Ditemukan 1119 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-06-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 304/Pid.Sus/2015/PN.Bks Tanggal 11 Juni 2015 — BUDI SANTOSO
166 — 33
166 — 33
pidana pajaksebagaimana ditentukan dalam ketentuan undangundang tindak pidana pajak,didasarkan pada beberapa alasan yang penting yaitu:e Sanksi pidana perpajakan tidak hanya ditujukan dan diterapkan bagimasyarakat Wajib Pajak, tetapi kepada siapapun, termasuk terhadapaparat dan pejabat pemerintah, yang melakukan, turut melakukan,membantu, menyuruh melakukan, atau membujuk supaya dilakukanpenggelapan pajak, penyelewengan pajak atau kejahatan perpajakanlainnya;e Dapat memberikan dampak pencegahan (deterrent
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1657 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 17 Nopember 2014 — PRAGSONO
124 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1657 K/Pid.Sus/2014miliar rupiah), maka pidana penjara selama 6 (enam) tahun yang dijatuhkanterhadap Terdakwa tidak memadai/setimpal dengan perbuatannya baikdilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidakmemberikan efek jera (deterrent effect).6.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk mencegah sebagai tindakan preventif danperingatan dini (deterrent effect) pada para potensial penyelundup pajakagar tidak terjadi meluasnya pelaporan SPT yang tidak sesuai dengankeadaan sebenarnya sehingga merugikan penerimaan negara.
Register : 01-12-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1237 B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk mencegahsebagai tindakan preventif dan peringatan dini (deterrent effect)pada para potensial penyelundup pajak agar tidak terjadimeluasnya pelaporan SPT yang tidak sesuai dengan keadaansebenarnya sehingga merugikan penerimaan negara.
Register : 13-04-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 05/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN Tanggal 14 Juni 2017 — M. JEFRI SITINDAON, ST, MM
88 — 53
88 — 53
Olehkarena berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidanakorupsi akan berimplikasi pada efek jera (deterrent efect) bagi orang lainuntuk melakukan tindak pidana korupsi .
Register : 15-12-2015 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 10-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2960 K / PID.SUS / 2015 Tanggal 23 Maret 2016 — DWI ENGGO TJAHYONO, SH
166 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
berikut : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 pelaku Tindak PidanaKorupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyakRp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), maka pidana penjara selama 4 (empat)tahun tidak memadai/setimpal dengan perbuatannya baik dilihat dari segiedukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak memberikan efek jera(deterrent
Putus : 04-09-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1801 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 4 September 2015 — BEKAK KOLIMON, ST, MT
92 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuanPasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 pelaku Tindak PidanaPencucian Uang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) maka pidana penjara selama 6 (enam) tahun danpidana denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) yangdijatuhnkan terhadap Terdakwa tidak memadai/setimpal denganperbuatannya baik dilinat dari segi edukatif, preventif, korektif maupunrepresif dan tidak memberikan efek jera (deterrent
Putus : 17-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 17 Mei 2016 — ACHMAD MACHBUB alias ABOB
alias KAPTEN AHMAD
299 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
299 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 499 K/Pid.Sus/2016maupun repressif, dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect),mengingat jumlah kerugian keuangan Negara sebesarRp149.760.938.624,00 (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratusenam puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratusdua puluh empat rupiah);Bahwa pertimbangan Judex Facti a quo juga tidak menerapkanhukuman pemidanaan menurut hukum, yakni mengenai pidana dendadan pembayaran uang pengganti dari tindak pidana Korupsi dan tindakpidana Pencucian
Putus : 07-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1289 K/PID.SUS/2017 Tanggal 7 Agustus 2017 — Drs. SUHERWANTO
175 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak memberikan pertimbangan yang cukup in casu Judex Factidalam menjatuhkan hukuman tersebut tidak memberikan pertimbanganyang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankanpemidanaan dengan pertimbangan pidana penjara selama 5 (lima) tahundan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yangdijatuhkan kepada Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan yangdilakukan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupunrepresif dan tidak memberikan efek jera ( deterrent
Register : 27-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN Tanggal 4 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Hendri Edison,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DRS. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE Diwakili Oleh : SAHAT MARUBA SAMOSIR
179 — 85
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DRS. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE Diwakili Oleh : SAHAT MARUBA SAMOSIR
179 — 85
Oleh karena berat ringanya penjatuhanpidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan berimplikasi pada efek jera(deterrent efect) bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi..Salah satucara untuk melahirkan dampak efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi adalahmenjatuhkan pidana yang lebih berat bagi pelaku, apalagi dikaitkan dengankerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan cukup signifikanBahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP dikaitkan dengan alasan bandingyang diajukan Penuntut
Putus : 19-07-2017 — Upload : 25-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1165 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 19 Juli 2017 — SITI MARWA
321 — 556 — Berkekuatan Hukum Tetap
321 — 556 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1165 K/Pid.Sus/2017Terdakwa, baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif dantidak memberikan efek jera (deterrent effect), mengingat uang yang diterimaTerdakwa dengan jumlah yang cukup besar yaitu sebesar Rp2.272.058.271 ,00(dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu dua ratus tujuhpuluh satu rupiah), lagi pula Terdakwa melakukan gabungan beberapa tindakpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP, oleh karenaitu lamanya pidana
Register : 23-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDRI IRVANDI,SH MBA Diwakili Oleh : Mathilda,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
358 — 310
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
358 — 310
Olehkarena berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidanakorupsi akan berimplikasi pada efek jera (deterrent efect) bagi orang lain untukmelakukan tindak pidana korupsi.
Putus : 02-06-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 06/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN Tanggal 2 Juni 2017 — Drs. M. YAHYA
70 — 42
70 — 42
Olehkarena berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidanakorupsi akan berimplikasi pada efek jera (deterrent efect) bagi orang lainuntuk melakukan tindak pidana korupsi .
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 994 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H
120 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Primair Penuntut Umum ;Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadapTerdakwa adalah wewenang Judex Facti, akan tetapi secara kasuistis prinsipumum tersebut dapat diterobos seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, mengingat pidana penjara selama 4 (empat)tahun yang dijatunkan Judex Facti ternadap Terdakwa tidak memadai/tidaksetimpal dengan perbuatan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, korektif,preventif, represif dan tidak memberikan efek jera (deterrent
Register : 14-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN Tanggal 18 Oktober 2017 — IRWAN PULUNGAN, S.Sos
97 — 70
97 — 70
Olehkarena berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidanakorupsi akan berimplikasi pada efek jera (deterrent efect) bagi orang lainuntuk melakukan tindak pidana korupsi.
Putus : 18-12-2012 — Upload : 08-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 Tanggal 18 Desember 2012 — SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias
ATAK
2986 — 4050 — Berkekuatan Hukum Tetap
2986 — 4050 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk mencegah sebagai tindakanpreventif dan peringatan dini (deterrent effect) pada parapotential penyelundup pajak, agar tidak terjadi meluasnyapelaporan SPT yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnyasehingga merugikan penerimaan Negara, kepada merekaternyata telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,maka berdasarkan Teori Relatif atau Tujuan (doeltheorien)untuk penjeraan, perbaikan dan perlindungan kepatuhanpembayar pajak diperlukan pemberian sanksi pidana ;.
Mencegah orang lain melakukan tindak pidana pajak(deterrent effect) ;2. Perbaikan Wajib Pajak yang bersangkutan agardikemudian hari tidak mengulangi tindakan pidanaserupa; danHal. 459 dari 679 hal. Put. No. 2239 K/PID.SUS/20123. Melindungi para pembayar pajak lainnya yang patuhdan yang belum patuh agar melakukan kewajibanpajak semestinya sehingga penerimaan pajak dapatterus tercapal ;e.
Putus : 02-02-2016 — Upload : 20-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2707 K/PID.SUS/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO
214 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2707 K/PID.SUS/2015sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak memadai / setimpaldengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektifmaupun represif dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect), karenamemberi uang sebesar Rp18.850.000.000,00 (delapan belas miliardelapan ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap yang dikualifisirsebagai perbuatan berlanjut kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara Fuad Amin Bupati Bangkalan masa jabatan tahun 2003 2008
Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 — BUDI SUSANTO
391 — 1220 — Berkekuatan Hukum Tetap
391 — 1220 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1452 K/Pid.Sus/2014Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak memadai baik dilihat darisegi edukatif, korektif, preventif maupun represif dan tidak memberikan efekjera (deterrent effect);4.
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015 Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1166 — 914 — Berkekuatan Hukum Tetap
1166 — 914 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian pidana penjaraselama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusanperkara a quo tidak memadai / setimpal dengan perbuatannya baik dilihatdari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak memberikanefek jera (deterrent effect) dihubungkan dengan jumlah kerugian keuangannegara;Bahwa Terdakwa Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank IndonesiaBidang Pengelolaan Moneter dan Devisa melakukan