Ditemukan 11445 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN JANTHO Perdata Khusus
Register : 29-08-2023 — Putus : 11-10-2023 — Upload : 18-10-2023
Putusan PN JANTHO Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jth
Tanggal 11 Oktober 2023 — Penggugat melawan Tergugat
147 — 41
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata Khusus Parpol
Register : 18-03-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 27/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Ktg
Tanggal 1 Juli 2019 — Penggugat:
SUPHAN K HASAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kab Bolaang Mongondow Utara
2.Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3.Ketua DPRD Kab Bolaang Mongondow utara
204 — 34
  • Penggugat:
    SUPHAN K HASAN
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kab Bolaang Mongondow Utara
    2.Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
    3.Ketua DPRD Kab Bolaang Mongondow utara
    Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN)Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi, Boroko Kec.Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara, sebagaiTergugat I;2. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten BolaangMongondow Utara, berkedudukan di Jl. TransSulawesi, Boroko Kec. Kaidipang Kab. BolaangMongondow Utara, sebagai Tergugat Il;3.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Khusus
Register : 23-01-2024 — Putus : 13-02-2024 — Upload : 16-02-2024
Putusan PN GIANYAR Nomor 26/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Gin
Tanggal 13 Februari 2024 — Penggugat:
I Ketut Jata
Tergugat:
1.Agus Harimurti Yudhoyono
2.Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat
3.I Made Mudarta
4.Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Provinsi Bali
5.Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati
62 — 20
  • Penggugat:
    I Ketut Jata
    Tergugat:
    1.Agus Harimurti Yudhoyono
    2.Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat
    3.I Made Mudarta
    4.Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Provinsi Bali
    5.Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Khusus
Register : 22-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 18/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Klk
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 28
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1619 — 1098
  • strong>

    DALAM EKSEPSI:

    -Menyatakan eksepsi Tergugat tentang dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (Obscuur Libel) tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

    2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai

    Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada Diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;

    3. Memerintahkan

    Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/ II/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada Diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota
    Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.186.000,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

    dalam kepengurusan partai politik,secara tegas dinyatakan pada kepengurusan partai politik di tingkatpusat.
    Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatandengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1PARPOL;. Salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang:1. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;2. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;3. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan4. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;.
    Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatandengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1PARPOL;p. Salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang:5. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;6. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;Halaman 52 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUNJKT7. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan8. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;q.
    Partai di TingkatKabupaten serta domisili tetap kantor.
    Dalamrekapitulasi tersebut 14 Partai Politik dinyatakan Memenuhi Syaratsedangkan 1 Partai Politik yaitu Penggugat dinyatakan tidak memenuhisyarat.
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Khusus
Register : 18-08-2023 — Putus : 22-09-2023 — Upload : 26-01-2024
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sml
Tanggal 22 September 2023 — Penggugat:
NIKSON LARTUTUL, SH
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Maluku
4.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
5.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Turut Tergugat:
Bupati Kepulauan Tanimbar
83 — 45
  • Penggugat:
    NIKSON LARTUTUL, SH
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Tanimbar
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
    3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Maluku
    4.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
    5.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
    Turut Tergugat:
    Bupati Kepulauan Tanimbar
Pengadilan PN SIGLI Perdata Khusus
Register : 02-05-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN SIGLI Nomor 11/Pdt.Sus/2016/PN Sgi
Tanggal 21 Nopember 2016 — Penggugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI DAMAI ACEH
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI DAMAI ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA
Tergugat:
MUSLIM,S.HI
241 — 25
  • Penggugat:
    1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI DAMAI ACEH
    2.DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI DAMAI ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA
    Tergugat:
    MUSLIM,S.HI
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 468/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Februari 2019 — KADIR
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
2.DEWAN PENGURUS DAERAH DPD PARTAI DEMOKRAT ROVINSI PAPUA BARAT
3.DEWAN PIMPINAN CABANG DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN KAIMANA
163 — 55
  • KADIR
    Tergugat:
    1.DEWAN PENGURUS PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
    2.DEWAN PENGURUS DAERAH DPD PARTAI DEMOKRAT ROVINSI PAPUA BARAT
    3.DEWAN PIMPINAN CABANG DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN KAIMANA
    Menjadi anggota partai politik lain atau;d. Melanggar AD/ART;Tetapi dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokratNomor 352/SK/DPP.PD/VII/2018 Tentang pergantian Antar Waktu AnggotaFraksi Partai demokrat DPRD Kabupaten Kaimana Provinsi Papua BaratAtas Nama DRS.
    Surat Tergugat Ill Surat DPC Partai Demokrat KabupatenKaimana Nomor 228/DPCPD/KMN/2017 Tanggal 30 September2017 tentang Pengusulan Pemberhentian Anggota DPRDKabupaten Kaimana dari Fraksi Partai Demokrat atas Nama Drs.Adjid Hi.
    Dengan demikian tindakan para tergugatdalam menjalankan tugastugasnya telah mengabaikan ketentuanyang diatur dalam: Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik: Perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur didalamAD dan ART.
    memperkaran diDewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat selain itu penjatuhanSanksi Bagi penggugat memang tidak melalui Dewan KehormatanDaerah padahal sebagaimana anggaran dasar dan anggran rumahtangga Partai mekanisme Pemberian sanksi bagi penggugat yangberada di legislative daerah dilakukan Oleh Dewan KehormatanDaerah Partai Demokrat.g.
    Diberhentikan sebagai Anggota Partai Demokrat;b.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 01-08-2024 — Putus : 12-09-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 September 2024 — Penggugat:
DARSONO, SH
Tergugat:
SAIRI
Turut Tergugat:
DEWAN PIPINANPUSAT PARTAI DEMOKRAT
47 — 29
  • Penggugat:
    DARSONO, SH
    Tergugat:
    SAIRI
    Turut Tergugat:
    DEWAN PIPINANPUSAT PARTAI DEMOKRAT
Pengadilan PN BALIGE Perdata Khusus
Register : 24-08-2023 — Putus : 18-09-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN BALIGE Nomor 94/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Blg
Tanggal 18 September 2023 — Penggugat:
HENDRA SILAEN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan Dan Persatuan Provinsi Sumatera Utara
2.Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan
3.Komisi Pemilihan Umum
120 — 89
  • Penggugat:
    HENDRA SILAEN
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan Dan Persatuan Provinsi Sumatera Utara
    2.Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan
    3.Komisi Pemilihan Umum
Pengadilan PT AMBON Perdata Khusus
Register : 06-11-2012 — Putus : 12-12-2012 — Upload : 28-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 35/PDT/2012/PT AMB
Tanggal 12 Desember 2012 — Pembanding/Penggugat : DRS.M.JAFAR SANI LEWENUSSA Diwakili Oleh : T. JOHAN LEIWAKABESSY, SH
Terbanding/Tergugat : BASRI DAMIS ,SH,MH
Terbanding/Tergugat : SALEH TUAHUNS
222 — 50
  • Kel Namaelo,Kecamatan Kota Masohi,Kabupaten Maluku Tengah,dalam hal ini bertindak untuk danatas nama Dewan PengurusCabang Partai Kebangkitanbangsa (DPC PKB) KabupatenMaluku Tengah, semula sebagaiTergugat II sekarang TerbandingPengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARA.Mengutip serta memperhatikan tentang halhal yang tercantum dan teruraldalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 12 September2012
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-01-2014 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 50/Pdt.G/2013/PN.MKD
Tanggal 17 Januari 2014 — SUSILO S.Pt terhadap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Magelang Dkk
68 — 16
  • No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Dalam hal penyelesaian
    sekaligus dari Keanggotaan DPRD KabupatenMagelang.Bahwa Pasal 32 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang
    sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
    ;e Bahwa setahu saksi sebagai pengurus partai, untuk menjadi calon kepala Daerahharus mendapatkan Rekomendasi dari partai PDI.P, dan pada waktu itu PDIPmengusung calon Bupati Magelang Zaenal Arifin S.Ip;e Bahwa loyalitas anggota partai terhadap partai diatur dalam AD.
    PDIPerjuangan yang telah mencalonkan diri menjadi calon Bupati kabupatenMagelang dalam PILKADA kabupaten Magelang tahun 2013 yang diusung olehgabungan partai Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai AmanatNasional,;e Bahwa pada pencalonan tersebut, Pihak Tergugat II dalam rekomendasinyamenegaskan bahwa setiap anggota partai maupun pengurus partai PDIPerjuangan mempunyai kewajiban untuk mengamankan, menjalankan danmemperjuangkan rekomendasi partai tersebut dalam hal ini pencalonan ZaenalArifin
Pengadilan PTUN PADANG TUN Partai Politik
Register : 22-07-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 25-09-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 21-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 17 September 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) 2. BADAN SELEKSI NASIONAL BAKAL CALON KEPALA DAERAH DPP PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) 3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) PROVINSI SUMATERA BARAT 4. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
125 — 55
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)2. BADAN SELEKSI NASIONAL BAKAL CALON KEPALA DAERAH DPP PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) PROVINSI SUMATERA BARAT4. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
    Daerah Partai Indonesia Raya melalui Dewan Pimpinan PusatPartai Gerakan Indonesia Raya;Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUNPDG3.
    bagi DPP PartaiGerakan Indonesia Raya maupun Badan Seleksi Nasional Bakal calonKepala Daerah DPP Partai Gerakan Indonesia Raya sesuai denganmekanisme pencalonan menurut ketentuan yang ditetapkan olehorganisasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai calonResmi Partai pada Komisi Pemilihan Umum Prov Sumatera Barat(Terug (MV) jeer rcerereere tenement ene nine5.
    No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 yang langsung ditandatangani olehPembina/Ketum DPP Partai Gerindra H.Prabowo Subianto dan SekjenH.Ahmad Muzani yang diserahkan di Jakarta oleh Ketua DPP PartaiGerakan Indonesia Fadli Zon.SS didampingi oleh dr,H Syuir Syam MKes.MMR Selaku Ketua DPD Partai Gerindra Prov.
    Menyatakan Surat Rekomendasi DPP Partai Gerakan Indonesia Rayadengan No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 tertanggal 4 Juli 2015tentang rekomendasi calon kepala Gubernur dan calon Wakil GubernurProv. Sumatera Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;3.
    Menyatakan Surat Rekomendasi DPP Partai Gerakan Indonesia Raya4.dengan No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 tetang calon Gubernurdan calon Wakil Gubernur dari partai Gerakan Indonesia Raya periode20152020 tidak sah digunakan sebagai dasar oleh Partai Gerindra untukmendaftar calon Gubernur dan calon Wakil Gubernurnya pada KomisiPemilihan Umum Prov.
Pengadilan PN SIGLI Perdata Khusus
Register : 16-11-2023 — Putus : 12-01-2024 — Upload : 16-01-2024
Putusan PN SIGLI Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi
Tanggal 12 Januari 2024 — ABDUL MANAF, S.Sos.I
2.JUWAKIR, SH
3.KURNIADA
4.ZAMZAMI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI DARUL ACEH KABUPATEN PIDIE
2.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
3.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
80 — 39
  • ABDUL MANAF, S.Sos.I
    2.JUWAKIR, SH
    3.KURNIADA
    4.ZAMZAMI
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI DARUL ACEH KABUPATEN PIDIE
    2.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
    3.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
Pengadilan PN LAHAT Perdata Khusus
Register : 06-07-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN LAHAT Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lht
Tanggal 16 Januari 2018 — HUDSON ARPAN, M.Si
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
5.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
6.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAHAT
7.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LAHAT
294 — 62
  • HUDSON ARPAN, M.Si
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
    5.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
    6.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAHAT
    7.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LAHAT
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-10-2023 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 01-04-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 711/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Maret 2024 — OESMAN SAPTA KETUA DPP PARTAI HANURA
2.KODRAT SHAH SEKJEN DPP PARTAI HANURA
3.EL ADRIAN SHAH,SE, KETUA DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
4.HJ.RIRI STEPHANIE SIREGAR,SH.,MH, SEKRETARIS DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
5.H. FAHRIZAL EFENDI NASUTION, SH, KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
6.DAHLAN BATUBARA, SEKERTARIS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
82 — 0
  • OESMAN SAPTA KETUA DPP PARTAI HANURA
    2.KODRAT SHAH SEKJEN DPP PARTAI HANURA
    3.EL ADRIAN SHAH,SE, KETUA DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
    4.HJ.RIRI STEPHANIE SIREGAR,SH.,MH, SEKRETARIS DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
    5.H. FAHRIZAL EFENDI NASUTION, SH, KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
    6.DAHLAN BATUBARA, SEKERTARIS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 10-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 15-01-2024
Putusan PN SERANG Nomor 148/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN SRG
Tanggal 11 Januari 2024 — KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA PROVINSI BANTEN
2.2. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (Beringin Karya)
3.3. KETUA MAHKAMAH PARTAI BERKARYA
82 — 68
  • KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA PROVINSI BANTEN
    2.2. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (Beringin Karya)
    3.3. KETUA MAHKAMAH PARTAI BERKARYA
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus
Register : 06-10-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tpg
Tanggal 4 Desember 2023 — Penggugat:
Muhamad Najib
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bintan
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
94 — 50

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI

    • Mengabulkan Eksepsi para Tergugat ;

    DALAM POKOK PERKARA

    • Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara ini sampai penyelesaian internal / mahkamah partai ditempuh terlebih
    Penggugat:
    Muhamad Najib
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bintan
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 03-03-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 124/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat:
BAHRAIN HUSEN, SKM
Tergugat:
1.H. HUTOMO MANDALA PUTRA, SH
2.Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO, M.AP
3.MATHILDA INGKIRIWANG
4.ISWAN HASJIM. ST. MT
5.NURLAILA ARMAIYIN
196 — 49
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Llg
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat:
IN SUGIARTO
Tergugat:
1.DPK partai keadilan dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas
2.DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
3.DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
216 — 33
  • Penggugat:
    IN SUGIARTO
    Tergugat:
    1.DPK partai keadilan dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas
    2.DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
    3.DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
    Dpk Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas,bertempat tinggal di Desa Satan Indah Kec.muara beliti kKab.Musirawas , sebagai Tergugat I;2. Dpp Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Provinsi SumateraSelatan, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Blok F24Kelurahan karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang , sebagaiTergugat II;3.
    Dpn Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, bertempat tinggal di Jalanjuraganan Rt.006 Rw.012 Grogol utara Kebayoran lama JakartaSelatan , sebagai Tergugat III;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri LubuklinggauNomor 37/Pdt.SusParpol/2018/PN Llg, tanggal 13 september 2018, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkaraNomor 37/Pdt.SusParpol/2018/PN Llg, tanggal 13 september