Menyatakan Surat Tergugat I Nomor: DIR/SKPTS/R/144/VIII/2016 tentang Pencopotan Jabatan Penggugat sebagai Kepala SPI PT. Perkebunan Mitra Ogan adalah tidak sah batal demi hukum;

4. Menyatakan putus dan berakhir hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I sejak putusan ini diucapkan;

5.

Rajawali Nusantara Indonesiadengan Jabatan baru sebagai Staf GCG.Bahwa tindakan Tergugat ! yang menerbitkan Surat NomorDIR/SKPTS/R/144/VIII/2016 tentang Pencopotan Jabatan Tergugat sebagaiKepala SPI PT.

Rajawali Nusantara Indonesiadengan jabatan baru sebagai Staf GCG.Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 33/Padt.SusPHI/2018/PN.Pig.40.41.Bahwa tindakan Tergugat ! yang menerbitkan Surat NomorDIR/SKPTS/R/144/VIII/2016 tentang Pencopotan Jabatan Penggugat sebagaiKepala SPI PT. Perkebunan Mitra Ogan dan selanjutnya dimutasikan ke PT.Rajawali Nusantara Indonesia dengan jabatan baru sebagai Staf GCG adalahbertentangan dengan hukum, karena dasar penerbitannya adalah SuratTergugat Il aquo.

Perkebunan MitraOganNo : DIR/SKPTS/R/22/2008 tanggal 29 Februari 2008.Bahwa Penggugat diangkat dari jabatan Staf Satuan Pengawas Internmenjadi Pjs. Kepala Urusan Manajemen Resiko berdasarkan SK DireksiPT. Perkebunan Mitra Ogan No : DIR/SKPTS/R/56/2009 tanggal 30 Juli2009.. Bahwa Penggugat kemudian dimutasi/dipindahkan dari jabatan KepalaUrusan manajemen resiko PT.

Perusahaan dapat menurunkan atau mencabut jabatan yang disandangkaryawan yang bersangkutan di posisi/ kedudukan yang lebih rendah,bila karyawan memangku jabatan tersebut sudah tidak sesuai/tidakmemenuhi syarat lagi untuk menduduki posisi jabatan tersebut atasdasar evaluasi maupun prestasi dari karyawan yang bersangkutan.Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 33/Padt.SusPHI/2018/PN. Pig.60.61.62.(2). Pelaksanaan penurunan/pencabutan jabatan tersebut ditetapkandengan surat Keputusan Direksi.(3).

Rajawali Sindomenjabat sebagai Direktur Operasional; Bahwa, jabatan Saksi di PT. Rajawali Nusantara Indonesia awalnya StafOperasional, sekarang jabatan Saya sebagai Head Adiministrasi SDM; Bahwa, saksi mengetahui adanya permohonan cuti yang diajukan olehPenggugat kepada PT.

Pratu~ MekoApriandeka NRP 31060109490487 Jabatan TabakpanRu 2 Ton 3 Kipan B Yonif 114/SM.Masing masing tetap dilekatkan dalam berkasperkara.d. Membebani Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 7. 500. (tujuh ribu limaratus rupiah).2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwaia merasa bersalah tidak akan mengulangi lagi , olehkarena itu.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpaijin yang sah dari Danyonif 114/SM pihak satuan telahberupaya melakukan pencarian Terdakwa di wilayahBlang Kejeren tempat dimana Terdakwa berkunjung namunhasilnya nihil.Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwamembenarkan seluruhnya.: Nama lengkap : MUHAMMAD SYAIFUL, Pangkat / NRPKopda / 31980496721178, Jabatan : Wadanru 2 Ton IIIKipan B, Kesatuan : Yonif 114/SM, Tempat tanggalMenimbang6lahir : Tebing Tinggi, 11.

Gayo Lues, sampai dengansekarang masih berdinas aktif dengan pangkat PratuNRP 31060109490487 Jabatan Tabakpan Ru 2 Ton 3 KipanB Yonif 114/SM.2. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukantidak hadir tanpa ijin (THTI) selama kurang lebih 13(tiga belas) hari dan Terdakwa sudah dijatuhi hukumandisiplin penahanan berat dari kesatuan Yonif 114/SMMenimbang7selama 21 (dua puluh satu) hari.3.

Gayo Lues,sampai dengan sekarang masih berdinas aktif denganPangkat Pratu) NRP 31060109490487 Jabatan Tabakpan Ru2 Ton 3 Kipan B Yonif 114/SM.Bahwa benar setelah Apel malam selesai pada tanggal26 April 2010 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa keluardari barak lajang Kipan B Yonif 114/SM melalui jalanbelakang barak pergi tanpa yang sah dari Danyonif114/SM, menuju rumah kawan Terdakwa An. Doni di DesaTerutung Pedi Kec. Babussalam Kab.

Gayo Lues,sampai dengan sekarang masih berdinas aktif denganPangkat Pratu) NRP 31060109490487 Jabatan Tabakpan Ru2 Ton 3 Kipan B Yonif 114/SM.2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini belum pernahdiakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagaiTNI AD.3.

Praka I Nyoman Didy Irawan NRP 31040797060483, Tayanrad Ton Ban Kibu 112 Yonkav 11/Serbu. 2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa Praka I Nyoman Didy Irawan NRP 31040797060483, Jabatan Tayanrad Ton Ban Kibu 11.2 Yonkav 11/Serbu. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Agar barang bukti berupa surat :a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/82/X/2015 tanggal2 Oktober 2015 tentang Keterangan tindak pidana Militer Desersiyang diduga dilakukan Terdakwa Praka Nyoman Didy lrawanNRP 31040797060483, Jabatan Tayanrad Ton Ban Kibu 11.2Yonkav 11/Serbu.b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa Praka Nyoman Didylrawan NRP 31040797060483, Jabatan Tayanrad Ton Ban Kibu11.2 Yonkav 11/Serbu.Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas diKompi Kavaleri 11.2 Cunda, Yonkav 11/ Serbu, dengan PangkatPraka NRP 3104079706083, Jabatan Tayanrad Ton Ban Kibu 11.2Yonkav 11/Serbu dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNIAD.b. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WB,Terdakwa berpamitan dengan Saksi 2 untuk berangkat menujuYonkav 11/Serbu sehubungan dengan permasalahan Terdakwadengan Sdri Cut Mirna (tidak diperiksa).c.

Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam BeritaAcara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpahdibacakan sebagai berikut :Saksil :Nama lengkap : Parno.Pangkat, NRP : Sertu, 31950071521074.Jabatan : Dancuk/Danran 1 Tonban Kibu 11.2.Kesatuan : Yonkav 11/Serbu.Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 17 Oktober 1974.Jenis kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Tempat tinggal : Asrama Kibu 11.2

CutMirna.Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa meninggalkanKesatuan Yonkav 11/Serbu tanpa ijin Dansat, baik Terdakwamaupun Satuan Yonkav 11/Serbu tidak sedang dipersiapkan untukmelaksanakan tugas operasi militer perang dan Negara RepublikIndonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperangdengan negara lain.Saksill :Nama lengkap : Deri Firmansyah.Pangkat, NRP : Kopda, 31040854710683.Jabatan : Tamudi Ranpur Ru 3 Ton Il Kibu 11.2.Kesatuan : Yonkav 11/Serbu.Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19

Praka Nyoman Didy lrawan, NRP 31040797060483, Jabatan Tayanrad TonBan Kibu 112 Yonkav 11/Serbu telah melakukan pelanggaran desersi,TMT 2 Mei 2015 sampai dengan sekarang.2. 1 (satu) lembar Absensi Personel Kompi Penyerbu 11.2, a.n.

ERI FORTUNA,SH, Jabatan Kepala Bagian Hukum, beralamat di JalanRaya Negara Payakumbuh Pekanbaru KM 10 Kenagaraian Sarilamak,Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat ;2. HANKY MUSTAV SABARTA,SH.MH, berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat berkantor diMATAMA LAW FIRM Jalan Batang Kapur No 13 Padang Sumatera Barat3.

Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor821/116/BKPSDMLK/2017 tanggal 19 Januari 2017 Terhitung Mulai Tanggal 29Desember 2016 Penggugat Diberhentikan dari Jabatan Kepala Dinas Kehutanandan Pertambangan Menjadi Fungsional Umum pada Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tanpa Alasan yangpenggugat ketahul;7.

Bahwa sesuai Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821/1226/BKPSDMLK/2017 Tentang Pengembalian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi PratamaDi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 18 Agustus 2017Penggugat diangkat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura danPerkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota namun sampai sekarang Tidak bisadilaksanakan:11.

Bahwa Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/1226/BKPSDMLK/2017Tentang Pengembalian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi PratamaDi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 18 Agustus 2017tidak bisa diberlakukan karena adanya Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor436 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Bupati Lima PuluhKota Kepada Wakil Bupati Lima Puluh Kota;13.

Bahwa sesuai dengan beberapa alasan tersebut diatas PENGGUGAT bermohonpada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Melalui Majelis HakimPengadilan a quo untuk dapat membatalkan Keputusan Bupati Lima Puluh KotaNomor 436 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Bupati LimaPuluh Kota Kepada Wakil Bupati Lima Puluh Kota dan Mensahkan KeputusanBupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/1226/BKPSDMLK/2017TentangPengembalian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di LingkunganPemerintah Kabupaten

PENGADILAN MILITER I04PALEMBANG PUTUSANNomor : 91K/PM 1I04/AL/IX/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer 04 Palembang yang bersidang di Jambi dalam memeriksa danmengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telahmenjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum dibawah ini dalamperkara terdakwa :Nama lengkap : Hery Prasetyo.Pangkat/ Nrp : Kopda Mar/108955.Jabatan : Ta Ki B Yonif7 Mar.Kesatuan : Yonif7 Mar.Tempat/tanggal lahir : Lawongan

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sahdari Komandan Satuan Satuan Yonif7 Mar tidak dipersiapkan dalamsuatu tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai.Saksi2 :Nama lengkap : Dwi Suntoro.Pangkat/Nrp : Serma Mar /100605.Jabatan : Bama KompiB.Kesatuan : Yonif7 Mar.Tempat/tanggal lahir : Riang Bandung, 2 Maret 1983.Kewarganegaran : Indonesia.Agama > Islam.Jenis kelainin > Lakilaki.Tempat tinggal : Karang Indah Rt.02 Rw.02 Desa SanggiKec.Padang Cermin Kab Pesawaran.Pada

Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL, pada saatperbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif berdinas di KesatuanYonif 7 Mar jabatan Ta Kie B Yonif 7 Mar dengan pangkat terakhirKopda Mar.2. Bahwa benar Para Saksi kenal dengan Terdakwa karena samasama berdinas di Yonif7 Mar, antara Saksi dengan Terdakwa tidakHal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 91K/PM 1I04/AL/IX/2019MenimbangMenimbangMenimbangada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasandengan bawahan.3.

Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD pada saatmelakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktifdi Yonif7 Mar Brigif 4 Mar/BS Jabatan Ta Ki B Yonif7 Mar denganpangkat Kopda Mar.2.

Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergimeninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah pihak kesatuan berupayamelakukan pencarian di rumah Terdakwa namun tidak diketemukan,selanjutnya kesatuan tanggal 26 Maret 2019 Kesatuan Yonif7 Marmelimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Denpomal LanalLampung berdasarkan Surat Pelimpahan Nomor R/29/III/2019tanggal 26 Maret 2019 tentang Penyerahan Proses Hukuman a.n.Kopda Mar Hery Prasetyo NRP 108955 Jabatan Ta Kie B Yonif7 Mar6.

Bukti P 10 :Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan No. 188.45/406/BKD/2018, tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atasnama Syahrul an, SKM, tertanggal 21 Desember 2018 ;KTP NIK. 1222032207820006 atas nama Syahrulan ;Gugatan perkara register No.69/G/2019/PTUNMDN yangdidaftarkan tanggal 14 Maret 2019 ;Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Register No.69/G/2019/PTUNMDN tertanggal 25 Maret 2019;Surat pemberitahuan

Bukti T 1: Surat Keputusan Bupati Labuhan No. 188.45/406/BKD/2018,tanggal 21 Desember 2018, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Syahrul an, SKM, ;2. Bukti T 2 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan Reg. Nomor : 122/Pid.Sus.K/2013, tanggal17 April 2014 ;3. Bukti T 3: UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara ;4.

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama SYAHRUL'AN, SKM.

yang adahubungannya dengan jabatan.

atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan ;Cc) Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; ataud) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana ;Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya penerbitan ObjekHalaman 52 Putusan Perkara

tepatwaktu sehingga merugikan Penggugat, padahal dalam objek sengketaTergugat sudah mengetahui bahwa Penggugat sudah mendapathukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal10 Agustus 2011 dan seharusnya memberhentikan Penggugat secaratetap pada saat tersebut tetapi pemberhentian secara tetap oleh Tergugatdilakukan pada tanggal 24 Juni 2014;Bahwa dengan diberhentikan Penggugat oleh Tergugat tanggal 24 Juni2014 mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugatdianggap telah menjalani jabatan

sebagai Bupati selama 2 (dua) periodesecara penuh padahal seharusnya Penggugat sudah diberhentikansecara tetap pada tanggal 10 Agustus 2011 (belum terhitung 2 (dua)periode) dan hal ini sangat merugikan kepentingan Penggugat untukmengikuti atau berpartisipasi kembali dalam pemilinan kepala daerah(Bupati / Walikota ) karena jika sudah menjalani jabatan sebagai kepaladaerah selama 2 (dua) periode maka tidak boleh mengikuti pemilihankepala Daerah untuk jabatan yang sama sebagaimana PutusanMahkamah Konstitusi

Hal ini berakibat pada penghitungan periodesasidalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 dan selanjutnyaoleh karena objek sengketa yang terlambat diterbitkan untuk Penggugatmengakibatkan Penggugat dirugikan karena terhitung 2 (dua) Periodepenuh, seharusnya diterbitkan tepat waktu sebagaimana tanggal putusanyang mempunyai kekuatan hukum tetap 10 Agustus 2011 dan jika dihitungdari pengangkatan tanggal 16 Juli 2009 maka Penggugat baru menjalanimasa jabatan selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan

ataukedudukan yang termuat dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka tanpa mengabaikanmaksud dari penyalahgunaan kewenangan dan jabatan sebagaimana kamiuraikan tentang definisi menyalahgunakan kewenangan menurut hukumadministrasi sebagai berikut:Bahwa menurut hukum administrasi, pengertian kewenangan adalahkekuasaan yang

Perhumastanggal 11 Juni 2014 perihal Usul Pemberhentian Bupati KepulauanTalaud Masa Jabatan 20092014 Sdr. Dr. Elly Engelbert Lasut, M.E;3.1.

PRO YUSTITIA AfPetugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama..........5. oe ae MOU eee As 0,24 oo Le las abate cpeanue ome ERSNIP Jb. ao ld: On ove) * J Godengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota MalangNomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, .......:.7 AA Eee a ee~ ee POR. 20 ....2n.... pukul A320...

LRA MEL. ee PL AMBG. 0, FOOTE i TMi encores cisAlamat ......... we & Mp...Menerangkan sebagai berikutfy Sck@ te Pome YWORE (EU DW AFUL > 4), Fn agg, torn e eenn ene insite esevausvseccceaveasscscucadvarssentesseceecebvessseetes Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditandakembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / tangani pada hari .......

., jabatan Kepala Seksi Pengkajian danPenanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah BPN ProvinsiBengkulu 5 22202 20> noo nnn nnn non nn one one nne ene2. SYAMSU RIZAL, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian danPemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan KabupatenMukomuko 5

No. 471 K/Pid.Sus/2014pengangkatan pemberhentian dan mutasi jabatan Bapak NUR SADIKAFANDI sebagai Direktur HRG, GA & Legal PT. Power Steel Mandiri ;e 1 (satu) lembar FC Surat Keputusan Dirut AGUS SANTOSO TAMUN,Nomor : 006A/SKDir/PPJ/PSM/V/2011 tanggal 3 Mei 2011, tentangpengangkatan, pemberhentian dan mutasi jabatan Bapak REN YIHONG sebagai Managing Direktor COO PT. Power Steel Mandiri ;e 1 (satu) lembar FC Struktur Organisasi PT.

POWER STEEL MANDIRICikupa Steel Mandiri ;e 1 (satu) lembar FC Jo Desription Jabatan Direktur HRD, GA danLEGAL ;1 (satu) FC jo Description jabatan Managing Director CFO ;e 2 (dua) lembar FC Job Description Jabatan Managing Derector CMO ;Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.

No. 471 K/Pid.Sus/2014pengangkatan, pemberhentian dan mutasi jabatan Bapak REN YIHONG sebagai Managing Direktor COO PT. Power Steel Mandiri ;e 1 (satu) lembar FC Struktur Organisasi PT. POWER STEEL MANDIRICikupa Steel Mandiri ;e 1 (satu) lembar FC Jo Desription Jabatan Direktur HRD, GA danLEGAL ;e 1 (satu) FC jo Description jabatan Managing Director CFO ;e 2 (dua) lembar FC Job Description Jabatan Managing Derector CMO ;Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;8.

No. 471 K/Pid.Sus/20141 (satu) lembar FC Surat Keputusan Dirut AGUS SANTOSO TAMUN,Nomor : 005A/SKDir/PPJ/PSM/V/2011 tanggal 3 Mei 2011, tentangpengangkatan pemberhentian dan mutasi jabatan Bapak NUR SADIKAFANDI sebagai Direktur HRG, GA & Legal PT. Power Steel Mandiri ;e 1 (satu) lembar FC Surat Keputusan Dirut AGUS SANTOSO TAMUN,Nomor : 006A/SKDir/PPJ/PSM/V/2011 tanggal 3 Mei 2011, tentangpengangkatan, pemberhentian dan mutasi jabatan Bapak REN YIHONG sebagai Managing Direktor COO PT.

POWER STEEL MANDIRICikupa Steel Mandiri ;e 1 (satu) lembar FC Jo Desription Jabatan Direktur HRD, GA danLEGAL ;1 (satu) FC jo Description jabatan Managing Director CFO ;e 2 (dua) lembar FC Job Description Jabatan Managing Derector CMO ;Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;6.

Jabatan : KepalaBagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada KantorSekretariat Daerah Kota Bandung ; 2 Asep Mulyana, S.H., Jabatan : Kepala Sub. BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Hak AsasiManusia pada Kantor Sekretariat Daerah KotaBandung ;3 Santosa Lukman Arief, S.H., Jabatan : Pelaksana padaBagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada KantorSekretariat Daerah Kota Bandung ;Hal 1 dari 19 hal. Put.

., Jabatan : Pelaksana padaBagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada KantorSekretariat Daerah Kota Bandung ; 5 Muhammad Qadafi, S.H., Jabatan : Pelaksana padaBagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada KantorSekretariat Daerah Kota Bandung ; 6 Irwan Hermawan, S.H., M.Kn.

Jabatan : FungsionalUmum Bidang 2 pada Kantor Badan PelayananPerizinan Terpadu Kota Bandung ;7 Gita Indriyati, S.H., Jabatan : Pelaksana pada BagianHukum dan Hak Asasi Manusia pada KantorSekretariat Daerah Kota Bandung ;8 Rani Suhartini, S.H., Jabatan : Pelaksana pada BagianHukum dan Hak Asasi Manusia pada KantorSekretariat Daerah Kota Bandung ; 9 Riman AI Isnaeni, S.H., Jabatan : Pelaksana padaBagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada KantorSekretariat Daerah Kota Bandung ; Kesemuanya Warganegara

.; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Semel Unawekla Alias Antamengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 183/1023/X/2018tanggal 04 Oktober 2018 An Semel Unawekla yang dibuat dan ditandatangani drADRIANA J RUIMASSA berdasarkan sumpah jabatan Dokter Pemeriksa padaPuskesmas Tepa.

;Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Sml Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Semel Unawekla Alias Antamengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 183/1023/X/2018tanggal 04 Oktober 2018 An Semel Unawekla yang dibuat dan ditandatangani drADRIANA J RUIMASSA berdasarkan sumpah jabatan Dokter Pemeriksa padaPuskesmas Tepa.

Lalu saksi berlarinamun Terdakwa memukul korban dari belakang dan mengenaipunggung sebelah kanannya hingga korban jatuh tergulingguling danberusaha melarikan diri ke jalan raya.; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami lukasebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 183/1023/X/2018 tanggal04 Oktober 2018 An Semel Unawekla yang dibuat dan ditandatangani drADRIANA J RUIMASSA berdasarkan sumpah jabatan Dokter Pemeriksapada Puskesmas Tepa.

Lalu saksi berlari namun Terdakwa memukulsaksi dari belakang dan mengenai punggung sebelah kanannya hinggasaksi jatuh tergulingguling dan berusaha melarikan diri ke jalan raya.; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka sebagaimanadalam Visum Et Repertum No : 183/1023/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018An Semel Unawekla yang dibuat dan ditandatangani dr ADRIANA JRUIMASSA berdasarkan sumpah jabatan Dokter Pemeriksa padaPuskesmas Tepa.

LUKANTO S, bertempat tinggal di Jalan Nusa Penida IVNomor 270, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur,Kota Bekasi, selaku Pesero Pengurus dengan jabatan DirekturCV Dinamika Multi Karya;Pemohon Kasasidahulu Tergugat I/Pembanding;melawan :RAMLI SINAMBELA, bertempat tinggal di Perumahan CitraGarden Blok G2, Nomor 32, Kalideres Jakarta Barat;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;dan:BUDI UTOMO, bertempat tinggal di BTN Jatimulya Blok G,Nomor 7, RT O001/RW 012, Desa Jatimulya, KecamatanTambun

, selaku Pesero Pengurus dengan jabatan WakilDirektur CV Dinamika Multi Karya;Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il/Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai ParaTergugat I/Pembanding, dan Tergugat Il/Turut Terbanding di muka persidanganPengadilan Negeri Bekasi yang

Bahwa pertengahan bulan Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat selaku Persero Pengurus dengan jabatan Direktur di Perseroan KomanditerCV Dinamika Multi Karya yang bergerak di bidang perdagangan kendaraanbermotor, telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untukmengadakan kendaraan bermotor, dimana Pengugat adalah sebagaipemodal;Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/20142.

Bahwa setelah diadakan pengecekan bersama, adapun besaran uang DPmobil, pengurusan suratsurat dan uang hasil pencairan PH (Pokok Hutang)dari finance yang diambil dan dipakai oleh Tergugat selaku PerseroPengurus dengan jabatan Direktur CV Dinamika Multi Karya tanpapersetujuan dari Penggugat selaku yang berhak sebagaimana yang diaturHal. 2 dari 10 hal. Put.

Bahwaatas masalah tersebut Penggugat telah berulangkali mengupayakankepada Tergugat selaku Persero Pengurus dengan jabatan Direktur dankepada Tergugat Il selaku Persero Pengurus dengan jabatan Wakil Direkturdi Perseroan Komanditer CV Dinamika Multi Karya selaku yang bertanggungjawab secara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 AktaPendirian Perseroan Komanditer CV Dinamika Multi Karya Nomor 3 yangdibuat dihadapan lriana, S.H., Notaris di Cileungsi, Bogor, namun Tergugat dan Tergugat Il

Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk, an Cahya Andri,Jabatan : Branch Collection Head, ditujukan kepada Karyawan/Pekerja :Sdr. Bagus Shima Sandi Tayubi, NIK : 00504041, Jabatan : CollectionOfficer, Unit Kerja : Kemayoran.6. Bukti P6 berupa Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan Dua (Ke 2)No. 066/SPWOMII/2017, Tertanggal 04 Januari 2017 dari ManajemenPT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tok, an Cahya Andri, Jabatan : BranchCollection Head, ditujukan kepada Karyawan/Pekerja : Sdr.

Bagus ShimaSandi Tayubi, NIK : 00504041, Jabatan : Collection Officer, Unit Kerja :Kemayoran.te Bukti P7 berupa Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan Tiga (Ke 3)No. 062/SPWOMII/2017, Tertanggal 03 Januari 2017 dari ManajemenPT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tok, an Cahya Andri, Jabatan : BranchCollection Head, ditujukan kepada Karyawan/Pekerja : Sdr.

Bagus Shima Sandi Tayubi,Nik : 00504041, Jabatan : Collection Officer.Bukti P9 berupa Fotocopy dari Fotocopy FORM BERITA ACARABIPARTIT, Hari/Tanggal : Sabtu, 8 / 4 / 2017, Perihal : PemutusanHubungan Kerja, Lokasi : Kemayoran, HO/BU/Cabang : Kemayoran.Wakil Perusahaan : Sdr. Joko Sulistiono, Nik : 026101667, Jabatan :HCBU Jatase, dan Sdr. Angga Permana, Nik : 286130456, Jabatan : HCCabang, dengan Pihak Karyawan : Sdr.

Joko Sulistiono, Nik : 026101667, Jabatan : HCBUJatase, dan Sdr.

Joko Sulistiono, Nik : 026101667, Jabatan : HCBUJatase, dan Sdr. Yogi Ridoasi, Nik : 234150492, Jabatan : HC IRSpecialist, dengan Kuasa Hukum Karyawan/Pekerja : Sanggam L.Tobing, S.H.Bukti P16 berupa Sesuai dengan Asli (SDA) BERITA ACARA BIPARTIT,antara Tergugat PT.

atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidanaumum.

Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenaHalaman 39 dari 47 hal.Put.191/G/2019/PTUNMdnmelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan ObjekSengketa, khususnya dalam konsideran Menimbang huruf a, dapatdiketahui bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena telahterbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Binjai No.146/Pid/Bc/PNBJ tanggal 16 September 2009 yang berkekuatan hukumpada tanggal 23 September 2009 (vide bukti P10);Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Binjai, Penggugat telah dinyatakanterbukti secara

atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakimjuga berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa adalahdalam rangka memberikan adanya kepastian hukum bagi setiap PegawaiNegeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (termasuk juga kepada Penggugat)yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan ataukejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang Putusan Pidananyatelah berkekuatan hukum tetap,

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu PNS yang telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pidanayang telah berkekuatan hukum tetap, diberhentikan tidak denganhormat sebagai PNS, maka pada prinsipnya Penggugat tidak dapatdilepaskan dari pertanggungjawaban hukum secara adminstratif di bidangkepegawaian atas tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang

PUTUSANNOMOR 224/B/2017/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : BUDHI DILAN LAMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tingYos Sudarso Il No. 10 Palangka RWiraswasta ;Selanjutnya disebut sebagai PEN /PEMBANDING;Lawan :Nama Jabatan : KEPALA KANTOR P HAN KOTA PALANGKABerkedudukanJabatan Plt.

DWIYANA OKTARINI, SH ;Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan padaKantor Pertanahan Kota Palangka Raya ;3. MASTUARI, S.IP ;Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan padaKantor Pertanahan Kota Palangka Raya ;Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan KotaPalangka Raya di Jalan DI. Panjaitan No. 10 PalangkaHal. 1 dari 11 hal. Put.

,M.Si, Jabatan : Kepala BiroHukum.2. T. TULUS NAIBAHO,SH, Jabatan : KepalaBagian Bantuan Hukum.3. FREDY,SH.M.Hum, Jabatan : KasubbagSengketa dan Bantuan Hukum.4. BAMBANG HARIANTO,SH, Jabatan Staf.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di LingkunganSekretariat Daerah Provinsi Sumatera UtaraBerkedudukan di Jalan P.

melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.Sedangkan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tersebut menyatakan bahwa PNS. diberhentikan tidakdengan hormat karena : (b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dan

Syam Sumarno, Dkk. 11(sebelas) orang dan termasuk di dalamnya Penggugat telah dengan tegasmeminta kepada Tergugat untuk segera mengambil keputusan untukmemberhentikan tidak dengan hormat namanama yang tersebut dalamsurat karena telah dihukum penjara berdasarkan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan atau pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal87 ayat (4) huruf b UndangUndang

Penggugat) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jabatan/tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yaitu bersamasama melakukankorupsi sebagai perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terdapat dalampersidangan dihubungkan dengan Peraturan PerundangUndangan yang terkaitdengan perbuatan Penggugat yang berdasarkan Putusan Pengadilan (pidana)telah dinyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi

/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, in casuharus meminta keterangan dari atasan Penggugat terlebih dahulu sebelumKeputusan Objek Sengketa a quo. diterbitkan, termasuk memberikankesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan keberatan setelahKeputusan Objek Sengketa a quo diterbitkan.

Rajawali Blok Industri No. 10 Sedati Sidoarjo;Bahwa Jabatan Saksi di PT. Khing Guan adalah Sales;Bahwa Tugas saksi menjual produk dan menyetorkan uang hasil penjualanproduk;Bahwa Jabatan Terdakwa pada PT. Khing Guan adalah Kasir;Bahwa Tugas Kasir adalah :.Menerima setoran uang dari Sales (hasil penagihan dari toko perhari);2.

Rajawali Blok Industri No. 10 Sedati Sidoarjo;Bahwa Jabatan Saksi di PT. Khing Guan adalah Sales;Bahwa Tugas Saksi menjual produk dan menyetorkan uang hasil penjualanproduk;Bahwa Jabatan Terdakwa pada PT. Khing Guan adalah Kasir;Bahwa Tugas Kasir adalah :.Menerima setoran uang dari Sales (hasil penagihan dari toko perhari);2.

Rajawali Blok Industri No. 10 Sedati Sidoarjo;Bahwa Jabatan Saksi dibagian pembukuan / administrasi ;Bahwa Jabatan Terdakwa pada PT. Khing Guan adalah Kasir;Bahwa Tugas Kasir adalah :.Menerima setoran uang dari Sales (hasil penagihan dari toko perhari);. Membuat laporan pembukuan keuangan kas kecil atau keluarnya uang;.

Rajawali Blok Industri No. 10 Sedati Sidoarjo;e Bahwa Jabatan saksidi PT. Khing Guan adalah Sales;e Bahwa Tugas Saksi menjual produk dan menyetorkan uang hasil penjualanproduk;e Bahwa Jabatan Terdakwa pada PT.

Khing Guan dan Jabatan Terdakwa pada PT.

SRIWINOTO,SH ;NIP : 19630222 199003 1007 ;Jabatan : Asisten Administrasi UmumSekretaris DaerahKabupatenKlee pssst2. Nama : ANGGARA BENNY K,SH.MH;NIP : 19770927 200501 1005 :Jabatan : Kepala Sub BidangPembinaan disiplinPerundangUndangan danKesejahteraan BadanKepegawaian Pendidikandan Pelatihan DaerahKabupatenKlaten;2.

Pengawas,Jabatan Fungsional, Dan Jabatan PimpinanTinggi (fotocopy sesuai dengn fotocopyny);Surat Pernyataan atas nama Drs.

IsmailPartama,M.Pd.I , tertanggal 26 Desember 2018(fotocopy sesual dengan aslinya);Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/528/IV/29, atas nama Surti Hartini,SH.CN,. jabatan Kepala BKPPD KabupatenKlaten ,tanggal 26 Februari 2018 (fotocopysesuai dengan fotocopynya);Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1937/IV/29, atas nama Surti Hartini,SH.CN, Jabatan Kepala BKPPD KabupatenKlaten, tanggal 19 Juli 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);Surat tugas Nomor: 841.5/0741/29, tanggal 7Maret 2018 atas

pelaksana dan fungsional umum bisaditempatkan dimana saja; Bahwa setahu Saksi, tidak pernah ada usulanmutasi/permintaan dari instansi yang membutuhkan, kami hanyaberdasarkan peta jabatan, bahwa pelaksana dan fungsionalumum bisa ditempatkan dimana saja; Bahwa untuk jabatan fungsional yang menangani bidangpengembangan; Halaman 40 dari 55 hal Putusan No.128/G/2018/PTUN.Smg.

; Bahwa untuk melihat instansi yang membutuhkan adalahberdasarkan peta jabatan di BKPPD/BKD $ Bahwa yang menentukan tempat yang baru bagi yangdimutasi adalah dari bagian mutasi sebelum ditandatangani olehBupati sesual dengan peta jabatan;2.

dengan jabatan ini dengan tindakan berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,adalah mengacu kepada Penjelasan Badan Kepegawaian Nasional(BKN) yang telah beberapa kali memberikan pendapatnya dalam bentuksurat maupun fatwa hukum sebagaiberikut !

Sri Budi Setiati dinyatakanterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan, karena yangbersangkutan tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,maka Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah mempunyaikekuatan hukum tetap sehingga mulai akhir bulan sejak putusanatas perkaranya mendapatkan kekuatan hukum pasti yangbersangkuta harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil, dengan demikian penugasan kembali Ir.

dilakukan merupakan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan jPemberhentian sebagai PNS ditetapkan mulai berlaku pada akhirbulan Putusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatanhukum yang tetap, dan Putusan Pengadilan tersebut digunakansebagai dasar pemberhentiannya sehingga tidak perlu dibuatBerita Acara Pemeriksaan.

Irwansyah Alam, MAP.DKK, sebagai Pemegang Jabatan Fungsional Umum PadaBagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Kota AdministrasiJakarta Barat. (Fotocopy sesual denganSurat Tugas Nomor 241/1.77, tanggal 14 Januari 2011,Tentang Jambore Kader Program RW Siaga Plus+. (Fotocopysesuai dengan asli);Surat Tugas Nomor 68/ST/PKKJB/III/2012, tanggal 9 Maret2012, Tentang Tim Penilai Lomba 10 Program Pokok PKKTingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2012.

suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan :Menimbang, bahwa dari bukti P1 = T16 ternyata Penggugat berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2711/Pid.B/2008/ PN.JKT.BAR,tanggal 19 Januari 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,amarnya berbunyi : Menyatakan terdakwa Drs.