain:Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, berturutturut berupaketerangan saksisaksi,

27 hal.Put.No.02/Pid/2016/PT.Plg.terbukti bersalah melakukan tindak pidana SEBAGAI PENY ALAHGUNANARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika, Hal tersebut sangatlah tidak tepat karena kami PenuntutUmum telah menyusun dakwaan alternatif tersebut dengan urutan yangterberat dan yang ringan, untuk itu dalam pembuktian perkara terdakwaYossie Roynoldi Bin Basru kami telah menghadirkan bererapa alat bukti(184

1 bahwa Majelis hakim mengatakan bahwa urinedan darah terdakwa Yossie Roynoldi Bin Basru telah dilakukan olehPenyidik Polres Musi Rawas dan hasilnya bersifat negatif atau tidakmengandung sediaan Narkotika, Artinva Majelis hakim dalam memutuskanperkara terdakwa telah menafsir sendiri dan tidak berdasarkan alat buktiyang ada karena alat bukti berupa Surat yang dibuat oleh pejabat yangberwenang berdasarkan sumpah dan jabatannya sebagaimana telah jelaskandalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 184

Ayat (1) huruf CKUHAP. dan ketentuan Pasal 187 huruf a,b,c,d KUHAP.Didalam putusan Majelis hakim tingkat pertama yang memutuskan perkaraterdakwa sebagai pencandu narkotika atau Penyalahgunakan narkotikaGolongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkanberdasarkan alat bukti sesuai dengan ketentuan pada pasal 184 Ayat (1)KUHAP yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk danketerangan terdakwa

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2008, berdasarkan kutipan akta nikahnomor : 184/15/V/2008 tertanggal 05 Mei 2008, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Kp. Serena, Rt 002 Rw 001, Desa Sirnasari, KecamatanTanjungsari, Kabupaten Bogor;3.

tidak dapatdilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Penggugat, namuntidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai denganmembacakan Surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Halaman 3 dari 10 Ptsn.No. 1211/Pdt.G/2020/PA.CbnBahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkandengan acara pembuktian :Bahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti surat berupa : Kutipan Akta Nikah Nomor 184

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanMayangan Kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/03/III/2005 tanggal14 Maret 2005 ; b.

Termohon memberikanjawaban / tanggapan secara lisan sebagai berikut; Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon tersebut ; Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut adalahbenar dan Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menceraikan Termohon karena sudahtidak mencintai Pemohon lagi ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti suratsurat berupa : Foto copy bermaterai cukup dan sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 184

Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2009, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT (Kutipan Akta Nikah Nomor:184/05/X V2009 tanggal 19 Nopember 2009);2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talakyang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/05/XI/2009 tanggal 19Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKABUPATEN TANAH LAUT, bermaterai cukup dan telah dicocokkansesual dengan aslinya (P.1);Salinan Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2016/PA.Pth Hal. 3 dari 11 Halaman2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor:6301085906910003tanggal 10 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkansesuai dengan aslinya (P.2);B.

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telahmerestul rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnyayang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anakPemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama KecamatanKabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, namun ditolak oleh Kepala KUAKecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomorB.184/KUA.30.02.05/PW.01/09/2017 tanggal 25 September 2017, denganalasan

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.184 / KUA .30.02.05 / PW.01 / 09 / 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KabilaBone, Kabupaten Bone Bolango, tanggal 26 September 2017 (bukti P.1);2.

Naim,Lingkungan Jempong' Barat, RT.001 RW.184,Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela,Kota Mataram, sebagai : Pemohon Mahaini binti Hur, tempat lahir Emboan, pada tanggal 31 Desember1986 (umur 34 tahun), agama Islam, Pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H.

Naim,Lingkungan Jempong' Barat, RT.001 RW.184,Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela,Kota Mataram, sebagai: Pemohon IIPengadilan Agama Mataram tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03Agustus 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan AgamaMataram dalam register dengan Nomor: 226/Pdt.P/ 2020/PA.Mtr.