1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951.Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa banyakdampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya makaMajelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yangdilakukan Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuanpemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasansesuai dengan teori retribution (revenge) atau untuk tujuanmemuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendirimaupun pihak yang dirugikan atau menjadi korbankejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikanpenjeraan (deterrent

ini baik mengenai fakta hukum, pembuktian dan landasan hukum,tanpa menurut pada ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak didukungdengan pertimbangan hukum secara motiveringsplicht sebagaimana yangdisyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun1974;Bahwa agar putusan peninjauan kembali ini kelak juga dapat dijadikanpenegakan hukum (/aw enforcement) yang bersifat tindakan represif(penindakan) sekaligus merupakan tindakan preventif (pencegahan) yangmengandung harapan menjadi faktor deterrent

dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifatproporsional yang mengandung prinsipprinsip dan tujuan pemidanaan, yangdapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (sosi/alJustice), dan keadilan moral (moral justice);Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

Harry Pratama, mengingat barang bukti tersebut merupakan identitaskependudukan yang tentu masih diperlukan oleh Terdakwa dalam kehidupanbernegara, maka telah tepat apabila ditetapkan, dikembalikan KepadaTerdakwa;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatunkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yangtelah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentuyang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect),pengaruh moral

peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiruoleh prajurit yang lain, maka Majelis Hakim perlu memberikansanksi yang tegas terhadap pelanggaran seperti ini dan apabila tetapdipertahankan dalam dinas militer akan sangat berpengaruh terhadappembinaan dan dapat menggoyahkan sendisendi disiplinkeprajuritan.Berdasarkan uraian tersebut ditas Majelis Hakim berpendapatpidana tambahan pemecatan dari Dinas militer dipandang sudah sesuaidengan kesalahan terdakwa sehingga untuk menimbulkan efek jera( deterrent

perbuatan Terdakwa merugikan masyarakatkhususnya masyarakat Barabai, kabupaten Hulu Sungai Tengah, KalimantanSelatan dibidang pelayanan kesehatan karena Rumah Sakit Umum Daerahdibangun dengan dana yang telah berkurang ;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwadengan kawankawannya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi jugatelah merupakan pelanggaran terhadap hakhak sosial dan ekonomi masyarakatsecara luas, untuk itu pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa diharapkanmempunyai deterrent

Untuk mencegah sebagai tindakan preventif danperingatan dini (deterrent effect) pada para potensial penyelundup pajakagar tidak terjadi meluasnya pelaporan SPT yang tidak sesuai dengankeadaan sebenarnya sehingga merugikan penerimaan negara.

Terdakwa sangatmerugikan masyarakat dalam mempergunakan Sarana dan Prasarana AreaParkir Timur dan Bangunan Penunjang Asrama Haji Pondok Gede JakartaTimur ;Halaman 42 Putusan No.10/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI.Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi yaqng selama ini terjadi secarameluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga telah merupkanpelanggaran terhadap hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas ;Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwadiharapbkan mempunyai deterrent

harusdihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yangmengandung prinsipprinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilanhukum (legal justice), keadilan sosial (sosial justice), dan keadilan moral (moral justice);Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untukmelakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindakpidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruhpencegahan (deterrent

perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sertatidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yangdapat membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutanhukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

para Terdakwa tidak mengakui bahwa paraTerdakwa telah diajak;Menimbang, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada paraTerdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yangdilakukan oleh para Terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baikkeadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice) baikbagi para Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yangdijatuhnkan kepada para Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera(deterrent

perbuatan Terdakwa merugikan masyarakatkhususnya masyarakat Barabai, kabupaten Hulu Sungai Tengah, KalimantanSelatan dibidang pelayanan kesehatan karena Rumah Sakit Umum Daerahdibangun dengan dana yang telah berkurang ;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwadengan kawankawannya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi jugatelah merupakan pelanggaran terhadap hakhak sosial dan ekonomi masyarakatsecara luas, untuk itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkanmempunyai deterrent

The question of the deterrent effect of thedeath sentence has been a contentious issue formany years. Intuitively , many officials ,legislators , courts and members of the publicassume that the because of its severity andfinality , the death sentence must have asi gnificant deterrent effect , and capitalpunishment statutes have often been adopted onthe basis of such instinctive judgments ;60. The extensive research that has been done overthe last 40 years does not support theseassumptions.

seringanringannya.2) Tentang PidanaTambahan.Bahwa dalam Tuntutan Oditur Militer knususnya mengenaipidana tambahan yaitu Terdakwa di pecat dari DinasMiliter, menurut Penasehat hukum Terdakwa hal tersebutsangatlah berlebihan karena apabila tujuan pemidanaantersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai denganteor retribution (revenge) atau untuk tujuan memuaskanpihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupunpihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatanmelainkan sebagai usaha untuk memberikan penjerahan(deterrent

Menimbang, bahwa pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa sangatmerugikan masyarakat dalam mempergunakan Sarana dan Prasarana AreaParkir Timur dan Bangunan Penunjang Asrama Haji Pondok Gede Jakarta TimurMenimbang, bahwa tindak pidana korupsi yagng selama ini terjadi secarameluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga telah merupkanpelanggaran terhadap hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas ;Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatunkan kepada Terdakwadiharapkan mempunyai deterrent

Akibatnya yang terjadi bukan deterrent effect tetapimalah fertiliser effect tindak pidana di bidang perpajakan;Bahwa sebagai persandingan, di Negeri Belanda tindak pidanadibidang perpajakan diancam dengan hukuman penjara palingHalaman 45 dari 53 halaman. Putusan Nomor 94/B/PK/PJK/20154.16.lama 4 tahun dan denda paling tinggi 100% tanpamenghilangkan pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Akibatnyayang terjadi bukan deterrent effect tetapi malah fertiliser effecttindak pidana di bidang perpajakan;bahwa sebagai persandingan, di Negeri Belanda tindak pidanadibidang perpajakan diancam dengan hukuman penjara palinglama 4 tahun dan denda paling tinggi 100% tanpa menghilangkanpokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. (Gerit te Spenke,1985)Halaman 45 dari 51 halaman.

Putusan Nomor 176K / PM.III12 / AD / X / 2021Menimbangpembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge),melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeraan(deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendirimaupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadipenjahat dan perbaikan (reformasi/) kepada penjahat ataulebin tegas lagi pidana dijatuhnkan bukan untukmenurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifatedukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukanperbuatan tersebut lagi

Putusan No. 518 K/Pid.Sus/2017terhadap Terdakwa, pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulandan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,tidak memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segiedukatif, korektif, preventif, maupun represif serta tidak memberikan efekjera (deterrent effect), mengingat jumlah kerugian keuangan negarasebesar Rp914.285.486,00 (sembilan ratus empat belas juta dua ratusdelapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah)

harusdihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yangmengandung prinsipprinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilanhukum (legal justice), keadilan sosial (sosial justice), dan keadilan moral (moral justice);Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untukmelakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindakpidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruhpencegahan (deterrent