Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 2.Dalam hal ini, berdasarkan Kuasa insidentil tertanggal 22 Mei 2019,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalotanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor : 229/SK/KP/PAW/2019, bertindakjuga untuk mewakili Umar Salim, tempat dan tanggal lahir Gorontalo,12 April 1962, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Rawa Badung, Kel. Jatinegara,Kec. Cakung, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 3.3.

Dalam hal ini, berdasarkan Kuasa insidentil tertanggal 22Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaGorontalo tanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor : 230/SK/KP/PAW/2019,bertindak juga untuk mewakili Riduwan Hadi Basalama, tempat dantanggal lahir Gorontalo, 20 Desember 1966, Umur 53 Tahun, JenisKelamin Lakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, AlamatKersikan IV, Kel. Kersikan, Kec. Bangil, Pasuruan.

Selanjutnya disebutsebagai Pemohon 7.Serta berdasarkan Kuasa insidentil tertanggal 21 Mei 2019, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 19 Juni2019 dengan Nomor : 228/SK/KP/PAW/2019, bertindak juga untukmewakili Ahmad, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Mei 1970,Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam, PekerjaanWiraswasta, Alamat Gg. Andong, Desa Batu Tulis, Kec. Bogor Selatan,Kota Bogor.

Limba B, KecamatanKota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal23 April 2019 Nomor : 92/SK/KP/PAW/2019.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan PemohonTelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;DUDUK PERKARABahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2019yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo padatanggal 27Juni 2019 di bawah register perkara nomor : 97/Pdt.P/2019/PA.Gtlo,mengajukan

Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 Januari2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dan salah dalammenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Mahkamah Agung pernah memutus sengketa Pergantian AntarWaktu (PAW

) anggota DPRD yang amarnya menyatakan gugatanPenggugat Tidak Diteirma sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 283K/TUN/2017, tanggal 20 Juli 2017 Juncto Putusan Kasasi Nomor 452K/TUN/2017, tanggal 12 Oktober 2017 dengan pertimbangan yang padapokoknya menyangkut kompetensi peradilan; Bahwa permasalahan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRDadalah merupakan otoritas Partai Politik, dan dalam Keputusan Tergugattidak terdapat bes/issing karena isinya bukan kehendak dari Tergugatmelainkan kehendak Partai

Nomor 555 K/Pdt/SUS/201 1tertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/INDPP/IX/2010 perihalPenegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan ;Isi surat tersebut pada pokoknya menginstruksikan DPC PDI PerjuanganKabupaten Tabanan untuk segera mengajukan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan ( selanjutnyadisingkat DPRD Kabupaten Tabanan) dari PDI Perjuangan atas nama Drs.

Bahwa jika di dalam hal pemecatan Penggugat berdasarkan surat DPP PDIPerjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/II/2010 tanggal 6 Maret 2010, Tergugatll dan Tergugat Ill sebagai pihak yang mengusulkan sebagaimanadikemukakan di atas, kini dengan adanya surat dari DPP PDI Perjuangantertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihalpenegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Tergugat Il danTergugat Ill tidak melakukan pembelaan atas Penggugat setidaktidaknyamemberikan penjelasan kepada Tergugat

Bahwa tindakan Tergugat memecat Penggugat dari keanggotaan PDIPerjuangan sekaligus keanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan danmenginstruksikan agar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabananmengajukan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tabanandari PDI Perjuangan menggantikan Penggugat, dengan mengeluarkan surattertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal :penegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dengan mendasarkanatas surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/IIV2010

Menyatakan tindakan Tergugat dengan bantuan atau dukungan Tergugat Ildan Tergugat Ill, mengeluarkan surat tertanggal 22 September 2010 Nomor :328/IN/DPP/IX/2010 perihal, penegasan PAW Anggota DPRD KabupatenTabanan adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan ;4. Menyatakan oleh karena itu surat DPP PDI Perjuangan tertanggal 22September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal penegasan PAWAnggota DPRD Kabupaten Tabanan, batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum ;5.

Bahwa Penggugat pada awalnya mendapat informasi bahwa dirinyaakan di PAW (pergantian antar waktu) dari beberapa temanPenggugat di DPRD Kota Tegal, Selanjutnya Penggugatmenanyakan hal tentang rencana PAW terhadap dirinya pada KetuaDPRD Kota Tegal yaitu Saudara EdiSUTIPNO,S.H. j~ =~ enn nnn nnnn nen nenPutusan Perkara Nomor : 60/G/2012/PTUNSMG.Halaman 7 dari 49Halaman4.Bahwa Kemudian Ketua DPRD Kota Tegal membenarkan adanyarencana PAW terhadap diri Penggugat, hal tersebut dibuktikandengan adanya Surat

Memberikan rekomendasi kepada DPP PDI Perjuangan untukmenjatuhkan sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapTerlapor kepada Pelapor;4.

Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Dengan demikian maka dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatassangat keliru, tidak cermat bahkan menyesatkan, oleh karena tidak adasatu anak kalimat pun dalam Pasal 239 atay (2) huruf d yang mengatursoal Pemberhentian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota.Akan tetapi sebenarnya Pasal 239 ayat (2) huruf d mengatur soalPemberhentian Antarwaktua (PAW) anggota DPR ditingkat PemerintahPusat atau yang dikenal dengan

Tangerang dari PDI Perjuangan (Fotokopi sesuaidengan aslinya);Komisi Pemilu Umum Kabupaten Tangerang Berita acara Nomor037/BA/VII/2017 tertanggal 27 Juli 2017 tentang PemenuhanPersyaratan Calon PAW anggota DPRD Kab.

Memberikan rekomendasi kepada DPP PDI Perjuangan untukmenjatuhkan sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap terlaporkepada Pelapor;4.

LANA tersebut, di hari yangsama TERGUGAT memerintahkan TURUT TERGUGAT untukmengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadapPENGGUGAT dan digantikan oleh TERGUGAT Il sebagaimanaSurat TERGUGAT No. 020025/A/DPPGERINDRA/2020 tanggal28 Februari 2020 ;Bahwa dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAIGERAKAN INDONESIA RAYA (Gerindra) Nomor : 020052/Kpts/DPPGERINDRA/2020 tanggal 27 Februari 2020tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. AFRIZAL A.

Afrizal A.Lana dan Surat DPP Partai GerindraNomor: 020025/A/ DPPGERINDRA/2020Perihal PAW Anggota DPRD. Kota Depok Atas NamaSdr. H. Afrizal A.

Hal ini terlinat dari Permohonan GUGATANPROVISI yang dimohon oleh Penggugat telah menyangkut pokokperkara yaitu mengenai Pemberhentian Keanggotaan Penggugatdan PAW Penggugatselaku anggota DPRD Kota Depok.

Lanadan Surat DPPPartai Gerindra Nomor 020025/A/DPPGERINDRA/2020 tanggal28 Februari tentang Penggantian antar waktu (PAW) anggotaDPRD Kota Depok atas nama sdr. H. Afrizal A.

LanaBerdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra tanggal 14 April2020 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Dinas KPU Kota DepokNomor 187/PL.03SD/3276/KPUKot/IV/2010 tanggal 25 April 2020Perihal Penjelasan Mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW)Anggota DPRD Kabupaten/Kota;5.

Surat Gubernur Jambi Nomor S161.2/1552/SETDA.PEM4.2/Vl/2016,tanggal 27 Juni 2016 hal Usul Pemberhentian dan Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jambi Sisa Masa jabatan Tahun20142019;2. Surat Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor S.161.153447 Tahun 2014tanggal 162.4/794/DPRD/2016, tanggal 10 Juni 2016 hal PengusulanDrs. H. Hasani Hamid, sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) a.n.Irmanto, S.Pd;3.

Surat Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi Nomor 10/DPDPD/JBVIV/2016, tanggal 10 Mei 2016 Perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Jambi, mengusulkan pemberhentian Sdr. Irmanto, S.Pd.

Hasan Hamid, sebagaiPengganti Antar Waktu (PAW) a.n. Irmanto, S.Pd.;b.

Hasan Hamid, sebagaiPenggantgi Antar Waktu (PAW) a.n. Irmanto, S.Pd., dan Surat GubernurJambi Nomor S161.2/1552/SETDA.PEM4.2/VV2016, tanggal 27 Juni 2016hal Usul Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Provinsi Jambi Sisa Masa Jabaatan Tahun 20142019.

Hasani Hamid sebagaiPengganti Antar Waktu (PAW) atas nama Irmanto, S.Pd.,M.M. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Halaman 26 dari 46 halaman Perkara No.197/G/2016/PTUNJKT5. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89.

Kabupaten Lembata Jabatan Tahun 2014 2019 Daerah Pemilihan Lembata 1 (Satu) ; Salinan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :117 K/TUN/2017 tanggal 4 April 2017 ; Surat Ketua Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Lembata Nomor :106/SD/KPU.KAB.53,5313/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 PerihalPengiriman Nama Pengganti Antar Waktu) Anggota DPRDKabupaten Lembata ; Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenLembata Nomor : ISTIMEWA, tanggal 25 Mei 2018, Perihal UsulanPemberhentian dan Pengangkatan PAW

) ; Foto kopi Surat Komisi Pemilihan Umum KabupatenLembata ditujukan Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Lembata Nomor106/SD/KPU.KAB.53.5313/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018,Perihal : Pengiriman Nama Pengganti Antarwaktu AnggotaDPRD Kabupaten Lembata (foto kopi dari foto kopl) ; Foto kopi surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai PersatuanPembangunan Nusa Tenggara Timur yang ditujukankepada Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Nomor071/B/DPWNTT/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 Perihal :Pergantian Antar Waktu (PAW

Anggota DPRDKabupaten Lembata atas nama Yeremias Hurak adalah GubernurNusa Tenggara TimU~ ; Bahwa PAW Anggota DPRD Kabupaten Lembata atas nama YeremiasHurak ada usulan dari Ketua DPRD Kabupaten Lembata ke BupatiLembata, kemudian Bupati Lembata mengusulkan ke Gubernur NTT ; Bahwa berdasarkan indeks perihal pengusulan pemberhentian danpengangkatan PAW anggota DPRD nomor surat harus melalui bagianlegislasi dan persidangan ; Bahwa ada buku register untuk surat masuk dan surat keluar di DPRDKabupaten

pemeriksaan terhadap Muhidin Haji Syamsudin karenaharus melalui mekanisme ada yang di DPRD ; Halaman 55 dari 109 Halaman Putusan No. 31/G/2018/PTUNKPGBahwa saksi mengetahui permasalahan Muhidin Haji Syamsudin dariMuhidin Haji Syamsudin dan dari berkas bekas yang dibaca oleh saksi ;Bahwa selama saksi menjadi Anggota BKD, belum ada persoalan yangsudah diselesaikan oleh SakSi ; 2 222 n enn nen e en ne neeBahwa paripurna yang lain tidak sama dengan paripurna PergantianAntar Waktu, karena paripurna PAW

Artinya bahwa, sejakproses awal di partai politik, mereka pasti sudah memiliki alasan untukmengusulkan terjadinya PAW. Kemudian sampai pada pimpinan DPRD,mereka juga perlu meneliti apakah prosedur ini sudah sesuai denganperaturan perundangundangan atau belum. Lalu setelah dari pimpinanDPRD, lalu disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati atau walikota.Kemudian Bupati atau Walikota juga perlu meneliti dan memeriksa.

Bahwa pergantian antar waktu (PAW) seorang anggota DPRDdilakukan dengan mengacu pada aturan dan mekadanismehukum, dalam hal ini UU No. 22 Tahun 2003 denganoperasional pelaksanaannya dalam PP No. 25 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan PP No. 53 tahun 2005.Mekanisme PAW juga diatur dalam Keputusan Mendagri yangtertuang dalam SK No.161.7455/2008 tanggal 8 Februari Tahun2008.

Latar belakang PAW tentu berbedabeda antar anggotadewan, mulai dari perpecahan kepengurusan partai politik,tindakan pidana anggota dewan, dan perbedaanpandangan ferkait orientasi kepentingan partai politik yangdidasarkan pada AD/ART partai. Namun faktor kepentinganpengurus partai politik sangat dominan menentukan PAWtersebut. Salah satu ciri knas yang seringkali dijadikan pijakandalam penyelesaian sengketa PAW melalui PITUN.

Mekanisme PAW juga diaturdalam Keputusan Mendagri yang tertuang dalam SK No.161.7455/2008tanggal 8 Februari Tahun 2008. Latar belakang PAW tentu berbedabeda antar anggota dewan, mulai dari perpecahan kepengurusanpartai politik, tindakan pidana anggota dewan, dan perbedaanpandangan terkait orient asi kepentingan partai politik yang didasarkanpada AD/ART partai. Namun faktor kepentingan pengurus partai politiksangat dominan menentukan PAW tersebut.

Salah satu ciri knas yangseringkali dijadikan pijakan dalam penyelesaian sengketa PAW melaluiPTUN.

Sehingga kamuflase didalam Gugatan memuat inti sebenarnya55Untuk mengaburkan keinginan asli Penggugat yakni terhadappersodlan PAW dengan surat keputusan partai yang telah lewat waktu90 hari kalau di PTUN sehingga dialinkan ke Pengadilan Negeri yangsebenamya merupakan kewenangan obsolute dari PTUN.Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk menyatakan:Anggota DPR berhenti antarwaktu Karena: c. diusulkan oleh partaipolitik yang bersangkufan.

eeoe Sees: %eoN& +o Paw eneog emg

Paw,lalu Korban menayakan keberadaan sepeda motornya kepada Sdr. Paw,namun Sdr. Paw tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebutdengan alasan sudah dibeli dari Sdr. Iwan, jika mau Korban menebussepeda motor tersebut kepada Sdr. Paw, namun Korban tidak mau, laluSdr.

Paw, sedangkan Korbannyateman dekat Saksi bernama Sdr. Aswani; Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnyapada hari itu pukul 19.00 WIB Korban datang kerumah Saksi danmeminta Saksi untuk menemaninya kerumah Sdr. Awit, setibanya dirumah Sdr. Awit, Korban ngobrol dengan Sadr. Awit lalu Korban memintatolong kepada Sdr. Awit untuk mengantarkan Saksi dan Korbanketempat orang main judi qiu giu, kemudian Sdr. Awit pergi untukmengambil sepeda motornya, pada saat itu datanglah Sdr.

Paw dengan mengendarai 2 (dua) unitsepeda motor, sambil membawa parang lalu turun dari sepedamotornya, kemudian keempat orang tersebut mengejar Korban, melihatitu Korban langsung berlari masuk kedalam warung Sdr. Zuhri, lalu Sdr.Mat mengejar kedalam warung, saat didalam warung Sdr. Matmembacok Korban lalu ditangkis dengan menggunakan tangan kirinyasehingga tangan kiri Korban putus, sementara itu Sdr.

Paw membacokKorban berkalikali, kKemudian Korban keluar dari warung, lalu Terdakwamembacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang Korban,setelah itu Sdr.

Paw;Bahwa Korban meninggal dunia dengan kondisi tangan Kiriputus, tangan kanan hampir putus, telingan kiri robek dan bahu kirirobek;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;5.

Nomor 555 K/Pdt/SUS/201 1tertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/INDPP/IX/2010 perihalPenegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan ;Isi surat tersebut pada pokoknya menginstruksikan DPC PDI PerjuanganKabupaten Tabanan untuk segera mengajukan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan ( selanjutnyadisingkat DPRD Kabupaten Tabanan) dari PDI Perjuangan atas nama Drs.

Bahwa jika di dalam hal pemecatan Penggugat berdasarkan surat DPP PDIPerjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/II/2010 tanggal 6 Maret 2010, Tergugatll dan Tergugat Ill sebagai pihak yang mengusulkan sebagaimanadikemukakan di atas, kini dengan adanya surat dari DPP PDI Perjuangantertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihalpenegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Tergugat Il danTergugat Ill tidak melakukan pembelaan atas Penggugat setidaktidaknyamemberikan penjelasan kepada Tergugat

Bahwa tindakan Tergugat memecat Penggugat dari keanggotaan PDIPerjuangan sekaligus keanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan danmenginstruksikan agar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabananmengajukan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tabanandari PDI Perjuangan menggantikan Penggugat, dengan mengeluarkan surattertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal :penegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dengan mendasarkanatas surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/IIV2010

Menyatakan tindakan Tergugat dengan bantuan atau dukungan Tergugat Ildan Tergugat Ill, mengeluarkan surat tertanggal 22 September 2010 Nomor :328/IN/DPP/IX/2010 perihal, penegasan PAW Anggota DPRD KabupatenTabanan adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan ;4. Menyatakan oleh karena itu surat DPP PDI Perjuangan tertanggal 22September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal penegasan PAWAnggota DPRD Kabupaten Tabanan, batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum ;5.

Nomor 1435 K/Padt.SusParpol/201716.17.0132/Kpts/DPPGERINDRA/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentangPemberhentian keanggotaan Eveready Sitorus adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum tetap, sehingga harus dicabut dan dibatalkan;Bahwa demikian juga, karena surat Tergugat sebagaimana dimaksuddiatas tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap, maka secara hukumsural Tergugat II DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/08122/NDPDGERINDRA SUMUT/2015, tanggal 15 Agustus 2015 tentangusulan PAW anggota

EvereadySitorus sebagai Anggota Partai Gerindra; Surat DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/10127/B/DPDGER/NDRA SUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015tentang Usulan PAW Anggota Fraksi Gerindra DPRD ProvinsiSumatera Utara Sdr. Eveready Sitorus; Surat DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 15 Agustus 2015tentang Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Sadr.Eveready Sitorus;Halaman 10 dari 18 hal. Put.

Anggaran Rumah Tangga Partai GerakanIndonesia Raya (Gerindra) (Pasal 4 ayat (5));Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat :Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan IndonesiaRaya (Gerindra) Nomor: 080132/Kpts/DPPGERINDRNA/2015tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian KeanggotaanEveready Sitorus;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat II:(1) Surat DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/10127/B/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015tentang Usulan PAW

Eveready Sitorus;(2) Surat DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 15 Agustus 2015tentang Usulan PAW Anggola Fraksi Gerindra DPRD ProvinsiSumatera Utara Sdr.

dan membenarkan tandatangan dalam surat kuasanya, lagi pula Penerima kuasa adalah paraadvokad/konsutan hukum yang telah diambil sumpahnya oleh Pejabatyang berwenang maka surat kuasa khusus tersebut telah memenuhiketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA nomor 6 tahun 1994 dan KMA = 4Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw,, Penetapan, 0354/Pdt.P/2020/PA.Slw nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016, oleh karenanya kuasa tersebut dapatditerima ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPenetapan Ahli Waris (PAW

) dengan alasan (posita) sebagaimana dalamsurat permohonan Pemohon namun dalam petitumnya Pemohon mohonagar ditetapbkan sebagai anakanak dari perkawinan XXXXX denganXXXKXX ;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak melakukanperubahan terhadap permohonannya ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPenetapan Ahli Waris (PAW) namun didalam petitumnya Pemohonmohon untuk ditetapbkan sebagai anakanak dari XXXXX, maka MajelisHakim setelah mencermati permohonan Pemohon ternyata dalam suratpermohonannya

tanggal24 Oktober 2014 sekira pukul 11.15 Wib uang sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan slip transfer rekening BRI asli;Bahwa tujuan saksi Muhammad Rozali mentransfer uang kepadaTerdakwa untuk meminta tolong agar mengurus saksi Muhammad Rozalibisa menang/duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Batu Bara diperiode 2014 sampai dengan tahun 2019 yang akan diurus di kantorHalaman 9 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.B/2019/PN Kispusat Partai Nasdem Jakarta dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW

)yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem Kabupaten Batu Bara;Bahwa pengurusan dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW) yangakan dilakukan oleh partai tidak diharuskan atau diwajibkan memakaiuang, namun untuk kelancaran pengurusan tersebut saat itu Terdakwamenyampaikan agar menyiapkan sejumlahn uang sebesarRp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), siapa tau mereka (pihak darikantor pusat partai Nasdem Jakarta) minta nantinya;Bahwa sebabnya sehingga saksi Muhammad Rozali meminta tolongkepada Terdakwa

.15.000.000,00 (lima belas jutarupiah) dan slip transfer rekening BRI asll;Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ianya dapat mengurus saksiMuhammad Rozali untuk duduk menjadi anggota DPRD;Bahwa saksi korban mentransfer uang kepada Terdakwa agar mengurussaksi Muhammad Rozali bisa menang/duduk menjadi anggota DPRDKabupaten Batu Bara di periode 2014 sampai dengan tahun 2019 yangakan diurus di kantor pusat Partai Nasdem Jakarta dengan caraHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.B/2019/PN KisPengisian Antar Waktu (PAW

Upik di Kebun Kopi Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Baralalu saat itu saksi Muhammad Rozali meminta tolong kepada Terdakwa agardibantu mengurusnya di Jakarta;Menimbang, bahwa Terdakwa benar mengatakan bahwa untukpengurusan Pengisian Antar Waktu (PAW) yang akan dilakukan oleh partai tidakdiharuskan memakai uang, namun untuk kelancaran pengurusan tersebutTerdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Rozali agar menyiapkansejumlan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), siapa taumereka

Bali bukan sematamatamewakili PKPB, akan tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah mewakilirakyat atau masyarakat (konstituen) pemilih, sehingga Partai Politik apapuntidak dapat melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggotanyayang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat ;Bahwa Penggugat disamping sebagai anggota DPRD Prov. Bali jugamenduduki jabatan sebagai Ketua DPD PKPB Prov.

Menarik dan mengusulkan Penggugat untuk dilakukanPenggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi Bali ;Bahwa Tergugat (DPP PKPB) telah menerbitkan Surat No. B49/DPPPKPB/IX/2007, tanggal 28 September 2007, tentang : PersetujuanPemberhentian Nyoman Purwa Ngurah Arsana, ST (Penggugat) darikeanggotaan PKPB. Selanjutnya Tergugat meneruskan Surat tersebut kepadaTergugat Il (DPD PKPB Prov. Bali) dan selanjutnya Tergugat Il mengeluarkanKeputusan. No.

dan atau menjabatsebagai anggota DPR/DPRD ;Bahwa usul pemberhentian Anggota DPRD oleh Partai Politik yangbersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf c, harusdidasarkan atas keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan PimpinanWilayah/Daerah partai poltik sesuai dengan mekanisme yang berlaku padaAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan ;Bahwa sebagai contoh kasus sama yang terjadi di DPRD Kota Denpasar,dimana Tergugat Il sebagai anggota DPRD Kota Denpasar, PAW

atas duaanggota DPRD Kota Denpasar yakni Nanang Saputra dan Yos Indra Wardana,urung di recaling (diganti antar waktu), karena Pimpinan Dewan tetapberpenilaian bahwa kondisi internal harus kondusif terlebin dahulu dalammengambil keputusan PAW, artinyva DPRD Kota Denpasar berkesimpulanbahwa dalam paradigma baru otonomi daerah tidak dikenal adanya rezimrecalling/penggantian antar waktu ;Bahwa ternyata Berita Acara Hasil Rapat PKPB Provinsi Bali, tertanggal18 September 2007 yang isinya merekomendasi

suatukekuasaan yang berperan sebagai pencerminan kedaulatan anggota belum adadan belum mengambil sikap terhadap persoalan yang timbul dalam organisasiselama ini pula pengadilan negeri belum berwenang untuk memeriksa danmengadili persoalan yang ada pada partai tersebut "Bahwa dari pertimbangan berdasarkan fakta yang ada para Tergugat telahmengambil sikap yaitu Penggugat diberhentikan dari kKeanggotaan Partai KaryaPeduli Bangsa dan menarik dan mengusulkan Penggugat untuk dilakukanPergantian Antara Waktu (PAW

AlasanAlasan (Posita)3.1.3.2.Bahwa surat dari DPP Partai Hanura (Tergugat), Nomor A/442/DPPHANURA/IV/2011 tanggal 19 Apri 2011 perihal PersetujuanPemberhentian Keanggotaan dan PAW a.n.

Tergugat maka denganini Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa saya(Penggugat) tidak diberikan yang layak/sepatutnya untuk melakukanpembelaan diri terhadap sanksi Hanura (in casu : Tergugat) berkaitsurat peringatan yang didalilkan telah diterbitkan oleh Tergugatkepada Penggugat ;Bahwa Surat Keputusan DPC Partai Hanura Kabupaten Bojonegorobertentangan dengan surat dari DPP Partai Hanura DPP NomorA/442/DPPHANURA/IV/2011 tanggal 19 Apri 2011 perihalPersetujuan Pemberhentian Keanggotaan dan PAW

PetitumBerdasarkan argumentargument tersebut diatas maka penggugat,memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusgugatan ini untuk memutuskan sebagai berikut :1.2.Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;Menyatakan Surat DPP Partai Hanura, (Tergugat), Nomor A/442/ DPPHANURA/IV/2011 tanggal 19 April 2011 perihal PersetujuanPemberhentian Keanggotaan dan PAW a.n.

(PAW)AMAR PENETAPANNomor Perkara : 0110/Pdt.P/2015/PA.BjbTanggal putus : 28 Januari 2016 MasehiBertepatan dengan tanggal : 18 Rabiulakhir 1437 HijriyahJenis Putusan : DIKABULKANMENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menyatakan:2.1. Norhayah binti Nafiah (istri)2.2. Muchtada Saputra bin Jasman (anak lakilaki kandung)2.3. Siti Dahlia binti Jasman (anak perempuan kandung)2.4. Masliani binti Jasman (anak perempuan kandung)2.5.

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun20142019 bahwa PENGGUGAT adalah Anggota DPRD Provinsi SulawesiTengah terpilin Periode 20142019;Bahwa ketika PENGGUGAT memangku jabatan sebagai anggota legislatifDaerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, tibatiba pada BulanMaret 2016 yang lalu, PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa pihakTERGUGAT , atas usul TERGUGAT Ilmemberhentikan PENGGUGATsebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) danmengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW

Atas adanya informasipemberhentian tersebut diatas, pihak PENGGUGAT berusahamenghubungi beberapa rekan anggota Partai Nasional Demokrat (PartaiNasDem) baik di Kantor Pusat/DPP Jakarta maupun di daerah, ternyatainformasi pemberhentian PENGGUGAT tersebut benar adanya, namunsampai sekian lama PENGGUGAT belum menerima dan diberitahu secararesmi tentang adanya pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota PartaiNasional Demokrat (Partai NasDem) dan Penggantian Antar Waktu (PAW)sebagai anggota DPRD Provinsi

menerima secara resmisurat dari DPP Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang dikirimmelalui pos dan ternyata surat tersebut adalah Surat Keputusan DPP PartaiNasional Demokrat Nomor : 008 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016,kemudian PENGGUGAT membaca surat itu yang mana isi dari surattersebut yaitu keputusan memberhentikan PENGGUGAT sebagai anggotaHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PALPartai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkan PenggantianAntar Waktu (PAW

Surat Keputusan mana mengusulkan kepada DPRDProvinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, untuk melakukanPenggantian Antar Waktu kepada PENGGUGAT, hal mana tidak adil sebabperkara ini belum diputus maka dimohon kepada Pengadilan Cq MajelisHakim yang mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan Provisiyang memerintahkan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II untukmenghentikan seluruh kegiatan menyangkut pemberhentian PENGGUGATsebagai anggota Partai NasDem dan menyangkut Pemberhentian AntarWaktu (PAW

Talaud tanggal 26 November 2012 kepada Gubernur Sulut terkaitdengan usulan PAW (vide bukti T.12) dan Surat DPRD Kab. Kep.

Talaud No. 10/KPUTLD/X/2012 Perihal PAW AnggotaDPRD Kab. Kep. Talaud dari PNBKI kepada Pimpinan DPRD Kab. Kep.

Peraturan DPRD Pasal103, 104 dan pada Bagian Kedua Bab Penggantian Antar Waktu bahwa telahJelas kapasitas Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya meresmikanpemberhentian dan atau Penggantian Antar Waktu yang sebelumnya telahdiproses dan diverifikasi oleh Partai Politik, DPRD dan KPU.KEBERATAN KEDUABahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tara Usaha NegaraMakassar adalah keliru dan tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karenaPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melaksanakan proses PAW

menyetujuiSaudara Nendong Ramli Hangaro sebagai pengganti untuk melaksanakan tugasHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 379 K/TUN/2014sebagai anggota DPRD di sisa masa bakti 2 tahun (20122014) sehingga apayang dilaksanakan oleh DPD PNBK Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan DPCPNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud tidak melangkahi kewenanganDPP PNBK Indonesia serta telah sesuai dengan yuridis formal sebagaimanadalam Pasal 103 ayat (1) beserta penjelasannya, sehingga beralasan hukumuntuk memproses PAW