• Pembanding/Penggugat : ADY PURWANTO.dkk
  Terbanding/Tergugat I : MENTERI DALAM NEGERI RI
  Terbanding/Tergugat II : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  Terbanding/Tergugat III : 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

  pengajuanpermohonan banding yang dilakukan Para Penggugat /Pembanding adalah jatuhpada hari ke 14 (empat belas) sejak setelah putusan diucapkan, sehingga belummelewati 14 (empat belas) hari, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, maka syarat formal tenggang waktu banding dapat diterima;Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakanadalah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanApatur Negara dan Reformasi

• , S.Pd.I sebagai anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang dari Partai Bintang Reformasi.(5) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 dan 4diatas, perlu segera diluarkan Surat Keputusan DPPPBR tentangpemberhentian Sdr.H.Mustam Mannawi, S.PdI sebagai Anggota PartaiBintang Reformasi dan Rekomendasi Pergantian Antara Waktu atas namaSdr.H.Mustam Mannawi, S.Pd.I ;6 Bahwa sedangkan pada bagian MEMUTUSKAN dari Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi

  Peraturan KPU No.13 Tahun 2013. olehkarena Penggugat pindah ke Partai Politik lain dengan alasan yang sangatrasional, masuk akal dan logis serta sesuai dengan Hukum dan ketentuanUndangUndang yang berlaku, sebab Partai Bintang Reformasi (PBR) sudahtidak lagi menjadi peserta pemilu tahun 2014, sedangkan Anggota danPengurus Partai Bintang Reformasi sudah hampir pada pindah ke Partai Politiklain seperti halnya Ketua Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Pinrangsudah pindah ke Partai Glindra. dengan

  Pinrang6 Bahwa adapun gugatan Penggugat pada poin (6) adalah benar karenaTergugat telah berpindah partai dari Partai Bintang Reformasi (PBR) kePartai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta adanya surat pengunduran dirisecara tertulis diatas kertas bermaterai yang ditulis dan dibuat olehPenggugat sendiri, sehingga DPP Partai Bintang Reformasi memutuskandan mengesahkan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan PartaiBintang Reformasi, tidak dibenarkan lagi Penggugat bertindak danmengatas namakan diri sebagai

  Bintang Reformasi karenapartainya tidak lolos pada pemilu yang akan datang ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat Vmenyatakan akan menaggapinya dalam kesimpulan ;2Makkaratang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengetahui permasalahan penggugat karena di PAWkan olehpartainya yaitu Partai Bintang Reformasi ;e Bahwa penggugat di PAWkan awalnya karena penggugat mengundurkan diridisebabkan Partai Bintang Reformasi tidak lolos verifikasi

  memPAWkan penggugat ;Bahwa di dalam AD/AR partai Bintang Reformasi mengatur tentang adanyasuatu badan yang menyeselesaikan masalah sengketa kepartaian ;Bahwa untuk Partai Bintang Reformasi ada yang disebut Dewan Syura yangkeberadaannya ada di Pusat ;Bahwa penggugat selaku anggota Partai Bintang Reformasi untuk memanfaatkankeberadaan Dewan Syura untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antarapenggugat dengan Partai Bintang Reformasi ;Bahwa selain Penggugat ada juga anggota Partai Bintang Reformasi

• yang seringanringannya denganalasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangi lagi perbuatannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :DAKWAANKESATUBahwa Terdakwa AWANG AMRULLAH Bin AWANG SAFRUDDIN padahari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 15.00 wita, atau setidaktidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun dua ribu delapan belas,bertempat di Jalan Tenis Gang Reformasi

  Kelurahan Api Api KecamatanBontang utara Kota Bontang atau setidaktidaknya di suatu tempat yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang tanpa hakmenguasal, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjatapenikam atau senjata penusuk yang dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut : Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 witasaksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO yang beralamat diJalan Tenis Gang Reformasi Kelurahan Api Api Kecamatan

  Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang UtaraKota Bontang keluar dari rumah menuju ke depan gang untuk berjualanbensin eceran sambil menggendong anaknya, kKemudian saksi INDRIANADWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO melewati rumah terdakwa yangberada di depan Gang Jalan Tenis Gang Reformasi Kelurahan Api ApiKecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan sesampainya saksiINDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO di depan gang,terdakwa mendatangi saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERIWARNOTO sambil mengacungkan 1

  INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 witabertempat di Jalan Tenis Gang Reformasi Kelurahan Api Api KecamatanBontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan perbuatan pidanaberupa membawa senjata tajam yang diarahkan kepada Saksi;Bahwa mulanya Saksi keluar dari rumah menuju ke depan gang untukberjualan bensin eceran sambil menggendong anaknya, kemudian Saksimelewati

  Api Api Kecamatan Bontang UtaraKota Bontang untuk tidur;Bahwa kemudian Saksi Indriana keluar dari rumah menuju ke depangang untuk berjualan bensin eceran sambil menggendong anaknya, kemudianSaksi Indriana melewati rumah Terdakwa yang berada di depan Gang JalanTenis Gang Reformasi Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara KotaBontang.

• DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten nagan Raya, beralamat di Jalan Nasional No. 193 Suka Makmue Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, beralamat di Jalan T. Iskandar No. 03 Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT TERTARIK;

  DPC Partai Bintang Reformasi K. ten n nRaya, beralamat di Jalan Nasional No. 193 SukaMakmue Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten NaganRaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2.

  Menurut AD/ARTPartai Bintang Reformasi, jika salah seorang pengurusatau anggotanya diduga telah melanggar AD/ART partai,maka tindakan yang harus dilakukan oleh tergugatadalah memberikan peringatan secara tertulis kepadapenggugat sampai 3 (tiga) kali, bukan malah merekalpenggugat dari anggota DPRK. Hal ini jelas diatur dalamART PBR paSal 27 ayat (2);11.

  DALAM EXCEPTIESubjek Tergugat tidak lengkap (Error in Persona)Bahwa Subjek Tergugat tidak lengkap (Error in Persona), halini dikarenakan Penggugat sama sekali tidak menempatkanDewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (DPPPBR)sebagai para pihak didalam perkara ini, padahal yangmenjadi salah satu objek gugatan Penggugat adalah berupasurat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat PartaiBintang Reformasi (DPPPBR) dibawah nomor : 440/A/DPPPBR/X/2008 tertanggal 10 Oktober 2008.

  Sehingga dengantidak diikut sertakannya Dewan Pimpinan Pusat PartaiBintang Reformasi (DPPPBR) sebagai para pihak, sementarayang menjadi salah satu objek gugatan Penggugat adalahsurat DPP PBR tersebut, maka secara yuridis formal gugatanPenggugat tidaklah sempurna, sehingga oleh karena itupula gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima.B.

  dari DPP PartaiBintang Reformasi dengan suratnya Nomor: 440/A/DPPPBR/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008, tentang RekomendasiPengganti Antar Waktu (PAW) H.

• Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Federasi SerikatPekerja Pariwisata Reformasi, Provinsi DKI Jakarta, Nomor :O4/A/VII/2016, tanggal 2 Juli 2016, tentang Susunan danKomposisi Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaPariwisata Reformasi Grand Cempaka Business Hotel PT. JakartaTourisindo, periode 20162019, Jo.

  Jakarta Tourisindo, di Jakarta danFederasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi PT.

  Federasi SerikatPekerja Pariwisata Reformasi Unit Kerja Grand Cempaka Resort &Convention Hotel.

  Jakarta Tourisindo, (2) Ketua SerikatPekerja Pariwisata Reformasi Grand Cempaka Resort, dan (3) KetuaSerikat Pekerja Pariwisata Reformasi Grand Cempaka Business, dalampertemuan tanggal 8 Maret 2108 tersebut Sdr. Dedy Maryadi (selakuKetua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi GrandCempaka Business Hotel/Penggugat) ikut hadir;Halaman 21 dari 53 halaman. Putusan Nomor : 220/G/2018/PTUNJKT2.

  (Sesuai dengan aslinya);Keputusan Musyawarah Nasional KeVI Federasi SerikatPekerja Pariwisata Reformasi Nomor : 10/MUNAS VI/FSP PARREF/X/2015, Tentang Penetapan dan Pengesahan FormaturMusyawarah Nasional KeVI Federasi Serikat PekerjaPariwisata Reformasi berikut Berita Acara Penyusunan danPenetapan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan PusatFederasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Periode 20152020, tanggal 31 Oktober 2015.

• Reformasi Kelurahan Apiapi, Kecamatan12Bontang Utara dengan nilai Rp. 2.500.000.000, dengan penunjukanlangsung tidak jelas dasar hukumnya ; Bahwa selain itu pemerintah Kota Bontang Cq.

  Reformasi Kelurahan Apiapi, Kecamatan Bontang Utara adalah salah satujenis pekerjaan yang dimaksud merupakan percepatan pembangunan Kota Bontang,sehingga Penggugat/Terbanding berusaha untuk mendapatkan pekerjaanpembangunan jembatan dan peningkatan Jalan Kesatuan Kel.

  Reformasi Kelurahan Apiapi,Kecamatan Bontang Utara dengan biaya sendiri yang dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding dalam masa waktu tahun 2006 s/ d 2007 ; Menimbang, bahwa selama pekerjaan pembangunan pembuatan salurandrainase Jln.

  Reformasi Kelurahan Apiapi,Kecamatan Bontang Utara, yang besarnya dipertimbangkan sebagai berikut: Manimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwapekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase JIn.

  Reformasi Kelurahan Apiapi,Kecamatan Bontang Utara pekerjaan mana merupakan tanggung jawabPemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang ; 3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat/Pembandingdengan tidak mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan pembangunanpembuatan saluran drainase JIn. Reformasi Kelurahan Apiapi, Kecamatan Bontang Utara nantinya untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding yang telah mengerjakan pekerjaan tersebut, adalah Perbuatan Melawan Hukum ; 4.

• Reformasi, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluhribu rupiah);

dan pemohon II;Telah memeriksa alatalat bukti pemohon dan pemohon II;DUDUK PERKARABahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPenetapan No.255/Pdt.P/2021/PA Pare Hal. 1 dari 14Parepare Nomor 255/Pdt.P/2021/PA Pare tertanggal 26 November 2021mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018, Pemohon danPemohon Il melangsungkan pernikahan menurut agama Islamdirumah Imam setempat di Jalan Reformasi

Menetapkan sahnya perikahan antara Pemohon (Abdulloh binBoin) dengan Pemohon II (Desi Nurmalasari binti Ardin) yangdilaksanakan pada tanggal O05 September 2018 dirumah Imamsetempat di Jalan Reformasi, Kelurahan Kampung Baru, KecamatanBacukiki Barat, Kota Parepare;3.

Reformasi, KelurahanKampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare; Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berstatus perjakasedangkan Pemohon II berstatus janda; Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon Ilbernama Dedi Wahyudi bin Ardin, sedangkan yang menikahkanadalah Imam masjid yang bernama Abdullah; Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri Supriadi dan DekiSaputra dengan mas kawin berupa cincin emas 1 (satu) gram danseperangkat alat sholat; Bahwa antara keduanya tidak

Reformasi, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat,Kota Parepare, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon IIyang bernama Dedi Wahyudi, yang menikahkan adalah Imam masjid yangbernama Abdullah, yang menjadi saksi adalah Supriadi dan Deki Saputrasedangkan mas kawin yang diserahkan berupa cincin emas 1 (Satu) gramdan seperangkat alat sholat;Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi dan Il yangsaling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahanpemohon Abdulloh

Reformasi, KelurahanKampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 290.000, (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarahMajelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 14Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443Hijriyah, oleh kami H. Mihdar, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hartini Ahada, M.H. dan Dr.

• Andi Abu Bakar Kota Parepare;Bahwa rumah yang berada di Jalan Reformasi dan jalan H. Andi Abu BakarKota Parepare adalah milik Terdakwa;Bahwa Pagar seng dan gembok yang telah dibongkar tersebut sudah tidakbisa untuk digunakan sebagai pagar pembatas sebagaimana mestinya;Bahwa dua tempat pembongkaran tersebut berada di pinggir jalan yaknijalan Reformasi dan jalan H. Andi Abu Bakar yang merupakan tempatumum dan dapat dilihat oleh banyak orang;Bahwa dengan adanya kejadian pembongkaran tersebut, PT.

  Andi Abu Bakar Kota Parepare; Bahwa pada awalnya bangunan yang berada di Jalan Reformasi dan jalanH.

  ;Bahwa terdakwa membongkar pagar pembatas tersebut oleh karena saksiPatonangi ingin menguasai kembali bangunan yang sudah dieksekusi yangberada di Jalan Reformasi dan Jalan H.

  Parepare;Bahwa yang menempati rumah yang terletak di jalan Reformasi adalah orang tuadan kakak saksi, sedangkan rumah koskosan yang terletak di jalan H. A.

  Parepare; Bahwa selain yang berada di jalan Reformasi, rantai pengunci pagar milikPT. Bank BCA yang terletak di jalan H.

• Bahwa selama menjadi PNS dengan jabatan fungsional sebagai Guru pada MIAlKhairiyah, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknyasebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, tentangJabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, serta ketentuan peraturanperundangundangan lain yang ada kaitannya dengan jabatan fungsional Guru;.

  PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, BAB Ix;.

  Bahwa Usulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru (PPJG) beberapa GuruPegawai Negeri Sipil ditolak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKIJakarta dengan alasan tidak memenuhi syarat dalam Pasal 32 Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;j. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiNomor 16 Tahun 2009, Pasal 32 ayat (1) huruf c : usia paling tinggi 50 tahun;k.

  Bahwa Guru yang tidak bisa memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, BAB IX, tidak mempunyaiJabatan Fungsional Guru;.

  Guru Muda:1.0 oe dst:Qe ee eec cc eteceeeeeeees dst:C. cewasssxcvmmennas: dst:OG. eee eee eeeeee dst;Selanjutnya dalam Bab IX Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 diatursebagai berikut:Pasal 30 ayat (1):Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Guruharus memenuhi syarat sebagai berikut:a.

• Reformasi Kec. Bansir Darat Kec. PontianakTenggara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriPontianak, Dimuka umum secara Bersamasama melakukan kekerasanterhadap korban CANDRA yang mengakibatkan luka, yang dilakukan ParaTerdakwa dengan cara sebagai berikut:Berawal korban berada di depan caf Graha JI. Reformasi Kec. Bansir DaratKec.

  Reformasi Kec.Bansir Darat Kec.

  Reformasi Kec.Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara; Bahwa benar, berawal korban berada di depan caf Graha JI. Reformasi Kec.Bansir Darat Kec.

  Reformasi Kec. Bansir Darat Kec. PontianakTenggara;Menimbang, bahwa berawal korban berada di depan caf Graha Jl.Reformasi Kec. Bansir Darat Kec.

  Reformasi Kec. Bansir Darat Kec.Pontianak Tenggara;Menimbang, bahwa berawal korban berada di depan caf Graha Jl.Reformasi Kec. Bansir Darat Kec.

• Prinsip Kelulusan CPNS ;Bahwa terhadap perbedaan penafsiran dan pemahaman ini,kemudian Bupati Samosir telah mengajukan surat kepada MenfteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia tertanggal 20 Januari 2015 dan tertanggal 10 Pebruari2015 perihal Peninjauan Kembali Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNSTahun 2014 sebagdimana amanat Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2014 pada Lampiran Angka IV.PEMBAGIAN

  Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CalonPegawai Negeri Sipil Tahun 2014 antara TERGUGAT dengan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;4.

  yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentangTambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2014.Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentangTambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri SipilTahun 2014 pada angka romawi Ill huruf F nomor 5 huruf d tentangprinsio kelulusan CPNS disebutkan kriteria penentuan kelulusan pesertaadalah sebagai berikut

  Birokrasi Nomor : B/5597/M.PANRB/12/2014perihal penyampaian Daftar Nilai TKD hasil seleksi CPNSD 2014 ( vide buktT9), dimana hal ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran danpemahaman hukum terhadap Peraturan Menteri PendayagunaanAPaOrat Ul........06665Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentangTambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri SipilTahun 2014 antara Tergugat dengan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi RI, dimana menurut

  surat KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/5597/M.PANRB/12/2014 pada pokoknya adalah menyampaikan daftarnilai TKD baik yang memenuhi passing grade maupun yang tidakmemenuhi passing grade dan menganulir pilihan kedua dan ketigasedangkan menurut Tergugat penetapan dan pengumuman hasil seleksiCPNS sesuai dengan formasi jabatan adalah kewenangan dari Instansiyang mendapat dlokasi formasi sebagdimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

• , tahun 2000 bergabung pada GKRIA, tahun 2007 bergabungpada GPIN ; 22Bahwa saksi tahu gedung gereja dan Pastoria disengketakan dan yangmengsengketakan adalah GKPII Semarang dengan GKPII Reformasi, hal tersebutsaksi tahu karena sering mengikuti sidangnya di Pengadilan Negeri Surabaya danmasalah tersebut diumumkan melalui warta gereja ; Bahwa yang mewakili GKPII Reformasi adalah Karel Adoe dan Jalmav sebagai23Ketua Umum GKPII Reformasi dan Sekretaris Umum GKPII Reformasi ; Bahwa dalam perkara tersebut

  Ketua UmumGKPII Reformasi dan J.Z.

  , tahun 2000 bergabungpada GKRIA, tahun 2007 bergabung pada GPIN ; Bahwa saksi tahu ada sengketa antara GKPII Semarang dengan GKPII Reformasi,yang mempermasalahkan gedung gereja dan Pastoria ; Bahwa yang digugat oleh GKPII Semarang adalah Karel Adoe sebagai Ketua UmumGKPII Reformasi dan J.Z.

  Benar bahwa pada tahun 1975 Jemaat Mahanaim bergabung dengan GKPPI yangberpusat di Semarang, namun kemudian pada tahun 1994 Jemaat GKPPI tersebut berdirisendiri menjadi GKPPI Reformasi Surabaya dan selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2000GKPPI Reformasi berganti nama menjadi Gereja Kristen Reformasi Indonesia2.

  September..........3816 September 1994 yang kemudian berdasarkan Akta No.143 tertanggal 28 Maret 2008Tentang Anggaran Dasar Gereja telah merubah nama GKPPI Reformasi menjadi GerejaKristen Reformasi Indonesia atau GKRIA, didapati bahwa penggunaan nama dari GerejaKristen Reformasi Indonesia atau GKRIA baik dalam Anggaran Dasar No.143 tanggal 28Maret 2008 mapun dalam daftar di Departenmen Agama RI tidak ada menggunakan embelembel Jemaat Mahanaim ; Menimbang bahwa demikian pula dalam suratsurat yang

• AlKhairiyah Penggugat telah melaksanakan tugas dengansebaikbaiknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Nomor :16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnyaserta ketentuan perundangundang lainnya yang ada kaitannya denganJabatan Fungsional Guru;Bahwa Penggugat dinyatakan Lulus dalam Program Sertifikasi GuruUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan Sertifikat PendidikNomor : Un.01/F1/R/001444

  Bahwa usulan pengangkatan pertama dalamJabatan Guru (PPJG) beberapa Guru PNS ditolakKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKIJakarta dengan alasan tidak memenuhi syaratdalam Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun2009 pasal 32;j. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun2009 pasal 32 ayat 1 huruf c, usia paling tinggi 50(lima puluh) tahun;k.

  Guru Muda:Tes sossmensn 22 25 rommcmmsinn #2 dst;OQ. eceeeeeeeeeneeneneees dst;CL leeceee eee ee eee eneeeeeeenes dst;CQ, ee eeeececee eee eeeeee enone dst;Selanjutnya dalam Bab IX Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16Tahun 2009 diatur sebagai berikut:PAGEPasal 30 ayat (1):Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan FungsionalGuru harus memenuhi syarat sebagai berikut:a.

  , diberlakukan terhadap Guru yang pengangkatannya tidakbertentangan dan atau telah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tersebut, khususnyadalam Pasal 30 ayat (1), tidak dapat diberlakukan terhadap pemberhentianPenggugat sebagai Guru karena dari awal pengangkatannya bertentangan danatau tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;Menimbang, bahwa demikian

  sampai dengan Pengatur Tingat Golongan/Ruang II/d sebelum dan atau pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, telah menjabatsebagai Guru.

• Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang terbuat dari besi ; Dirampas untuk dimusnahkan ; Selimut terdapat bercak darah, Kelambu warna biru terdapatbercak darah, Baju Kaos warna hitam terdapat bercak darah,Dikembalikan kepada saksi korban Reformasi Ziraluo4.

  ZIRALUO alias REVO, perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bermula pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 19.00 Wibterdakwa dan saksi korban REFORMASI ZIRALUO alias REVO berada dirumah tepatnya di ruang tengah sambil menonton televisi, saksi koroban dantedakwa tinggal serumah sejak awal April dan sejak tinggal bersama terdakwaselalu menanyakan keberadaan AMOS yang merupakan teman saksi korbandan terdakwa.

  pada saat membuka pintu depan saksi korban bertemudengan saksi ARMAN ARDIANTO, dan kemudian saksi korban berkata BANG,SIA ADI MEMBACOK AKU..dan masih dalam keadaaan berlumuran darah dankemudian saksi korban di bawa ke Puskesmas dan karena luka yang cukupparah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Insani dan setelah dirawat beberapahari di Rumah saksi Insani kemudian kembali dirujuk ke rumah sakit FinaEstetika di Medan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 173Pusk/NU/V/2016 tanggal 24 Mei 2017 atas nama REFORMASI

  Saksi Sri Mulyadhani Tanjung Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 02.00 wibketika saksi sedang tidur dirumahnya di Lingk ll Rahmad Desa KwalaBingai Kec Stabat Kab Langkat saksi mendengar suara keributan dansuara minta tolong dari sebeleh rumah saksi.Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 570/Pid.B/2017/PN STBBahwa kemudian suami saksi langsung menggedorgedor pintu rumahtersebut dan saksi korban Reformasi Ziraluo Als Revo langsungmembukakan pintu, selanjutnya pada saat itu saksi melihat

  saksi korbanReformasi Ziraluo Als Revo pada mukanya terdapat luka koyak danseluruh mukanya dalam keadaan berdarahdarah.Bahwa saksi korban Reformasi Ziraluo Als Revo memberitahukankepada saksi bahwa saksi korban telah dianiaya oleh terdakwa denganmenggunakan parang panjang.Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi korban ke RS Insani denganmenggunakan becak bermoitor milik erdi sedangkan suami saksi danwarga sekitar melakukan pengejaran terhadap terdakwa.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan

• Global Agronusa Indonesiamembayar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), denganalasan bahwa Pembayaran lahan tanah pada saat Pelepasan Hak tersebutkatanya tidak sesuai dengan harga, kemudian dibentuk Tim Reformasi sebagaiwakil dari masyarakat petani yang diketuai oleh Syamsul Bahri, selanjutnyaTim Reformasi bersama masyarakat melakukan kegiatan Reformasi ke PT.Global Agronusa Indonesia ;Bahwa setahu saksi hasil Reformasi Tim Reformasi ke PT.

  ;Bahwa saksi mengetahui tahun 1998 ada era reformasi ke PT. GlobalAgronusa Indonesia menuntut lahan cadangan 2000 ha, dan setahu saksitidak ada mahasiswa menghasut masyarakat petani Reformasi ke PT. GlobalAgronusa Indonesia karena Tim Reformasi diketuai oleh Samsul Bahri, S.Ag.demo ke PT.

  Global Agronusa Indonesia bersedian memberikan bantuan Pembibitanserta melakukan Pembersihan lokasi lahan cadangan 2000 hektar yangdisiapkan oleh Pemerintah ;> Bahwa saksi mengetahui pengurus dalam Tim Reformasi yang lain selainSamsul Bahri, S.Ag. tersebut adalah Hi. Jafar Alfaris, SH;> Bahwa saksi mengetahui Tim Reformasi adalah yang mewakili MasyarakatPetani Galela ke PT.

  dengan Pemerintah danPT.Global Agronusa Indonesia ;Bahwa saksi pernah mendengar ada imingiming ada lahan cadangan padawaktu Tim Reformasi ke PT.

  ratus juta rupiah) telah di terima olehmasyarakat melalui tim Reformasi;Halaman 120 dari 129 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Tob Bahwa saksisaksi tersebut adalan kepala desa diantara desadesa yangmasyarakatnya menjual lahan kepada perusahaan yang sekarang tanahdimaksud menjadi objek sengketa; Saksisaksi juga pemilik lahan yang dibebaskan dan sudah menerima uang yangdiberikan perusahaan melalui tim reformasi; Bahwa saksisaksi masuk dalam anggota tim reformasi;Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksisaksi

• PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PARIWISATA FEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA REFORMASI PT. BINTAN LAGOON RESORT (PUK SP PAR FSPSI R PT. BINTAN LAGOON RESORT), dalam hal ini diwakili oleh : AHMAD SUDARYANTO

  Darsono selaku ketua FSPSI Reformasi KabupatenBintan telah mengumpulkan mantan karyawan PT.

  Reformasi, Antara lain menjabat sebagaiSekretaris KOORWIL FSPSI. Reformasi Propinsi Kepulauan Riaudan merangkap jabatan sebagai Ketua KOORDA FSPSI. ReformasiKota Tanjungpinang, Dan juga masih duduk di Dewan PengupahanKota Tanjungpinang Dari Unsur FSPSI. Reformasi yang Seyogianyasangat mengetahui dan memahami Struktur, Carakter OrganisasiFSPSI. Reformasi ; Tidak ada yang namanya PUK. SP. PAR. Reformasi, Bahkan adayang lebih miris, Kuasa Hukum Penggugat Sdri. CHOLDERIASITINJAK SH. MH.

  Reformasi PT.

  Reformasi Kabupaten Bintan dengan menggunakankewewenangannya tidak sesuai dengan Asas asas Pemerintahan yangbaik dengan mengeluarkan surat tanda bukti pencatatan PUK. SP. PAR. FSPSI. Reformasi PT.

• yang terletak di di Jalan Utama Gang Reformasi II Villa Bukit UtamaBlok B1 Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor10056 yang dukeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaPekanbaru, atas nama Erwansyah dan Nadiah, dengan batasbatassebagai berikut :Utara berbatas dengan gang Reformasi;Selatan berbatas dengan Rumah contoh Perumahan Villa BukitUtama;Barat berbatas dengan Tanak milik Erlina;Timur berbatas dengan Gang Pribadi;Sebidang tanah berikut rumah permanen diatasnya seluas 133

  M2Yang terletak di Jalan Utama Gang Reformasi II Villa Bukit UtamaBlok B2 Kota Pekanbaru, yang saat ini Sertifikatnya berada di BankMestika sebagai jaminan kredit, dengan batasbatas sebagai berikut :Utara berbatas dengan Gang Reformasi II;Selatan berbatas dengan Gang Buntu dan rumah contoh;Barat berbatas dengan tanah Erlina;Timur berbatas dengan Gang Pribadi;Pada awalnya tanah pada poin 5.1 dan 5.2 ini berukuran 1400 M7?

  Menetapkan harta pada poin 5 antara lain :1 Sebidang tanah berikut rumah permanen diatasnya seluas 133 M2 yangterletak di di Jalan Utama Gang Reformasi II Villa Bukit Utama Blok B1Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10056 yangdukeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, atasnama Erwansyah dan Nadiah, dengan batasbatas sebagai berikut :e Utara berbatas dengan gang Reformasi;e Selatan berbatas dengan Rumah contoh Perumahan Villa BukitUtama;e Barat berbatas dengan

  Sebidang tanah berikut rumah permanen diatasnya seluas 133 M 2Yang terletak di Jalan Utama Gang Reformasi II Villa Bukit UtamaBlok B2 Kota Pekanbaru, yang saat ini Sertifikatnya berada di BankMestika sebagai jaminan kredit, dengan batasbatas sebagai berikut :e Utara berbatas dengan Gang Reformasi Il;e Selatan berbatas dengan Gang Buntu dan rumah contoh;e Barat berbatas dengan tanah Erlina;e Timur berbatas dengan Gang Pribadi;10.11.12.13.14.Pada awalnya tanah pada poin 5.1 dan 5.2 ini berukuran 1400

• Bangun Als Refor (dilakukanpenuntutan secara terpisah) datang ke Gudang Doorsmeer CS Auto Lift Hidrolik yangterletak di Jalan Gitar No.2 Pasar Baru Kota Medan, lalu saksi Joe Reformasi BangunAls Refor merusak gembok gudang dorsmeer hingga gemboknya terbuka laluterdakwa dan saksi Joe Reformasi Bangun Als Refor masuk kedalam gudang tersebutdan mengambil 1 (Satu) unit mesin compresor angin merk NLG Auto Lift Hidrolik tanpaseizin/sepengetahuan yang berhak yakni saksi korban Menanti Sitepu dimanasebelumnya

  pipa/selang compresor tersebut sudah digergaji olen saksi Joe ReformasiBangun Als Refor, selanjutnya terdakwa dan saksi Joe Reformasi Bangun Als Reforlangsung mendorong compressor tersebut keluar dari gudang kKemudian terdakwa dansaksi Joe Reformasi Bangun Als Refor mengangkat compressor tersebut ke becakbarang lalu membawanya kerumah terdakwa.

  Bangun;Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Reformasi Bangun danReformasiBahwa yang melaporkan pencurian tersebut adalah orang tua saksi korban;Bahwa yang terlebin dahulu ditangkap adalah Reformasi Bangun setelah itubaru terdakwa;Bahwa mesin Compressor tersebut bisa diangkat oleh 1 ()satu) orang;Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;FHIRISTMAN, SH (saksi Verbalisan), di dalam persidangan di bawah sumpah padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah penyidik

  yang telah melakukan pemeriksaan terhadapterdakwa;Bahwa yang membuat laporan adalah pemilik doorsmeer tersebut;Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Reformasi danPutra Jaya Simorangkir;Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit mesin Compressor Angin merkNLG Type 1 PK warna Orange ;Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Desember2017 sekira pukul 01.00 wib dari gudang doorsmeer CS Auto Lift Hidrolik;Bahwa pencurian tersebut terjadi di jalan Gitar No. 2

  Bangun Als Refor merusak gembok gudangdorsmeer hingga gemboknya terbuka lalu terdakwa dan saksi Joe Reformasi BangunAls Refor masuk kedalam gudang tersebut dan mengambil 1 (satu) unit mesincompresor angin merk NLG Auto Lift Hidrolik tanpa seizin/sepengetahuan yang berhakyakni saksi korban Menanti Sitepu dimana sebelumnya pipa/selang compresortersebut sudah digergaji olen saksi Joe Reformasi Bangun Als Refor, selanjutnyaterdakwa dan saksi Joe Reformasi Bangun Als Refor langsung mendorongcompressor

• Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I 1.Giad Era Reformasi bin Samsudin
  2.Mebi Nenria binti Nandri dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2019 di Sukarami Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon IIsejumlah Rp590.000,00 ( lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672042907010001 atasnama Giad Era Reformasi, tanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan olehDisduk Capil xxxx xxxxx xxxx Bukti Surat tersebut telah diperiksa olehHakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telahdinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan parafHakim;2.

• Bupati Konawe Kepulauan diperintahkanuntuk mengumumkan seleksi CPNS Kabupaten Konawe KepulauanTahun 2014 dengan mendasarkan pada daftar hasil Tes KemampuanBidang (TKD) sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/4510/M.PANRB/11/2014, tanggal 18 November 2014, hal tersebutsebagaimana termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/837/M.PAN.RB/03/2015, Sifat : Segera, Perihal : Pembatalan

  danrencana pelaksanaan TKB ulang sebagaimana Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor : B/1464/M.PANRB/04/2015 tanggal 24 April 2014dinyatakan tidak berlaku, serta memerintahkan Bupati KonaweKepulauan untuk segera mengumumkan kelulusan CPNS Tahun 2014berdasarkan hasil TKD sebagaimana disampaikan melalui Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor : B/837/M.PAN.RB/03/2015 tanggal 11 Maret 2015(Vide bukti

  T4 dan bukti T7) ; ++ ===Bahwa, menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/2702/M.PANHalaman 42 dari 56 Hal.

  Bupati Konawe Kepulauan untuk segeramengumumkan kelulusan CPNS Tahun 2014 berdasarkan hasil TKDsebagaimana disampaikan melalui Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :B/837/M.PANRB/03/2015 tanggal 11 Maret 2015 dan Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor : B/2702/M.PANRB/08/2015 tanggal 25 Agustus 2015(Vide bukti T3, bukti T4, bukti T5, dan bukti T7) ; Bahwa, menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan

  Hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 sebagaimana SuratMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor : B/273.1/M.PANRB/01/2015 tanggal 09Januari 2015 dinyatakan dibatalkan, dan rencana pelaksanaan TesKompetensi Bidang (TKB) ulang sebagaimana termuat dalam SuratMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia kepada Bupati Konawe Kepulauan NomorHalaman 51