Perlu TergugatHalaman 28 dari 69 Halaman Putusan e court Nomor 106/G/2020/PTUNJKT16.sampaikan bahwa terbitnya Obyek Sengketa justru) merupakanbagian dari tugas Tergugat untuk melaksanakan Asas KepentinganUmum serta Asas Kepastian Hukum sebagai pelaksanaan dariamanah UU No. 18/2017 terutama Pasal 54 dan Pasal 58 sertaperaturan pelaksanaannya untuk melindungi Pekerja MigranIndonesia dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa,korban kekerasan, kesewenangwenangan, kejahatan atas harkatdan martabat

di UndangUndang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan danPerlidungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, awalnya deposito ituhanya 15 juta rupiah, namun dengan Permenaker diubah menjadi 500 jutaHalaman 48 dari 68 halaman Putusan No.102 /G/2020/PTUNJKTrupiah, dan dalam UndangUndang No. 18 Tahun 2017 menjadi 1,5 Milyarrupiah;Bahwa kenaikan ini sebenarnya lebih kepada nuansa perlindungan,bagaimana kepada pemerintah memberikan perlindungan kepada kelompokrentan tadi, yang selama ini menjadi korban perdagangan

manusia salahsatunya, kemudian berangkat dari situ. yang harus dibenahi adalahperusahanperusahan yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia keluar negeri, mereka harus betulbetul perusahan yang kredibel, punyakapasitas yang baik untuk menempatkan dan melindungi TKI di luar negeri,sehngga kasuskasus itu bisa diminimalisir atau dihilangkan, tantanganPemerintah sejak sudah cukup baik, ada alasanalasan yang dimunculkantersebut.

Perlu Tergugatsampaikan bahwa terbitnya Obyek Sengketa justru merupakanbagian dari tugas Tergugat untuk melaksanakan Asas KepentinganUmum serta Asas Kepastian Hukum sebagai pelaksanaan dariamanah UU No. 18/2017 terutama Pasal 54 dan Pasal 58 sertaperaturan pelaksanaannya untuk melindungi Pekerja MigranIndonesia dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa,korban kekerasan, kesewenangwenangan, kejahatan atas harkatdan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hakasasi manusia;16

Hasiltindak pidana dimaksudkan adalah harta kekayaan yang diperoleh daritindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupantenaga kerja, penyelundupan imigrasi, di Bidang Perbankan, di bidang pasarmodal, di bidang asuransi, narkotika, psikotropika, perdagangan manusia,Halaman 60 dari 66Putusan Perkara No.37/Pid.Sus/2013/PN.Pligperdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan,penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidangkehutanan

sehingga ini mestinya diberlakukan kepada seluruh P3MI;Bahwa menurut kami itu berlaku bagi selurun P3MI, baik itu yang akanmemperoleh izin baru, yang perpanjangan, maupun yang perubahan alasannyaseperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena rezim dari UndangUndang sebelumnya yang kita nilai cacat secara hukum, karena tidak adanaskah akademiknya, dan copy paste dari Kepmen 104 tahun 2002, syaratsangat mudah mendirikan perusahaan untuk menempatkan manusia, sehinggamereka rentan mengalami korban perdagangan

manusia, dan sanksisanksiyang ada di dalam ketentuan UndangUndang yang lama itu juga rezimadministrasi sehingga kehadiran pasal 54 ayat (1) ini sesungguhnya sekali lagiadalah prinsip kehatihatian negara untuk lebin menyeleksi perusahaanperusahaan untuk lebih proper (Siap) karena yang mereka berangkatkan adalahsekali lagi manusia, jadi berbeda ketika ini adalah melakukan bisnis di bidangyang lain, sekali lagi ini koridornya banyak ada UndangUndang TPPO adaprinsip Human right and business, dan lain

lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1); 65Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang menjadi objek tindak pidanapencucian uang/predicate crime adalah tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 8 tahun 2010 yang meliputi : Korupsi,penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupanimigran, dibidang perbankan, pasar modal, asuransi, Narkotika, Psikotropika,perdagangan

manusia, perdagangan senjata api, penculikan, terorisme,pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi,dibidang perpajakan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan dan tindak pidanalain dengan ancaman pidana penjara (empat) tahun atau lebih =;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian terhadap dakwaanPenuntut Umum dalam perkara ini, terbukti bahwa terdakwa telah melakukantindak pidana penipuan sesuai ketentuan pasal 378 KUHP atas harta kekayaansebanyak 906 (sembilan ratus

Alasanditingkatkan sebenarnya lebin kepada nuansa perlindungan, bagaimanapemerintah memberikan perlindungan kepada kelompok rentan tadi,yang selama ini menjadi korban perdagangan manusia salah satunya,kemudian berangkat dari situ yang harus dibenahi adalah perusahanperusahan yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luarnegeri, mereka harus betulbetul perusahan yang kredibel, punyakapasitas yang baik untuk menempatkan dan melindungi TKI di luarnegeri, sehngga kasuskasus itu bisa diminimalisir

., yang menyatakan bahwa kenaikan inisebenarnya lebih kepada nuansa perlindungan, bagaimana kepada pemerintahmemberikan perlindungan kepada kelompok rentan tadi, yang selama inimenjadi korban perdagangan manusia salah satunya, kemudian berangkat darisitu yang harus dibenahi adalah perusahanperusahan yang memberangkatkantenaga kerja Indonesia ke luar negeri, mereka harus betulbetul perusahanyang kredibel, punya kapasitas yang baik untuk menempatkan dan melindungiTKI di luar negeri, sehingga kasuskasus

di UndangUndang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan danPerlidungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, awalnya deposito ituhanya 15 juta rupiah, namun dengan Permenaker diubah menjadi 500 jutarupiah, dan dalam UndangUndang No. 18 Tahun 2017 menjadi 1,5 Milyarrupiah;Bahwa kenaikan ini sebenarnya lebin kepada nuansa perlindungan,bagaimana kepada pemerintah memberikan perlindungan kepada kelompokHalaman 47 dari 67 halaman Putusan No.103/G/2020/PTUNJKTrentan tadi, yang selama ini menjadi korban perdagangan

manusia salahsatunya, kemudian berangkat dari situ. yang harus dibenahi adalahperusahanperusahan yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia keluar negeri, mereka harus betulbetul perusahan yang kredibel, punyakapasitas yang baik untuk menempatkan dan melindungi TKI di luar negeri,sehngga kasuskasus itu bisa diminimalisir atau dihilangkan, tantanganPemerintah sejak sudah cukup baik, ada alasanalasan yang dimunculkantersebut.

Seva Jaya Baharimenghadapai permasalahan hukum yang belum selesai di Polda Jatengberkaitan dengan perdagangan manusia karena memberangkatkan ABK tapiSIUP perusahaan perdagangan;Bahwa benar karena terdakwa selaku direktur PT. Seva Jaya Bahari masihmemiliki tanggung jawab untuk monitoring ABK yang telah diberangkatkanmaka terdakwa membentuk PT.

penipuan yang dilakukanoleh Termohon Kasasi I (dalam pailit) sehingga berdasarkan hukum tidakdapat dimasukkan dalam harta pailit.Pasal 2 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur:(1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh daritindak pidana:korupsi;penyuapan;penyelundupan barang;penyelundupan tenaga kerja;penyelundupan imigran;di bidang perbankan;di bidang pasar modal;di bidang asuransi;narkotika;psikotopika;perdagangan

manusia;perdagangan senjata gelap;penculikan;terorisme;pencurian;penggelapan;penipuan;pemalsuan uang;perjudian;prostitusidi bidang perpajakandi bidang kehutanan;65w di bidang lingkungan hidup;Xydi bidang kelautan; atautindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahunatau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luarwilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakantindak pidana menurut hukum Indonesia;Berdasarkan putusan pengadilan

jika tidakterbukti maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan lainnya ;Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menuntutTerdakwa agar dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana tersebut dalamdakwaan alternative kedua perdagangan manusia;Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sebagai ManagerCaf Mekar telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan kedua ini karena memenuhiunsurunsur/komponenkomponen Perdaganngan Manusia yakni melalui Terdakwa lainyaitu Terdakwa

= ataupermufakatan jahat;menerima atau menguasai;yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain; Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU RI No.15 tahun 2002sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 25 tahun 2003, hartakekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal :a.b.Korupsi;Penyuapan;Penyelundupan barang;Penyelundupan tenaga kerja;Penyelundupan;Perbankan;Pasar modal;sa * @ 2 oOAsuransi;Narkotika;Psikotropika;k, Perdagangan

manusia;Perdagangan senjata gelap;.

Pasal 3 ProtokolPalermo mengatur bahwa Persetujuan dari seorang korbanperdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja seperti yangtertera dalam sub ayat (a) pasal ini haruslah dianggap batal ketikacaracara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam tindakperdagangan atau eksploitasi tersebut; selanjutnya di pasal 3 (c)Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian ataupenerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggapsebagai perdagangan manusia meskipun jika hal ini tidakmelibatkan

Pasal 3 ProtokolPalermo mengatur bahwa Persetujuan dari seorang korbanperdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja seperti yangtertera dalam sub ayat (a) pasal ini haruslah dianggap batal ketikacaracara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam tindakperdagangan atau eksploitasi tersebut; selanjutnya dipasal 3 (c)Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian ataupenerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggapsebagai perdagangan manusia meskipun jika hal ini tidakmelibatkan

Bahwa benar Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 15 Tahun2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 25 Tahun 2003, hasil tindak pidana adalah harta kekayaanyang diperoleh dari tindak pidana: korupSi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang asuransi; narkotika; psikotropika; perdagangan manusia; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme

nama orang lain"adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lainatau nominee.e Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor. 15 Tahun 2002sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2003, hasil tindakpidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagaiberikut: Korupsi, Penyuapan, Penyelundupan barang, Penyelundupan tenaga kerja,Penyelundupan imigran, Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Narkotika, Psikotropika,Perdagangan

manusia, Perdagangan senjata gelap, Penculikan, Terorisme, Pencurian,Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan uang, Perjudian, Prostitusi, Perpajakan, Kehutanan,Lingkungan hidup, Kelautan dan Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidanapenjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di Wilayah Negara Republik Indonesiaatau di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut jugamerupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan mengajukan

Pasal 3 ProtokolPalermo mengatur bahwa Persetujuan dari seorang korbanperdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja seperti yangtertera dalam sub ayat (a) pasal ini haruslah dianggap batal ketikacaracara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam tindakperdagangan atau eksploitasi tersebut; selanjutnya di pasal 3 (c)Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian ataupenerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggapsebagai perdagangan manusia meskipun jika hal ini tidakmelibatkan

Pasal 3 ProtokolPalermo mengatur bahwa Persetujuan dari seorang korbanperdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja seperti yangtertera dalam sub ayat (a) pasal ini haruslah dianggap batal ketikacaracara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam tindakperdagangan atau eksploitasi tersebut; selanjutnya di pasal 3 (c)Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian ataupenerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggapsebagai perdagangan manusia meskipun jika hal ini tidakmelibatkan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 15Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003, hasil tindakpidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenagakerja; penyelundupan imigran; di bidang perbankan; di bidang pasarmodal; di bidang asuransi; perdagangan manusia; perdagangan senjatagelap; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan