Ditemukan 1157557 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-07-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/TUN/2021 Tanggal 23 September 2021 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KOTA KUPANG., 2. PT. TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA;
122 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KOTA KUPANG., 2. PT. TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA;
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG,tempat kedudukan di Jalan S.K. Lerik No.3, KelurahanKelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Novan Erwin Manafe,S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat diKota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.66/XI1/2019, tanggal 11 Desember 2019;ll.
Register : 29-06-2021 — Putus : 10-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/KI/2021/PTUN.TPI Tanggal 10 September 2021 — PEMOHON : SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU, SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA TANJUNGPINANG
TERMOHON : SHOLIKIN
315 — 144
315 — 144
PEMOHON : SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU, SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA TANJUNGPINANGTERMOHON : SHOLIKIN
SutamiNomor 3 Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketaantara:SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSIKEPULAUAN RIAU, SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLAINFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTATANJUNGPINANG, berkedudukan di Jalan Daeng Marewa No.1SenggarangKota Tanjungpinang, dengan domisili elektronik:mochfirdaussh@yahoo.co.id. berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 180/10878/1.1.02/2021, tertanggal 12 Agustus 2021,memberikan
Daeng Marewa Nomor 1SenggarangTanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, domisilielektronik bakumhamsetdakotpi@yahoo.co.id;Bahwa Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Provinsi KepulauanRiau, Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi(PPID) Kota Tanjungpinang juga memberikan kuasa khususberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/919/1.1.02/2021,tertanggal 28 Juni 2021, kepada:Nama : H. MOCHMAD FIRDAUS, S.H., M.H.
Dalam sengketa informasi iniTermohon Keberatan telah menyampaikan Permohonan Informasi Publikkepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) PemerintahKota Tanjungpinang tanggal 30 November 2020 dan menyatakan Keberatanatas isi jawaban dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi(PPID) Pemerintah Kota Tanjungpinang Pemerintah Kota TanjungpinangNomor : 048/01/5.5.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 sehingga sayamengirim surat keberatan yang di tujukan kepada Atasan PPID PemerintahKota
TPI10.Tidak terpenuhinya data yang diminta dari Pejabat PPID KotaTanjungpinang.Tidak adanya tanggapan/Jawaban/Balasan atas surat keberatan dariAtasan PPID Pemerintah Kota Tanjungpinang;Jawaban dari Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiPemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 11 Desember 2020 pada point2 tidak mempunyai landasan dasar hukum yang kuat denganmemasukkan kriteria kedalam pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008Tentang KIP.
Dengan demikian, Majelis Komisioner memiliki kKewajibanbukan hanya semata memutus sengketa informasi, tetapi jugamemenuhi dan melindungi hak asasi dari pihakpihak yangberkepentingan dalam perkara ini;Jawaban dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Kota Tanjungpinang Pemerintah Kota TanjungpinangNomor: 048/01/5.5.04/2020 tanggal 11 Desember 2020;Jawaban dari Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiPemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 11 Desember 2020 pada point2 tidak
Putus : 07-10-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52K/TUN/2008 Tanggal 7 Oktober 2008 — H. NIZAM DAI, S.E ; EFENDI RUSTAM PAKAYA ; vs. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ; Ir. IWAN BOKINGS, MM. dan Ir. LA ODE HAIMUDIN, MM
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajidb
Register : 01-04-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 47-K/PM I-02/AL/IV/2016 Tanggal 24 Mei 2016 — Amirudin, Serma Spu NRP 54801 dan Darwin Sinaga, Serka Pom NRP 60137
65 — 14
65 — 14
Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Amirudin, Serma Spu NRP 54801 dan Darwin Sinaga, Serka Pom NRP 60137 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum dengan sengaja melepaskannya yang dilakukan secara bersama-sama.2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan : Terdakwa-1, pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas para Terdakwapada pokoknya didakwa sebagai berikut :Primer :Bahwa para Terdakwa pada waktuwakiu dan tempattempat tersebutdibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun duaribu lima belas atau setidaktidaknya dalam tahun 2015 di DenpomalLanal Tanjung Balai Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaktidaknya di tempattempat yang termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Militer +02 Medan, telah melakukan tindak pidana :"Seorang pejabat
Soeu melarikan diri.Subsider :Bahwa para Terdakwa pada waktuwakitu dan tempattempat tersebutdibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun duaribu lima belas atau setidaktidaknya dalam tahun 2015 di DenpomalLanal Tanjung Balai Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaktidaknya di tempattempat yang termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Militer +02 Medan, telah melakukan tindak pidana :"Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampaskemerdekaannya atas perintah penguasa
kesatu : Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yangdirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa anumum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan.Unsur kedua : Karena kealpaannya membiarkan orang itu melarikandiri atau karena kealpaannya melepaskannya ataumemberi pertolongan pada waktu dilepas ataumelepaskan diri.Menimbang19Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersamasama atau sendirisendiri.
Soeu, dan tidak dilepaskan tanpa seijin dariDanlanal Tanjung Balai Asahan, namun perintah tersebut tidakdilaksanakan para Terdakwa dengan baik dan penuh dengan rasatanggungjawab.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsurkesatu Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampaskemerdekaannya atas perintah penguasa umum telah terpenuhi.Unsur kedua : Dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diriatau dengan sengaja melepaskannya atau memberipertolongan pada waktu dilepas atau
Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Amirudin, Serma Spu NRP54801 dan Darwin Sinaga, Serka Pom NRP 60137 terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana :Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atasperintah penguasa umum dengan sengaja melepaskannya yang dilakukan secara bersamasama.2.
Register : 15-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/TUN/2020 Tanggal 28 September 2020 — SPECTRATAMA PERKASA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH PUSAT JANTUNG TERPADU (PJT) RSUP DR. M. DJAMIL PADANG;
227 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
227 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
SPECTRATAMA PERKASA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH PUSAT JANTUNG TERPADU (PJT) RSUP DR. M. DJAMIL PADANG;
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan LanjutanPembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu (PJT) RSUP Dr. M.Djamil Padang, Nomor BN.01.02/Il.PPK/307/2019, tanggal 18Februari 2019, perihal Surat Pemutusan Kontrak;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung PusatJantung Terpadu (PJT) RSUP Dr. M.
Register : 18-10-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 145/Pid.B/2017/PN Gst Tanggal 5 Januari 2018 — I. Santius Zebua Alias Ama Menunggu Alias Lehu
II. Pelurusan Zamili Alias Ama Yukira Alias Sukur
88 — 21
88 — 21
Menyatakan Terdakwa I SANTIUS ZEBUA Alias AMA MENUNGGU Alias LEHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas pemintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
Register : 27-11-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 156/Pid.B/2013/PN Pml Tanggal 7 Januari 2014 — MARYOTO bin ASRORI
52 — 5
52 — 5
Menyatakan Terdakwa MARYOTO bin ASRORI sebagaimana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ; 5.
Sumito akan melayani pembelian terdakwa kupontogel yang kedua kalinya ;Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untunguntungan belakakarena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti dan menjual/mengedarkan/ membeli kupon judi togel jenis Hongkong Prize tidakmendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang ;Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatas terdakwamenyatakan benar dan tidak berkeberatan
Sumito akan melayani pembelian terdakwa kupontogel yang kedua kalinya ;e Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untunguntungan belakakarena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti dan menjual/mengedarkan/ membeli kupon judi togel jenis Hongkong Prize tidakmendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang ;e Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknyamenyatakan benar dan tidak keberatan
yang berwenang ;Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untunguntungan karena tidak dapatditentukan pemenangnya secara pasti dan menjual/mengedarkan / membeli kuponjudi togel jenis Hongkong Prize tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknyamenyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
Tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;Ad. 1.
Unsur tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbuktidalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP yaitu unsur dengan tidakceberhak dimana esensinya sama dengan unsur tanpa ijin dari pejabat yangberwenang, oleh karenanya unsur dengan tidak berhak pada dakwaan Subsidair tidakperlu dipertimbangkan lagi dan pertimbangan pada dakwaan Primair diambil alihsebagai pertimbangan pada dakwaan Subsidair dan unsur dengan tidak berhak padadakwaan
Register : 20-06-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 384/Pid.B/2016/PN Gpr Tanggal 25 Juli 2016 — I SUMAJI Bin Alm. PONIRIN
Terdakwa II RIADI Bin SAPAN
33 — 11
Terdakwa II RIADI Bin SAPAN
33 — 11
Putus : 11-12-2008 — Upload : 09-09-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2002K/PID.SUS/2008 Tanggal 11 Desember 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA BULIAN vs. JUJUN bin ADIT
345 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
345 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendin,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajid menunjuk
Putus : 02-09-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 329 K/TUN/TF/2021 Tanggal 2 September 2021 — SUMARSIH, DK VS JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
840 — 641 — Berkekuatan Hukum Tetap
840 — 641 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2022 Tanggal 21 Februari 2022 — CAHAYA TUNGGAL ABADI VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 2.2 PROVINSI SUMATERA BARAT SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT;
121 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
CAHAYA TUNGGAL ABADI VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 2.2 PROVINSI SUMATERA BARAT SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT;
Register : 13-05-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 34/Pid.Sus/2014/PN Pml Tanggal 8 Juli 2014 — SOLEHIDIN Alias IDIN Bin CAHYO
70 — 22
70 — 22
Menyatakan terdakwa SOLEHIDIN Alias IDIN Bin CAHYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang berwenang.2.
Menyatakan terdakwa SOLEHIDIN Alias IDIN Bin CAHYO telah terbukti6666bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penebangan pohondalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b JoPasal 82 Ayat (1) huruf b UURI No.18 Tahun 2013 Juncto Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu kami.2.
maupun bersamasama, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira jam 17.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat dikawasan hutanJati Petak 58 C RPH Klapanunggal BKPH Bantarsari KPH Pemalang ikut Desa KebonGede Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang atau setidaktidaknya pada suatutempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, turut sertamelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yangdikeluarkan oleh pejabat
Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur Setiap Orang.
Dengan demikianunsur setiap orang dalam perkara ini sudah terpenuhi.17Ad. 2 Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpamemiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja menurut S.R Sianturi, (AsasasasHukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. 1996:165) mengemukakan bahwakesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakanyang didorong oleh pemenuhan nafsu.
Pemalang tanpaijin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhiunsur kedua ini.Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tersebut mengatur mengenaideelneming (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkanpelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader)2.
Putus : 26-09-2008 — Upload : 06-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1674K/PIDSUS/2008 Tanggal 26 September 2008 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian ; SAHRONI bin EDI SISWANTO ; ABDUL SANI bin SAMSURI;
347 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
347 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-01-2011 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/TUN/2011 Tanggal 21 Januari 2011 — MUKHI VS PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV, KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV
215 — 547 — Berkekuatan Hukum Tetap
215 — 547 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUKHI VS PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV, KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV
PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV,berkedudukan di Jalan Prapatan No.10, Jakarta Pusat;ll.
No. 156 K/TUN/201112.13.14.Ketentuan Pasal 10 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor :41/PMK.07/2006 ;Larangan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutansebagai pejabat lelang ;Bahwa Tergugat dan Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negarayang berperan sebagai penyelenggara pemerintahan yang memimpinpelaksanaan lelang memiliki kebebasan kebijaksanaan danmempunyai hak/wewenang untuk memberikan penagguhanpembayaran pelunasan harga pokok lelang kepada Penggugat,sehingga dengan demikian
Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa produkhukum yang dikeluarkan Pejabat Lelang, karena Pejabat Lelangbukan Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini didasarkan pada :Bahwa Pejabat Lelang merupakan pejabat fungsional, yangdiangkat oleh Menteri Keuangan, mempunyai kewenanganpenjualan dan tangggung jawab yang melekat pada pribadinya,bukan kepada instansi tempat Pejabat Lelang bekerja ;Bahwa keputusan yang diambil oleh Pejabat Lelang merupakankeputusan yang independen ;Berdasarkan Putusan
No. 156 K/TUN/2011Indonesia No.245K/TUN/1999, tanggal 30 Agustus 2001 danNo.150K/TUN/1994, tanggal 07 September 1991) ;e Bahwa berdasarkan yurisprudensi diatas, maka dikarenakanRisalah Lelang maupun perbuatan yang berkaitan denganpelaksanaan lelang merupakan bersifat keperdataan, makasecara yuridis formal Pejabat Lelang yang mensahkan jual belimelalui lelang tidak termasuk dalam katagori Pejabat Tata UsahaNegara ;e Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon agarPengadilan Tata Usaha Negara
Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, yangmenjadi Tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalahBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara bukan pribadi si pejabat,tetapi Penggugat dalam gugatannya menyebut nama resmi dariTergugat , hal ini telah melanggar ketentuan Hukum Acara TataUsaha Negara ;b.
Register : 08-05-2023 — Putus : 23-08-2023 — Upload : 03-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 K/TUN/2023 Tanggal 23 Agustus 2023 — KEPALA BIDANG PELAKSANAAN JALAN WILAYAH TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN VS PT. GADING KENCANA MULYA;;
167 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BIDANG PELAKSANAAN JALAN WILAYAH TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN VS PT. GADING KENCANA MULYA;;
Register : 11-04-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN KUNINGAN Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Kng Tanggal 25 Mei 2016 — DIDING Bin RUMANTA (Alm)
361 — 11
361 — 11
Menyatakan Terdakwa DIDING Bin RUMANTA (Alm) telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebanganpohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukumankurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Putus : 24-06-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 140/Pid.Sus/2014/PN.TG Tanggal 24 Juni 2014 — -MAFTUH ALFAJRI Bin ASHURI
63 — 11
63 — 11
Memerintahkan agar barang bukti berupa :- Uang tunai hasil penjualan obat dan jamu tradisional tanpa izin edar dari pejabat atau instansi negara yang berwenang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;- Obat dan Jamu tradisional yang tidak memiliki izin edar resmi dari pejabat atau instansi negara yang berwenang berupa :- Serambi malaka asam urat sebanyak 417 kotak;- Raja akar dewa sebanyak 204 renteng;- Remain sebanyak 900 renteng;- Pil anti sakit gigi cap pak tani
Put Perkara No : 155/Pid.Sus/2014/PN.TGPOM Samarinda, obatobatan dan jamu tradisional tersebut tidak memilikiizin edar dari pejabat/ instansi negara yang berwenang.
Saat dilakukanpenggeledahan, ditemukan 20 (dua puluh) kardus yang berisikanberbagai macam obatobatan dan jamu tradisional yang setelah diperiksaoleh petugas Balai POM Samarinda, obatobatan dan jamu tradisionaltersebut tidak memiliki izin edar dari pejabat/ instansi negara yangberwenang.
SURIANS YAH ABBAS memeriksa obat dan obattradisional tersebut diketahui bahwa obat dan obat tradisional tersebuttidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang.
Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai POMternyata obatobatan dan jamu tradisional tersebut tidak memiliki izin edardari pejabat yang berwenang.
Saat dilakukan penggeledahan,ditemukan beberapa kardus yang berisikan berbagai macam obatobatandan jamu tradisional yang setelah diperiksa oleh petugas Balai POMSamarinda, obatobatan dan jamu tradisional tersebut tidak memiliki izin edardari pejabat/ instansi negara yang berwenang.
Putus : 14-11-2007 — Upload : 01-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127K/PID.SUS/2007 Tanggal 14 Nopember 2007 — H. Sukiman, S.Pd.,MM. Bin H. Opon; Jaksa/Penuntut Umu Pada Kejaksaan Negeri Sintang
486 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
486 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 27-10-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 421/Pid.B/2014/PN Mtr Tanggal 2 Desember 2014 — - KASIRIM
26 — 10
26 — 10
Menyatakan Terdakwa KASIRIM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIRIM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; 3.
dan keteranganterdakwa:;Telah memperhatikan barang bukti;Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Mataram atas diri terdakwa, yang pada pokoknyamenuntut sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa KASIRIM terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengankekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorangPejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atauuntuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sahdan dengan kekerasan atau ancaman kekerasanmelawan seorang pejabat
yang sedang menjalankantugas yang sah, atau orang yang menurut kewajibanundangundang atau atas permintaan pejabat memberipertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orangatau lebih secara bersamasamasebagaimana dalamdakwaan Kesatu Penuntut umum..
Memaksa seorang pejabat untuk melakukanperbuatan jabatan atau untuk tidak melakukanperbuatan jabatan yang sah atau melawanseorang pejabat yang sedang menjalankan tugasyang sah, atau orang yang menurut kewajibanundangundang atau atas permintaan pejabatmemberi pertolongan kepadanya;4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu.Ad. 1.
untuk melakukan perbuatanjabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yangsah atau melawan seorang' pejabat yang ' = sedangmenjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurutkewajiban undangundang atau atas permintaan pejabatmemberi pertolongan kepadanya.Menimbang bahwa, Yang dimaksudkan memaksa berartimelakukan tekanan pada orang hanya terhadap manusia.
untuk melakukanperbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatanjabatan yang sah dan dengan kekerasan atau ancamankekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankantugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undangundang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongankepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secarabersamasama "20Menimbang, oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaafatau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, makaterdakwa harus dijatuhi
Register : 13-02-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 PK/TUN/TF/2023 Tanggal 20 Juli 2023 — PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI., 3. PT. BHAKTIMITRA RIELMA INTIHARMONI;;
118 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI., 3. PT. BHAKTIMITRA RIELMA INTIHARMONI;;