334 ' OLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA iDAERAH JAWA TIMUR PENGADILAN 1,RESORT KOTA BESAR SURABAYA NO. 0201 263"PRO JUSTITIA" x (er SABHARA POLSEK BUBUTAN BERITA AGARA PEMERIKSAAN CEPAT ly,TINDAK PIDANA RINGAN Nomor : BP/ QS /x /2020/Sabhara JI. Raden Saleh No. 2 Surabaya. Pada hari ini: SA@TVTanggal. Al. .OV.. 2020 dan sekitar Jam2)AWib, Nama Okner. Bavaly Fan aitPA. ay To .

TRINTAS PROPERTI PERSADA maka Pemohonmembuat Laporan Kepolisian tentang Tindak Pidana PenyerobotanTanah dan Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP,263 KUHP dan 266 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor atasnama TJAHAJA SALIM alias ONG TJIHUN HIOK dan Maria Binti ALIsebagaimana Laporan Polisi Nomor : LPB/293/VV2011/SUMSEL tanggal20 Juni 2011.2.

Laporan Kepolisian Pemohon adalah Merupakan Tindak PidanaBahwa terkait Alasan Penyidik Mabes Polri menghentikan PenyidikanPerkara Pemohon dengan Alasan bukan merupakan tindak pidana adalahmerupakan Alasan Yang tidak terukur dan mengadangada sebab LaporanKepolisian Pemohon dhi. pasal 263 KUHP, 266 KUHP, 385 adalah JelasMerupakan Tindak Pidana sebagai Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP .Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof.

Nomor 28/Pid.Pra/2016/PN Jkt Sel10.11.12.pelimpahan Laporan Polisi Nomor : LPB/293/VV/2011/Sumsel tanggal 20Juni 2011 tentang tindak pidana pemalsuan dan penyerobotan tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP dan Pasal 263 ayat (1)dan (2) KUHP dan Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP.Bahwa berdasarkan surat pelimpahan dimaksud selanjutnya KapoldaSumsel mengirimkan Surat kepada Kapolri U.p.

TJAHAJA dan SHM Nomor 1991 a.n.TJAHAJA ke BPN Kota Palembang;bahwa EDDY ZAKARIA tidak mempunyai /egal standingsebagai Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor:LPB/293/VV/2011/SUMSEL tanggal 20 Juni 2011 tentang dugaantindak pidana penggelapan hak atas tanah dan/ataumenggunakan surat palsu dan atau memberikan keterangan palsupada akta autentik Pasal 385 KUHP dan/atau Pasal 263 ayat (1),ayat (2) KUHP dan/atau Pasal 266 ayat (1), ayat (2) KUHP,karena hanya memiliki alas hak berupa PPJB Nomor 33Tanggal 16

Beliaumenambahkan bukan masalah isi, namun nilai penegakan hukum itu yangdilihat.Bahwa merujuk ke pasal 263 KUHP, kita membicarakan akta yang tidakbersesuaian dengan satu keadaan atau isinya itu bertentangan dengankeadaan yang sebenarnya maka itu Sama dengan palsu.Bahwa ada bidangbidang yang berkembang seperti yang disebutadministratif penal law. Bahwa hukum pidana berdirinya dibelakang sepertikeranjang sampah. Semua aspek hukum bisa jadi hukum pidana apalagiindonesia.

Sidik/86/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 20Februari2018 dan Surat perintah penyidikan nomor:SP.Sidik/122/III/2018/Ditreskrimum, Tanggal 26 Maret 2018 Pasal 277, Pasal274 dan Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana oleh Polri DaerahIstimewa Yogyakarta Direktorat Reserse Kriminal Umum.MELAWAN :Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaDaerah Istimewa Yogyakarta (KAPOLDA DIY ).Alamat : Jl. Lingkar Utara Condong Catur.

BAIHAQIbersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat yang dilakukansecara berlanjut sebagaimana diatur dalam 263 ayat (1) jo. pasal 64ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua kami.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDY JUNAEDI als. PIl binH. BAIHAQI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan.3.

BAIHAQIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 64ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukansaksisaksi untuk menguatkan dakwaannya yang mana masingmasing dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut :Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2014/PN Ptk1.

Pasal 96 UU RI No. 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP., ATAU Kedua : Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan padadakwaan yang dianggap relevan dengan faktafakta tersebut untuk dapatdibuktikan yaitu pada dakwaan Kedua yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo.

agar terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman makaperlu dipertimbangkan halhal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara danmasyarakat;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesaliperbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi; Terdakwa belum pernah dihukum;Mengingat, Pasal 263

Aseng Bin Sewi telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemakai surat palsu atau yang dipalsukan seolaholah sejati, jikapemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dalam DakwaanPertama.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mastri Als. Aseng Bin Sewi denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintahterdakwa segera ditahan.3.

tandatangan yang berbeda Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Weku FrederikKaruntu secara moril saksi mengalami kerugian yang mana dari kejadiantersebut telah merusak nama baik saksi dan institusi Dirjen PerhubunganLaut dan juga secara materil Serfikitat Pelaut dikenakan PNBP untuk setiappenerbitan Sertifikat Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2016tentang Tarif dan Penerimaan Negara Bukan pajak di lingkunganKementerian Perhubungan.Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263

Perhubungan sehingga menimbulkan kerugianpada Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263

materil Sertifikat Pelaut dikenakanPNBP untuk setiap penerbitan Sertifikat sesuai Peraturan Pemerintah nomor15 tahun 2016 tentang Tarif dan Penerimaan Negara Bukan pajak dilingkungan Kementerian Perhubungan sehingga menimbulkan kerugianpada Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur dengan sengajamemakai surat palsu atau yang dipalsukan seolaholah sejati, jika pemakaianSurat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi dan terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263

permohonanTerdakwa melalui Penasehat hukum Terdakwa yang memohonkan keringananhukuman ;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa merugikan NegaraKeadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sertatidak akan mengulanginya Terdakwa sudah berusian 51 tahun Terdakwa belum pernah dihukumHalaman 24 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN JmbMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 263

barang bukti ;berlangsung ;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara iniTelah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa yang dibacakanpada tanggal 06 Mei 2013 dan pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa DANI SUTRISNA Bin SUWITO bersalah telahmelakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yangdipalsukan seolaholah sejati, jika pemakaian surat itu dapatoemenimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 263

Ceper Klaten, mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2)KUHPATAUKEDUABahwa terdakwa DANI SUTRISNA Bin SUWITO, pada hari pada hari Kamistanggal 13 Desember 2012, jam 13.00 WIB WIB, setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2012, bertempat di PT.

Andalan FinanceMenimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan AlternatifPertama melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP atauKedua melanggar Pasal 378 KIHPMenimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penunutut Umu disusun secaraAlternatif maka Majelis akan langsung memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan faktafakta yg terungkap di persidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 263ayat (2) KUHP yang unsure unsurnya sebagai berikut :Barang siapa ;Dengan sengaja memakai surat yang

Klaten mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,,Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwaunsure Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari dakwaan Pasal 263 ayat (2)KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terpenuhi, makaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukantindak pidana yang sesuai, diatur dan

berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan halhal sebagai berikut :Hal hal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;e Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannyae Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain (BPR Klaten Sejahtera) dalam jumlah yangrelative besarHal hal yang meringankan : Terdakwa mengaku terus terang, dan menyesali perbuatannya ;e Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan serta berjanji tidak akanmengulangi lagi;Mengingat akan pasal 263

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURATmelanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatifHalaman 12 dari 27 Putusan Nomor 117/PID./2021/PT YYKpertama;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana .penjaraselama 1 (satu) Tahun3. Menyatakan agar terdakwa ditahan dalam rutan;4. Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (satu) Jlembar Fc.

Margiyanto tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana telahdidakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif dalam ke 2pasal 263 ayat (2) KUHP ;2. Menyatakan Terdakwa sdr. Margiyanto diputus bebas atau diputuslepas dari segala tuntutan hukum, yang didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum baik dari dakwaan pertama maupun sampai dakwaan kelima ke 5 (lima ) ;3. Memerintahkan, mengembalikan semua hak dan martabat terdakwasdr.

Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalamtenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa kami Majelis Hakim tingkat banding setelahmempelajari berkas perkara baik pertimbangan hukumnya maupun amarputusannya Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menguraikan secaracermat dari aspek yuridisnya yakni unsurunsur yang ada dalam dakwaanalternatif pertama yang termuat dalam Pasal 263

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT melanggarPasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternative pertama;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun;3.

dengan demikian memoribanding Kuasa Hukum Terdakwa dikesampingkan dan ditolak;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut pertimbanganMajelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan demikianpertimbangan dan amar putusan haruslah dipertahankan dan dikuatkan danpertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan merupakan bagianyang tak terpisahkan didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harusdibebani biaya perkara;Mengingat Pasal 263

PertamaBarangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke1 KUHP.Ke duaBarangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakaiatau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidakdipalsu.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263

Heni Susanti) tertanggal 13Juni 2011 Saksi2 tidak akan menuntut lagi Terdakwa dan sesuai pernyataanTerdakwa tertanggal 18 Juni 2011 bersedia akan membiayai dan menyekolahkananak yang dilahirkan Saksi2.BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsurtindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam:Pertama :Pasal 281 ke1 KUHP.Kedua:Pasal 263 ayat (1) KUHP.AtauPasal 263 ayat (2) KUHP.Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa telahterbukti melakukan tindak pidana ke dua :"Barangsiapa membuat secara tidakbenar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan ataupembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal,dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebutseolaholah isinya benar dan tidak dipalsu Pasal 263 ayat (1) KUHP.Majelis Hakim berpendapat :a.

Bahwa penerapan pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara Terdakwaini tidak tepat karena sesuai fakta yang terungkap di persidanganbahwa Terdakwa memang mempunyai keinginan mengambil anakyang dilahirkan oleh Saksi1 yang untuk itu mengupayakan agaranaknya mempunyai legalitas maka diupayakan melalui cara denganmenggunakan identitas yang dimilikinya diberikan kepada Saksi5.b.

namaSunarmi, kemudian saksi Ribkah NataliaSelaku ahli waris dari Salam pada sekitarbulan September 2008 mengecek ke BPNKab.Blitar dan ternyata tanah warisandari Partodikromo yang merupakan bagiandari Snpangat yang telah dijual kepadaKakek saksi Ribkah Natalia yaitu Salamtelah disertifikatkan atas nama Sunarmi,merasa dirugikan ahirnya ~ saksi RibkahNatalia pada tanggal 20 Oktober 2008melaporkan hal tersebut ke PolresKabupaten Blitar.Perbuatan terdakwa sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 263

namaSunarmi, kemudian saksi Ribkah NataliaSelaku ahli waris dari Salam pada sekitarbulan September 2008 mengecek ke BPNKab.Blitar dan ternyata tanah warisandari Partodikromo yang merupakan bagiandari Supangat yang telah dijual kepadaKakek saksi Ribkah Natalia yaitu) Salamtelah disertifikatkan atas nama Sunarmi,merasa dirugikan ahirnya ~ saksi RiobkahNatalia pada tanggal 20 Oktober 2008melaporkan hal tersebut ke PolresKabupaten Blitar.Perbuatan terdakwa sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 263

terdakwa ; Bahwa pada tahun 1995 terbit sertifikat tanah atasnama Sunarmi ; Bahwa saksi Ribkah Natalia sebagai ahli waris dariSri Sukarti keberatan akan terbitnya sertifikat tanahtersebut, oleh karena itu pada tanggal 20 Oktober2008 Ribkah Natalia melapor kepada polisi =;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidanganoleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secarasubsidairitas, yaitue Primair melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP Jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP ;39e Subsidair melanggar pasal 263

ayat (1) KUHP Jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP ;e Lebih Subsidair melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP Jopasal 56 ayat (2) KUHP ;e Lebih Lebih Subsidair melanggar pasal 263 ayat (1) KUHPJo pasal 56 ayat (2) KUHPMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanapakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindakpidana dari pasal pasal yang didakwakan kepadanya, MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai temposdelicti ( waktu tindak pidana dilakukan ) sebagaimana yangdidakwakan

Papi yang membuat STNK palsu tersebut.Kemudian STNK tersebut Terdakwa kirim bersamaandengan pesanan yang pertama.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana yangdirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalamPasal :Kesatu : Pasal 481 Ayat (1) KUHPDanKedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHP.Tuntutan Oditur Militer tanggal 21 Mei 2013 yang padapokoknya memohon agar Pengadilan Militer IIlO8 Jakkartamenyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti

tanggapanMemori banding .Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan olehTerdakwa dalam memori bandingnya yang sifatnya hanyapermohonan/clementie, Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukanKontra/tanggapan terhadap Memori banding maka Majelis HakimTingkat Banding tidak akan menanggapinya.Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militerdisusun secara komulatif, yakni pertama pasal 481 ayat (1)KUHP dan kedua pasal 263

menyatakanTerdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesatu Penadahan sebagai kebiasaan dan ke dua Pemalsuansurat sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalamdakwaan Komulatif, Majelis Hakim Tingkat Banding menilaibahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam memutusperkara Terdakwa tersebut, karena sesuai fakta hukum dan faktaperbuatan yang terungkap dalam persidangan PengadilanTingkat Pertama, bahwa perananTerdakwa dalam perkara yangdidakwakan dalam dakwaan ke satu pasal 263

Papi, sehinggaterhadap Terdakwa tidak tepat kalau dikenakan pasal 263 ayat(1) KUHP secara berdiri sendiri tanpoa adanya bentuk penyertaanataupun pembantuan, karena Terdakwa dalam perkara ini bukansebagai dader.

Menyatakan Terdakwa WAYAN SUKARTA telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PemalsuanSurat sebagaimana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1)KUHP. ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN SUKARTAdengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetapditahan.; 3.

Lab : 292 / DTF / 2013 tanggal 27 Mei2013, diperoleh kesimpulan bahwa Questioned tanda tangan (QT)adalah NON IDENTIK dengan Known tanda tangan (KT) atau dengankata lain, tanda tangan atas nama NI KOMANG SUARDANI yangterdapat pada 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa tersebutpada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama NI KOMANGSUARDANI Pembanding adalah merupakan tanda tangan yangberbeda.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 263 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa

1989 dan bangunannyadibangun sekitar tahun 1995 dan setelah menikah ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dari faktafakta yang terungkap dalampersidangan berdasarkan keterangan' saksisaksi dan keteranganterdakwa serta dengan keberadaan barang bukti tersebut dakwaan jaksaPenuntut Umum dapat terpenuhi unsurunsurnya secara sempurna ; Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwadalam surat dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 263

persidangan.Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintahterdakwa tetap berada dalamtahanan ; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalampersidangan, Majelis mempertimbangkan dan menetapkan sebagaimanadiktum putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah danakan dijatuhi pidana, maka haruslah Terdakwa dibebani untuk membayarbiaya perkara ini;Memperhatikan Pasal 263

Untuk Pengadilan.Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Bkn> Terhadap Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu yangditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut,berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : RPP.01.01.4A.4A52.08.21.K.263 Tanggal 25 Agustus 2021 Atas Nama DIONSAPUTRA Als DION Bin M.

Untuk Pengadilan.> Terhadap Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu yangditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut,berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : RPP.01.01.4A.4A52.08.21.K.263 Tanggal 25 Agustus 2021 Atas Nama DIONSAPUTRA Als DION Bin M.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : RPP.01.01.4A.4A52.08.21.K.263 Tanggal 25 Agustus 2021 Atas Nama DIONSAPUTRA Als DION Bin M.

Untuk Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat KeteranganPengujian Nomor : RPP.01.01.4A.4A52.08.21.K.263 Tanggal 25 Agustus 2021Atas Nama DION SAPUTRA Als DION Bin M. SYARIP, yang ditandatanganioleh Dra.

telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Membuat secara palsuatau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu haksesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yangdiperuntukkan guna membuktikan sesuautu hal dengan maksud untukmempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh oranglain seolaholah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukandan apabila dari pemakiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugiansebagaimana diatur dalam Pasal 263

retribusi perubahanwarna sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kKedua sebagaimana diatur dalam 263

ribu rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dapat menerbitkan sesuatu hak,sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yangboleh digunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksudakan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan suratsurat ituseolaholah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan mendatangkan kerugian,telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263

pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukanmerupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan saranauntuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agarkelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2021/PN MdnMenimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telahdipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan sertakemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;Memperhatikan Pasal 263

sebagai Pemohon Peninjauan kembalidijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa tahanan, halmana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatunkan kepada PemohonPeninjauan kembali berdasarkan halhal tersebut di atas;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan huruf A dan huruf B:bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, mengingat alasanalasan sebagai berikut :1.bahwa yang dimaksud kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalampasal 263

hukumantara lain misalnya dalam suatu perkara dinyatakan bahwa pihak yangbersangkutan masih hidup, ternyata pada saat perkara tersebut masukdalam tingkat kasasi sudah meninggal (lihat Ketua Mahkamah Aung R.I.Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 1990 tahun 2001 hal. 259);. bahwa berpedoman pada butir 1 tersebut alasanalasan yang diajukan olehPemohon Peninjauan kembali/Terpidana 240 dalam huruf A dan huruf Btidak termasuk dalam kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyatasebagaimana dimaksud dalam pasal 263

ayat 2 huruf c KUHAP;mengenai alasan huruf Cbahwa alasan ini dapat dibenarkan berdasarkan alasanalasan yangpada pokoknya sebagai berikut :1.bahwa alasan tersebut, merupakan kekeliruan yang nyata yaitu dalam faktayang ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP,dimana adanya bentuk perdamaian antara terpidana dan keluarga korbankurang sempurna dipertimbangkan;bahwa fakta adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korbanseharusnya dihubungkan dengan yurisprudensi (putusan

Bahwa memperhatikan pasal 263 ayat 2 huruf a dan pasal 266 ayat 3memungkinkan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan yang lebihringan pada pemeriksaan tingkat Peninjauan kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengurangilamanya pidana yang dijatuhkan kepada terpidana sehingga dapat dicapaitujuan restorative justice (keadilan sosiologis), tujuan pemidanaan yang lebihbersifat edukatif dan korrektif dengan tetap memperhatikan

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamiistri yang sah, yang telahmelangsungkan pernikahan di Surabaya pada tanggal 05 Agustus 1993berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 263/05/VIII/1993 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya,tertanggal 05 Agustus 1993.. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugathidup bersama sebagai Suamiistri dengan mengambil tempat kediamanbersama di , Kota Surabaya..

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263/05/VIII/1993 ;tanggal 05 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor UrusanHal. 3 dari 11 Putusan Nomor 4274 /Pdt.G/2019/PA.Sby.Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya yang telah dicocokkandengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P1;Bahwa Penggugat juga mengajukan saksisaksi di persidangan, yaitu :1. saksi Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugatkarena saksi adalah Adik kandung Penggugat; Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019 Penggugat denganTergugat telah melangsungkan perkawinan diwilayah hukum Kantor UrusanAgama Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sebagaimana KutipanAkta Nikah Nomor: 263/80/III/2019;2. Bahwa setelah menikah (Februari 2019) Penggugat dan Tergugatterakhir berumah tangga dan tinggal di wilayahn Desa SangkanhuripKecamatan Katapang Kabupaten Bandung, akan tetapi dari pernikahannyatersebut belum dikaruniai anak (keturunan);3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263/80/III/2019 tanggal 10Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUAKecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telahdiberi meteral cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2B. Saksi:1.

Denganadanya surat rekom menikah yang tidak sah sehingga mengakibatkanBAMBANG DARYANTO dapat menikah dengan NGATMI, yang tentunyamenimbulkan kerugian terhadap UMI HANI selaku isteri sah dari BAMBANG DARYANTO ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca ituntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bojonegoro tanggal 02 Mei 2011 sebagai berikut :Hal. 2 dari9 hal. Put.

Bahwa kesalahan penerapan hukumnya tersebut adalah penerapanhukum terhadap pasalpasal pelanggaran tindak pidana sebagaimanadakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;3. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan atau setidaktidaknya kurangdipertimbangkan alat bukti yang berupa surat bukti KARTU KELUARGAatas nama saksi BAMBANG DARYANTO (bukti T1) dan surat buktiberupa KARTU TANDA PENDUDUK atas nama BAMBANG DARYANTO(bukti T2).

Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannyadahulu dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2008, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang KabupatenMadiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/76/X/2008 tanggal 30 Oktober2008);2.

depan sidang Pemohon justru menampakkankebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melaluimediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datangmenghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti Surat berupa :Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :263

yang diajukan dalam persidangan ;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal07 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negaradengan register perkara Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Ngr tanggal 07 Januari 2015,Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Jumat,tanggal 15 Mei 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 263

persidangan, makaproses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan ;Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk bersabardan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;Hal ke & dari 3 hal, Putusan Nomor Perkara : O0I2/Pdt.6/2015/PA Negara 2)Bahwa, setelah upaya damai tidak berhasil, maka dibacakan suratBahwa, untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon telahFoto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 263

Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 13 Juni 1982,di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng KabupatenGresik dengan status duda cerai dan perawan sebagaimana ternyata dalam Kutipan AktaNikah Nomor : 263/73/V1/82 tanggal 13 Juni 1982;2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon Bakda dukhul dan dikaruniai 2orang anak bernama :1. ANAK KE 1, Umur 24 tahun;2. ANAK KE 2, Umur 20 tahun;3.

Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng KabupatenGresik Nomor : 263/73/V1/82 Tanggal 13 Juni 1982, bermeterai cukup dan telah cocokdengan aslinya, diberi tanda P.1;2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON ASLI Pemohon yang dikeluarkanoleh Kantor Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Nomor:. 352504 180859 0002tanggal 15 Maret 2007, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;3.