Ditemukan 244125 data
Terbanding/Terdakwa : RIZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM , REZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM
371 — 31
Terbanding/Penuntut Umum I : SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
Terbanding/Penuntut Umum II : BUSTANUDDIN, S.H
Terbanding/Penuntut Umum III : R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : ELLYAS MOZART Z S, SH.,MH
69 — 28
1.SONI, S.H., C.Md., C.MpdI., C.CA
2.BATARA MULIA, S.H
3.MAULANA MAKMUN
Tergugat:
H. Murasman
Turut Tergugat:
3.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5.Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan C/q Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
6.Karapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura
75 — 8
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Parman Fransiskus Situmorang
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
151 — 0
SK.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2017 dan Peta Lampirannya adalah tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap objek sengketa;
- Menyatakan bahwa kawasan hutan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2023 adalah tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap objek sengketa;
- Menyatakan dalam hukum :
Terbanding/Terdakwa : Isrizal Alias Buyung Bin Ismail
117 — 26
Terbanding/Terdakwa : MORIS SIPAYUNG Anak dari JATI ALAM SIPAYUNG
35 — 33
WISNU HAMBORO, SH
Terdakwa:
A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHERAN , AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHERAN
468 — 119
Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udangjenis vannamei milik terdakwa di Pekon Pardahaga Kecamatan LemongKabupaten Pesisir Barat tidak Ssesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayahperuntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab. PesisirBarat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap danPariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah KabupatenPesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang WilayahTahun 2017 2037.
Zetta sudah berjalansebelum terbit Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sedangkanRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut disahkan pada tahun2017; Bahwa Peraturan Daerah perihal rencana Tata Ruang wilayah tahun20172037 di tetapkan pada tanggal 28 November 2017; Bahwa tambak udang yang sudah ada sebelum Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) diterbitkan akan dihentikan setelah tenggang waktu 2(dua) tahun setelah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebutdiberlakukan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa
Bahwa menurut penjelasan Pihak terkait, Pemda Pesisir barat tidakmengeluarkan izin dikarenakan usaha tambak udang tersebut karena telahmenyalahi Tata Ruang Pemda Pesisir Barat sesuai dengan Perda Nomor. 8Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037,; Bahwa benar sudah ada surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :1.
Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udangyang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayahperuntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab.
PesisirBarat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap danPariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah KabupatenPesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang WilayahTahun 2017 2037; Bahwa dikarenakan tempat usaha milik Terdakwa tidak sesuai denganPerda Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun2017 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkanSurat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa serta pemasanganPapan Plang
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
H.RAMADI
Turut Tergugat:
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
145 — 95
Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan DanFungsi Kawasan Hutan, berbunyi:Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintahdaeran berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atauHalaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN TIkkabupaten/kota yang ditetapbkan dengan peraturan daerah sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang dan berdasarkan tata ruang
yang berlaku tetap sesuai dengantata ruang sebelumnya namun berdasarkan UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan Menjadi UndangUndang, areal tersebut menurut petaKawasan Hutan yang terakhir:a. merupakan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversidiproses melalui Pelepasan Kawasan
51 — 24
Menyatakan terdakwa Andi Agus Bin Ali Nurdin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menelantarkan orang dalam ruang lingkup keluarga;2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
62 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ali, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menelantarkan orang lain dalam ruang lingkup rumah tangga;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Iriyanto alias lyan bin M. Ali olehkarena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buku nikah Nomor 288/6/VIII/2989, tanggal 26 Juli 1989, yangdikeluarkan oleh KUA Depertemen Agama Kecamatan Tebas, KabupatenSambas;Dikembalikan kepada saksi Uray Yatina;4.
Ali terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkanorang lain dalam ruang lingkup rumah tangga";2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 4 (empat) bulan;3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jikadikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karenaTerpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaanselama 8 (delapan) bulan berakhir;4.
370 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
AHMADI, SH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
420 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
ROBERT SUDJASMIN VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
PUTUSANNomor 436 K/TUN/KI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROBERT SUDJASMIN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna Unit 0131A,RT. 001 RW. 010, Menteng Atas, Setia Budi, JakartaSelatan, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja
Memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Republik Indonesia untuk memberikan seluruh informasi yangdiminta oleh Pemohon Informasi Publik;4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dariperkara ini;Halaman 2 dari 6 halaman.
454 — 323 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS AHMADI, S.H;