Ditemukan 87679 data
21 — 13
42 — 20
Bahwa lelang Hak Tanggungan tersebut sangat Bertentangan denganPeraturan Menteri KeUangan No.93/PMK.06/2012.JUGA EdaranDEP.KEU.RI.Urusan Piutang dan Lelang.No.SE23/PN/2000.TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan.yang menyatakan lelangdimaksud dalam Butir 1 hurub b. Dilaksanakan dalam Hal lelangberdasarkan Pasal 6 UUHT.
17 — 0
32 — 15
Bahwa para Tergugat menolak tegas seluruh dalildalil gugatan penggugatkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.Bahwa terhadap gugatan penggugat posita 3 secara tegas kami tolak karenatidak ada perjanjian mengenai batas waktu dalam hutang piutang tersebutsehingga haruslah ditolak.Bahwa terhadap gugatan penggugat posita 4 adalah memang benartergugat dan tergugat Il telan menyerahkan 1 (satu) buah SHM sebagaijaminan atas hutang tersebut kepada Penggugat.Bahwa terhadap gugatan penggugat posita 5
secara tegas kami tolak karenatidak ada perjanjian mengenai batas waktu dalam hutang piutang tersebut,sehingga haruslah ditolak.Bahwa terhadap gugatan penggugat posita 6 adalah sama sekali tidak benarkarena tidak terdapat batasan waktu yang telah diperjanjikan lebih dahulu.Bahwa terhadap gugatan penggugat posita 7, posita 8 dan posita 9 secarategas kami tolak karena para tergugat sama sekali tidak mempunyai niat danmaksud yang jelek seperti yang dituduhkan oleh penggugat, karena paratergugat telah
79 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
221 — 92
No. 14.229/KUB/02/2009 tertanggal 28 Februari 2009adalah Perjanjian Hutang Piutang yang menggunakan jaminan PondokPesantren MINHAJUTH THOLIBIN, JI.
Purwanto, SE, MM dan Tergugat I/PT.BPR DANAGUNG BAKTI adalah sebagai Kreditur berdasarkanPERJANJIAN KREDIT NOMOR Perjanjian Utang Piutang No.14.229/KUB/02/2009 tanggal 28 Februari 2009b. Bahwa Perjanjian Utang Piutang No. 14.229/KUB/02/2009 tanggal 28Februari 2009 adalah merupakan kredit yang sudah ada yaituPerjanjian Utang Piutang No. 4502/KUI/08/2007 tanggal 30 Agustus2007 dan Perjanjian Utang Piutang No. 4676/KUI/02/2008 tanggal 28Februari 2008 yang oleh nasabah/ Debitur/Turut Tergugat I/DR.
Bahwa Perjanjian Utang Piutang No. 14.229/KUB/02/2009 tanggal 28Februari 2009 adalah merupakan kredit yang sudah ada yaituPerjanjian Utang Piutang No. 4502/KUI/08/2007 tanggal 30 Agustus2007 dan Perjanjian Utang Piutang No. 4676/KUI/02/2008 tanggal 28Februari 2008 yang oleh nasabah/ Debitur/Turut Tergugat I/DR.
Dimana baik Bank (Tergugat ), debitur/Turut Tergugat beserta istri maupun avalis/Para Penggugat samasamamenandatangani perjanjian kredit., yaitu:e Perjanjian Utang Piutang No. 4502/KUI/08/2007 tanggal 30Agustus 2007 ;e Perjanjian Utang Piutang No. 4676/KUI/02/2008 tanggal 28Februari 2008 ;e Perjanjian Utang Piutang No. 14.229/KUB/02/2009 tanggal 28Februari 2009 ;Dimana ketiga perjanjian ini disepakati dan ditandatangani olehpara pihak seteah terlebih dahulu diberikan kesempatan yangcukup untuk membaca
Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam jawaban No. 5, BahwaPerjanjian Utang Piutang No. 14.229/KUB/02/2009 tanggal 28Februari 2009 adalah merupakan kredit yang sudah ada yaituPerjanjian Utang Piutang No. 4502/KUI/08/2007 tanggal 30 Agustus2007 dan Perjanjian Utang Piutang No. 4676/KUI/02/2008 tanggal 28Februari 2008 yang oleh nasabah/ Debitur/Turut Tergugat I/DR.
153 — 66
37 — 28
Menyatakan Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena tidak pemah menyampaikan salinan rekening yang menjadikewajiban Terlawan kepada Para Pelawan ;Menyatakan pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa, yangbersifat accesoir dari perjanjian pokok yang cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum;Menyatakan Pengikatan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunanobyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,sehingga sudah tidak lagi menjadi Piutang
yang diutamakan (Preferen)akan tetapi sudah menjadi Piutang biasa (konkuren), sehingga untukmengjukan penjualan/ eksekusi lelang obyek sengketa, Terlawan harusmelakukan gugatan lewat Pengadilan;Menyatakan menolak Pengajuan eksekusi lelang oleh Terlawan kepada Para Pelawan lewat aanmaning /Penetapan Pengadilan NegerSurakarta No.19/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Skt. karena Hak Tanggunganatas obyek sengketa cacat hukum ;Menyatakan kepada Terlawan Il bahwa obyek sengketa merupakanobyek sengketa di Pengadilan
199 — 108
VIRO berdasarkanprosentase saham yang disetor oleh karena dalam posita tidakdiuraikan dengan jelas mengenai piutang dan hutanghutang ketiga PTtersebut di atas demikian pula tentang hak dan kewajiban ketiga PTtersebut dalam hubungannya dengan pihak ketiga yang jelas akanberakibat langsung dengan pembagian PT antara Penggugat danTergugat maka petitum nomor 5 haruslah ditolak;Menimbang bahwa demikian juga mengenai petitum nomor 6oleh karena dalam posita tidak dijelaskan tanahtanah bersertifikatyang
35 — 21
Wiwik Suprapti yang terletak di Desa Jombor, KecamatanBendosari, Kabupaten Sukoharjo.Bahwa perbuatan perikatan hutang piutang sebagaimanadimaksud butir 3. di atas, dihadiri dan disepakati oleh dan atauantara para pihak yang terkait dalam perjanjian. Hal tersebutadalah sudah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pasal 1233 KUHPerdataPerikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undangundangb. Pasal 1320 KUHPerdataSupaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empatsyarat :1.
"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah ataudengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demiperikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutangharus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.Bahwa setelah di sampaikan Surat Peringatan selama 3 (tiga)kali oleh TERGUGAT , juga tidak mendapat konfirmasi ataupunrespon yang baik dari pihak PENGGUGAT, maka pihakTERGUGAT akan melaksanakan Eksekusi Lelang HakTanggungan melalui Kantor Pelayanan Piutang
Bahwa tidak benar dan tidak berdasar atas pernyataanPENGGUGAT dalam posita gugatan butir 10, karena berdasarkanketentuan Penjelasan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang HakTanggungan butir 9, ketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) UU No. 4Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan ketentuan pasal 2 point 6huruf a dari Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 00133/2015 yangdibuat dihadapan Ikke Lucky Andari, SH., PPAT di Sukoharjo padatanggal 13 Oktober 2014, maka TERGUGAT melalui KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara
Bahwa TERGUGAT sebagai Pemegang Hak Tanggunganyang sah sebagaimana tersebut Akta Pemberian HakTanggungan No. 00133/2015 yang dibuat dihadapan IkkeLucky Andari, SH., PPAT di Sukoharjo pada tanggal 13Oktober 2014 yang kemudian diterbitkan Sertipikat HakTanggungan No. 00133/2015 oleh Badan PertanahanKabupaten Sukoharjo (Tergugat Il) pada tanggal 14 Januari2015, maka TERGUGAT berhak melaksanakan eksekusilelang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.12.
28 — 15
46 — 26
83 — 26
55 — 21
SRAGEN, JAWA TENGAH untukmemberikan penjadwalan waktu agar barang sengketa yangmenjadi jaminan utang piutang Para Penggugat untuk dijual dikhalayak umum;. Menyatakan dan menghukum Para Penggugat untuk membayarpinjaman pokok plus bunga sebesar Rp.311.318.618 (tiga ratussebelas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus delapan belasrupiah) setelah tanah dan bangunan yang dijaminkan di PD. BPR.BKK KARANGMALANG CAB. JENAR terjual/ laku terjual;Halaman 4 , Putusan Nomor 529/Pdt/2017/PT SMG6.
Menyatakan dan menetapkan barang sengketa sebagai jaminanutang piutang antara Para Penggugat dengan PD. BPR. BKKKARANGMALANG CAB. JENAR, alamat : JL. RAYA TANGEN BANYURIP KM. 8, JENAR, KAB. SRAGEN, JAWA TENGAH untukdijual di knalayak umum dengan harga yang berlaku dipasaran;8.
20 — 11
Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sama sekali tidak adahubungan hukum hutang piutang ataupun kredit . Tergugat tidakpernah menerima permohonan kredit dari Penggugat dan tidakpernah memberikan kredit pada Penggugat.. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat kepadaTergugat Il adalah berkaitan dengan kredit macet Turut Tergugatkepada Tergugat sebagaimana tertuang di dalam akta kredit /perjanjian pinjaman No.022/PLF/BMT SM NU/XI/2013 tertanggal 13Nopember 2013 .
97 — 45
28 — 15
./2016/PT.SMGDi dalam Pasal 20 UndangUndang Hak Tanggungan jugamenyebutkan bahwa :(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyekHak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ataub. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek HakTanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata carayang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untukpelunasan piutang pemegang
67 — 42
31 — 17
36 — 29
Urusan Piutang dan Lelang.No.SE23/PN/2000 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan yang menyatakan lelangdimaksud dalam Butir 1 hurub b. Dilaksanakan dalam Hal lelangberdasarkan Pasal 6 UUHT.