Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikanjawaban atau respon atas Surat Penggugat adalah tidak benar.Tergugat telah memberikan respon atas surat yang disampaikanPenggugat melalui Surat KPU Nomor 679/KPU/XI/2016 Tanggal 13Desember 2016 Perihal Penjelasan mengenai proses PAW AnggotaDPR RI. Melalui surat tersebut, Tergugat memberikan klarifikasi danpenjelasan mengenai proses dan mekanisme Penggantian AntarWaktu;6.

Setelah itu disampaikan ke DPR, DPRmengajukan permohonan PAW ke KPU, sesuai dengan aturan KPUdalam wakiu 5 (lima) hari setelah menerima wajib hukumnya untukmenyampaikan surat kepada DPR agar menyerahkan nama. Jadiprosesnya seperti itu;Bahwa KPU hanya bersifat pasif menunggu surat dari DPR, sepanjang tidakada surat maka KPU tidak berbuat apaapa.

Kalau ada surat dari DPRmeminta untuk proses PAW dan KPU meminta nama, wajiob hukumnya bagiKPU untuk membalas maksimal 5 (lima) hari;Bahwa KPU tidak mempunyai kapasitas untuk inisiatif melakukan prosesPAW selama tidak ada surat dari DPR.

KPU tidak berwenang untuk sampaisejauh itu, kontribusinya seperti apa bukan wewenang KPU. ltu adalahwewenang dari partai politik yang bisa menilai apakah perwakilannya ada didewan dan yang akan memberhentikan atau mengusulkan PAW itu adalahdari DPR bukan dari KPU. KPU tidak masuk ke ranah itu;Bahwa KPU tidak pernah dan tidak boleh menanggapi yang berkaitandengan PAW yang diajukan oleh pribadi. Yang kita tanggapi adalah suratdari Pimpinan DPR.

Ini ada ilustrasi sedikit seperti dari PKS anggotanya diberhentikan juga,rupanya dia menempuh jalur itu dan dewan tidak mengirim surat ke KPUuntuk minta PAW, walaupun sudah jelas bahwa dari PKS sudahmemberhentikan yang bersangkutan. Tetapi karena itu masih ranahnyaanggota dewan dan ternyata beliau menempuh jalur upaya hukum, makatidak sampai ke KPU.

dalam waktu 5 (lima)Sampai 7 (tujuh) menit maka CD kosong / blank tersebut sudahtercopy dengan masternya, dan dalam waktu 1 (satu) hari terdakwadapat memperbanyak / menggandakan 150 (seratus lima puluh)keping VCD, lalu kaset VCD tersebut dijual atau dipasarkan sendirioleh terdakwa ke pedagang pasar sehingga dalam (satu) bulanterdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.125.000,(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hariSenin tanggal 30 Nopember 2009 saksi Sri Yudho, PAW

Saksi SRI YUDHO, PAW. Amd., dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa, saksi sebagai anggota Kepolisian yang melakukanpenangkapan terhadap terdakwa;e Bahwa, sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, ada informasidari masyarakat melalui telephone, bahwa dirumah kontrakanKontrakan Terdakwa yang terletak di Desa Grogol, RT. 01 RW.

Unsur Dengan Sengaja:Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicting (MVT)yang dimaksud " dengan sengaja " adalah " Willen en Wefens " dalamarti bahwa pembuat / Terdakwa harus menghendaki (Willen)melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Wefens)akan akibat dari perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yangterungkap dipersidangan atas dasar keterangan saksi Sri Yudho, PAW, Amd.

karena sakit dan beragama Islam, sedangkan Harun Rangkutisudah lama meninggal dunia sebelum Hamidah meninggal dunia;Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2018/MS.jth Bahwa Hamidah tidak ada mempunyai suami yang lain selain HarunRangkuti; Bahwa kedua orang tua dari Hamidah sudah lama meninggal dunia yaitusebelum Hamidah meninggal dunia; Bahwa setahu Saksi ahli waris dari Hamidah terdiri dari 4 (empat) oranganak yang semuanya saat ini masih hidup; Bahwa tujuan Pemohon/Kuasa mengajukan permohonan PAW

Bahwa tujuaan Pemohon/Kuasa mengajukan permohonan PAW untukmenarik uang tabungan haji milik Hamidah binti Ismail;.

Bahwa tujuan Pemohon/Kuasa mengajukan permohonan PAW untukmengurus penarikan uang tabungan Haji pada Bank BRI Cabang BandaAceh dengan nomor rekening 391201000015518 atas nama Hamidahbinti Ismail;.

PENETAPANNomor 102/Pdt.P/2014/PA.Pwlesd) GozoS all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatunkan penetapan dalam perkarayang diajukan oleh:Yunus bin Bandung, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanpetani, bertempat tinggal di Dusun Lullung, Desa Taramanu,Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar,selanjutnya disebut Pemohon I.melawanJonah binti Dulu, umur 54

Perbaungan,Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai tetangga Para Pemohondibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon; Bahwa saksi kenal dengan Paimin bin yang kini telahmeninggal dunia secara Islam; Bahwa Paimin telah menikah dan istrinya telah meninggalterlebin dahulu dan tidak memiliki anak; Bahwa orangtua Paimin telah terlebin dahulu meninggaldunia; Bahwa Paimin bin mempunyai 3 saudara yang telah lebihdulu meninggal:; Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan PAW

daripewaris Paimin; Bahwa Para Pemohon adalah keponakan dari Pewaris danCucucucu pewaris dari Saudara kandung; Bahwa para Pemohon mengurus PAW ini untuk kepentingankepengurusan suratsurat wakaf dari pewaris;2.

Penetapan Nomor 38/Pat.P/2021/PA.Srh Bahwa Paimin telah menikah dan istrinya telah meninggalterlebin dahulu dan tidak memiliki anak; Bahwa orangtua Paimin telah terlebin dahulu meninggaldunia; Bahwa Paimin bin mempunyai 3 saudara yang telah lebihdulu meninggal:; Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan PAW daripewaris Paimin; Bahwa Para Pemohon adalah keponakan dari Pewaris danCucucucu pewaris dari Saudara kandung; Bahwa para Pemohon mengurus PAW ini untuk kepentingankepengurusan Suratsurat wakaf

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat: Paw Liong, dengan Tergugat: Pen Pen, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 06/WNI/2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 31 Januari 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
<

mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 847 K/Padt.SusParpol/2018Menyatakan Tergugat Telan melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daadq);Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan ataukeputusan Tergugat terkait Usulan Dari Dewan Pimpinan Wilayah PartaiAceh (DPWPA) Kabupaten Pidie Nomor 02/DPW.PAKP/In/VIII/2017tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW

2017, Nomor 023/KPTSDPA/Ix/2017, Nomor024/KPTSDPA/Ix/2017, tanggal 8 September 2017 tentang UsulanPengantian Anggota DPR Kabupaten Pidie Dari Partai Aceh Priode20142019, tidak disertai lampiran surat keputusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tentang Para Penggugat.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut usulan dari Dewan PimpinanWilayah Partai Aceh (DPWPA) Kabupaten Pidie Nomor 02/DPW.PAKP/In/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan UsulanPergantian Antar Waktu (PAW

PUTUSANNomor : 0619/Pdt.G/2017/PA.Pwdex sd yor all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Gugat antara ;Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,bertempat tinggal di semula di Kabupaten Pacitan, sekarang tinggaldi rumah orang tuanya di Kabupaten Grobogan, , namun dalam halini memilih domisili pada

Bahwa Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Binkepada Pengadilan Agama Surabaya dengan tujuan untuk melengkapisyarat administrative balik nama untuk harta peninggalan dari Bin olehkarena demikian Pemohon untuk itu memerlukan penetapan dariPengadilan Agama Kota Surabaya.6. Bahwa Pewaris maupun para Ahli Waris semuanya adalah BeragamaIslam, Dan penetapan ini bertujuan untuk Balik Nama kepada ahli waristunggal yaitu , RR Binti .7.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbulakibat dari perkara Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Bin .11. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan Ratio Legis menurut hukumIslam, Pemohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan agamaSurabaya atau Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranyamemberikan Penetapan Ahli Waris dari Bin dengan amar sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.2.

Tahun, Jenis Kelamin : ue crea paw aul Fue as ae eeewagtetenniprd Suku Bangsa:.........+ AQ@M@l.... wees oe site sac saea rary ape ca nies eae a ene ia a eeAlamat:. DOUS EM .LLARAR......... ROOFER: ficou ca we pagan eae aia nn eeebenar bahwa keterangan tersangka yang telah melanggar ...........

Bahwa pada tanggal 25 November 2013 Dewan Pimpinan NasionalPartai Perjuangan Indonesia Baru (DPN PPIB) akhirnya mengeluarkanSurat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/XI/2013 tentangHalaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 3509 kK/Pdt/2015Pemberhentian/Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai PIB danPemberhentian/Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Partai PIBKabupaten Kotabaru an.

Bahwa sama halnya dengan Surat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPNPARTAI PIB/XI/2013 tentang Pemberhentian/Pencabutan Kartu TandaAnggota Partai PIB dan Pemberhentian/Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Partai PIB Kabupaten Kotabaru a.n.

Dan disamping itu juga Surat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAIPIB/X1/2013 tertanggal 25 November 2013 tersebut tidak ditandatangani olehPimpinan/Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai PIB, namun hanyaditandatangani oleh Wakil Bendahara Partai PIB sebagaimana yang terteradalam AD/ART Partai PIB;8.

Dan selanjutnya sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/X1/2013 tertanggal 25 November 2013, MuhammadSahlani terhadap permasalahan Pergantian Antar Waktunya dari AnggotaDPRD Kabupaten Kotabaru telah mengajukan keberatan ke PengadilanNegeri Kotabaru dengan Nomor Register Perkara 11/Pdt.G/2013/PN.Ktb.

Nomor 3509 K/Pdt/2015dengan Muhammad Sahlani melalui Mahkamah Partai Politik denganmembuat Keputusan Mahkamah Partai Politik, bahwa oleh karena ParaPenggugat belum pernah menyusun Mahkamah Partai Politik danmenyampaikannya kepada Kementerian untuk mendapatkan pengesahan,dan bahwa oleh karena Surat Para Penggugat Nomor 006/ADM/SP/DPC.PPIB/Ktb/XI/2013 tertanggal O04 November 2013 serta SuratNomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/X1I/2013 tertanggal 25 November2013 telah diajukan keberatan oleh Muhammad Sahlani

Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk menangguhkan/menundapemberhentian dan Pergantian Antar Waktu(PAW) PARA TERGUGAT oleh dan karena Surat Pengajuan PermohonanPengunduran Diri dalam perkara a quo oleh PARA TERGUGAT sampai adaputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incrackht van gewijsde);3.

Bahwa SuratTergugat tersebut konkret, tapi bentuknya masih bersifat Surat Usulan yangisinya penyampaian dokumen/berkas PAW Anggota DPRD Kota Samarindakepada Walikota Samarinda;b. BERSIFAT INDIVIDUAL, Artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukanuntuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yang ditujubenarbenar nama orang yang terkena keputusan tersebut;c.

Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk menangguhkan/menundapemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat olehdan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri da lamPerkara A Quo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Padt.G/2018/PN Smr9.10.11.3.

Ill Tanggal 31 Oktober2018 Perihal : PercepatanProses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda, diberi tanda, T.IN&llI1;. Fotocopy, Surat Sekertatis DPRD Kota Samarinda kepada Walikota SamarindaNomor: 171/1212/020 tanggal 31 Oktober 2018 Perihal : Laporan ProsesPemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda Dari Partai HANURA danPartai NasDem, diberi tanda, T.II&III2;.

Fotocopy, Surat Gubernur Kalimantan Timur kepada Walikota Samarinda,Nomor : 171,4/5605/B.PPOD.III, tanggal 26 November 2018, PerihalPercepatan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda, diberi tanda, T.I&lll5;Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Padt.G/2018/PN Smr6.

demi hukum;Menyatakan Surat Nomor A/722/DPPHANURA/XII/2016 tertanggal16 Desember 2016 Perihal Persetujuan Pergantian Antara Waktusebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas diriPenggugat yang dikeluarkan Tergugat cacat prosedural;Menyatakan Surat Nomor A/722/DPPHANURA/XII/2016 tertanggal16 Desember 2016 perihal Persetujuan Pergantian Antara Waktuyang dikeluarkan Tergugat serta Surat Nomor 148/DPDHanura/Sulsel/XIl/2016, tertanggal 27 Desember 2016 Perihal PermohonanPergantian Antar Waktu (PAW

Bahwa pokok gugatan dalam perkara a quo adalah mengenaiperselisihan partai politik in casu tindakan Para Termohon Kasasimemberhentikan Pemohon Kasasi sebagai Anggota Partai Hanura sertapengenaan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk Pemohon Kasasisebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 20142019,Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 371 K/Pdt.SusParpol/2018perbuatan mana menurut Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawanhukum sehingga tidak sah;2.

Nomor 1183 K/Pdt/2016Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Timur, tertanggal 11 Oktober 2013:Hasil Sidang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Timur tanggal6 November 2013 yang memutuskan dan menetapkan Jadwal KegiatanDPRD Kabupaten Kutai Timur bulan November masa persidangan Illtahun 2013, yakni pada poin 5 dengan uraian kegiatan PelantikanPengganti Antar Waktu (PAW) anggotan DPRD Kabupaten Kutai Timursisa masa jabatan 20092AA tanggal 12 November 2013 denganketerangan

Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas, seluruh dalildalilhukum gugatan Penggugat, sebagaimana dalam surat gugatannya yang telahterdaftar ke Pengadilan Negeri Sangatta terdaftar dalam perkara Nomor12/Pdt.G/2014/PN.SGT, tertanggal 22 April 2014 mengenai gugatanPerbuatan Melawan Hukum (PHM) yang ditujukan terhadap Tergugat II atasdasar tidak terlaksananya Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Penggugatdengan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Sdr. "HM. Mastur Djalal, S.H."

H.M Mastur Djalal, S.H., sebagai anggota DPRDKabupaten Kutai Timur untuk Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 20092014 yang berdasarkan SK.

Nomor 1183 K/Pdt/2016beberapa peristiwa penting yang perlu diperhatikan yang terkait denganproses pelantikan a quo yakni:1)Somasi dari DPP Partai kedaulatan;hal ini sebagaimana dijelaskan oleh saksi Arief Yulianto bahwadirinya selaku sekwan DPRD kutai Timur menerima surat somasidari partai kedaulatan yang ditujukan kepada Ketua DPRD KutaiTimur saat itu (Pembanding) terkait proses PAW anggota partainyayang dinilai cacat formil maupun materil.

Penjelasan saksi AriefYulianto dikuatkan oleh saksi mardianto yang mengakui menerimasurat somasi tersebut dan juga saksi Widiyal Fitri Zulkarnain yangmenjelaskan bahwa keputusan tertinggi di partai kedaulatan adalahrapat pleno dan perihal PAW anggota partai kedaulatan diKabupaten Kutai Timur tidak pernah dibicarakan dalam rapat plenodan ketua DPP partai kedaulatan juga menyangkali tandatangannyadalam rekomendasi yang mengakibatkan proses PAW itu terjadi.Sebagai akibat dari rekomendasi yang dinilai

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor63/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda T2 ;3. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor64/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas FA Pontianak, diberi tanda T3;4. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor65/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas FA Pontianak, diberi tanda T4;5.

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor66/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas FA Pontianak, diberi tanda T5;6. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor68/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T6;7. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor70/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T7;8.

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor71/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T8;Halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Ptk10.11.12.13.14.15.16.1?

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor72/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T9;Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor74/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T10;Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor75/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T11;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri

Hermanus Korarei sekitarbulan januari 2010 menyurati Ketua KPU Provinsi Papuayang pada pokoknya meminta dilakukan pergantian antarwaktu (PAW) vide Pasal 29 Ayat (1) UndangUndang No. 22Tahun 2007 menyatakan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena : a). MeninggalDunia, 6). Mengundurkan Diri ; atau c).

Saudara Har Mokodompis.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmimengusulkan agar kekosongan tersebut diisi' sesuai nomordaftar tunggu berikutnya, yakni Saudari Else Merne danRidwan Iman Kalewar sebagaimana dimaksud dalam penjelasanPasal 29 (4) menyatakan Untuk menggantikan Anggota KPU,KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti ataudiberhentikan tidak diperlukan lagi pembentukan TimSeleksi. fakta menyatakan lain karena kekosongan yangada tidak dilakukan pergantian antar waktu) (PAW

Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPRProvinsi di kediamannya sekitar jam 7.30 WIP yakni BapakCipto, dan menyampaikan kepada kami bahwa dari hasilpelno yang dilakukan KPU Provinsi Papua bahwa 4 (empat)orang di PAW dan Penggugat dinyatakan tetap menjadiAnggota ;10.Bahwa lebih jelas lagi mengenai status Penggugat yangtetap menjadi Anggota KPU Kabupaten Sarmi, Kepala KesbangPemda Kabupaten Sarmi (Bapak Pieter Werinussa) dan WakilKetua DPRD Kabupaten Sarmi (Bapak Paul Palege)menyampaikan hal tersebut dihadapan

Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR11.12.13.Bahwa walaupun terhadap hal hal yang berkaitan dengankewenangan sebagaimana diatas adalah kewajiban KPUProvinsi Papua, namun karena gugatan ini terkait dengankepentingan para tergugat II intervensi, maka Tergugat IIintervensi melakukan pula upaya terkait hal hal yangdijelaskan KPU Provinsi Papua mengenai PAW yang dikenakankepada Penggugat ;Bahwa sebelum Tergugat I Intervensi menyampaikan hal halyang berkaitan dengan alasan PAW Penggugat, perluTergugat Il Intervensi

Kalewar pernah menemui Ketua KPU Provinsi Papuamenanyakan perihal PAW Anggota KPU Kabupaten Sarmi dan padapertemuan itu).

Bahwa pemohon adalah ahli waris dari almarhum dan almarhumah sesuaisurat pernyataan ahli waris yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Ambon dibawah nomor : 07/PAW/23/PN.AB yangmasingmasing bernama : nner rn nnn BAKARI PINGGI, meninggal di Ambon pada hari Sabtu tanggal 15Maret 1980 sesuai Surat Kematian No.472/02/BMT.Sket, yang dibuatOleh, ...oleh Kepala Desa Batu Merah; nnn nen nnn MARYAM PINGGI, meninggal di Ambon pada hari Jumat tanggal 10 Juli1983 sesuai Surat Kematian No.472/

Dan Ibunya yangbernama Suparti meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 16Agustus 2007, dalam keadaan beragama Islam.4) Bahwa permohonan penetapan ahli waris (PAW) dari pemohon yangbernama Binti , bertujuan untuk balik nama dari harta peninggalannyasebuah tanah diatasnya bangunan yang beralamat di KecamatanWonokromo Surabaya.5) Bahwa meninggalkan harta warisan yang hendak Dibalik Nama kepadaahli warisnya yaitu ;6) Bahwa Pemohon () memohon penetapan ahli waris dari (PAW) Binti .7) Bahwa baik

Selanjutnya disebut Pemohon IIDengan ini ingin mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris(PAW) sebagai berikut;Nama : EKAANDRE YENI Binti ISMULYADI (Anak)T.T.Lahir : Pekanbaru,1 Mei 1983(33tahun) Agama: IslamPendidikan : SLTAPekerjaan : Ibu Rumah TanggaAlamat : Perum Duta Mas Blok A 1 No.11 RT 01/RW 03 Desa TanahMerahKec.Siak Hulu KabupatenKampar; Selanjutnya disebut Pemohon Nama :EKO PUTRAAFRIZON Bin ISMULYADI (Anak)T.T.Lahir : Pekanbaru,17 September 1984 (32 tahun)Agama: IslamPendidikan : SLTAPekerjaan

Selanjutnya disebut Pemohon IIDengan ini ingin mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW)sebagai berikut;1. Bahwa para Pemohon mempunyai seorang ayah yangbernama ISMULYADI BIN ISMAIL BASYIR dan seorang Ibubernama MAKHJIDA Binti ABD RAHMAN; ;2. Bahwa pada tahun 2003 antara ayah Pemohon (ISMULYADIBin ISMAIL BASYIR) dengan Ibu Pemohon MAKHJIDA Binti ABDRAHMAN berpisah/bercerai berdasarkan Putusan PengadilanAgama Bangkinang AKTA CERAI No.89/AC/2003/PA.BKN tertanggal27 Mei 2003 ;3.

Olehkarenanya berdasar hasil pemilu tahun 2009Penggugat telah menjelma menjadi wakil rakyatbukannya wakil partai;Bahwa Tergugat melalui suratnya pada tanggal10 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPUDdan Ketua DPRD Tolitoli telah melakukantindakan pemecatan terhadap Penggugat sebagaiAnggota Partai Indonesia Sejahtera (PIS).Selanjutnya Tergugat melalui Suratnya Nomor0155/Umum/DPPPIS/062013 tertanggal 10 Juni2013 yang ditujukan kepada DPRD Tolitoli telahmemberikan persetujuan Pergantian Antar Waktu(PAW

hukum dengan segala akibathukumnya;Menyatakan tindakan Tergugat melakukanpemecatan terhadap Penggugat sebagai AnggotaPartai Indonesia Sejahtera (PIS) KabupatenTolitoli adalah tidak sah dan melawan hukum;Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan usulPergantian Antar Waktu terhadap kedudukanPenggugat sebagai Anggota DPRD Tolitoliperiode 20092014 adalah tidak sah dan melawanhukum;Menyatakan batal ataupun setidaktidaknyamenyatakan tidak dapat diterima keputusanTergugat tentang usul Pergantian Antar Waktu(PAW