• Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.

  Industrial dengan cara mengajukan PermohonanPencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan pada 27 Agustus 2014.

  industrial.

  Nomor 215/Pdt.SusPHI/2015/PN.JKT.PST yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterimaHal. 12 dari 17 hal. Put.

  Nomor 613 K/Padt.SusPHI/20 16di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 Maret 2016;Bahwa setelah itu, olen Penggugat yang pada tanggal 15 April 2016;telahdisampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada

• PUTUSANNomor 697 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:ANTONIUS SLAMET RAHARJO, kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di Jalan Prima Harapan RegensiBlok B4/38, RT 001, RW 009, Kelurahan Harapan Baru,Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikuasa kepada Sugino, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum,pada Konsultan

  Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Apabila majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatunkan Putusan

  Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dibacakan dengan hadirnya kuasaPenggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 3 Desember 2018, kemudianterhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi padatanggal 11 Desember 2018, dan oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal17

  Juli 2018 diajukan permohonankasasi pada tanggal 18 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 82/Kas/2018/PHI.Sby., juncto Nomor80/Pdt.SusPHI/2018/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebutmasingmasing pada tanggal 19 Desember 2018 dan 31 Desember

  Nomor 697 K/Padt.SusPHI/2019Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : ANTONIUS SLAMET RAHARJO dan Pemohon Kasasi II:PT BERSIH BIJAK SEJAHTERA tersebut, harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima

• PUTUSANNomor 81 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT.

  Uang pengganti cuti tahun 2017:9,5/21 x Rp43.193.000,00........ ee =Rp 19.539.690,00SUMAN. 202... eeeee cee ceeeeeeeeeeeeeeaeeeesaceeesseeeeeeseeeneas =Rp347.806.490,00Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugatsebesar Rp866.000,00 (delapan ratus enampuluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugatpada tanggal 24

  September 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21Mei 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2018,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor141/Srt.Kas/2017/PHI/2018/PN.Jkt.Pst juncto Nomor 143/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.Pstyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangHalaman 3 dari 8 hal.Put.Nomor

  81 K/Pdt.SusPHI/2019diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2018;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 22 Oktober 2018 yang merupakan

  TERUMOINDONESIA tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 143/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal24 September 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Penggugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatsejak putusan ini diucapkan;3.

• PUTUSANNo. 119 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :DENNY RATU EDO, Umur 37 Tahun, Pekerjaan eks pekerjapada PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Kupang,Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. PocoRanaka No.35, RT.06/RW.02, Kelurahan Kuanino, KecamatanKupang Oebobo, Kota kupang, dalam hal ini memberi kuasakepada Ayub Tib. S.

  Industrial,Penggugat menempuh proses Bipartit dan Mediasi, namun gagal,bahwa Surat Peringatan pertama s/d peringatan ke empat yang diberikanoleh Tergugat kepada Penggugat itu, adalah bertentangan bahkan menabraklangsung Pasal 161 ayat (1) dan (2) UU No.13 tahun 2003 tentangKeten agakerjaan;a.

  Uang penggantian hak, 15 % X Rp.24.709.500, = Rp.3.706.425,Jumlah= Rp.28.415.925,(Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima belas Ribu Sembilan Ratus DuaPuluh Lima Rupiah);bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agarmemberikan putusan sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.119 K/Pdt.Sus/20102.

  Membebankan biaya perkara kepada negara;Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapatlain, mohonputusan yang seadil adilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya,Tergugat menolak seluruhnya, kecuali yang di akui secara tegas dan nyatakebenarannya;bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang

  Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal24 Juli 2009;bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 31 Juli 2009 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang pada tanggal 1 September 2009 ;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan kasasi (memori kasasi)diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kupang barulah pada tanggal

• PUTUSANNomor 917 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:ACHMAD GUNAWAN, warga negara Indonesia, bertempattinggal di Perum Griya Cariu Indah Blok F1 Nomor 12, RT 06, RW02, Kelurahan Tegal Panjang, Kecamatan Cariu, KabupatenBogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Rimawan dariDewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Niaga

  Nomor 917 K/Pdt.SusPHI/2020Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebutuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.7.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugatkepada Penggugat bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13Tahun 2003;Menyatakan pemutusan hubungan kerja tertanggal 10 Mei 2018 kepadaPenggugat batal demi hukum;Menyatakan putus hubungan

  Nomor 917 K/Pdt.SusPHI/2020(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 30 September 2019, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 21 Desember 2018 diajukan permohonan kasasipada tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 191/Srt.KAS/PHI

  ,sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal21 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung: Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat untukseluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 174/Pdt.SusPHI.G/2019/PN Jkt Pst tanggal16 September 2019:Mengadili:1.

  perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ACHMADGUNAWAN tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 174/Pdt.SusPHI.G/2019/PN Jkt Pst tanggal16 September 2019:MENGADILI SENDIRI:1.

• PUTUSANNomor 1085 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:SUHARNO, bertempat tinggal di Jalan Kulim, Gg.

  Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 16 April 2020, terhadap putusanHalaman 3 dari 8 hal.

  SusPHI/2020tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan KasasiNomor 9/Pdt.SusPHI/2020/PN.Pbr juncto Nomor 18/Kas/G/2020/PHI.Pbryang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru pada tanggal 5 Mei 2020;Menimbang, bahwa permohonan kasasi

  Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 9/Pdt.SusPHI/2020/PN.Pbr tanggal 16 April2020;3. Mengadili Sendiri:Primer:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Surat Mutasi berdasarkan SK Nomor 149/KPTSMTS/PT.DSI/XII tanggal 06 Desember 2019 atas nama Penggugat yangdikeluarkan oleh Tergugat bertentangan Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak berkekuatan hukum;3.

  SusPHI/2020Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

• PUTUSANNomor : 70/G/ 2014 / PHI / PN.BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KJs. IA Khusus Bandungyang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Hubungan Industrial dal am tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dal am perkara antara :1. Nam ENUNG SANURIWarga Negara Indonesia.Tempat/tgl lahir Majalengka / 25 Desember 1979.Alamat Blok Pos Rt. 04/03 Ds.

  Bahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselishan Hubungan Industrial pada pasal 96, Penggugat memohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung c/q MajelisHakim Yang Mulia untuk memutuskan terlebih dahulu tuntutan da lam provisi inidengan memerintahkan Tergugat memberikan hakhak Penggugat yang tidakditerima/ dibayarkan antara lain yaitu membayar upah/gaji sebagaimana tersebutdalam provisi diatas dan tetap membayar upah/gaji selanjutnya

  (@ Rp. 1.240.000)tiap bulanya selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yangmempunyai kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara1.

  Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan bada buktibukti otentik yangmempunyai kekuatan hukum serta sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Penggugat memohon agarPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakanputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawananatau Kasasi.Berdasarkan alasanalasan gugatan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada KetuaPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan

  industrial yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian Tergugatmohon kepada yang terhormat Majelis Hakim/ Pengadilan 15.15Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISI* Menolak gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :PRIMAIR1.

• PUTUSANNomor 28/Pdt.SusPHI/2020/PN SmrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarindayang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrialpada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalamperkara antara:Permadi Setiawan, beralamat di JIn. Soekarno Hatta KM 2, RT 15 Kel. TaniAman, Kec.

  PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILANNEGERI SAMARINDA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)1.1.

  Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri SamarindaTidak Berwenang Mengadili Perkara a quo (Eksepsi Kompetensi Absolut).Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugatmenyangkut tentang Eksepsi Kompetensi Absolut, sebagaimana ketentuanHalaman 14 dari 27 Putusan Nomor 28/Padt.SusPHI/2020/PN SmrPasal 162 RBg.

  industrial inidikabulkan, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fotocopy dari fotocopyCek No.

  Industrial maka terhadap biaya perkara ini sejumlahRp 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibebankan kepadaNegara;Memperhatikan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Membebankan biaya atas perkara

• Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi14.mengeluarkan risalah/kesimpulan Hasil Perundingan Mediasi PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 2 April 2014, yang isinyaBahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengenaipemutusan hubungan kerja antara pihak pengusaha PT Toshiba ConsumerProducts Indonesia dengan saudara Subur Iryanto, melalui mediasi tidaktercapai kesepakatan";Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat, Penggugattetap

  Nomor 78 PK/Pdt.SusPHI/201610.hubungan industrial sampai ada putusan hukum tetap.

  Selengkapnyapasal tersebut berbunyi: Dalam mengambil putusan, Majelis Hakimmemperiimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan;Bahwa dalam menjalin hubungan industrial sebagai bagian daripembangunan ketenagakerjaan, Penggugat dalam Konvensi/Tergugatdalam Rekonvensi harus terus mewujudkan hubungan industrial yangharmonis dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaanterhadap hak asasi manusia harus diwujudkan.

  industrial.

  Industrial pada Pengadilan NegeriBandung pada tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/PK/2016/PHI/PN Bdg. permohonantersebut disertai dengan alasanalasannya yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal23 Maret 2016;Bahwa memori peninjauan kembali telah disampaikan kepada TermohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 20 April2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali

• No. 200K/Pdt.SUS/201 1Bahwa pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No.13tahun 2003 telah memerintahkan terhadap PHK yang belum terjadikesepahaman wajib untuk mengajukan ijin kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI), dan kepadamasingmasing pihak untuk tetap melaksanakan hak dan kewajibannyamasingmasing.

  Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang masih dalamsengketa ketenagakerjaan dan tanpa ijin dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) adalahbatal demi hukum;3. Menyatakan sebagai hukum hubungan Tergugat dan Penggugatsampai putusan ini diberikan adalah tetap sebagai hubungankerja pengusaha dan karyawan;4.

  Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan hakhak kepadaPenggugat berupa gaji sebesar Rp.1.360.000, (satu juta tigaratus enam puluh ribu rupiah) mulai gaji bulan Januari sampaidengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial iniditetapkan;B. DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima untuk seluruhnya;2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugatadalah hubungan kerja waktu tidak tertentu (KKWTT);Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 200K/Pdt.SUS/201 13.

  Menetapkan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat danTergugat tidak memerlukan penetapan dan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial;6.

  HakimHakim Ad Hock Pengadilan Hubungan Industrial padaMahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo,SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belahpihak ;AnggotaAnggota : Ketua:Ttd. Ttd.Buyung Marizal, SH. H. Yulius, SH.,MH.Ttd.Dwi Tjahyo, SH.Panitera Pengganti:Ttd.Dwi Tomo, SH.,M.Hum.Untuk salinanMahkamah Agung RIa.n.

• PUTUS ANNo. 481 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan memutuskan perkara Perselisihan Hubungan Industrial padatingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PT. ASURANSI RELIANCE INDONESIA, diwakili oleh RonaldSidik dan Widia Sjoekri masingmasing bertindak selaku Direktur,berkedudukan di Menara Batavia Lt.27 Jalan K.H. Mas MansyurKav. 126 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepadaH. John K.

  ;Total = Rp 18.078.000,;(Delapan belas juta tujuh puluh delapan ribu rupiah)e Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkaraaquo;Bahwaterhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.63/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 10 Juni 2010 yang amarnya berbunyisebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

  Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 200.000, (duaratus ribu rupiah);Bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat pada tanggal 10 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugatdiajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juni 2010sebagaimana ternyata dari Akte = Permohonan Kasasi Nomor88/Srt.KAS/PHI/2010/PN.Jkt.Pst yang dibuatoleh Plt.

  Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak melaksanakanperadilan menurut undangundang dan peraturan yang berlaku sertapertimbangan hukumnya bertentangan dengan konsideran UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;B.

  Bahwa PEMOHON KASASI sangat keberatan dan menolak pertimbanaganMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara aquo, yangmenyangkut pertimbangan hukumnya pada halaman 15 paragraf 6 (enam)yang menyebutkan :"Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat danTergugat dinyatakan putus terhitung sejak putusan ini diucapkan makasesuai Pasal 155 ayat (2) jo.

• PUTUSANNomor : 126 PK /Pdt.Sus/ 2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjuan kembalitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :PIMPINAN CV.

  Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agarmemberikan putusan sebagai berikut :1.

  Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) oleh juru sita/juru sitapengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupangatas benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat adalah sah danberharga ;6. Menyatakan hukum, putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UitVoerbaar Bij Voorraad), meskipun Tergugat mengajukan verset atauberupaya hukum ;7.

  ,tanggal 18 September 2008 diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 1Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonanpeninjauan kembali secara lisan di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Mei 2009, permohonan manadisertai dengan alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan PanitiaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal4 Juni 2009 ;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan

  Namun salinan Putusan tersebut belum jugadiberikan hingga tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalamPasal 101 s/d Pasal 107 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kemudian tanpasepengetahuan Tergugat / Kuasa Tergugat, ternyata berkas permohonankasasi perkara tersebut telah dikirim ke Mahkamah Agung tanpa disertaidengan Memori Kasasi dan Tergugat / Pemohon Kasasi.

• PUTUSANNomor 3/Pdt.SusPHI/2020/PN AmbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambonmemeriksa dan memutus perkara perselisihnan hubungan industrial pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:MEIKE TUTUPARY Alias Meyke Tutupary, bertempat tinggal diJalan Dr Kayadoe, RT.004/ RW.001 KeluarahanBenteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;SIMON LEASA, bertempat tinggal di Jalan Amanlanite, RT.002/RW

  Industrial melaluiPerundingan Bipartit akan tetapi tidak mendapatkankesepakatan di karenakan Tergugat tetap tidak maumempekerjakan Para Penggugat kembali dan tidak bersediamembayar hak hak Para Penggugat;.

  AliasMeyke TutuparySIMON LEASA 5 bulan x Rp. 2.465.000= Rp.12. 325.000TOTAL Rp. 24.650.000 Bahwa sesuai dengan alasan alasan hukum yang telah di sampaikan padaPosita Gugatan Para Penggugat, selanjunya mohon kiranya Yang TerhormatBapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon,Cq Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untukberkenaan memutuskan sebagai hukum :e PRIMAIR :1.

  Membebankan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepadaNegara sebesar Rp.282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribuRupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hariRabu, tanggal 29 April 2020, oleh kami PASTI TARIGAN, S.H. M.H. sebagaiHakim Ketua Majelis, PARULIAN SIAHAAN, S.H. dan M.

  ALI IMRON, S.T.masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalampersidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 3/PdtSusPHI/2020/PN AmbApril 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi HakimHakim Adhoc,dan dibantu oleh MILTON HITIJAHUBESSY, S.H. sebagai Panitera Pengganti,Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat.HAKIM ANGGOTAPARULIAN SIAHAAN, S.H.M.

• untuk sebagian;

• Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat 1,2 dan 3 undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
• Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja dengan nomor 200/BPLU/VII/2020 yang di tanda tangani oleh Kie Sio Boy alias Sumiati tidak sah dan batal demi hukum;
1. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Hubungan

   Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sejak putusan ini diucapkan berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat 3 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

1. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa 2 (dua) kali Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan Uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

   = Rp.12.674.651,+

2. Jumlah Keseluruhan =Rp.97.172.326,- (Sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);

• Upah proses selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan

  industrial belum ditetapkan sebesar 6 bulan x upah sebulan dengan perincian sebagi berikut : 6 x Rp. 3.379.907,-

= Rp.20.279.442,-

terbilang :(dua Puluh empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

• Total keseluruhan Rp.97.172.326,+Rp.20.279.442,-= Rp.

  industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/ouruh bekerja.

  Menghukum Tergugat membayar seluruh upah selama proses penyelesaianperselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan Juli 2020 sampaiadanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incrah);5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerakmaupun tidak bergerak milik Tergugat;6.

  Menghukum Tergugat membayar seluruh upah selama prosespenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhitung mulaibulan Juli 2020 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht).3. Bahwa demikian pula dalam posita dan petitum gugatannya Penggugattidak mengajukan tuntutan agar hubungan kerja Penggugat denganTergugat dinyatakan putus, sementara Penggugat menuntut uangpembayaran pesangon dan lainlain.

  Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sejakputusan ini diucapkan berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat 3 Undangundang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;.

  Membebankan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hariSenin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,sebagai Hakim Ketua, Minggu Saragih, S.H., M.H., dan Surya Dharma, S.H.

• PUTUSANNomor 335 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT. SURYA GRAHA SINAR CEMERLANG, berkedudukan diJalan Mekar Raya Kav. 18 Kw.

  Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasitripartit, sebagaimana disyarakatkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

  Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukangugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas1 A Bandung dengan demikian gugatan ini layak dan dapat diperiksa olehpengadilan;Dalam Provisi.

  industrial;.

  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2013tentang Ketenagakerjaan yaitu (1) Pemutusan hubungan kerja tanpapenetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat 3 batal demihukum, maka dengan itu pemutusan hubungan kerja tanpa penetapanlembaga perselisinan hubungan industrial Batal Demi Hukum;.

• PUTUSANNo. 29 K/Pdt/2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perselisishan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :CV SINAR LAUT, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 6Bandar Lampung, diwakili oleh Drs. YUSRIZAL RONI,Personalia CV Sinar Laut Bandar Lampung, berkantor di JalanSoekarno Hatta Km. 6 Bandar Lampung,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawan:1.

  RUDIYANTO, bertempat tinggal di Dusun Goras, DesaGoras Jaya, KecamatanBekri, Kabupaten Lampung Tengah,Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat , II dan III;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang paraTermohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarangpadapokoknya atas dalildalil

  No. 29 K/PHI/2007bahwa Pengusaha telah memberikan Surat Peringatan SP Ill karenaminum 1 gallon untuk supir terlalu berlebinan dan hanya alasan saja air minumuntuk minum sebanyak 1 (satu) gallon ;bahwa Pengusaha telah melaporkan ke Polisi untuk mengusut pekerjamelakukan tindak kejahatan ;bahwa Pengusaha terpaksa memutuskan hubungan kerja dan telahmemberikan skorsing sejak tanggal 20 Oktober 2005 ;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

  Memerintahkan para Tergugat untuk membayar ganti kerugian dan atauhutang serta denda sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan replikPenggugat baik secara tunai maupun denagn diperhitungkan dalam hakpara Tergugat ;Atau :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ;bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.07/PL/G/2006/PHIPN.TK. tanggal 18 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut

  Biaya perkara sebesar Rp. 644.000, (enam ratus empat puluh empat riburupiah) dibebankan kepada Negara ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat pada tanggal 18 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugatdiajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juli 2006sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/PL/G/2006/PHITK.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjungkarang, permohonan mana diikuti oleh memori

• PUTUSANNomor 356 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA (PTNNT.), berkedudukan diJalan Sriwijaya Nomor 258 Mataram, diwakili oleh MartionoHadianto sebagai Presiden Direktur, dalam hal ini memberikankuasa kepada Yudi Gumantoro, S.H., dan kawankawan,Specialist.

  Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, padapokoknya sebagai berikut:Halaman 1 dari 9 hal.

  Bahwa karena anjuran tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat, makaselanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan HubunganIndustrial berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;9.

  Biaya perkara dibebankan kepada negara dan/atau mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Mataram telah memberikan putusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2015/PN Mir. tanggal 1 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp56.000,00 (limapuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Mataram tersebut

  Industrial,sehingga permohonan kasasi tersebut adalah sah dan benar menurut hukumtermasuk saat/waktu penyerahan memori kasasi;2.

• PUTUSANNomor 577 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:LEONARD DADANG, Warga NegaraIndonesia, bertempat tinggal di Jalan ManggisNomor 4 RT/RW 013/001 Kelurahan KebunBunga Banjarmasin, dalam hal ini memberikuasa kepada Wahyu Utami, S.H., M.H., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di JalanSukamaju Komplek Griya Sinar Kencana

  Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin padatanggal 31 Desember 2018;Halaman 5 dari 12 hal.

  Uang penggantian hak 15% x Rp331.991.472,00 Rp 49.798.7214 Upah bulan Juli 8/21 x Rp20.749.467,00 Rp 7.904.559Total Rp389.694.752 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEONARD DADANG tersebutdan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bjm.

  Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahHalaman 10 dari 12 hal.

  SusPHI/2019dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEONARDDADANG tersebut:Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 14/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bjm., tanggal 4Desember 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:.

• PUTUSANNomor 928 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PIMPINAN PT ANEKA GAS INDUSTRI FILLING STATIONGORONTALO, yang diwakili oleh Direktur Produksi PhajarHadywibowo dan Direktur Legal & Risk Management ImeldaMulyani Harsono, berkedudukan di Desa Hayahaya, KecamatanLimboto, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasakepada

  Nomor 928 K/Pdt.SusPHI/2018Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 April 2018;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat padatanggal 17 April 2018, kemudian Penggugat mengajukan kontra memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 April 2018;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan

  Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 5/Pdt.SusPHI/2018/PHI.GTO untuk seluruhya;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi:1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untukseluruhnya;2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Gorontalo tidak bewenangmemeriksa dan mengadili perkara Nomor 5/Pdt. SusPHI/2018/PHI.Gto;3.

  perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan

  lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PTANEKA GAS INDUSTRI FILLING STATION GORONTALO tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gorontalo Nomor 5/Pdt.SusPHI/2018/PN Gto tanggal 22 Maret 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.

• PUTUSANNomor 693 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:HERIJAN JULIANTO SELAKU DIREKTUR UTAMA PT CIPTAARTHA GRAHA MULIA, beralamat di Jalan Raya Ubrug Rt.001Rw.08 Kembang Kuning Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada Herni Heryani, S.H., M.H, dan kawankawan, ParaAdvokat, beralamat Jalan Babakan Halte Nomor 12 RT/RW001/001

  Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini.Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Halaman 3 dari 7 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.SusPHI/2018 Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yangpada pokoknya gugatan Penggugat cacat formil, kabur, tidak jelas dan kelirupihak yang ditarik sebagai Tergugat (error in persona);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan

  Industrial pada PengadilanNegeri Kelas 1.A.

  Undang Nomor 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: HERIJAN JULIANTO SELAKU DIREKTUR UTAMA PT CIPTA ARTHAGRAHA MULIA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

  rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan