KEP00562/KEB/WPJ.19/2018 Tanggal 8 Juni 2018 yang merupakanpenetapan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Oktober 2015 Nomor 00036/277/15/091/17tanggal 25 April 2017, mohon ditetapkan menjadi rincian perhitunganberdasarkan permohonan banding sebagai berikut: Menurut Koreksi yangNo. Urai Keputusan eee heKeberatan Banding banding(RP.) (RP.)

Pajak yang memeriksa danmengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 08 November 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006965.16/2018/PP/M.IVA Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00562/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal08 Juni 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor: 00036/277/15/091/17 tanggal 25 April2017 Masa Pajak Oktober 2015 atas nama PT.

Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00562/KEB/WPJ.19/2018 tanggal O08 Juni 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor:00036/277/15/091/17 tanggal 25 April 2017 Masa Pajak Oktober2015 atas nama PT.

/2018 tanggal 08 Juni 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari LuarDaerah Pabean Nomor: 00036/277/15/091/17 tanggal 25 April 2017 MasaPajak Oktober 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.060.213.4091.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif

KEP00566/KEB/WPJ.19/2018 Tanggal 8 Juni 2018 yang merupakanpenetapan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP dariLuar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2015 Nomor 00034/277/15/091/17tanggal 25 April 2017, mohon ditetapbkan menjadi rincian perhitunganberdasarkan permohonan banding sebagai berikut: Meaurut Koreksi yangNo. Urai Keputusan Pe en peKeberatan Banding banding(RP.) (RP.)

Pajak yang memeriksa danmengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 05 November 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006963.16/2018/PP/M.IVA Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00566/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal08 Juni 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor: 00034/277/15/091/17 tanggal 25 April2017 Masa Pajak Juni 2015 atas nama PT.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00566/KEB/WPJ.19/2018 tanggal O08 Juni 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor:00034/277/15/091/17 tanggal 25 April 2017 Masa Pajak Juni 2015atas nama PT. Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaKav.

/2018 tanggal 08 Juni 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari LuarDaerah Pabean Nomor: 00034/277/15/091/17 tanggal 25 April 2017 MasaPajak Juni 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.060.213.4091.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00248/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 13Februari 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak PertambahanNilai Nomor 00081/107/15/092/16 tanggal 26 Mei 2016 Masa Pajak April2015, dengan segala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00248/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 13Februari 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak PertambahanNilai Nomor 00081/107/15/092/16 tanggal 26 Mei 2016 Masa Pajak April2015; dan3.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00248/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Februari2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April 2015 Nomor00081/107/15/092/16 tanggal 26 Mei 2016, atas nama PT AstraDaihatsu Motor, NPWP 01.000.571.8092.000, beralamat di JalanGaya Motor Ill Nomor 5, Sunter II, Jakarta

Putusan Nomor 2894/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00248/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak

2021Terbanding sehingga jumlah kurang bayar yang ditetapkan dalam KeputusanTerbanding menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005003.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00257/KEB/WPUJ.19

/2018 tanggal 16Maret 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Agustus2012 Nomor 00008/245/12/091/17 tanggal 23 Januari 2017, atas namaPT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat diMenara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Gambir,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, dengan perhitungan jumlah PajakPertambahan Nilai sebagai berikut:1.

Menyatakan batal demi hukum:(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Final Pasal 23/26Masa Pajak Agustus 2012 Nomor 00008/245/1 2/091/17 tanggal23 Januari 2017; dan(ii) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00257/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentangKeberatan PT Asmin Koalindo Tuhup sehubungan denganSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Final Pasal 23/26Masa Pajak Agustus 2012;c.

Membatalkan seluruh jumlah utang PPh Final Pasal 23/26 MasaPajak Agustus 2012 beserta sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2)yang ditetapbkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00257/KEB/WPuJ.19/2018 tanggal 16 Maret 2018;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 948/B/PK/Pjk/2021d. Menetapkan jumlah utang PPh Final Pasal 23/26 Masa PajakAgustus 2012 beserta sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UUKUP yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalahNIHIL; dane.

/2018 tanggal 16 Maret 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Agustus 2012 Nomor00008/245/12/091/17 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.596.051.1091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp4.434.270.463,00; adalah yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.

Keputusan Terbanding sehingga jumlah kurang bayar yangditetapkan dalam Keputusan Terbanding menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005004.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 20120 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00258/KEB/WPUJ.19

/2018, tanggal 16Maret 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak September2012 Nomor 00009/245/12/091/17, tanggal 23 Januari 2017, atas nama PTAsmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat,DKI Jakarta 10110, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilaisebagai berikut:1.

Dengan mengadili kembali dan selanjutnya:a. menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)untuk seluruhnya;b. menyatakan batal demi hukum:(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Final Pasal 23/26,Masa Pajak September 2012, Nomor 00009/245/12/091/17,tanggal 23 Januari 2017; dan(ii) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00258/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 16 Maret 2018, tentangKeberatan PT Asmin Koalindo Tuhup sehubungan denganSurat

Putusan Nomor 1083/B/PK/Pjk/2021c. membatalkan seluruh jumlah utang PPh Final Pasal 23/26, MasaPajak September 2012, beserta sanksi administrasi Pasal 13 ayat(2) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00258/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 16 Maret 2018;d. menetapkan jumlah utang PPh Final Pasal 23/26, Masa PajakSeptember 2012, beserta sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2)UUKUP yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembaliadalah Nihil; dane. menghukum Termohon Peninjauan

/2018, tanggal 16 Maret 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26, Masa Pajak September 2012, Nomor00009/245/12/091/17, tanggal 23 Januari 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.596.051.1091.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp4.174.031.831,00 adalah yang nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.

Keputusan Terbanding sehingga jumlah kurang bayar yangditetapkan dalam Keputusan Terbanding menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005007.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00261/KEB/WPUJ.19

/2018, tanggal 16Maret 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember2012 Nomor 00012/245/12/091/17 tanggal 23 Januari 2017, atas nama PTAsmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat,DKI Jakarta 10110, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilaisebagai berikut:1.

Dengan mengadili kembali dan selanjutnya:a. menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)untuk seluruhnya;b. menyatakan batal demi hukum:(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Final Pasal 23/26Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00012/245/12/091/17,tanggal 23 Januari 2017; dan(ii) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00261/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 16 Maret 2018 tentangKeberatan PT Asmin Koalindo Tuhup sehubungan denganSurat

Putusan Nomor 1084/B/PK/Pjk/2021c. membatalkan seluruh jumlah utang PPh Final Pasal 23/26 MasaPajak Desember 2012 beserta sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2)yang ditetapbkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00261/KEB/WPu.19/2018, tanggal 16 Maret 2018;d. menetapkan jumlah utang PPh Final Pasal 23/26 Masa PajakDesember 2012 beserta sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2)UUKUP yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembaliadalah Nihil; dane. menghukum Termohon Peninjauan Kembali

/2018, tanggal 16 Maret 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26, Masa Pajak Desember 2012, Nomor00012/245/12/091/17, tanggal 23 Januari 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.596.051.1091.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp18.651.500.376,00, adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Putusan Nomor 3130/B/PK/Pjk/2020KEB/WPJ.19/2018 tanggal 22 Juni 2018;3.

Pajak yang memeriksa danmengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT005413.15/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 23 September 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00605/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 22Juni 2018 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor: 00002/206/15/092/17 tanggal18 April 2017, atas nama: PT Perkebunan Milano, NPWP: 01.128.141.7092.000, alamat di Putri Hijau No. 10 Gedung B & G Tower Lantai 9 MedanKesawan Medan 20111, dengan perhitungan sebagai berikut:Penghasilan Neto USD 14,173,012.45PPh Terutang USD = 3,543,253.11Kredit Pajak USD 3,868,148.84PPh yang lebih dibayar USD 324,895.73Menimbang, bahwa sesudah

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00605/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 22 Juni 2018tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor: 00002/206/15/092/17tanggal 18 April 2017, atas nama: PT Perkebunan Milano, NPWP:01.128.141.7092.000, alamat di Putri Hijau No. 10 Gedung B & GTower Lantai 9 Medan Kesawan Medan 20111, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya

/2018 tanggal 22 Juni 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor: 00002/206/15/092/17 tanggal18 April 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.128.141.7092.000;sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebin bayar sebesarUSD324,895.73 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Penghasilan Netto Tahun Pajak 2015berupa koreksi

Putusan Nomor 1224/B/PK/Pjk/2020perhitungan sebagai berikut: Per Keputusan Keberatan KesimpulanNo Uraian (KEP0029/KEB/WPJ.19/2018) Per Pemohonan Banding(Rp) (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 20,459.779.208b. Pajak Penghasilan yang terutang 9.069.006c. Kredit Pajak d. Kompensasi Masa/Tahun Pajak Sebelumnya e. PPhKurang/(Lebih) Dibayar 9.069.006f, Sanksi Administrasi 34,986,222g.

Jumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar 127.055.228 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 September 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT004353.11/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00210/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13Maret 2018, tentang Keberatan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00210/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Januari2016 Nomor: 00001/202/16/091/17 tanggal 31 Juli 2017, atasnama: PT Hexindo Adiperkasa, Tbk., NPWP: 01.385.957.4091.000, beralamat di Jalan Pulo Kambing II Kavling IIl Nomor 33Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 8 halaman.

PeninjauanKembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00210/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 13 Maret 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Januari 2016 Nomor:00001/202/16/091/17 tanggal 31 Juli 2017, atas nama Pemohon Banding,Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1222/B/PK/Pjk/2020perhitungan sebagai berikut: Per Keputusan Keberatan KesimpulanNo Uraian (KEP0029/KEB/WPJ.19/2018) Per Pemohonan Banding(Rp) (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 80.573.215.601b. Pajak Penghasilan yang terutang 371.118.015c. Kredit Pajakd. Kompensasi Masa/Tahun Pajak Sebelumnya e. PPh Kurang/(Lebih) Dibayar 371.118.015f, Sanksi Administrasi 178.136.647g.

Jumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar 549,254,662 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amarPutusan Pengadilan Pajak NomorPUT004347.11/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00204/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13Maret 2018, tentang Keberatan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00204/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Juli 2015Nomor: 00014/202/15/091/17 tanggal 31 Juli 2017, atas nama: PTHexindo Adiperkasa, Tbk., NPWP: 01.385.957.4091.000,beralamat di Jalan Pulo Kambing II Kavling Ill Nomor 33Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 8 halaman.

PeninjauanKembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00204/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 13 Maret 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Juli 2015 Nomor:0001 4/202/15/091/17 tanggal 31 Juli 2017, atas nama Pemohon Banding,Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 962/B/PK/Pjk/20203. menetapkan kembali kewajiban pajak Pemohon Banding sesuai denganperhitungan sebagai berikut: Per Keputusan Keberatan KesimpulanNo Uraian (KEP0029/KEB/WPJ.19/2018) Per Pemohonan Banding(Rp) (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 46,850.796.999b. Pajak Penghasilan yang terutang 214.101.314c. Kredit Pajak :d. Kompensasi Masa/Tahun Pajak Sebelumnya :e. PPh Kurang/(Lebih) Dibayar 214.101.314f. Sanksi Administrasi 85.640.526g.

Jumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar 299.741.840 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004352.11/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00203/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13Maret 2018, tentang Keberatan Wajib

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00203/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Desember 2015Nomor: 00019/202/15/091/17 tanggal 31 Juli 2017, atas nama: PTHexindo Adiperkasa, Tbk, NPWP: 01.385.957.4091.000,beralamat di Jalan Pulo Kambing II Kavling Ill Nomor 33Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 8 halaman.

PeninjauanKembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00203/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 13 Maret 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Desember 2015 Nomor00019/202/15/091/17 tanggal 31 Juli 2017, atas nama Pemohon Banding,Halaman 4 dari 8 halaman.

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00661/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 Nomor00006/245/15/091/17 tanggal 28 April 2017, serta seluruh SuratTagihan Pajak ataupun suratsurat lainnya yang sehubungan denganKeputusan Terbanding Nomor KEP00661/KEB/WPUJ.19/2018 tanggal10 Juli 2018.4.

mengembalikan segala kelebihan pembayaranpajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta imbalanbunganya.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008448.35/2018/PP/M.IB Tahun 2020, tanggal 24 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00661/KEB/WPUJ.19

/2018 tanggal 10Juli 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015Nomor: 00006/245/15/091/17 tanggal 28 April 2017, atas nama : BUTDeutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat di DeutscheBank Building Lt.6, Jalan Imam Bonjol No.80, Menteng Jakarta Pusat 10310,Halaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00661/KEB/WPuJ.19/2018 tanggal 10 Juli 2018,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember2015 Nomor: 00006/245/15/091/17 tanggal 28 April 2017, atasnama : BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, Jalan Imam Bonjol No.80, Menteng, Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00249/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 13Februari 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak PertambahanNilai Nomor 00105/107/15/092/16 tanggal 14 Juni 2016 Masa Pajak Mei2015, dengan segala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00249/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 13Februari 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak PertambahanNilai Nomor 00105/107/15/092/16 tanggal 14 Juni 2016 Masa Pajak Mei2015; dan3.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00249/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Februari2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 $Nomor00105/107/15/092/16 tanggal 14 Juni 2016, atas nama PT AstraDaihatsu Motor, NPWP 01.000.571.8092.000, beralamat di JalanGaya Motor III Nomor 5, Sunter Il, Jakarta

Putusan Nomor 2893/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00249/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak

Putusan Nomor 1248/B/PK/Pjk/20203. menetapkan kembali kewajiban pajak Pemohon Banding sesuai denganperhitungan sebagai berikut: NoUraianPer Keputusan Keberatan(KEP0029/KEB/WPJ.19/2018)(Rp)KesimpulanPer Pemohonan Banding(Rp) emo ao SpDasar Pengenaan PajakPajak Penghasilan yang terutangKredit PajakKompensasi Masa/Tahun Pajak SebelumnyaPPh Kurang/(Lebih) DibayarSanksi AdministrasiJumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar22.964.030.429114,444,953114,444,95352.644.679167.089.632 Menimbang, bahwa atas

banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004349.11/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00206/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00206/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak September 2015Nomor: 00016/202/15/091/17 tanggal 31 Juli 2017, atas nama: PTHexindo Adiperkasa, Tbk, NPWP: 01.385.957.4091.000,beralamat di Jalan Pulo Kambing II Kavling Ill Nomor 33Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 8 halaman.

PeninjauanKembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00206/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 13 Maret 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak September 2015 Nomor:00016/202/15/091/17 tanggal 31 Juli 2017, atas nama Pemohon Banding,Halaman 4 dari 8 halaman.

35/B/PK/Pjk/2021Terbanding sehingga jumlah kurang bayar yang ditetapkan dalam KeputusanTerbanding menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004818.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00245/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak OlehPemungut Pajak Masa Pajak September 2012 Nomor 00009/287/12/091/17tanggal 23 Januari 2017, atas nama PT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP01.596.051.1091.000, beralamat di Jalan Budi Kemuliaan No.2, Gambir,Jakarta Pusat 10110.Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Januari 2020,

Menyatakan batal demi hukum:(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Atas Pemungutan Pajak oleh PemungutPajak Masa Pajak September 2012 Nomor 00009/287/12/091/17 Tanggal 23 Januari 2017; dan(ii) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 00245/KEB/WPJ.19/2018 Tanggal 16 Maret 2018 Tentang Keberatan PTAsmin Koalindo Tuhup sehubungan dengan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaAtas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa

Nomor00245/KEB/WPJ.19/2018 Tanggal 16 Maret 2018;d. Menetapkan jumlah utang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa PajakSeptember 2012 beserta sanksi administrasi UUKUP yang harusdibayar oleh Pemohon PK adalah NIHIL; danHalaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 35/B/PK/Pjk/2021e.

/2018 tanggal 16 Maret 2018 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa PajakSeptember 2012 Nomor 00009/287/12/091/17 tanggal 23 Januari 2017 atasnama Pemohon Banding, NPWP : 01.596.051.1091.000; adalah yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakudengan pertimbangan:a.

Membatalkan koreksi sebagaimana tercantum dalam KeputusanTerbanding Nomor KEP00370/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 20 April 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2021Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00124/207/15/092/17 tanggal 26Mei 2017;4. Mengubah koreksi DPP Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri dari sebesar Rp72.557.257.086,00 menjadi Nihil;5.

dibayar dari semula sebesar KurangBayar Rp7.997.823.619,00 menjadi Lebih Bayar Ro1.876.821.831,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005836.16/2018/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 11 November 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00370/KEB/WPUJ.19

/2018 tanggal 20April 2018 tentang Keberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2015 Nomor: 00124/207/15/092/17 tanggal 26 Mei 2017, atas nama PTIndosat Tok., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat di Jalan MerdekaBarat No. 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dan menetapkan perhitunganpajak menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.988.906.452.917,00 Penyerahan yang

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00370/KEB/WPuJ.19/2018 tanggal 20 April 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015Nomor 00124/207/15/092/17 tanggal 26 Mei 2017, atas nama PTIndosat Tbk., NPWP 01.071.581.1055.000, beralamat di JalanMerdeka Barat Nomor 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh

Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2021Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00370/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 20 April 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015 Nomor00124/207/15/092/17 tanggal 26 Mei 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.000.502.3092.000

Putusan Nomor 4179/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapatditerima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;Membatalkan koreksi sebagaimana tercantum dalam KeputusanTerbanding Nomor KEP00377/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 20 April2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00019/407/15/092/17, tanggal 7April 2017;Mengubah koreksi DPP Penyerahan

dibayar dari semula sebesar LebihBayar Rp5.864.080.961,00 menjadi Lebih Bayar Rp13.390.503.634,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005841.16/2018/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 11 November 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00377/KEB/WPJ.19

/2018, tanggal 20April 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2015 Nomor 00019/407/15/092/17, tanggal 7 April 2017, atasnama PT Indosat Tok., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat di JalanMerdeka Barat Nomor 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dan menetapkanperhitungan pajak menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor Rp 5.048.750,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri Rp 1.972.023.542.086,00

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00377/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 20 April 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa September 2015,Nomor 00019/407/15/092/17, tanggal 7 April 2017, atas nama PTPT Indosat, Tok, NPWP 01.071.581.1055.000, beralamat diJalan Merdeka Barat Nomor 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh

/2018, tanggal 20April 2018, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2015 Nomor 00019/407/15/092/17, tanggal 7 April 2017, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.000.502.3092.000, sehingga pajak yang lebihdibayar menjadi Rp13.324.221.882,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 49/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004820.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00247/KEB/WPuJ.19/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak

Menyatakan batal demi hukum:(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut PajakMasa Pajak November 2012 Nomor 00011/287/12/091/17Tanggal 23 Januari 2017; dan(ii) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00247/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentangKeberatan PT Asmin Koalindo Tuhup sehubungan dengan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak MasaPajak

Membatalkan seluruh jumlah utang Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa PajakNovember 2012 beserta sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) danPasal 13 ayat (3) UU KUP yang ditetapkan dalam Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Nomor KEP00247/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 16 Maret 2018;d.

Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 14 Agustus 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00247/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 16 Maret 2018 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa PajakNovember 2012 Nomor 0001 1/287/12/091/17 tanggal 23 Januari 2017 atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.596.051.1091.000, adalah yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakudengan pertimbangan:a.

ditetapkan dalam Keputusan Terbanding sehingga jumlahkurang bayar yang ditetapkan dalam Keputusan Terbanding menjadiNIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005005.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00259/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 16 Maret 2018tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00010/245/12/091/17 + tanggal 23 #Januari 2017, atas namaPT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat diMenara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Gambir,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juli 2020, kemudianHalaman

Dengan mengadili kembali dan selanjutnya:a. menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukanoleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)untuk seluruhnya;b. menyatakan batal demi hukum:(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Final Pasal 23/26Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00010/245/12/091/17Tanggal 23 Januari 2017; dan(ii) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00259/KEB/WPJ.19/ 2018 Tanggal 16 Maret 2018 TentangKeberatan PT Asmin Koalindo Tuhup sehubungan denganHalaman

Putusan Nomor 734/B/PK/Pjk/2021Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Final Pasal 23/26Masa Pajak Oktober 2012;c. membatalkan seluruh jumlah utang PPh Final Pasal 23/26 MasaPajak Oktober 2012 beserta sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2)yang ditetapbkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00259/KEB/WPJ. 19/2018 Tanggal 16 Maret 2018:d. menetapkan jumlah utang PPh Final Pasal 23/26 Masa PajakOktober 2012 beserta sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UUKUPyang harus dibayar oleh Termohon

/2018 tanggal 16 Maret 2018 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan FinalPasal 23/26 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00010/245/12/091/17 tanggal23 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.596.051.1091.000; adalan yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.

Hadian Ramadhan yang telah dinyatakan pailit.Bahwa peralihnan tanah waris/objek eksekusi semula atas nama HADIANRAMADHAN menjadi AGINTA SIDRA PRADHARMA (Terlawan I) didasarkanpada Akta Jual Beli No. 19/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat olehdan dihadapan Ina Megahwati, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)(disingkat menjadi Akta 19/2018) di Kota Surakarta.Bahwa saat perlawanan ini diajukan tanah waris/objek eksekusi dikuasaisecara fisik oleh Terlawan Ill, dasar penguasaan tanah tersebut adalah

Pada suratPanggilan Teguran (Aanmaning) tanggal 24 Oktober 2019, PenetapanNo. 19/2019 sebagai perintah pelaksanaan eksekusi pengosonganditerbitkan dengan dasar Akta No. 19/2018.b. Bahwa akan tetapi, pada Surat tanggal 12 Nopember 2019 tentang halyang sama, dasar pelaksanaan eksekusi berubah dengan ditambahkanPenetapan Hakim Pengawas tanggal 13 Maret 2013 No.01/Pailit/2009/PN.

Bahwa karena akta jual beli, in casu Akta 19/2018 tidak termasuksebagai grosse akta dan tidak memuat titel eksekutorial makaseharusnya Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menolak permohonaneksekusi Terlawan dengan alasan permohonan tersebut cacat hukumatau premature karena harus melalui proses gugatan terlebih dulu.d. Bahwa pencantuman Penetapan Hakim Pengawas No.01/Pailit/2009/PN.

SKT, tertanggal 21 Oktober 2019 diterbitkanatas dasar jual beli dengan akta jual beli No. 19/2018, tanggal 22 Januari2018 yang dibuat dihadapan Ina Megahwati, SH.

/2018 tanggal 22Januari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Ina Megahwati, S.H.

Putusan Nomor 51/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004813.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00216/KEB/WPuJ.19/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan

Menyatakan batal demi hukum:(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut PajakMasa Pajak April 2012 Nomor 00004/287/12/091/17 tanggal 23Januari 2017; dan(ii) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00216/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentangKeberatan PT Asmin Koalindo Tuhup sehubungan dengan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak MasaPajak

Membatalkan seluruh jumlah utang Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa PajakApril 2012 beserta sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) dan Pasal13 ayat (3) UU KUP yang ditetapkan dalam Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Nomor KEP00216/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Maret 2018;d.

Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 18 Agustus 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00216/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 13 Maret 2018 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa PajakApril 2012 Nomor 00004/287/12/091/17 tanggal 23 Januari 2017 atas namaPemohon Banding, NPWP 01.596.051.1091.000, adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.